DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp4.130.243.470.545,70 (Empat Triliun Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.075.452.562.456,70 (Empat Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, menyebutkan Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APED;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6739);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 - 2 N o m o r246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6739);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Repubiik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan - 3 Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, - 4 Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
20. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. 24.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07 /2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. - 5
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang akan keluar dari Kas Daerah.
9.Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
10.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 1 1 . Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16.Pajak Daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak - 6 mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18.Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan daerah

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 4

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan l.778.529.498.759,70 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(3)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.382.002.545.987,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). - 7
(4)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.304.474.929,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Juta Em pat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.996.948.543,70 (Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Rupiah).
(6)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.225.529.300,00 (Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor;
2. b.Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. d.Pajak Air Permukaan;
5. e.Pajak Rokok;
6. f.Pajak Alat Berat; dan
7. g.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
(2)Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.498.740.432,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembila Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(3)Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.875.616.770,00 (Dua Ratus Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71 l.260.349.797,00 (Tujuh Ratus Sebelas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.561.528.088,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp218.475.959.964,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). - 8
(7)Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.561.235.330,00 (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
(8)Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar RplS.769.115.606,00 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).

Pasal 6

( 1 ) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri atas:

a.Retribusi Jasa Umum;
b.Retribusi Jasa Usaha; dan
c.Retribusi Perizinan Tertentu.

(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp200.296.615.929,00 (Dua Ratus Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.875.159.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl32.700.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang hanya terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp90.996.948.543,70 (Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 8

(1)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri atas:
1. a.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Hasil Kerja Sama Daerah;
3. c.Jasa Giro;
4. d.Pendapatan dari Pengembalian;
5. e.Pendapatan BLUD; dan
6. f.Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
(2)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.000.000,00 (Lima Ratus Enam Juta Rupiah). - 9
(3)Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl0.975.220.000,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.146.825.229,00 (Lima Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
(6)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.271.484.071,00 (Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).
(7)Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp7.306.000.000,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Juta Rupiah).

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.281.982.841.000,00 (Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar 4.075.452.562.456,70 (Empat Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2026