DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III FUNGSI MASING-MASING PIHAK BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KLASIFIKASI RUMAH BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB X PELAPORAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perumahan dan Pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi;
b.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam rangka merealisasikan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka diperlukan adanya langkah kongkrit Pemerintah Provinsi yaitu dengan membangun Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 2 Sulawesi Utara -Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Kepegawaian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana Lelah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pcmerintah Nomor 6 Tahun 2006 tenlang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Sekretarial Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN NEGERI SIPIL PEROLEHAN PERUMAHAN LINGKUP PEMERINTAH PEGAWAI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Dacrah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tcnggara
4.PNS adalah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
6.Penanggung jawab Proyek adalah Pejabat yang diberi wewenang dan bertanggungjawab dalam pembangunan perumahan PNS lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Tata cara dan Persyaratan Perolehan Perumahan dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak lerkait (Pemerintah Daerah dan Pengembang) dalam perolehan Perumahan PNS Lingkup Pemerintah Daerah. 2) Tujuannya adalah agar supaya pelaksanaan Pembangunan Perumahan PNS dapat berjalan efektif dan efesien.

BAB III

FUNGSI MASING-MASING PIHAK

Pasal 3

Pemerintah Daerah berfungsi :

a.memfasilitasi pembangunan perumahan bagi PNS bekerja sama dengan pengembang;
b.mengangkat Penanggung jawab Proyek untuk melaksanakan kegiatan dan berfungsi sebagai Pengawas kegiatan pcmbangunan;
c.menyediakan lahan untuk lokasi perumahan sekaligus menyerahkan Hak Kepemilikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh rumah. 5

Pasal 4

Penanggung Jawab Proyek berlanggung jawab dalam Pembangunan Perumahan PNS baik Administrasi maupun Keuangan.

Pasal 5

Pengembang berfungsi untuk melakukan pembangunan perumahan scsuai spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 6

Setiap PNS yang mengikuti program Pembangunan dan Perolehan Perumahan harus memcnuhi sebagai berikut:

a.PNS lingkup Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan foto copy SK pengangkatan Pertama dan SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung;
b.PNS aktif Gol. I, II, III, dan IV;
c.PNS dengan batas usia pensiun tidak kurang dari 1 (satu) tahun.
d.PNS verlikal TNI, Polri, BUMN/BUMD

Pasal 7

(1)PNS yang mengikuti Program Pembangunan dan Perolehan Pcrumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur;
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mclampirkan:
1. a.foto copy sk pengangkatan pertama dan sk terakhir yang disahkan oleh pimpinan;
2. b.foto copy ktp, kartu keluarga dan surat nikah;
3. c.surat peryataan tidak memindahtangankan rumah tersebut kepada pihak ketiga;
4. d.surat pernyataan pemotongan gaji dari bendahara masing-masing unit kerja;
5. e.surat pernyataan pemotongan tpp dan gaji;
6. f.foto copy daftar gaji yang dikctahui olch bendahara
7. g.bukti surat Akad Kredit dengan PT. Bank Sultra. 6
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memenuhi syarat selambat-lampatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari gubernur telah mengeluarkan surat persetujuan atas permohonan PNS dimaksud. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak untuk memiliki tanah dan bangunan Perumahan dimaksud;
(2)PNS berkewajiban untuk menjaga, merawat dan memelihara perumahan dimaksud;
(3)Tata cara Perolehan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Per- Undang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Biaya untuk Pembayaran Perumahan PNS dapat dibayar sekaligus atau dengan cara dicicil yang bersumber dari Gaji Pokok PNS dan Pcndapatan lain-lain yang sah;
(2)Harga 1 (satu) unit rumah adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rncran :
1. a.harga fisik bangunan
2. b.harga tanah Rp. 38.000.000,- Rp. 1.500.000,-
3. c.administrasi surat-surat Rp.500.000,-
4. d.menggunakan rangka atap kayu kelas II
(3)Untuk spesisifikasi rangka atap baja dikenakan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rmncran :
1. a.harga fisik bangunan
2. b.harga tanah Rp. 58.000.000,- Rp. 1.500.000,-
3. c.administrasi surat-surat Rp.500.000,-
(4)Pembayaran suku bunga mengikuti ketentuan pada PT. Bank Sultra.
(5)PNS yang melakukan pembelian dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang sudah menyetor lebih dari 35% (tiga puluh lima persen). 7
(6)PNS yang melakukan pembelian dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS pendaftar baru dan sudah menyetor kurang dari 35% (tiga puluh lima persen).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…