DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP BAB IV KOMPONEN DAN PENILAlAN TPP BAB V TATA CARA PENILAIAN BAB VI BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP BAB IX PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proporsional;
b.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 3 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor l);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 1 1 ) ; 11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 4 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);
15.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pakaian dinas lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4 );
16.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 74 ); 1 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN PENGHASILAN GUBERNUR PEGAWAI TENTANG NEGERI TAMBAHAN SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 5
6.Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang undangan berdasarkan kriteria:

a.TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
b.Tpp berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
c.TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
d.TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
e.TPP berdasarkan disiplin Aparatur dan Kinerja Kelembagaan adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang menunjukan disiplin dalam menjalankan tugas serta menunjukan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tepat waktu.
1. 7.Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. 8.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. 9.Masa penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
4. 10.Hari Kerja adalah hari kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1 1 . Pakaian dinas adalah Pakaian Dinas sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi sulawesi Tenggara. 6
5. 12.Jam Kerja adalah jam kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. 13.Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

a.Meningkatkan Kesejahteraan PNS berdasarkan disiplian Aparatur dan Kelembagaan, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.
b.Meningkatkan disiplin PNS.
c.Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
d.Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

a.PNS dan CPNS
b.PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan /diperbantukan diluar dan aset Pemerintah Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
c.PNS pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun berjalan.
d.PNS dan CPNS yang sakit dan cuti bersalin (anak pertama dan kedua) diberikan TPP sebesar 50% ( lima puluh persen) 7
e.PNS yang sedang menjalankan Cuti Tahunan dan Cuti Karena Alasan Penting paling lama 10 hari kerja.
f.PNS yang diangkat/ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Daerah.
g.PNS dan CPNS yang mendapat izin tertulis dari atasan langsung paling lama 3 hari kerja.

Pasal 4

PNS yang tidak berhak menerima TPP, yaitu:

a.PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;
b.PNS yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar
c.PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

BAB IV

KOMPONEN DAN PENILAlAN TPP

Pasal 5

Komponen dan Penilaian TPP terdiri atas:

a.Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.
b.Beban Kerja.
c.Kelangkaan Profesi.

Pasal 6

Komponen Penilaian Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

a.Penilaian Disiplin Aparatur Individu/Perorangan dengan bobot sebesar 60 % (enam puluh persen) yang terdiri dari: 1) Pakaian Dinas dan Atribut sebesar 10% (sepuluh persen); 2) Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20% (dua puluh persen); 3) Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 30% (tiga puluh persen);
b.Penilaian Kelembagaan dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) terdiri dari: 1) Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15% (lima belas persen); 2) Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15 % ( lima belas persen); 3) Laporan Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10 % (sepuluh persen). 8
c.Penilaian disiplin terhadap setiap PNS menggunakan instrumen daftar hadir (ape! pagi dan sore), absen ruangan dan pakaian dinas;
d.Penilaian Kelembagaan setiap SKPD menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
e.Bagi SKPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing-masing laporan;
f.Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 herpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Penilaian Behan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

a.Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja lndividu
b.Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6.
c.Behan kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pengelola Aset Daerah.
d.Behan kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan tambahan TPP.

Pasal 8

Komponen Penilaian Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

a.Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu.
b.Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6.
c.Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada PNS Tenaga Medis. 9 BABV TATA CARA PENILAIAN Pasal 9

(1)Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
(2)Prosentase nilai TPP pada kompenen disiplin adalah sebagai berikut:
1. a.Kehadiran ape! pagi dan sore sebesar 20% (dua puluh persen);
2. b.Kehadiran ruangan dan/atau catatan kerja harian sebesar 30% (tiga puluh persen);
3. c.Kelengkapan pakaian dinas sebesar 10% (sepuluh persen).
(3)Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen disiplin diatur sebagai berikut:
1. a.Rekapitulasi kehadiran pada waktu ape! lapangan dibagi jumlah kewajiban Apel lapangan pada hari kerja bulan berjalan dikali 20% (dua puluh persen);
2. b.Rekapitulasi kehadiran dalam ruangan dan catatan kerja dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 30% (tigapuluh persen);
3. c.Rekapitulasi kehadiran berpakaian lengkap dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 10% (sepuluh persen).
(4)Format tatacara penilaian tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Penilaian Disiplin Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/ Wakil Gubernur.
(2)Penilaian Disiplin Staf ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
(3)Penilaian Disiplin Kepala Biro Sekretariat Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
(4)Penilaian Disiplin penjabat Struktural, Eselon III, IV dan Staf, berdasarkan instrumen penilaian yang di tandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
(5)Penilaian Disiplin penjabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala SKPD masing-masing. 10 Pasal 1 1
(1)Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kegiatan/kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi.
(2)Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

(1)TPP berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan:

1.Eselon I Rp. 32.500.000,-( tiga apuluh dua juta lima ratus rupiah)
2.Eselon II Rp. 11.000.000,-( sebelas juta rupiah)
3.Eselon II yang dipekerjakan: Rp. 18.820.588,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
4.Eselon III Rp. 2.750.000,-(duajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5.Eselon III yang dipekerjakan: Rp. 9.277.500,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
6.Eselon IV Rp. 1.650.000,-( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
7.Pelaksana Gol. IV Rp. 1.176.500,-( satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)
8.Pelaksana Gol. III Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
9.Pelaksana Gol. II Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
10.Pelaksana Go! I 1 1. CPNS Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 80 % (delapan puluh persen ) dari besaran TPP PNS sesuai golongan. 1 1

(2). TPP yang berlaku pada BPKAD diatur sebagai berikut:

1.Eselon II Rp. 21.450.000,-(dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
2.Eselon III Rp. 6.293. 750,-(enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)
3.Eselon III yang dipekerjakan: Rp. 9.277.500,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
4.Eselon IV Rp. 3.582.500,-(tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
5.Pelakasana Gol. IV Rp. 2.235.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
6.Pelaksana Gol. Ill Rp. 1.975.500,-(satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)
7.Pelaksana Gol. II Rp. 1.641.025,-( satu juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah)

(3). TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut:

1.Dokter Spesialis
2.Dokter Umum/Gigi/ Apoteker:
3.Paramedis Rp. 7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 3.750.000,-( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006