DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Batas pagu anggaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf,, a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 . Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun, 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Tahun 2019;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019, pada program pelayanan administrasi perkantoran dikurangi belanja yang di LSkan.

Pasal 2

Besarnya batas pagu uang persediaan diberikan berdasarkan total belanja administrasi perkantoran.

Pasal 3

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Diundangkan di Kendari Pada tanggal SL'y^l~=^ \2019 Pj. SEKRETA SU tERAJi PROVINSI IGGAI SARIFUpDIN SAFAA BERITA J0AERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 2- LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : J2- TAHUN 2019 TANGGAL : % __ y — 2019 TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019 NO. SKPD Belanja Administrasi perkantoran setelah pengurangan Pagu Uang Persediaan i ■ ' 2 ■■ ■ ■ . ' ■ 3':. . 4 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 4,556,473,000 379,700,000 2 Dinas Kesehatan 1,072,335,860 107,000,000 3 Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra 528,500,000 30,000,000 4 Rumah Sakit Jiwa 1,886,219,320 157,000,000 5 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2,646,850,000 2 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 6 Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang 1,932,940,000 161,000,000 7 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan 1,419,689,000 118,000,000 8 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 1,137,456,000 103,000,000 9 Satuan Polisi Pamong Praja 663,459,000 73,700,000 1 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 749,690,000 83,300,000 1 1 Dinas Sosial 732,195,350 81,350,000 1 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 917,098,500 1 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 13 Dinas Ketahanan Pangan 654,400,000 72,500,000 14 Dinas Lingkungan Hidup 1,311,645,540 109,000,000 15 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 861,715,000 95,500,000 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa 1,055,750,000 117,300,000 17 Dinas Perhubungan 5,357,800,000 400,000,000 18 Dinas Komunikasi 8 &Informatika 1,060,100,000 117,700,000 19 Dinas Koperasi 85 UMKM 768,161,000 85,300,000 2 0 Dinas Penanaman Modal & PTSP 1,080,541,750 1 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 2 1 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 865,420,150 96,100,000 2 2 Dinas Perpustakaan 8 &Kearsipan 804,128,250 89,300,000 23 Dinas Kelautan dan Perikanan 447,995,000 75,000,000 24 Dinas Pariwisata 1,835,330,000 152,000,000 25 Dinas Tanaman Pangan 85 Peternakan 2,273,932,000 189,000,000 26 Dinas Perkebunan 85 Hortikultura 1,573,308,000 131,000,000 27 Dinas Kehutanan 1,416,800,000 118,000,000 NO. SKPD Belanja Administrasi perkantoran setelah pengurangan Pagu Uang Persediaan i 2 ■ . . 3 4 28 Dinas Energi, Sumber Daya Mineral 1,437,504,500 119,700,000 29 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1,059,780,000 117,700,000 30 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1,171,340,000 ! 106,400,000 31 Kepala Daerah 85 Wakil Kepala Daerah i 1,250,000,000 312,500,000 32 Sekretariat Daerah 23,816,100,500 2,130,600,000 33 Sekretariat DPRD 6,989,561,850 873,000,000 34 Badan Penghubung Pemerintah Daerah 2,334,919,000 194,500,000 35 Inspektorat Daerah 1,139,258,000 103,500,000 36 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,880,537,000 156,700,000 37 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2,479,056,400 206,000,000 38 Badan Pendapatan Daerah 3,595,891,921 299,600,000 39 Badan Kepegawaian Daerah 1,423,700,000 118,600,000 40 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,294,421,200 107,800,000 41 Badan Penelitian dan Pengembangan 947,290,000 U 105,200,000 Jumlah 90,429,293,091 ij 8,535,550,000 y^GUBERNUR SULA aO:1 s‘V- ;>n | Paraff p l T . 4 ^ . U | f Orq. Uj- U ma ,M-c^ | k«- &P¥*p. ! ■'M- si M l/DOl (V, iH.MH i£Af*-0 ■Ht/tc^fvi TENGGARA ^ t i ) I ALI MAZI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf,, a maka perlu

Menetapkan

2.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun, 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Tahun 2019;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Pasal 2

Besarnya batas pagu uang persediaan diberikan berdasarkan total belanja administrasi perkantoran.