DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah. (2) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara khusus bertujuan untuk: a. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (I) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tahun pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; : I . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); - 2
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas K.inerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR EVALUASI AKUNTABILITAS PEMERINTAH. TENTANG KJNERJA PEDOMAN INSTANSI

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah bagi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

( l) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara um urn bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah.

(2)Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah secara khusus bertujuan untuk:
1. a.memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
2. b.menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. c.menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. d.memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. e.memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Pasal 4

{1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.

(2)Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan:
1. a.Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan - 4
2. b.Eva1uasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(3)Tata cara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

( I ) Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di instansinya setiap tahun.

(2)Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Dae rah.
(3)Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan terhadap komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala.
(4)Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memastikan laporan Perangkat Daerah telah terpenuhi.
(5)Dalam melakukan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta pendampingan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(6)Hasil evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam pernyataan tertulis yang dilengkapi dengan lembar kerja evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bukti dukung sesuai komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 6

( I ) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Panel Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(2)Tim Panel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Gubernur, dengan susunan tim yang terdiri dari:
1. a.lnspektorat Daerah;
2. b.Biro Organisasi Sekretariat Daerah; dan
3. c.Bappeda.
(3)Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas menetapkan nilai akhir evaluasi dan lnstansi ayat (3) kinerja - 5 menentukan pemeringkatan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
(4)Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas lnspektur Daerah.
(5)Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
1. a.Menyusun rencana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Perangkat Daerah;
2. b.Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
3. c.Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah Perangkat Daerah; dan
4. d.Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Perangkat Daerah.
(6)Rencana pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah.
(7)Dalam melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

Pasal 7

( ! ) Untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menetapkan kebijakan teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di instansinya dengan berpedornan pada Peraturan Gubernur ini.

(2)Gubernur melakukan melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
(3)Pembinaan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
(4)Koordinasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bappeda.
(5)Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lnspektorat Daerah.
(6)Bentuk pembinaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sosialisasi, bimtek, FGD - 6 penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari masing-masing Perangkat Daerah;
(7)Bentuk koordinasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dilakukan oleh Bappeda adalah:
1. a.Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan;
2. b.Memastikan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masuk dalam dokumen perencanaanOPD; dan
3. c.Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(8)Bentuk pemantauan dan supervisi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dilakukan oleh lnspektorat Daerah adalah :
1. a.Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Pemerintah Daerah;
2. b.Supervisi/pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Pemda; dan
3. c.Pemantauan alas pelaporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Pasal 8

( 1 ) Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

(2)Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) kepada lnspektorat Daerah.
(3)Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika laporan rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah akan diatur kemudian dalam Peraturan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB ILL

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. - 7 .

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 27 - 3 - 2025 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd ANDISUMANGERUKKA Diundangkan di Kendari pada tanggal 27 - 3 - 2 0 2 5 SEKRETARIS DAERAH PROVINS) SULAWESI TENGGARA, ttd ASRUN LIO SERITA DAERAH PROVINS) SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro tkum, YAFRIL, SH., M.Hum IP. 19710929 199603 1 001 - 8 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlakukan suatu pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Selain itu, pada setiap penugasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. - 9 B. Kerangka Logis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: I PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI I PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI PERANCANGAN DESAIN EVALUASI � - METODOLOGI DAN TEKNIK � I INSTRUMEN DAN ALAT p MEKANISME PEL AKSANAAN EVALUASI PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI J C. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Secara umum tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan. Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pad.a para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya adalah minimal untuk; 1 . Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerin tah;
3.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi - 1 0 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. D. Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah mencakup, antara lain: 1 . Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2.Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3.Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4.Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5.Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian daerah terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan. - 1 1 Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. lnformasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi Akuntabilitas K.inerja lnstansi Pemerintah, juga termasuk berbagai ha! yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain: I. lnformasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress);
2.Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif]; dan
3.Informasi untuk meningkatkan efisiensi. Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalarn melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Seiring dengan perkembangaan zaman, maka salah satu cara mudah mengatasi kendala- kendala tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal. Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pertimbangan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda. Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
1.Jenis informasi;
2.Sumber informasi;
3.Metode pengumpulan informasi;
4.Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5.Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab akibat); dan
6.Analisis perencanaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut: A. Sumber Daya, lnstrumen, dan Alat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 1 2 Pengorganisasian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SOM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
1.Kebutuhan SOM Evaluator Hal terpenting dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketersediaan SOM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SOM yang memenuhi standar dan memenuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

a.Penanggung Jawab
b.Pengendali Teknis/Supervisor
c.Ketua Tim
d.Anggota Tim (2 orang)
1. 2.Perencanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Perencanaan evaluasi Akuntabilitas K.inerja lnstansi Pemerintah rnerupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal pen ting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:
a.Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
b.Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
c.ldentifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
d.ldentifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu: 1 . Evaluasi Sederhana (desk evaluation) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementsai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di Iapangan rnelalui reviu atau wawancara langsung kepada pihak yang dievaluasi. Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian inforrnasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar kornponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan rnasalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/ kegagalan pencapatan kinerja.
1. 2.Evaluasi Terbatas - 1 3 E v al u a s i ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.
2. 3.Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut "Evaluasi saja) Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maupun kombinasi dengan hasil wawancara m e n d al a m . Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap UJI petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan. B. Metode dan Teknik Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah I. Metodologi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam ha! ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.
3. 2.Teknik Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), survei target evaluasi (target group), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non parametik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross section analysis), analisis kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-simbol, dan sebagainya. Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan bergantung pada:
a.Kedalaman Perangkat mengimplementasikan Daerah/Unit Kerja dalam memahami dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi - 1 4 Pemerintah;
b.Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) perrnasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
c.Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh. Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, antara lain: 1 . Checklist Pengumpulan Data dan lnformasi Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri, checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
1. 2.Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana Merupakan bentuk pengumpulan data dan infromasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.
2. 3.Observasi Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi disini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
3. 4.Studi Dokumentasi Merupakan teknik mengumpulkan data dan inforrnasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. - 1 5 Pendokumentasian Data I Analisis Data I j 1nterprestasi Data Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE Reviu Rancangan LHE Pemantauan Berkelanjutan Pengendalian Evaluasi A. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data Aktivitas utama daJam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. B. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tirn evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas informasi hasil evaJuasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat: 1 . Nilai/Predikat Hasil Evaluasi
4. 2.Kondisi
5. 3.Rekomendasi Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di intemaJ tim evaluator, dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain. C. Reviu Rancangan LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara - 1 6 jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpanan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE. Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.
6. 1.Finalisasi LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.
7. 2.Penyampaian dan Pengomunikasian LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. D. Pengendalian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengendalian evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Pengendalian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dilakukan antara lain: 1 . Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
8. 2.Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
9. 3.Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli). Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas, dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:
10. 1.Reviu tingkat I dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi.
11. 2.Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tirn evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil - 1 7 evaluasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan- kebijakan yang berlaku. - 1 8 Berikut tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi mandiri:
a.Pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan menggunakan template sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
b.Bukti pendukung LKE diunggah ke data cloud Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyebutkan tautannya di lembar LKE;
c.Penyampaian LKE oleh Pimpinan Perangkat Daerah sampai di bawahnya langsung di kirim oleh Kepala Perangkat Daerah;
d.Jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri ini menyesuaikan dengan jadwal evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
e.Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas/surat keputusan dan penyampaian LKE tetap mengikuti kebijakan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. B. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti "L..Ii » • C. Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
1. 1.Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:
a.Memberikan gambaran pemaharnan dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi;
b.Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan - 1 9
c.Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.
1. 2.Jenis Data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:
a.Peraturan perundangan yang mendasari;
b.Mandat;
c.Tugas, fungsi, dan kewenangan;
d.Struktur organisasi;
e.Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
f.Permasalahan dan isu strategis;
g.Kinerja Utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
h.Aktivitas utama;
i.Sumber pembiayaan; J
k.Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan I. Pemerintah tahun Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja; Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi sebelumnya. DaJam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.
1. 3.Teknik Pengumpulan Data dan lnformasi Pra Evaluasi Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui checklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan infonnasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media infonnasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan infonnasi pra evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi di antara beberapa cara tersebut. D. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas K.inerja Instansi Pemerintah 1 . Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, antara lain:
a.KuaJitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk - 2 0 mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b.Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja;
c.Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d.Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu :
a.Komponen Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b.Sub-komponen Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pernanfaatan pada setiap komponen.
c.Kriteria Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: Komponen Pengukuran Kiner]a Pelaporan Kinerja I 20 Sub-Kornponen 2 Kualitas 30 Total Bobot - 2 1 Berdasarkan data dan infonnasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalarn menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dapat dipetakan sebagai berikut: homponen S u b - homponen K r i t e r i a I . Perencanaan Kinerja 1 . Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
1. 2.Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan pcnyelarasan ( cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
2. 1.Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
3. 2.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
4. 3.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
5. 4.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
6. 5.Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
7. 6.Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
8. 7.Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kineria. 1 . Dokumen Perencanaan Kinerja telah difonnalkan.
9. 2.Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
10. 3.Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
11. 4.Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
12. 5.Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
13. 6.lndikator Kinerja Utama (!KU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utarna yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering - 2 2 I diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
14. 7.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achieveable), menantang, dan realistis.
15. 8.Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras an tara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
16. 9.Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tu gas clan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). 10.Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
17. 3.Perencanaan I. Anggaran yang ditetapkan Kinerja telah telah mengacu pada kinerja dimanfaatkan yang ingin dicapai. untuk mewujudkan 2. Aktivitas yang hasil yang dilaksanakan telah berkesinambungan mendukung kinerja yang dicapai.
18. 3.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kincrja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
19. 4.Ren can a aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
20. 5.Terdapat perbaikan/ penyempumaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
21. 6.Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
22. 7.Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kineria vang - 2 3 telah direncanakan.
23. 8.Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. �
24. 2.Pengukuran 1 . Pengukuran Kinerja/ 1. Terdapat pedoman teknis Kinerja telah dilakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
25. 2.Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
26. 3.Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja vans dapat diandalkan.
27. 2.Pengukuran Kinerja 1 . Pimpinan selalu terlibat telah menjadi sebagai pengambil kebutuhan dalam keputusan (Decision Maker) mewujudkan dalarn mengukur capaian Kinerja secara kinerja. Efektif dan Efisien 2. Data kinerja yang dan telah dilakukan dikumpulkan telah relevan secara berjenjang untuk mengukur capaian dan berkelanj utan. kinerja yang diharapkan.
28. 3.Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
29. 4.Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
30. 5.Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.
31. 6.Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Infomasi (Aplikasi).
32. 7.Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasil
33. 3.Pengukuran Kinerja 1 . Pengukuran Kinerja telah telah dijadikan menjadi dasar dalam dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pemberian Reward pengurangan) tunjangan dan Punishment, kinerja/penghasilan. serta penyesuaian 2. Pengukuran Kinerja telah strategi dalam menjadi dasar dalam mencapai kinerja penempatan/ penghapusan yang efektif dan Jabatan baik struktural efisien maupun fungsional.
34. 3.Pengukuran kineria telah - 2 4 I mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
35. 4.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
36. 5.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai Kinerja.
37. 6.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai Kinerja.
38. 7.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai Kinerja.
39. 8.Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
40. 9.Setiap unit/satuan kerja memahami dan ped uli atas hasil pengukuran kinerja. I O.Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
41. 3.Pelaporan 1 . Terdapat Dokumen 1 . Dokumen Laporan Kinerja Kinerja Laporan yang telah disusun. menggambarkan 2. Dokumen Laporan Kinerja Kinerja telah disusun secara berkala.
42. 3.Dokumen Laporan Kinerja tclah diformalkan.
43. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
44. 5.Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
45. 6.Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
46. 2.Dokumen Laporan I . Dokumen Laporan Kinerja Kinerja telah disusun secara berkualitas memenuhi standar sesuai dengan standar menggambarkan 2. Dokumen Laporan Kinerja kualitas atas telah mengungkap seluruh Pencapaian Kinerja, informasi tentang informasi pencapaian kinerja. keberhasilan/ 3. Dokumen Laporan Kinerja kegagalan kinerja telah menginfokan serta upaya perbandingan realisasi perbaikan/ kinerja dengan target penyempumaannya tahunan.
47. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi - 2 5 kinerja dengan target jangka menengah.
48. 5.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
49. 6.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).
50. 7.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
51. 8.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi alas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
52. 9.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kineria).
53. 3.Pelaporan Kinerja 1 . lnformasi dalam laporan telah memberikan kinerja selalu menjadi dampak yang besar perhatian utama pimpinan dalam penyesuaian (Bertanggung Jawab). strategi/kebijakan 2. Penyajian informasi dalarn dalam mencapai laporan kinerja menjadi kinerja berikutnya kepedulian seluruh pegawai.
54. 3.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
55. 4.lnformasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
56. 5.lnformasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
57. 6.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam oenvesuaian - 2 6 perencanaan kerja yang akan dihadapi berikutnya.
58. 7.Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budava kineria organisasi.
59. 4.Evaluasi 1 . Evaluasi 1 . Terdapat pedoman teknis Akuntabilitas Akuntabilitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kinerja Internal Kinerja Instansi Pemerintah Internal telah dilaksanakan Internal.
60. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
61. 3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Internal telah dilaksanakan secara berieniang
62. 2.Evaluasi • Evaluasi Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Internal Internal telah dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai standar. secara berkualitas 2. Evaluasi Akuntabilitas dengan Sumber Kinerja lnstansi Pemerintah Daya yang memadai Internal telah dilaksanakan oleh SOM yang memadai.
63. 3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
64. 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/ perangkat daerah.
65. 5.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi lnformasi (Aolikasil
66. 3.Implementasi 1. Seluruh rekomendasi atas Sistem hasil evaluasi Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Internal telah Pemerintah telah ditindaklanjuti. meningkat karena 2. Telah terjadi peningkatan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Kinerja Internal Instansi Pemerintah sehingga dengan melaksanakan memberikan kesan tindak lanjut atas yang nyata rekomendasi hasil evaluasi (dampak) dalam Akuntabilitas Kinerja efektivitas dan lnstansi Pemerintah - 2 7 Internal.
67. 3.Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
68. 4.Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
69. 5.Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal. �------�---------��===�--------
70. 2.Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksana evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah adalah Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditugaskan oleh lnspektur Daerah untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi. Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Pengendali Teknis/Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan rnembagi tugas melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Perangkat Daerah dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan). Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan Professional Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.
71. 3.Evaluatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah terdiri dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
72. 4.Pengisian LKE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah, dan setiap sub komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:
a.Keberadaan efisiensi Kinerja. Pilihan Jawaban E - 28 Penjelasan Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan AA 100 telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan A 90 telah dipertahankan dalam setidaknya I tahun terakhir. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%- 100%). cc 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%- 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%- 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.
b.Kualitas Pilihan Jawaban m Penjelasan Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%] AA 100 dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) A 90 dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%- 100%). cc 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%- 75%). C so Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E 0 Jika sarna sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.
c.Pemanfaatan Pilihan Jawaban m Penjelasan Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) AA 100 dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) A 90 dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB B cc C D E 80 70 60 50 30 0 - 2 9 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%] sesuai dengan mandat kebijakan nasional. Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%- 100%). Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%- 75%). Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.
1. 5.Penyimpulan Data dan lnformasi setelah Pengisian LKE Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori predikat sebagai berikut: Predikat I n t e r p r e t a s i AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. B (Nilai > 60-70) cc (Nilai > 50-60) - 30 { ~ gambaran bahwa Auntabiitas Kinenja Instansi Pemerintah sudah baik pada l /3 unit kerja, khusus pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Kurang Sistem dan tatanan dalam Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah kurang dapat diandalkan. Belum I terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak I perbaikan mendasar di level pusat. %'saneatrang (Nilai > 0-30) Sistem dan tatanan dalam Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. 6.Pemantauan Berkelanjutan Untuk menjaga objektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
a.Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
b.Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi. C (Nilai > 30-50) - 3 1 LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi oleh evaluator Daerah, disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi dengan tembusan kepada Gubemur. lkhtisar keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB. Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (longform). Secara garis besar, penyusunan LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat disampaikan seperti berikut: I. Pendahuluan
a.Dasar Hukum Evaluasi
b.Latar Belakang Evaluasi
c.Tujuan Evaluasi
d.Ruang Lingkup Evaluasi
e.Metodologi Evaluasi
f.Gambaran Umum Perangkat Daerah/Unit Kerja
g.Gambaran Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi - 3 2 Pemerintah Perangkat Daerah/Unit Kerja
h.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
1. 2.Gambaran Hasil Evaluasi
a.Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelumnya, sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja
b.Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
1. 3.Penutup
a.Simpulan Dorongan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih baik - 3 3 Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Perangkat Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah terhadap kinerjanya. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA ttd ANDISUMANGERUKKA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro ukum, AFRIL.S.H.M.Hum 19710929 199603 1 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…