DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 32 Tahun 2024

Nomor: 32
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4: Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan di daerah untuk percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 5: Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I Pendahuluan; b. Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah; c. Bab III Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah; d. Bab IV Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; e. Bab V Strategi Riset dan Inovasi di Daerah; f. Bab VI Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah; dan g. Bab VII Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Sadan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan lnovasi Tahun 2024-2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4.Peraturan Sadan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380); MEMUTUSKAN: RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN RISET DAN !NOVAS! TAHUN 2024-2026.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, yang mengamanatkan integrasi seluruh lembaga penelitian di Indonesia. Integrasi 5 entitas riset utama, yaitu LIPI, BATAN, LAPAN, BPPT, dan kemudian unit kerja penelitian dan pengembangan (litbang) dari Kementerian/Lembaga (K/L) juga turut bergabung.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Sadan Riset dan lnovasi Daerah selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi daerah dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2022 atau Tahun 2023, dan bagi daerah otonom baru.
8.Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan lnovasi Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJ Daerah adalah merupakan dokumen yang memberikan arah pelaksanaan program Riset dan lnovasi di Daerah guna -3 peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah.
9.Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
10.Inovasi adalah hasil pernikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi bertujuan untuk:

a.memetakan kegiatan penelitian/riset, pengembangan dan inovasi yang akan diprioritaskan agar dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Tenggara sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan;
b.memberikan rekomendasi saran dan masukan dalam penyusunan dan/atau perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
c.memberikan arah bagi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait agar dalam melakukan penelitian/riset, pengembangan dan inovasi dapat lebih terfokus dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai persoalan daerah Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Sasaran Rencana Jnduk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah yaitu untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis riset.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 2.1. Gambaran Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 153.019 km2, meliputi luas daratan 38.140 km2 dan luas laut 114.879 km2. Panjang garis pantai 1.740 km, jumlah pulau 651 buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni. Sebanyak 39 % penduduk Sulawesi Tenggara bermukim di kepulauan.

Pasal 4

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan lnovasi Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi didalam mengatasi permasalahan di daerah -4 untuk percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan lebih Janjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan sistematika sebagai berikut:

a.Bab I Pendahuluan;
b.Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
c.Bab Ill Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
d.Bab IV Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; Strategi Riset dan Inovasi di Daerah; Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah;dan Penutup.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH 3.1. Tantangan dan Peluang yang Penting dan Sangat Menentukan dalam Pembangunan Riset dan Inovasi di Masa Datang Tantangan dan peluang dapat didefinisikan sebagai faktor penghambat dan faktor pendorong baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

(1)Jangka waktu pelaksanaan Rencana lnduk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
(2)Pelaksanaan Rencana lnduk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH Ekosistem riset dan inovasi di daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih jauh dari yang diharapkan, menjadi tantangan yang cukup substansial bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Begitu pentingnya pengaruh riset dan inovasi terhadap penetapan kebijakan pemerintah menyebabkan kadangkala terjadi kesenjangan-kesenjangan ketika hal tersebut tidak dapat diakomodir secara komprehensif.

Pasal 7

(1)Gubemur melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BRIDA.
(3)Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.rev1u;
2. b.pemantauan;
3. c.evaluasi; dan
4. d.Pengendalian
5. e.Bab V
6. f.Bab VI
7. g.Bab VII -5

Pasal 8

(1)Reviu, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan untuk menjamin efektivitas dan konsistensi pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah sesuai indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.
(2)Reviu, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun. BABV KETENTUAN PENUTUP Peraturan Gubemur diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Tenggara.

Pasal 9

ini mulai berlaku pada tanggal orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Ditetapkan di Kendari pada tanggal 1 7 - 1 2 - 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H. Diundangkan di Kendari pada tanggal 17 - 1 2 - 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, ttd ASRUN LIO BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bi Hukum S FRIL. SH. M.Hum. N i . 19710929 199603 1 001 L.AMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR TENT ANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024-2026 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur dipersembahkan Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan curahan kasih sayang-Nya sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyusun "Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026" Riset dan Inovasi merupakan dasar kemajuan diberbagai sektor kehidupan untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah. Dalam Suatu bangsa akan terukur dari aktifitas Rise! dan lnovasi yang dilaksanakannya, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan ketepatan pengambilan kebijakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tent:ang Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN), Pasal 67 mengamanahkan agar Badan Rise! dan Inovasi Daerah (BRIDA) menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Riset dan Inovasi di daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, sehingga Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024- 2026 dapat disusun. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf jika didalam dokumen ini masih terdapat kekurangan. Kendari, 17-2 - 20 P]. GUBERNUR S A WES! TENGGARA

r.(H.C.) ANDAP BUDHI REYlANTO,S.I.K.,M.H. E Dipindai dengan Cam Scanner TAHUN 2024 L.AMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR TENT ANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024-2026 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur dipersembahkan Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan curahan kasih sayang-Nya sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyusun "Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026" Riset dan Inovasi merupakan dasar kemajuan diberbagai sektor kehidupan untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah. Dalam Suatu bangsa akan terukur dari aktifitas Rise! dan lnovasi yang dilaksanakannya, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan ketepatan pengambilan kebijakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tent:ang Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN), Pasal 67 mengamanahkan agar Badan Rise! dan Inovasi Daerah (BRIDA) menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Riset dan Inovasi di daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, sehingga Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024- 2026 dapat disusun. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf jika didalam dokumen ini masih terdapat kekurangan. Kendari, 17-2 - 20 P]. GUBERNUR S A WES! TENGGARA
r.(H.C.) ANDAP BUDHI REYlANTO,S.I.K.,M.H. E Dipindai dengan Cam Scanner TAHUN 2024 iii HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................ v DAFTAR GAMBAR........................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum ...................................................................................... I-8 1.3 Tujuan dan Sasaran 1.3.1 Tujuan ......................................................................................... I-10 1.3.2 Sasaran........................................................................................ I-11 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 2.1 Gambaran Umum Daerah ................................................................. II-1 2.1.1 Aspek Geografi ......................................................................... II-1 2.1.2 Kependudukan.......................................................................... II-4 2.1.3 Ketenagakerjaan ........................................................................ II-6 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................... II-9 2.1.5 Produk Unggulan Daerah ....................................................... II-23 2.2 Gambaran/ Kondisi Riset dan Inovasi di daerah .......................... II-37 2.3 Kondisi ekosistem Riset dan Inovasi Daerah saat ini .................... II-38 2.3.1 Sumber Daya Manusia Iptek didaerah .................................... II-38 2.3.2 Kelembagaan Iptek didaerah .................................................... II-39 2.3.3 Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah .............................. II-42 2.3.4 Kelembagaan Riset dan Inovasi................................................ II-43 2.3.5 Keberadaan Forum Pelaku Inovasi di daerah ........................ II-65 2.4 Penentuan Tema Prioritas sesuai dengan RPD .............................. II-70 BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH 3.1 Tantangan dan Peluang yang Penting dan sangat menentukan dalam pembangunan riset dan inovasi di masa datang ....................... III-1 3.1.1 Tantangan ................................................................................ III-1 3.1.2 Peluang ..................................................................................... III-3 3.2 Peluang dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa datang ................................................................................................. III-6 3.3 Kondisi Ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan .............. III-9 iv 3.3.1 Kebijakan dan Infrastruktur riset dan inovasi di daerah .................................................................................... III-9 3.3.2 Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi........................................................................................ III-18 3.3.3 Kemitraan riset dan inovasi .................................................. III-23 3.3.4 Budaya riset dan inovasi........................................................ III-31 3.3.5 Keterpaduan riset dan inovasi di daerah ............................ III-33 3.3.6 Penyelerasan dengan Perkembangan global ...................... III-39 BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH ........... IV-1 BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 5.1 Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti .................................................................................................... V-1 5.2 Strategi pengembangan produk unggulan daerah dan atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah ..................... V-4 BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH 6.1 Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan berbasis bukti ............... VI-1 6.2 Sasaran strategis dan fokus pengembangan produk unggulan daerah .............................................................................. VI-2 BAB VII RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH ................................................................................................ VII-1 BAB VIII PENUTUP.................................................................................... VIII-1 DAFTAR PUSTAKA v DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020 dan 2022 ............................... II-5 Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022 ................................................ II-6 Tabel 2.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020-2022 ....................................................................... II-7 Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020–2022 ...................................... II-8 Tabel 2.5 Pertumbuhan ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara (Persen) 2020-2022 ......................................................... II-10 Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tengara (Persen) 2019-2022 ........................................................... II-11 Tabel 2.7 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Dasar 2010 (miliar rupiah) Tahun 2022................................................... II-12 Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah), 2021-2022 ........................................................................... II-13 Tabel 2.9 Persentase PDRB Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran Tahun 2022 ................................................................................................... II-14 Tabel 2.10 Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2022 .......................................................................................... II-16 Tabel 2.11 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2022 ........................................... II-17 Tabel 2.12 Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ......................................................................................... II-18 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2022 .............................................................. II-19 Tabel 2.14 Komponen Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 2017-2022……………………………………………………………..II-22 Tabel 2.15 Judul Penelitian yang Telah Dilaksanakan 2016-2023 .......... II-47 Tabel 2.15 Matriks Anggaran Kegiatan Litbangjirap Tahun 2017-2023 II-64 Tabel 2.17 Matriks Tema Prioritas berdasarkan Dokumen RPD ........... II-70 Tabel 3.1 Matriks Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi .................... III-45 Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan Evidence Base Policy............................. IV-3 Tabel 6.1 Sasaran Strategis Evidence Base Policy .................................... VI-2 Tabel 6.2 Sasaran Strategis Unggulan Daerah .......................................... VI-4 Tabel 7.1 Rencana Aksi Tahunan ................................................................ VII-3 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara .......................... II-3 Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Gini Ratio 2016- 2020 ....................... II-15 Gambar 2.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara 2017-2022 ........................................................................ II-21 Gambar 2.4 Peta Produk Unggulan Daerah Sulawesi Tenggara ........... II-27 A. Peta Potensi Pangan Sulawesi Tenggara ................................ II-27 B. Peta Potensi Pertambangan Sulawesi Tenggara .................... II-28 C. Peta Potensi Pariwisata Sulawesi Tenggara........................... II-29 Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggara........................................................................................... II-36 Gambar 2.6 Kantor BRIDA dan Pusat Peragaan IPTEK ......................... II-43 Gambar 2.7 Skema Interaksi Antar Pelaku Inovasi Daerah ................... II-66 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-1 Tahun 2024-2026 Riset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Di dalam konteks Indonesia, riset mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), sehingga ketika menyebut ‘riset’, mencakup keseluruhan spektrum R&D, atau yang kita sebut dengan litbangjirap. Dapat dikatakan bahwa cakupan riset meliputi semua penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Konsep riset ini, tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa, untuk menjalankan litbangjirap, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk BRIN. Implementasi UU No. 11 tahun 2019 ini kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Tiga arah kebijakan yang dinyatakan oleh kepala BRIN, yaitu Pertama, melakukan konsolidasi sumber daya (manusia, infrastruktur, dan anggaran) iptek untuk meningkatkan critical mass, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi utama Indonesia Maju 2045. Kedua, menciptakan ekosistem riset sesuai standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, dan pemerintah). Ketiga, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-2 Tahun 2024-2026 menciptakan pondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus digital - green - blue economy. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengadung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial. Di negara-negara maju, porsi riset dan inovasi mengambil peran yang berarti dan berkontribusi besar dalam pembangunan. Hal itu dimungkinkan karena perhatian dan alokasi terhadap riset dan inovasi cukup memadai dalam menggerakkan iklim riset. Lembaga R & D World melansir bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan alokasi riset terbesar di dunia yakni mencapai US$679,4 miliar pada tahun 2022. Anggaran riset Amerika Serikat sebesar itu diperkirakan mencapai 3,07% terhadap produk domestic bruto (PDB). Negara China menempati urutan kedua dalam pengeluaran riset yakni mencapai US$551,1 miliar. Sedangkan Negara Jepang, Jerman dan Korea Selatan secara berturut menempat peringkat ketiga, keempat dan kelima dalam alokasi anggaran riset yaitu berturut-turut US$182,2 miliar, US$143,1 miliar dan US$106,1 miliar. Dari 40 negara yang ditampilkan Lembaga R&D ternyata Indonesia menduduki urutan keempat 34 dengan belanja riset mencapai US$8,2 miliar atau negara dengan rasio penganggaran riset terhadap PDB paling rendah yakni 0,24%. Dalam webinar “The Indonesian Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture Series I-2021: Konsep Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi” dikemukakan bahwa Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi kunci bagi sebuah negara untuk tumbuh menjadi negara maju. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-3 Tahun 2024-2026 Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan oleh pengambil kebijakan. Inovasi menjadi sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Korea Selatan yang berawal dari negara miskin menjadi negara maju berkat inovasi. Elemen dasar dari inovasi adalah teknologi yang murah dan berhasil diterapkan di pasar. Tanpa kesuksesan di pasar maka teknologi tersebut belum bisa dikategorikan sebagai sebuah inovasi. Di negara Korea Selatan berkembang konsep yang disebut sebagai sistem inovasi nasional. Sistem ini mengintegrasikan sejumlah elemen, seperti infrastruktur komunikasi, kondisi pasar, sistem pendidikan dan pelatihan, serta regulasi pemerintah. Syarat untuk mencapai kesuksesan inovasi adalah kepemimpinan sebuah pemerintahan dalam pengembangan teknologi, serta dukungan negara lewat kebijakan maupun anggaran. Selain itu, pengembangan teknologi berbasis pasar, mengutamakan kemampuan produksi dan kebaruan teknologi, dan memanfaatkan jaringan infrastruktur global. Semua itu bisa berjalan baik apabila didukung dengan sumber daya manusia terampil, pembelajaran teknologi, dan perbaikan sistem pendidikan yang mengarusutamakan inovasi (Kwon, 2021). Indonesia sudah memiliki Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018. Dalam regulasi tersebut, Indonesia memiliki visi berdaya saing dan dan berdaulat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Misinya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; serta menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global berbasis riset. Namun demikian, Indonesia masih membutuhkan dengan apa yang disebut epistemic governance. Ini semata bukan tuntutan internal di Indonesia, tetapi juga tuntutan global. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni tujuan kesembilan, poin kelima, berbunyi upaya meningkatkan penelitian dan pengembangan, menaikkan kemampuan teknologi di seluruh sektor industri, khususnya di negara-negara Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-4 Tahun 2024-2026 berkembang sampai 2030. Perlu ada upaya mendorong inovasi dan meningkatkan jumlah peneliti per 1 juta penduduk dan menaikkan anggaran penelitian di sektor pemerintah maupun swasta. Pada saat ini tuntutan perumusan kebijakan dengan mendasarkan hasil riset semakin tinggi, sementara di sisi lain pengambil kebijakan terkadang atau bahkan kurang memperhatikan hasil riset dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, kesenjangan ini perlu dipersempit dengan menghasilkan riset yang sifatnya aplikatif dan bersifat teknologi tepat guna agar keinginan hilirisasi riset dapat terwujud guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah. Keberadaan dokumen Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi di Daerah menjadi penting mengingat kebutuhan akan data dan olahan data untuk digunakan dalam perumusan kebijakan menjadi faktor penentu keefektifian kebijakan yang diambil. Dengan kata lain, orientasi dalam pengambilan kebijakan oleh kepala daerah harus berbasis data melalui riset yang mumpuni (policy based research). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Tenggara telah bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Buah dari transformasi ini diharapkan BRIDA dapat menjadi pusat riset dan inovasi sehingga kajian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan BRIDA berorientasi pada kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan menunjang pelaksanaan tugas pimpinan secara tepat. Selain itu, BRIDA diharapkan menjadi think tank dari kepala daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan kepada daerah dapat lebih terarah dan tepat sasaran mengingat dihasilkan dari suatu telaah ilmiah berbasis data, bukan berbasisi opini semata. Untuk menunjang fungsi tersebut, BRIDA harus mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan multipihak. Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-5 Tahun 2024-2026 daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan inovasi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tenggara didukung oleh seluruh OPD menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek (RIPJPI)di daerah sebagai arah pengembangan riset dan inovasi sekaligus sebagai payung penelitian untuk membuat iklim riset menjadi kondusif sehingga tercipta atmosfer ilmiah dalam menggagas suatu program atau aksi. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah merupakan dokumen yang memberikan arah pelaksanaan program Riset dan Inovasi di daerah guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah. Dokumen RIPJPI tidak disusun secara generik, tetapi berbasis potensi dan masalah di daerah yang harus mengangkat ciri khas daerah. Dokumen RIPJPI disusun menggunakan data sekunder melalui akses data yang dimiliki pemerintah daerah secara terbuka dan bisa dipastikan validitasnya. Rencana induk dan peta jalan Pemajuan Iptek disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025, mempunyai tujuan untuk membangun agar rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan rencana pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota yang tercakup di dalamnya terintegrasi, terpadu, sinergis dan terarah sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan daerah yang menjadi cita-cita bersama dalam kerangka pembangunan Sulawesi Tenggara khususnya dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-6 Tahun 2024-2026 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian dijabarkan menjadi dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan : (a) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024; (b) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jagka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Tahun 2005-2025; (c) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2018- 2023; (d) Isu-isu strategis yang berkembang; (e) Kebijakan nasional dan; (f) Regulasi yang berlaku. Kesejahteraan daerah dan kemajuan daerah Sulawesi Tenggara diharapkan sudah dapat disetarakan dengan daerah maju di Indonesia. Kesejahteraan itu menuju pemerataan pendapatan yang tinggi dan berkualitasnya yang didorong oleh tingginya pertumbuhan ekonomi yang disertai terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas tinggi pula, dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi dan akuntabel. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi ditandai oleh sistem pendidikan yang dapat bersaing dengan pendidikan di manca negara dengan keunggulan yang berbasis nilai-nilai agama dan budaya. Pada tingkat ini tercapainya angka rata-rata lama sekolah 12 Tahun; tercapainya angka persentase tamat sekolah sebesar 90% untuk semua jenjang pendidikan. Kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara juga tercermin dari tercapainya angka PDRB per kapita yang setingkat dengan angka PDRB ratarata nasional; tercapainya angka kasus kriminalitas menurun hingga di bawah 5 kasus pertahun; serta terjaganya kerukunan masyarakat yang hidup berdampingan di atas perbedaan suku dan agama di Sulawesi Tenggara. Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi di daerah memiliki keterkaitan dan hubungan erat dengan dokumen- dokumen lainnya. Berdasarkan PerBRIN Nomor 5 Tahun 2023 pada bab VI bagian satu, pasal 24 disebutkan bahwa; (1) hasil riset wajib digunakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-7 Tahun 2024-2026 sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, (2) Kebijakan pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah, (3) perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD, (4) rancangan Teknokratik RPJMD dilaksanakan dengan meggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, (5) metode dan kerangka berfikir ilmiah didasarkan pada hasil riset dan inovasi.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, yang mengamanatkan integrasi seluruh lembaga penelitian di Indonesia. Integrasi 5 entitas riset utama, yaitu LIPI, BATAN, LAPAN, BPPT, dan kemudian unit kerja penelitian dan pengembangan (litbang) dari Kementerian/Lembaga (K/L) juga turut bergabung.

Pasal 26

menjelaskan bahwa Rencana induk dan peta jalan pemajuan riset dan inovasi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah disusun untuk jangka waktu 5 tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi harus terintegrasi kedalam rencana pembangunan jangka menengah/pembangunan jangka panjang daerah pada saat rancangan teknoktratik RPJMD/RPJPD. Pengintegrasian perlu dibuktikan oleh berita acara kesepakatan antara Kepala BRIDA dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diketahui oleh Sekretaris Daerah. Bersifat sistemik artinya dokumen ini telah memiliki format baku yang tersusun secara sistematis berdasarkan PerBRIN Nomor 5. Bersifat komprehensif artinya dokumen ini berisi substansi yang komprehensif baik terkait ekosistem riset dan inovasi maupun rencana aksi riset dan inovasi. Bersifat partisipatif artinya penyusunan dokumen ini melibatkan seluruh stakeholder seperti OPD Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga ahli dan lembaga profesi peneliti. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-8 Tahun 2024-2026 Berdasarkan hal tersebut, maka Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi sangat penting untuk disusun dan diselaraskan dengan berbagai program prioritas dan permasalahan daerah Sulawesi Tenggara. Riset dan inovasi yang dilakukan harus ditingkatkan dan termanfaatkan oleh semua elemen masyarakat. Semua inovasi yang dilakukan setiap OPD harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan inovasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari penyusunan dokumen ini yaitu mendorong agar setiap kebijakan yang akan dikeluarkan berbasis riset dan inovasi dan dapat mendorong terbentuknya ekosistem riset dan inovasi di daerah dengan BRIDA sebagai motor penggeraknya. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Kelitbangan adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-9 Tahun 2024-2026
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6.Undang-Undang No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang – undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
11.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-10 Tahun 2024-2026 dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
15.Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380)
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawsi Tenggara Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
19.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026 (berita daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7). 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.3.1 Tujuan Tujuan dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK atau Riset dan Inovasi ini adalah: Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara I-11 Tahun 2024-2026
1.Memetakan kegiatan penelitian/riset, pengembangan dan inovasi yang akan diprioritaskan agar dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Tenggara sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan;
2.Memberikan arah bagi OPD dan stakeholder terkait agar dalam melakukan penelitian/riset, pengembangan dan inovasi dapat lebih terfokus dan terintegrasi untuk meningkatkan potensi unggulan daerah dan mengatasi permasalahan utama daerah Sulawesi Tenggara;
3.Memberikan rekomendasi saran dan masukan dalam penyusunan dan/atau perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2029. 1.3.2 Sasaran Sasaran dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK atau Riset dan Inovasi ini adalah untuk memberikan arah rencana pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna untuk peningkatan kualitas kebijakan/regulasi yang berbasis bukti (evidence based policy). Dokumen RIPJ PID dapat menjadi rujukan bagi stakeholder yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi di pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga Perguruan Tinggi, lembaga riset lainnya dan masyarakat. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-1 Tahun 2024-2026 Secara geografis Provinsi Sulawesi Tenggara terletak diantara Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yaitu dibagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' – 124°30' Bujur Timur, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administrasinya yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah lain. Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung dengan Laut Banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-2 Tahun 2024-2026 Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi wilayah daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan wilayah kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara. Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta terdapat kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km2. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan dengan : - Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah - Sebelah Barat : Teluk Bone (Provinsi Sulawesi Selatan) - Sebelah Selatan : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur) - Sebelah Timur : Laut Banda (Provinsi Maluku) Secara administrasi pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Nomor 2 Tahun 1964 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 dengan cakupan wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna. Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan terluas yakni Kabupaten Konawe (5.351,85 km 2 ). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Buton Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-3 Tahun 2024-2026 (1.212,99 km2), Kabupaten Muna (1.922,16 km2), Kabupaten Konawe (4.435,28 km2), Kabupaten Kolaka (3.283,59 km2), Kabupaten Konawe Selatan (5.779,47 km2), Kabupaten Bombana (3.001 km2), Kabupaten Wakatobi (559,54 km2), Kabupaten Kolaka Utara (3.391,67 km2), Kabupaten Buton Utara (1.864,91 km2), Kabupaten Konawe Utara (5.101,76 km2), Kabupaten Kolaka Timur (3.634,74 km2), Kabupaten Konawe Kepulauan (867,58 km2), Kabupaten Muna Barat (1.022,89 km 2 ), Kabupaten Buton Tengah (958,31 km 2 ), Kabupaten Buton Selatan (509,92 km2), Kota Kendari (300,89 km2) dan Kota Baubau (221 km2). Jumlah kecamatan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun terakhir 2022 berjumlah 222. Sedangkan jumlah desa/kelurahan menurut kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara pada tahun terakhir 2022 berjumlah 2.309. Wilayah administrasi Sulawesi Tenggara terdapat dalam gambar 2.1. Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2023 TL Br root.,,% .+.l. 4 LAun1tot« Lauro - Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-4 Tahun 2024-2026 Peta topografi menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara umumnya memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit–bukit. Diantara gunung dan bukit–bukit, terbentang dataran–dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40 derajat. Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada tahun 2022, pantauan di empat Stasiun pengamatan BMKG rata– rata curah hujan di Sulawesi Tenggara adalah 2.695,40 mm, dimana puncak curah hujan tertinggi pada bulan Juli. Sementara jumlah hari hujan terpantau di Stasiun BMKG Kota Kendari sebanyak 257 hari, BMKG Kota baubau sebanyak 227 hari, BMKG Ranomeeto 262 hari dan BMKG kolaka sebanyak 264 hari dalam satu tahun. 2.1.2. Kependudukan Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020–2023, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebanyak 2.701.661 jiwa yang terdiri atas 1.366.872 penduduk laki–laki dan 1.334.789 penduduk perempuan, Dibandingkan dengan hasil SP2020 tahun 2020, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,66 persen. Secara umum, penduduk laki–laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 102,40. Pada tahun 2022 Kota Kendari memiliki jumlah distribusi penduduk tertinggi mencapai 13,20%, sementara jumlah distribusi penduduk terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 1,42%. Persentase distribusi penduduk Sulawesi Tenggara menurut kabupaten/kota diperlihatkan pada tabel 2.1. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-5 Tahun 2024-2026 Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020 dan 2022 Kelompok Umur (Tahun) Age Group (Years) Distribusi Penduduk (Persen) 2020 2022 Buton 4,23 4,42 Muna 8,81 8,26 Konawe 9,54 9,86 Kolaka 9,35 9,11 Konawe Selatan 11,85 11,76 Bombana 6,24 5,67 Wakatobi 4,17 4,27 Kolaka Utara 5,43 5,22 Buton Utara 2,45 2,56 Konawe Utara 2,31 2,60 Kolaka Timur 4,77 4,48 Konawe Kepulauan 1,30 1,42 Muna Barat 3,21 3,14 Buton Tengah 3,87 4,40 Buton Selatan 3,36 3,54 Kota Kendari 12,99 13,20 Kota Baubau 6,14 6,07 Sulawesi Tenggara 100,00 100,00 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Dilihat dari piramida penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 maka dapat dikatakan bahwa struktur kependudukan dikategorikan sebagai tipe ekspansif, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang cukup tinggi dan ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida. Disisi lain, angka kematian juga terlihat masih cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh semakin kecilnya puncak piramida. Jumlah penduduk menurut kelompok umur ditunjukkan pada tabel 2.2. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-6 Tahun 2024-2026 Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022 Kelompok Umur (Tahun) Age Group (Years) Jenis Kelamin/Sex Laki–Laki Male Perempuan Female Jumlah Total 0–4 130 497 126 932 257 429 5–9 126 021 123 361 249 382 10–14 127 362 121 335 248 697 15–19 126 966 119 068 246 034 20–24 121 816 117 764 239 580 25–29 118 018 114 826 232 844 30–34 111 169 108 112 219 281 35–39 101 881 100 138 202 019 40–44 92 470 90 959 183 429 45–49 81 871 80 184 162 055 50–54 67 992 66 813 134 805 55–59 54 727 53 997 108 724 60–64 41 270 41 215 82 485 65–69 28 979 29 700 58 679 70–74 18 823 19 935 38 758 75+ 17 010 20 450 37 460 Jumlah/Total 1 366 872 1 334 789 2 701 661 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa penduduk usia 15-64 tahun yakni sebanyak 67%. Hal ini berarti bahwa Sulawesi Tenggara akan menghadapi bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah menunjukkan hal yang positif, masa dimana penduduk usia produktif (15-64) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan prorporsi lebih lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Sulawesi Tenggara. 2.1.3. Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Dalam tiga tahun terakhir, tahun 2020 Kabupaten Kolaka Utara merupakan kabupaten dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-7 Tahun 2024-2026 angka TPAK tertinggi yaitu sebesar 82,23, sedangkan Kabupaten Muna merupakan Kabupaten dengan angka TPAK terendah yaitu sebesar 63,21. Tahun 2021 Kabupaten Kolaka Utara merupakan Kabupaten dengan angka TPAK tertinggi yaitu sebesar 79,76, sedangkan Kabupaten Buton merupakan kabupaten dengan angka TPAK terendah yaitu sebesar 64,42. Tahun 2022 Kabupaten Muna Barat merupakan kabupaten dengan angka TPAK tertinggi yaitu sebesar 82,12, sedangkan Kota Baubau merupakan kabupaten dengan angka TPAK terendah yaitu sebesar 61,14. Secara umum, TPAK di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan dinamika yang positif, semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian disuatu daerah. Kondisi TPAK di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020-2022 Kabupaten/kota TPAK/LFPR 2020 2021 2022 Buton 65,34 64,42 77,34 Muna 63,21 66.5 66,41 Konawe 68,24 70,00 66,81 Kolaka 72,72 69,83 64,49 Konawe Selatan 71,15 71,98 69,46 Bombana 72,35 72,77 68,30 Wakatobi 68,07 70,63 73,39 Kolaka Utara 82,23 79,76 77,18 Buton Utara 76,52 75,63 81,23 Konawe Utara 74,45 70,60 71,64 Kolaka Timur 77,68 74,79 69,51 Konawe Kepulauan 70,49 70,76 68,65 Muna Barat 74,21 71,96 82,12 Buton Tengah 65,37 63,93 68,07 Buton Selatan 72,66 73,40 71,88 Kota Kendari 64,11 65,34 65,48 Kota Baubau 65,16 68,95 61,14 Sulawesi Tenggara 69,83 70,09 68,82 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-8 Tahun 2024-2026 Persoalan pengangguran menjadi hal mendasar bagi setiap daerah. Tahun 2020 Kota Baubau merupakan kabupaten dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi yaitu sebesar 6,57. Sedangkan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan Kabupaten dengan angka TPT terendah yaitu sebesar 1,55. Tahun 2021 Kota Bau-Bau merupakan Kabupaten dengan angka TPT tertinggi yaitu sebesar 6,87. Sedangkan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan Kabupaten dengan angka TPT terendah yaitu sebesar 1,83. Tahun 2022 Kota Bau-Bau merupakan Kabupaten dengan angka TPT tertinggi yaitu sebesar 5,39. Sedangkan Kabupaten Bombana merupakan Kabupaten dengan angka TPT terendah yaitu sebesar 1,47. Secara umum, TPT di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, demikian sebaliknya jika nilai TPT rendah menunjukkan banyak angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020–2022 diperlihatkan pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020–2022 Kabupaten/kota TPT/UR 2020 2021 2022 Buton 4,78 4,74 2,99 Muna 6,45 4,97 3,11 Konawe 5,42 4,56 2,73 Kolaka 5,29 3,62 4,17 Konawe Selatan 2,58 2,14 2,95 Bombana 2,74 3,17 1,47 Wakatobi 4,18 2,30 3,53 Kolaka Utara 2,13 3,18 2,86 Buton Utara 4,11 3,00 2,10 Konawe Utara 3,79 3,36 2,01 Kolaka Timur 3,29 3,44 2,22 Konawe Kepulauan 1,55 1,83 1.85 Muna Barat 3,36 2,84 2,40 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-9 Tahun 2024-2026 Buton Tengah 4,22 3,77 2,63 Buton Selatan 3,90 3,92 4,18 Kota Kendari 7,08 5,19 5,23 Kota Baubau 6,57 6,87 5,39 Sulawesi Tenggara 4,58 3,92 3,36 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kabupaten Konawe menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 2020 di Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 6,42%. Angka ini berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Hal ini dapat dicapai karena adanya penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, minat belanja masyarakat tetap tinggi sehingga mendorong laju ekonomi daerah, serta upaya Pemda Konawe membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Kemiskinan yang berfungsi menjaga agar tidak terjadi kesenjangan. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe, bersumber dari sektor pertanian yang menyumbang angka pertumbuhan tertinggi, disusul sektor peternakan dan sektor lainnya. Sedangkan Kabupaten Kolaka menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,40 persen pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara ditunjukkan pada tabel 2.5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-10 Tahun 2024-2026 Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Persen), 2020-2022 Kabupaten/kota Pertumbuhan PDRB 2020 2021 2022 Buton -0,54 2,62 5,76 Muna 0,07 3,18 5,90 Konawe 6,42 6,51 15,38 Kolaka -3,40 4,21 2,42 Konawe Selatan -2,22 4,84 5,85 Bombana 0,56 3,50 5,11 Wakatobi 0,76 4,02 4,80 Kolaka Utara 0,40 2,66 3,85 Buton Utara 0,99 4,08 5,01 Konawe Utara -0,72 4,59 5,07 Kolaka Timur -0,31 4,83 4,47 Konawe Kepulauan -0,63 2,30 3.23 Muna Barat 0,42 4,09 4,08 Buton Tengah 3,07 3,12 3,86 Buton Selatan -0,71 2,29 3,90 Kota Kendari -2,30 3,86 4,49 Kota Baubau -0,81 4,15 5,28 Sulawesi Tenggara -0.65 4,10 5,53 Sumber: https://sultra.bps.go.id Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 menunjukkan fluktuasi yang cukup konsisten. Pertumbuhan ekonomi 5,53 persen di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 16,74 persen. Pertumbuhan terendah tercatat kategori konstruksi sebesar - 0.21 persen dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -1,39 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha ditunjukkan pada tabel 2.6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-11 Tahun 2024-2026 Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut lapangan usaha di Sulawesi Tenggara (Persen), 2019-2022 Kode Lapangan Usaha PDRB 17 Kategori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2019 2020 2021 2022 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.99 0.68 2.39 6.74 B. Pertambangan dan Penggalian 6.99 -6.65 0.29 1.53 C. Industri Pengolahan 10.83 10.19 6.38 16.74 D. Pengadaaan Listrik dan Gas 6.89 -0.33 7.31 8.77 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.94 3.30 1.93 -1.39 F. Konstruksi 7.00 -0.68 10.10 -0.21 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. Mobil dan Motor 7.76 -2.73 7.97 7.68 H. Transportaasi dan Pergudangan 4.54 -5.26 0.14 10.23 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.94 -3.93 4.33 8.36 J. Informasi dan Komunikasi 7.83 8.08 3.63 9.29 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 6.96 3.22 6.89 2.85 L. Real Estate 3.83 0.42 2.82 2.42 M, N Jasa Perusahaan 5.21 -3.80 1.35 12.41 O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3.59 3.30 1.91 4.95 P. Jasa Pendidikan 7.00 3.81 3.73 5.41 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8.41 8.10 7.46 2.29 R, S, T, U Jasa Lainnya 4.57 -3.92 2.43 7.48 PDRB Lapangan Usaha 6.50 -0.65 4.10 5.53 Sumber: https://sultra.bps.go.id Berdasarkan nilai dan persentase PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Sulawesi Tenggara, tercatat bahwa sektor dengan nilai terbesar yaitu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai 2.374.670.288 atau penyumbang terbesar pada PDRB yaitu 23,25%. sedangkan sektor dengan nilai terkecil yaitu pada sektor Pengadaan listrik ------------------------ ---------- ---------------------------------- ---------------------------------- Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-12 Tahun 2024-2026 dan gas dengan nilai 55.275.00 atau penyumbang terkecil pada PDRB yaitu 0,04%. Secara rinci nilai dan persentase PDRB menurut lapangan usaha terdapat pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Nilai dan Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Dasar 2010 (miliar rupiah) Tahun 2022 Kode Lapangan Usaha PDRB Nilai dan Persentase Produk Domestik Bruto 2022 Nilai Harga Berlaku Presentase (%) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36.917.125,05 23.25 B. Pertambangan dan Penggalian 32.173.444,71 20.27 C. Industri Pengolahan 13.269.031,62 8.36 D. Pengadaaan Listrik dan Gas 64.139,23 0.04 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 235.707,26 0.15 F. Konstruksi 21.506.895,35 13.55 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. Mobil dan Motor 20.339.212,55 12.81 H. Transportaasi dan Pergudangan 6.882.447,22 4.34 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 827.559,92 0.52 J. Informasi dan Komunikasi 2.683.330,08 1.69 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3.848.910,56 2.42 L. Real Estate 1.935.535,84 1.22 M, N Jasa Perusahaan 317.107,59 0.20 O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 7.324.127,65 4.61 P. Jasa Pendidikan 7.155.860,19 4.51 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.475.459,04 0.93 R, S, T, U Jasa Lainnya 1.805.240,35 1.14 PDRB Lapangan Usaha 158.761.134,22 100.00 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023 Pada tahun 2022, Kabupaten Kolaka merupakan Kabupaten dengan PDRB tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni sebesar 31.407,16 miliar Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-13 Tahun 2024-2026 rupiah atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk Kabupaten yang nilai PDRB paling rendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 1.579,45 miliar rupiah atas dasar harga berlaku. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dari masing-masing kabupaten dan kota ditunjukkan pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara,tahun 2021- 2022 Kabupaten/Kota 2021 2022 Nilai (Rp miliar) Nilai (Rp miliar) Buton 4 036,29 4 595,49 Muna 7 365,51 8 261,29 Konawe 11 542,29 14 269,55 Kolaka 27 532,65 31 407,16 Konawe Selatan 12 654,67 14 536,50 Bombana 6 913,33 7 780,30 Wakatobi 4 708,75 5 241,90 Kolaka Utara 9 188,01 10 110,99 Buton Utara 3 420,72 3 801,58 Konawe Utara 4 262,56 4 799,25 Kolaka Timur 4 834,05 5 273,68 Konawe Kepulauan 1 467,82 1 579,45 Muna Barat 2 789,51 3 070,00 Buton Tengah 2 536,10 2 794,15 Buton Selatan 2 993,97 3 314,10 Kota Kendari 23 689,81 26 455,95 Kota Baubau 9 627,57 10 711,39 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut pengeluaran tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (46,60 persen) dari PDRB atas dasar harga berlaku. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 37,45 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-14 Tahun 2024-2026 sekitar 12,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik relatif tidak terlalu besar. Nilai dan Persentase Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut pengeluaran dilihat pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Persentase Struktur PDRB Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran Tahun 2022 Komponen Pengeluaran Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tahunan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 49.06 47.83 46.50 43.64 46.60 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.01 0.99 0.96 0.91 0.96 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 10.63 12.85 12.84 13.38 12.50 Pembentukan Modal Tetap Bruto 38.18 35.36 37.72 38.43 37.45 Perubahan Inventori 1.79 1.68 -0.18 -0.11 0.73 Ekspor Barang dan Jasa 51.93 72.88 58.90 67.31 63.08 Impor Barang dan Jasa 52.60 71.60 56.74 63.55 61.32 PDRB Pengeluaran 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023
b.Rasio Gini Provinsi Sulawesi Tenggara Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah rasio gini. Nilai rasio gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini Sulawesi Tenggara tertinggi yaitu tahun 2018 sebesar 0,41 dan Rasio gini Sulawesi Tenggara terendah yaitu tahun 2022 sebesar 0,39. Dalam grafik terlihat tidak begitu drastis kenaikan dan penurunannya, namun cenderung stagnan. Grafik Perkembangan Gini Ratio 2016-2022 terdapat pada Gambar 2.2. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-15 Tahun 2024-2026 Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Rasio Gini 2016-2022 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk salah satu provinsi yang nilai rasio gini berada diatas kondisi nasional. Rasio gini Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 0,388 dan berada diatas rasio gini nasional (0,385). Berdasarkan data BPS 2020 terdapat tujuh provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi dari pada rasio gini Nasional, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,437), Jawa Barat (0,398), DKI Jakarta (0,400), Gorontalo (0,406), Sulawesi Tenggara (0,388), Papua (0,395),) dan Nusa Tenggara Barat (0,386). Pada tahun 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 0,388. Angka ini menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 0,393. Sementara itu, rasio gini untuk Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat tiga kabupaten dan kota yang rasio gininya berada di atas provinsi yaitu (0,4089). Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Muna Barat (0,4139), Kota Baubau (0,4527) dan Kabupaten Buton Tengah (0,508). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan adalah bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Kabupaten_Kota 2016-2022 a 0.45 0.402 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0.41 0.4 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-16 Tahun 2024-2026 kelompok 40 persen terbawah lebih cepat dibanding penduduk kelompok lainnya. Penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami kenaikan terkecil. Di daerah perkotaan, rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 20 persen teratas mengalami kenaikan. Sedangkan penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami penurunan pengeluaran perkapita. Di perdesaan tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah lebih cepat dibandingkan penduduk kelompok lainnya. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 terdapat pada tabel 2.10. Tabel 2.10 Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2022 Kabupaten/ Kota Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Buton 0.372 0.394 0.38 0.39 0.465 0.337 0.320 Muna 0.387 0.357 0.38 0.43 0.402 0.331 0.330 Konawe 0.341 0.363 0.34 0.37 0.335 0.330 0.330 Kolaka 0.324 0.300 0.34 0.34 0.320 0.383 0.310 Konawe Selatan 0.384 0.375 0.34 0.35 0.316 0.366 0.370 Bombana 0.378 0.348 0.36 0.41 0.339 0.361 0.370 Wakatobi 0.426 0.381 0.39 0.38 0.336 0.335 0.350 Kolaka Utara 0.365 0.322 0.33 0.32 0.354 0.356 0.380 Buton Utara 0.390 0.394 0.36 0.35 0.376 0.370 0.350 Konawe Utara 0.404 0.342 0.37 0.38 0.348 0.399 0.370 Kolaka Timur 0.322 0.374 0.36 0.32 0.312 0.320 0.300 Konawe Kepulauan 0.419 0.371 0.34 0.37 0.331 0.324 0.350 Muna Barat - 0.381 0.41 0.37 0.369 0.332 0.320 Buton Tengah - - 0.51 0.37 0.285 0.314 0.360 Buton Selatan - 0.347 0.32 0.35 0.367 0.324 0.290 Kota Kendari 0.387 0.373 0.40 0.34 0.374 0.362 0.390 Kota Baubau 0.441 0.442 0.45 0.44 0.444 0.443 0.430 Sulawesi Tenggara 0.402 0.394 0.41 0.40 0.389 0.390 0.390 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-17 Tahun 2024-2026
c.Kemiskinan Pada tahun 2022 tercatat garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara kota sebesar Rp 451.180 rupiah perkapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan desa sebesar Rp 421.684 rupiah perkapita per bulan. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tenggara (kota+desa) sebesar 314,74 ribu turun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 323.26 ribu. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat pada tabel 2.11. Tabel 2.11 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2022 Tahun Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Jumlah Penuduk Miskin (000) Perkotaan Perdesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Perdesaan 2014 254 015 238 745 45.79 268.3 314.09 2015 282 230 264 371 56.77 288.25 345.02 2016 294 286 276 978 53.18 274.11 327.29 2017 308 624 295 496 67.96 245.19 313.16 2018 324 276 311 592 70.05 231.8 301.85 2019 356 235 340 065 72.58 227.38 299.97 2020 383 839 360 123 73.22 244.1 317.32 2021 410 332 385 845 71.02 252.25 323.26 2022 451 180 421 684 73.71 241.04 314.74 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Persebaran penduduk miskin di Sulawesi Tenggara baik di desa maupun di kota dari tahun 2014-2022 fluktuatif. Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar berada di desa, namun persebaran penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Maret 2013-Maret 2020 mengalami penurunan berbanding terbalik dengan penduduk miskin di perkotaan, walaupun penduduk miskin sebagian besar berada di desa tetapi perkembangan penduduk miskin di perkotaan cenderung naik tiap tahunnya. Namun pada September 2020 persebaran penduduk miskin baik di desa maupun kota mengalami peningkatan. Hal Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-18 Tahun 2024-2026 ini sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Persebaran penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat pada tabel 2.12. Tabel 2.12 Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014- 2022 Tahun Peresentase Penduduk Miskin (Persen) Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaaan 2014_September 6.62 15.17 12.77 2015_September 7.84 16.12 13.74 2016_September 6.87 15.31 12.77 2017_September 7.14 14.74 11.97 2018_September 6.87 14.07 11.32 2019_September 6.81 13.77 11.04 2020_September 7.62 13.93 11.69 2021_September 7.14 14.34 11.74 2022_September 7.22 13.60 11.27 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara cukup berfluktuatif. Dalam satu tahun terakhir, tahun 2022 Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sultra yaitu sebesar 16,15%. Sedangkan Kota Kendari merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 4,57%. Secara keseluruhan pada tahun 2022 persentase angka keiskinan Sulawesi Tenggara adalah sebesar 11,17%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan daerah perkotaan dan pedesaan, angka kemiskinan tertinggi tertuju pada daerah pedesaan, sehingga Pemerintah perlu melakukan strategi intervensi yang tepat untuk dapat segera menurunkan angka kemiskinan. Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat pada tabel 2.13. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-19 Tahun 2024-2026 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2022 Kabupate/Kota Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Peresentase Penduduk Miskin 2021 2022 2021 2022 Buton 14.25 13.612 13.92 13.27 Muna 30.34 30.475 13.54 13.41 Konawe 32.46 32.087 13.03 12.75 Kolaka 33.45 31.555 12.43 11.51 Konawe Selatan 36.17 35.794 11.34 11.08 Bombana 19.73 19.211 10.76 10.26 Wakatobi 15.30 15.005 14.91 14.55 Kolaka Utara 21.36 20.631 13.79 13.08 Buton Utara 9.45 9.132 14.89 14.26 Konawe Utara 9.26 9.022 14.32 13.72 Kolaka Timur 20.03 19.327 14.35 13.57 Konawe Kepulauan 5.98 5.427 17.81 16.15 Muna Barat 11.55 11.563 13.96 13.85 Buton Tengah 14.73 13.92 15.80 14.90 Buton Selatan 11.71 11.571 14.62 14.41 Kota Kendari 19.46 18.717 4.87 4.57 Kota Baubau 13.30 12.69 7.78 7.31 Sulawesi Tenggara 318.70 309.79 11.66 11.17 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023
d.Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Nilai IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthylife), pengetahuan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-20 Tahun 2024-2026 (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata- rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apritas daya beli (purchasing power parity). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 sebesar 72,23 atau meningkat 0,57 poin dibanding IPM tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori tinggi. Pencapaian peningkatan kategori ini merupakan sebuah prestasi pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena sebelumnya yaitu pada tahun 2017 Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang. Pada tahun 2022, tercatat empat kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia yang masuk dalam kategori IPM tinggi, yaitu Konawe Utara (71,10), Konawe (72,04), Kolaka (73,98), dan Kota Baubau (76,67) dan satu kota termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi, yaitu Kota Kendari (84,51). Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara 2017-2022 terdapat pada Gambar 2.3. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-21 Tahun 2024-2026 Gambar 2.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara 2017-2022 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023 Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek asensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan selama periode 2013 hingga 2020. IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari 67,55 pada tahun 2013 menjadi 71,45 pada tahun 2020, walaupun IPM Sulawesi Tenggara masih berada dibawah IPM Nasional 71,94. Selama periode 2013 hingga 2017, IPM Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan hingga di atas angka 70 yang tergolong kategori tinggi. Data Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat pada tabel 2.14. Grafik Pembangunan Index Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara 2017-2022 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-22 Tahun 2024-2026 Tabel 2.14 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2017-2022 Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Buton 64.47 65.08 65.67 65.98 66.32 67.23 Muna 67.61 68.47 68.97 69.02 69.17 69.61 Konawe 70.24 70.72 71.29 71.35 71.48 72.04 Kolaka 71.46 72.07 73.01 73.45 73.56 73.98 Konawe Selatan 67.23 67.51 67.88 68.2 68.58 69.36 Bomabana 64.49 65.04 65.65 66.05 66.25 66.81 Wakatobi 67.99 68.52 68.99 69.48 69.87 70.85 Kolaka Utara 67.77 68.44 68.91 69.31 69.5 70.39 Buton Utara 66.4 67.13 67.68 67.87 68.08 69 Konawe Utara 67.71 68.5 69.22 69.86 70.23 71.1 Kolaka Timur 64.55 64.53 66.49 67.02 67.76 68.73 Konawe Kepulauan 63.44 64.36 65.05 65.41 65.73 66.69 Muna Barat 63.43 64.11 64.45 65.08 65.48 66.21 Buton Tengah 62.82 63.46 64.06 64.37 64.55 65.29 Buton Selatan 63.2 63.47 64.37 64.93 64.99 65.44 Kota Kendari 81.83 82.22 82.86 83.53 84.15 84.51 Kota Baubau 74.14 74.67 75.21 75.9 76.26 76.67 Sulawesi Tenggara 69.86 70.61 71.2 71.45 71.66 72.23 Sumber: BPS, Sultra Dalam Angka 2023
e.Gambaran Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Fiskal; Kapasitas fiskal daerah (KFD) yaitu kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah sebagai unsur dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PMK 120/2020 peta kapasitas fiskal daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam pemberian hibah, dana pendamping ataupun penggunaan lain sesuai ketentuan perundangundangan. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-23 Tahun 2024-2026 Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan, pada 5 tahun terakhir, Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah dengan indeks KFD sebesar 0,35, Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Daerah dengan Kapasitas Fiskal sangat rendah dengan indeks KFD sebesar 0,322, Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Daerah dengan Kapasitas Fiskal sangat rendah dengan indeks KFD sebesar 0,284, Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Daerah dengan Kapasitas Fiskal kategori rendah dengan indeks KFD sebesar 0,389, Tahun 2021 KFD Provinsi Sulawesi Tenggara 0,233 kategori sangat rendah dan Tahun 2022 KFD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai RKFD 1,284 kategori sangat rendah. Semenjak tahun 2018 atau 5 (lima) tahun terakhir, terlihat bahwa Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara semakin menurun, dan sedikit ada peningkatan di tahun 2020, jika 2 tahun sebelumnya masuk dalam kategori sangat rendah, ditahun 2020 ada peningkatan sedikit menjadi kategori rendah. Rendahnya kapasitas fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tingginya belanja pegawai, dan besarnya tingkat pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan serta adanya beban pinjaman daerah. Adanya fakta yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah yang masih cukup rendah, pemerintah daerah perlu berusaha lebih keras untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada saat ini, menertibkan sumber PAD yang belum maksimal dan mencari sumber-sumber PAD baru. Saat ini APBD belum dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga membutuhkan usaha maksimal dan kebijakan pendukung untuk bisa mewujudkannya. 2.1.5. Produk Unggulan Daerah Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang tersedia terdiri dari sumberdaya yang ada didarat dan laut. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-24 Tahun 2024-2026 Sumber daya darat terdiri dari:
1. 1.Sumberdaya hayati - Pertanian (lahan kering dan lahan basah) - Peternakan (ternak besar, ternak kecil dan unggas) - Perkebunan (perkebunan industri dan perkebunan rakyat) - Kehutanan (jenis kayu dan non kayu) - Perikanan (perikanan budidaya)
2. 2.Sumberdaya non hayati - Pertambangan (logam, non logam dan batuan) - Pariwisata - Pendidikan Sumber daya laut terdiri dari:
3. 1.Sumberdaya hayati - Perikanan (Perikanan tangkap)
4. 2.Sumberdaya non hayati - Pertambangan (Minyak Bumi) - Pariwisata Selain sumber daya alam, setiap Kabupaten/ Kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki komoditas Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Tahun 2014 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun dokumen Roadmap Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2019 Komoditi unggul Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2014 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah, bahwa penetapan Produk Unggulan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 -2019 difokuskan pada komoditas kakao dan rumput laut. Penetapan komoditas tersebut Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-25 Tahun 2024-2026 berdasarkan usulan komoditas unggulan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah disepakati untuk menjadi tematik SIDa Sulawesi Tenggara. Namun permasalahannya adalah implementasi dan tindaklanjut dari dokumen tersebut tidak terlaksana dengan optimal. Dokumen roadmap Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) tersebut merupakan dokumen spesifik/tematik per sektor unggulan, yang menjadi permasalahan adalah belum ada dokumen induk yang membahas secara rinci terkait Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Riset dan Inovasi di Daerah yang menjadi rujukan dalam dokumen-dokumen turunan tematik per sektor unggulan (Balitbang, 2014). Oleh karena itu dokumen Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Riset dan Inovasi ini disusun bertujuan untuk menjadi dokumen induk sebagai payung besar bagi rencana-rencana riset dan inovasi didaerah. Potensi daerah di Sulawesi Tenggara disajikan dalam tiga peta potensi diantaranya; peta potensi pangan, peta potensi pertambangan dan peta potensi pariwisata. informasi ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui potensi daerah dimasing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan potensi daerah berdasarkan dari beberapa sumber yaitu hasil Rakor Kelitbangan yang melibatkan seluruh BRIDA/ Balitbang/ Bappeda/ Bapperida Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan hasil analisis data lapangan oleh tim Penyusun. Potensi pangan di Sulawesi Tenggara sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Potensi pangan tersebut tersebar merata hampir diseluruh kabupaten/Kota. Demikian pula dengan Potensi pertambangan di Sulawesi Tenggara terdiri dari nikel, pasir kuarsa, emas dan aspal. Ketersediaan nikel tersebar dibeberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara diantaranya Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana. Potensi aspal terdapat di Kabupaten Buton begitupun juga potensi emas Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-26 Tahun 2024-2026 terdapat di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna memiliki potensi batu kapur putih. Adapun Potensi pariwisata yang terdapat di Sulawesi Tenggara sangat beragam, mulai dari potensi pariwisata bahari, pariwisata alam, dan budaya. Pariwisata utama yang masuk dalam Kawasan pariwisata nasional adalah Wakatobi, sehingga potensi pariwisata didaerah-daerah lainnya merupakan pariwisata penyangga bagi kawasan Wakatobi. Peta potensi unggulan daerah disajikan pada gambar 2.4. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-27 Tahun 2024-2026 Gambar 2.4 A. Peta Potensi Pangan Sulawesi Tenggara Sumber: Database Brida Prov.Sultra, 2023 Perikanan KABUPATEN W#KAT0Bl ·@· $ SKALA 1: 800.000 2872.2073 2£11820¥ 2VI' SE1ZIT 737I@204 BADAN RISE! DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENG GARA + Pad Kelapa Sawit + Sapi dan yam • Holtilutura/5au", pout Laut Sag + Lobster KA8UPATEN BUTON UTARA - 4L 4 . 1 Eu% [ii....A..7 .--KABUPATEN KONAWE SELATAN KOTAKENDARI .ft • KAUPATEN KONAWE UTARA Kelapa Sa«t + pi Holtlultura/5ayu, got dan Unggas eKela2pa KABUPATEN KONAWE KABUPATEN BUTON SEUATAN Padi ·Kopi Holtoilutuna/Sayran· Sapi dan Unggas Perikanan Pefsna KABUPATEN BUTON TENGAH KABUPATEN KOLAKA + (oilat • Sapi KABUPATEN 80MBANA Pad + Per f Pang go e + 0dang + Pai + Collat Kelapa Sawit Cengeh + Perilanan Budidaya Tambal + Pad Jerul Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-28 Tahun 2024-2026 Gambar 2.4 B. Peta Potensi Pertambangan Sulawesi Tenggara Sumber: Database Brida Prov.Sultra, 2023 KABUPATEN KOLAGA y, r. + NIKEL r,;J+ PA5IR KUARSA osonavou.«Lt •EMAS � ·we " KABUPATEN MUNA - av wow pg KABUPATEN KONAWE NIKEL ' .9, $ SALA 1: 800.000 3372.03'. 3327-.0.1201@0¥ 2SIT' SE-T7IT 36@2 2 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA KA8. KONAWE SELATAN NIKEL Bu»ATEv Burov urA', • As»A "7 • NGAN Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-29 Tahun 2024-2026 Gambar 2.4 C. Peta Potensi Pariwisata Sulawesi Tenggara Sumber: Database Brida Prov.Sultra, 2023 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINS! SULAWESI TENG GARA ,, ABUPATEN KONAWE SEUATAN $KAUA 1: 800.000 0822.0073/31.222107019.1 2ST'. SUE-I7IT 73I@2re • Air Terjun Moramo + Bonomi reat + Taran Nasional Raw Aopa Watumohal Agrows.ata & qt-¢ �-. Taman Laut tg!« - KABUPATEN KONAWE Pulau Bolori Benteng Keraton Buton .I0.GOE ad KABUPATEN 80MBANA 1roar Nes. al1ae3 80p, wam' unusuouuu e Pulau Padamarang � Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-30 Tahun 2024-2026 Data Potensi produk unggulan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah diidentifikasi diuraikan sebagai berikut:
5. 1.Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)
a.Tanaman Pangan Tanaman pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu; padi , jagung, dan kedelai. Dari tiga jenis tanaman pangan tersebut, padi mendominasi produksi tanaman pangan di Sulawesi Tenggara. Sentra produksi padi berada di Kabupaten Konawe, dengan total produksi beras mencapai 80.498,61 ton di tahun 2022 atau 28,33 persen dari total produksi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data BPS;2022, data luas panen padi mencapai 119,662,53 hektar dengan jumlah produksi 494,855,89 hektar. Produksi padi mencapai 494.855,89 ton, produksi beras 284.185,37 ton. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional untuk komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Lampiran keputusan ini menyebutkan bahwa daerah Sulawesi Tenggara ditetapkan daerah kawasan tanaman pangan diantaranya Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Timur, Kolaka dan Kolaka Utara.
a.Penetapan Kawasan Lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional komoditas prioritas tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu.
b.Penetapan Kawasan Lokasi pengembangan kawasan Komoditas prioritas hortikultura meliputi bawang merah, cabai dan jeruk.
c.Penetapan Kawasan Lokasi pengembangan kawasan Komoditas perkebunan meliputi tebu,kopi, teh, kakao, jambu mete, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet dan kelapa. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-31 Tahun 2024-2026 Jika melihat perkembangan struktur perekonomian Sultra saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan dan penebangan, jasa pertanian dan perburuan). Sumbangan sektor pertanian dalam arti luas tersebut dalam membentuk perekonomian Sultra pada tahun 2022 sebesar 23,25%, kemudian disusul Sektor pertambangan dan penggalian yakni 20,27%. (BPS Sulawesi Tenggara,2023) Jika melihat komponen yang menyusun Sektor Pertanian dalam arti luas maka Sub sektor Perikanan memberikan andil terbesar yakni mencapai 11,78%, kemudian disusul Tanaman perkebunan 6,09%, sementara Sub sektor Peternakan dan Tanaman pangan masing-masing 2,34% dan 1,61%. Kehutanan dan penebangan memberikan sumbagan kecil dalam menyusun perekonomian Sultra yakni 0,41%, kemudian Jasa pertanian dan perburuan 0,15%. Pada Sektor Pertambangan dan penggalian, Sub sektor pertambangan biji logam (iron ore mining) memberikan sumbangan terbesar yakni mencapai 11,23%, sementara Sub sektor Pertambangan dan penggalian lainnya kontribusinya pada angka 9,03%. (BPS Sulawesi Tenggara,2023) Kajian dan inovasi yang diarahkan pada Sektor pertanian akan dapat memberikan dampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat dari 1.335921 pekerja di Sulta terdapat 438.501 yang bekerja pada Sektor Pertanian dalam arti luas, atau menyumbang 32,82% dari total tenaga kerja. Sementara Sektor Pertambangan dan penggalian yang meenempati urutan kedua dalam menyumbang terhadap perekonomian Sultra, penduduk yang bekerja 33.974 orang atau 2,54% (BPS Sulawesi Tenggara,2023). Kondisi di atas menunjukkan bahwa pada Sektor pertanian masih merupakan tumpuan sebagian besar masyarakat Sultra sehingga upaya untuk mendorong sektor ini untuk bergerak dan berkembang akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan pelaku pertanian yaitu petani, nelayan dan peternak. Pelaku usaha pertanian adalah masyarakat Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-32 Tahun 2024-2026 sehingga gain ekonomi yang timbul jika sektor ini dikembangkan lebih jauh secara horisontal dan vertikal maka akan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat Sultra yang berkecimpung di dalamnya yaitu petani.
b.Sektor Perikanan Potensi Unggul daerah (PUD) yang sangat potensial disektor perikanan dan kelautan, Sulawesi Tenggara berada diantara laut flores yang merupakan bagian dari wpp- 713 & laut banda - bagian dari wpp-714. potensi perikanan diduga ± 1 juta ton/tahun. Potensi ikan di wpp–713 mencapai 1.026,6 ton/tahun (yaitu menyumbang 12.43% pada produksi ikan nasional) terdiri : - Ikan yang dominan adalah ikan pelagis besar = 419,342 ton/tahun Selanjutnya Ikan Pelagis Kecil = 104,546 ton/tahun. - Ikan karang konsumsi mencapai = 365,420 ton/tahun, dan 4.Ikan dasar (demersal) = 77,238 ton/tahun potensi ikan di wpp – 714 mencapai 878.510 ton/tahun (yang menyumbang 10.1% pada produksi ikan nasional). Laut banda mempunyai potensi: 277.990 ton/tahun, sedang teluk tomini & laut maluku mempunyai potensi = 590.520 ton/tahun terdiri dari: - Ikan yang dominan adalah ikan pelagis besar = 104.100 ton/tahun). - Selanjutnya Ikan Pelagis Kecil = 132.000 ton/tahun) - Ikan karang konsumsi mencapai = 32.100 ton/tahun, dan - Ikan dasar (demersal) = 9.300 ton/tahun Sulawesi Tenggara berada diposisi Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melewati laut sulawesi, selat makassar,laut flores dan selat Lombok dengan ALKI III yang melewati Samudra fasifik, laut maluku,laut seram,laut banda, laut sawu dan Samudra hindia yang merupakan jalur Tol Maritim dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur. Data dari Bank Indoneseia perwakilan sultra Pada tahun 2021, sektor perikanan menyumbangkan 11,50% dari PDRB Sulawesi Tenggara dengan pertumbuhan yang cenderung stabil dari tahun ke tahun, lebih baik Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-33 Tahun 2024-2026 dibandingkan LU Pertanian dan LU Kehutanan untuk mendorong pemanfaatan potensi perikanan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara mmengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan.
1. 2.Sektor Pertambangan Bidang pertambangan menjadi salah satu PUD Sulawesi Tenggara khususnya potensi Nikel dan Aspal, Berdasarkan data dari Pusjatan Kementerian PUPR (2011) deposit aspal buton mencapai sekitar 662,4 juta ton, dengan deposit terbanyak aspal buton 638,2 juta ton terletak dikabupaten buton dan deposit sebesar 24,2 juta ton terdapat dikabupaten buton utara. Dengan potensi besar tersebut pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk pemanfaatan aspal buton diantaranya Permen PUPR No 18/PRT/2018 tentang penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan Dan preservasi Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Nikel yang tersebar dibeberapa Kab/Kota di Sulawesi Tenggara, dikuatkan dengan adanya Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana Sulawesi Tenggara termasuk dalam industri pengolahan nikel. Berdasarkan data yang dirilis Biro Perekonomian Provinsi Sultra

(2022)dari buku potensi bahan galian logam dan non logam jilid III, sumber daya Hipotetik Nikel Sulawesi Tenggara diperkirakan sebesar 97,401,593,025.72 wmt, dengan sebaran; kab bombana 28,200,014,800 wmt, kab kolaka 12,819,244,028 wmt , kab kolaka utara 2,763,796,196 wmt, kab konawe 1,585,927,189 wmt, kab konawe utara 46,007,440,652 wmt, kab konawe Selatan 4,348,838,160 wmt, Kab buton dan kota bau bau Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-34 Tahun 2024-2026 1,676,332,000.disamping kedua PUD pertambangan diatas Sulawesi Tenggara juga memiliki bahan tambang lain berupa emas, pasir kwarsa dan batu kapur yang potensial untuk dimanfaatkan.

3.Sektor Pariwisata Sulawesi Tenggara memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dengan potensi Alam : Keragaman Geologi (Geodiversity), Keragaman Hayati (Biodiversity), Budaya : (Heritage), Seni Kerajinan/kuliner. Warisan budaya khususnya seni dan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dapat menjadi potensi asset yang dimiliki oleh daerah. Sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil memberikan label pada 11 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) secaran nasional, sehingga total keseluruhan pada Tahun 2021 ini mencapai 24 WBTB. Adapun 24 WBTB tersebut yakni Tari Raigo, Kalosara, Kabanti, Lariangi, Kaghati, Mosehe, Lulo, Karia, Tari Linda, Kantola, Istana Maligebuton, Kaago-ago, Kamohu, Banua Tada, Dole-dole, Ewa Wuna, Kabanti Kaluku Panda, Tanduale, Kamooru Wuna/Tenun Muna, Lulo Ngganda, Pakande-kandea, Tari Balumpa, Tenun Konawe, dan Tandaki. Kebudayaan bukanlah tentang kuantitas tetapi merupakan hidup dan menghidupi. Oleh sebab itu, penetapan WBTB tidak boleh berhenti sampai pada sertifikat semata, tetapi ada aksi nyata dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan oleh masyarakat, termasuk pelajar sebagai generasi penerus. Selain itu Sulawesi Tenggara juga kaya akan potensi pariwisata dan situs cagar budaya yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota. Potensi situs cagar budaya dapat ditemukan di Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Konawe Utara, Muna, Kolaka Utara, Konawe, Buton, Kolaka, Wakatobi, Buton Utara. Sampai saat ini Pemerintah Daerah masih terus melakukan inventarisasi cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya (Heritage). Potensi pariwisata yang ada terdiri dari wisata alam (pantai dan air terjun), pariwisata budaya lokal, dan pariwisata Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-35 Tahun 2024-2026 geowisata. Potensi geowisata ke depan yang bisa dikembangkan di Sultra adalah goepark air panas Linomoyo, Pulau Labengki, Liang Kabori. maupun geopark aspal, potensi aspal di dunia hanya ada dua tempat yaitu di Buton dan di Tobago, afrika. Potensi budaya bidang produk kerajinan tenun Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini juga merupakan keunggulan yang potensial, bahkan saat ini sudah bisa menembus pasar Eropa seperti Prancis dan Belanda. Selain itu bidang ekonomi kreatif lainnya yang merupakan potensi yang dapat dikembangkan adalah kerajinan perak di Kendari seringkali disebut 'Kendari Werk', atau yang berarti karya Kendari dalam bahasa Belanda. Pembuatan perak tradisional ini sama sekali tak ada sentuhan mesin serba otomatis. Semuanya mengandalkan kelihaian tangan mulai dari pengerjaan batangan perak hingga pemolesan akhir. Kerajinan ini mampu mencatatkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional bahkan internasional. Terbukti, desain kalung perak khas Kendari diakui United Nations Educational, Scientific dan Cultural Organizations (UNESCO). Pelestarian seni budaya, seni dan peningkatan kreatif adalah bagian dari identitas daerah. Perlu pelestarian dalam rangka membantru melindungi warisan budaya yang berharga. Karena itu perlu ada program berkesimbungan dan intensif dana secara kerbelanjutan sehingga menjamin pelestarian. Melalui kajian ini akan dapat mengangkat budaya, ekonomi kreatif sehingga mengangkat derajat Sulawesi Tenggara di tingkat internasional. Seiring dengan itu, peningkatan ekonomi kreatif juga melalui intensitas pertunjukan seni, musik, dokumenter sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang signifikan. Semua potensi daerah baik itu sumber daya alam, seni dan budaya yang ada di Sulawesi Tenggara membutuhkan perhatian bersama, dan memerlukan sentuhan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah agar terjadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-36 Tahun 2024-2026 2.1.6. Gambaran Umum Politik di Sulawesi Tenggara Secara umum, situasi politik di Sulawesi Tenggara relatif stabil dengan mempergunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sebagaimana diketahui, Index Demokrasi Indonesia (IDI) diciptakan sebagai alat ukur objektif dan empiris terhadap kondisi demokrasi politik Provinsi di Indonesia. Jadi, IDI diciptakan merupakan kekhasan pengukuran yang dibangun sesuai dengan latar belakang perkembangan social politik Indonesia. IDI, tidak bisa dilepaskan dari Reformasi 1998, khususnya reformasi di bidang politik. Pasca reformasi sejumlah inisiatif membangun demokrasi dilakukan untuk menjamin kebebasan sipil, memastikan adanya legitimasi politik dan keterwakilan rakyat, serta membangun lembaga- lembaga negara yang efektif. Ada tiga aspek yang diukur oleh IDI, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek kelembagaan demokrasi. Tiga aspek ini dijabarkan dalam 11 variabel dan diterjemahkan lebih detil pada 28 indikator. Untuk melihat perkembangan IDI Sultra dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini: Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggara 2011-2020 Sumber: Hasil Penilaian IDI Sultra I PERKEMBANGANASPEK IDI SULTRA 2011-2020 100 91.39 90.89 88.07 90 -inf""[ 81 9114 7766 79.77 80 • • .799 ~ �70 6711 >' -� -,.-1:• , « n lipil 60 5844 • 60.49 $0 ., pt e» 5218 40 - 30 18 295 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-37 Tahun 2024-2026 Dengan memperhatikan trend tersebut, maka terlihat, selama kurun waktu di atas politik di Sultra yakni fluktuatif. Hal itu terlihat dari skor IDI yakni 2018 (71,13), tetapi menurun tahun 2019 (68,51), dan meningkat kembali 2020 (74,32). Jadi perolehan yang diraih pada tahun 2020 merupakan trend yang naik kembali setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan dinamika tersendiri dalam perkembangan politik di tingkat lokal. (Index Demokrasi Indonesia (IDI)) 2.2. Gambaran/Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah Kondisi riset dan inovasi di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh dari yang diharapkan. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan riset yang dilaksanakan belum berdasarkan program prioritas dan permasalahan daerah, akibatnya hasil kajian/penelitian hanya berupa tumpukan kertas yang tidak termanfaatkan apalagi ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Demikian pula beberapa kebijakan yang dibuat oleh pimpinan daerah, belum berbasis bukti / hasil kajian sehingga seringkali relevansi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program kegiatan yang dilaksanakan masih belum optimal. Berdasarkan potensi ekosistem riset yang ada didaerah dapat dikatakan belum optimal, baik infrastruktur maupun SDM masih belum begitu memadai, sehingga diperlukan langka kolaboratif dengan berbagai stakeholder agar implementasi riset dan inovasi didaerah dapat optimal. Sumber pendanaan kegiatan riset yang dilaksanakan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses penganggaran riset masih terbatas lingkup internal, belum ada akses penganggaran dari eksternal baik itu lembaga /Perguruan Tinggi maupun swasta. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan ketersediaan penganggaran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-38 Tahun 2024-2026 riset kedepan, perlu adanya mekanisme pembiayaan dari berbagai sumber yang berupa sharing dana. Kolaborasi pelaksanaan riset yang telah dilakukan masih terbatas pada tenaga ahli dari Perguruan Tinggi yang berada di Sulawesi Tenggara. Permasalahannya adalah seluruh output riset yang dihasilkan baik oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, LPPM Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, dan lembaga lainnya belum tersinkronisasi secara optimal. Padahal pemanfaatan hasil-hasil riset dapat dibuat menjadi terbuka untuk diakses oleh semua pihak baik itu Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi. Begitupula hilirisasi hasil-hasil riset yang ada, perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan perumusan kebijakan dan kepentingan masyarakat. 2.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini 2.3.1. Sumber daya manusia Iptek Daerah Dukungan sumberdaya manusia Iptek di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari: - Lingkup internal Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara : Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruhnya 49 orang, terdiri dari pejabat struktural 7 orang, pejabat fungsional 16 orang (Perekayasa 2 orang, Peneliti 4 orang, Analis Kebijakan 9 orang, Analis Keuangan 1 orang , staf umum 26 orang dan Tenaga Kontrak 15 orang. - Lingkup eksternal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari
1.Akademisi/dosen diberbagai Perguruan Tinggi di Sulawesi Tenggara Universitas Halu Oleo ( UHO ) Kendari; Universitas Sulawesi Tenggara, Universitas Muhamadiyah, Universitas 19 Nopember, Kolaka, STIE 66 Kendari, Unidayan Buton, IAIN Kendari, Politeknik Kesehatan, Universitas Lakidende, dll. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-39 Tahun 2024-2026
2.SDM ASN lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
3.SDM peneliti BRIN yang berada dilingkup wilayah Sulawesi Tenggara (eks peneliti BPTP berjumlah 14 orang, eks peneliti Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara berjumlah 4 orang, eks peneliti BKKBN Sulawesi Tenggara, eks peneliti kementrian Agama berjumlah 1 orang dan lainnya).
4.SDM pada Kabun Raya Kendari
5.SDM Peneliti Swasta dan perbankan 2.3.2 Kelembagaan Iptek di daerah Dukungan kelembagaan Iptek yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini terdiri dari :
1.Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.BRIDA/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota berjumlah 11 daerah, 6 daerah lainnya masih tergabung di Bappeda;
3.Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Provinsi Sulawesi Tenggara;
4.Laboratorium pengujian potensi nikel milik Pemerintah yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia (SI). Laboratorium pengujian potensi nikel milik swasta meliputi Tribakti, CNI, SCCI, Anindya, Carsurin dan Gea Geo Mineral;
5.Laboratorium Pengujian Milik OPD Lingkup Provinsi (UPTD): Lab. Dinas Lingkungan Hidup, Lab Dinas SDA dan Bina Marga, Lab Dinas Kesehatan, Lab Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lab Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Lab Dinas Perkebunan dan Holtikultura, Lab Dinas ESDM, Lab Dinas Perikanan dan Kelautan;
6.Perguruan Tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara; Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-40 Tahun 2024-2026
7.Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) diberbagai Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Sultra. - Perguruan Tinggi Negeri di Kota Kendari
1.Universitas Halu Oleo ( UHO )
2.Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN)
3.(Universitas Terbuka) UPJJ Kendari
4.Politeknik Kesehatan Kendari - Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Kolaka
1.Universitas 19 Nopember - Daftar Perguruan Tinggi Swasta diSulawesi Tenggara menurut LLDIKTI Wilayah IX dan Kopertais Wilayah VIII tahun 2023 sebagai berikut : No Kode PT Nama PT KOTA KENDARI 1 091015 Universitas Sulawesi Tenggara 2 091068 Universitas Mandala Waluya 3 091036 Universitas Muhammadiyah Kendarl 4 091050 Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara 5 092004 lnstitut Teknologi dan Kesehatan Avicenna 6 092024 lnstitut Sains Teknologi dan Kesehatan 'Aisyiyah Kendari 7 092039 lnstitut Dharma Barata Grup 8 093060 Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Enam Enam Kendari 9 093063 Sekolah Tinggi llmu Pertanian Kendari 10 093122 STlMIK Bina Bangsa 11 093125 STMIK Catur Sakti Kendarl 12 093192 Sekolah Tinggi llmu Kesehatan Budi Mulia 13 093205 Sekolah Tinggii Ilmu Komputer 22 Januari Kendarl 14 093207 STIKES Pelita lbu 15 093181 Sekolah Tinggi llmu Kesehatan Karya Kesehatan 16 094022 AMIK Milan Kendarl 17 094024 AMIK Yapenas Kendari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-41 Tahun 2024-2026 18 094034 Akademi Manajemen lnformatika Dan Komputer Global 19 095006 Politeknik lndotec Kendari 20 095010 Politeknik Bina Husada Kendari 21 IIQ Jannatu Adnin Kendari KAB KONAWE 1 091021 Universitas Lakidende Unaaha 2 094084 Akademi Kebidanan Konawe 3 094153 Akademi Kesehatan Konawe 4 095021 Politeknik Tridaya Virtu Morosi KAB KONAWE SELATAN 1 213637 STAI Rawa Aopa Konawe Selatan KAB KOLAKA 1 091076 Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 2 092024 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Kolaka 3 092038 lnstitut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka 4 92039 Institut Mekongga 5 094048 AMIK Mikenium Kolaka 6 095017 Politeknik Teknokrat lnternasional Kolaka KAB KOLAKA UTARA 1 092029 lnstitut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Ultara KAB BOMBANA 1 095018 Politeknik Bombana KOTA BAU BAU 1 091006 Universitas Davanu lkhsanuddin 2 091032 Universitas Muhammadiyah Buton 3 091062 Universitas Muslim Buton 4 092022 lnstitut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya 5 093176 STIKES IST Buton Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-42 Tahun 2024-2026 6 093194 STKIP Pelita Nusantara Buton 7 095009 Politeknik Baubau 8 STAI YPIQ Baubau KAB BUTON 1 092023 lnstitut Teknologi Kelautan Buton KAB WAKATOBI 1 092013 lnstitut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi 2 STAI Wakatobi KAB MUNA 1 091081 Universitas Karya Persada Muna 2 093049 Sekolah Tinggi llmu Pertanian Wuna Raha 3 094132 Akademi Kebidanan Paramata Raha 4 STAI Syarif Muhammad Raha KAB MUNA BARAT 1 093032 lnstitut Teknologl Bisnis den Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat 2.3.3 Infrastruktur riset dan inovasi di daerah Dukungan ketersediaan infrastruktur Iptek di Daerah merupakan penunjang dari pelaksanaan tupoksi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Hanya saja ketersediaan insfrastruktur sampai saat ini masih terbatas dan belum optimal. Beberapa diantaranya yaitu ; gedung kantor dan pusat peraga Iptek Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan Mayjen S Parman No 3 kendari, kedepan rencana pengembangan Gedung Pusat Peraga Iptek Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Infrastruktur lainnya berada dibawah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (UPTD Laboratorium pengujian), Laboratorium Penelitian yang dimiliki Perguruan Tinggi dan Laboratorium Pengujian milik swasta. Dokumentasi infrastruktur Iptek di daerah dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-43 Tahun 2024-2026 Gambar 2.6 Kantor BRIDA Dan Pusat Peraga Iptek; Sumber : Database Brida Prov.Sultra Selain itu, ketersediaan infrastruktur Iptek daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung adanya Kebun Raya Kendari. Kebun Raya Kendari memiliki luas 113 Ha terletak pada kawasan hutan Nanga-Nanga Papalia dan terletak pada hutan lindung 22 Ha dan hutan produksi biasa 96 Ha. Jarak Kebun Raya dari Kota Kendari sejauh 14,4 km dengan jarak tempuh sekitar 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda empat. Penataan Kebun Raya Kendari menjadi program kerja sama Kementerian PUPR dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), keberadaan kebun raya ini dapart menjadi pusat penelitian keanekaragaman tumbuhan. Keberadaannya di bekas lahan penambangan pasir dan batu serta penebangan kayu menjadikan Kebun Raya Kendari memiliki fungsi konservasi dan jasa lingkungan yang tinggi. Semenjak berdirinya Kebun Raya Kendari, penambangan serta penebangan secara ilegal menjadi berkurang. Dengan kehadiran Kebun Raya Kendari, kondisi lahan yang berupa batuan Ultra Basic dan rusak akibat kegiatan penambangan dan penebangan ilegal perlahan bisa dipulihkan. 2.3.4 Kelembagaan Riset dan Inovasi;

a.Sistem Inovasi Daerah (SIDA) sesuai Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-44 Tahun 2024-2026 Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah dihasilkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: - Inovasi PUD Kakao berupa Alat pengolahan kakao ( coklat Bubuk/ Batangan); - Produk Coklat Bubuk/Batangan Merk Sultan Agro; - SI JENIUS , bentuk Inovasi Pelayanan Publik, jenis digital; - KLINIK INOVASI, bentuk inovasi pelayanan Publik - Atraktor cumi; - Science and Technology Park Coral garden; - Alat Pengolahan Kelapa (Gula Aren ) dan Ikan Kab Butur; - Alat Pengolahan Ikan Dan Gula Aren Kab Bombana; - Alat Pengolahan Kacang Tanah Kab Muna; - Alat Vakum Pengolahan Ikan Asap; - Alat Vakum Ulat Sagu Kab Konawe; - Alat Pegolahan Pisang Kab Kolaka; - Alat Pegolahan Gula Aren Kab Konawe Selatan; - Pengolahan Ikan Dan Pengolahan Pisang Kab Kolaka Utara. Kondisi ekosistem dan iklim inovasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan dengan optimal. Dalam mengimplementasikan inovasi daerah, iklim inovasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah, konsep pentahelix juga belum berjalan secara optimal. Peran Pemerintah, akademisi, komunitas/UMKM/Pelaku Usaha, masyarakat/komunitas, dan media belum terintegrasi sebagaimana mestinya.
b.Kelitbangan Pemerintahan Daerah, sesuai Permendagri No 17 Tahun 2016 Jumlah kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam kurun waktu delapan tahun terakhir 2016-2023 berdasarkan database BRIDA, yaitu sebanyak 146 judul kelitbangan. Rincian kegiatan kelitbangan sebagai berikut. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-45 Tahun 2024-2026
1. 1.Tahun 2016 berjumlah 19 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (10 judul) - Tata kelola pemerintahan (2 judul) - Sosial kependudukan (4 judul) - SDA dan Lingkungan (2 judul) dan - Pengkajian dan pengembangan IPTEK (1 judul).
2. 2.Tahun 2017 berjumlah 25 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (11 judul) - Tata kelola pemerintahan (3 judul) - Sosial kependudukan (4 judul) - Pengkajian dan pengembangan IPTEK (7 judul).
3. 3.Tahun 2018 berjumlah 38 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (18 judul) - Tata kelola pemerintahan (5 judul) - Sosial kependudukan (5 judul) - Pengkajian dan pengembangan IPTEK (10 judul).
4. 4.Tahun 2019 berjumlah 12 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (5 judul) - Sosial kependudukan (2 judul) - SDA dan Lingkungan (3 judul) - Pengkajian dan pengembangan IPTEK ( 2 judul).
5. 5.Tahun 2020 berjumlah 17 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (4 judul) - Tata kelola pemerintahan (1 judul) - Sosial kependudukan (7 judul) - Pengkajian dan pengembangan IPTEK (5 judul).
6. 6.Tahun 2021 berjumlah 14 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (4 judul) - Tata kelola pemerintahan (3 judul) - Sosial kependudukan (2 judul) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-46 Tahun 2024-2026 - Pengkajian dan pengembangan IPTEK (5 judul).
7. 7.Tahun 2022 berjumlah 8 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (2 judul) - Tata kelola pemerintahan (2 judul) - Sosial kependudukan (2 judul) - Pengkajian dan pengembangan IPTEK (2 judul).
8. 8.Tahun 2023 berjumlah 13 judul terdiri dari: - Bidang ekonomi dan keuangan (9 judul) - Sosial kependudukan (4 judul) - Pengkajian dan pengembangan IPTEK (2 judul). Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir 2016-2023, jumlah judul kelitbangan yang tertinggi dilakukan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 38 judul dengan bidang kajian terbanyak yang dilakukan yaitu pada bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 18 judul. Sedangkan jumlah judul kelitbangan yang terendah yaitu pada tahun 2022 sebanyak 8 judul. Data tersebut menunjukkan adanya ketidaksinambungan/ keberlanjutan program kegiatan kelitbangan dari tahun ketahun sesuai dengan tahapan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan). Setiap tahun berjalan, kegiatan kelitbangan dilakukan dengan menetapkan judul yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada kualitas dan konsistensi output yang dihasilkan. Judul-judul kelitbangan yang telah dilakukan 2016-2023secara rinci ditunjukkan pada tabel 2.15. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-47 Tabel 2.15 Judul Penelitian yang telah dilaksanakan 2016-2023 No Bidang Litbang Judul 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9. 1.Ekonomi dan Keuangan
10. 1.Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengemban gan Kewirausah aan Mandiri Di Provinsi Sulawesi Tenggara
11. 1.Kaji Tindak Sistem Imta (Budidaya Udang Dan Rumput Laut) Pada Tambak Yang Tidak Produktif Di Sulawesi Tenggara
12. 1.Penerapan teknologi karamba jaring apung (KJA) berbasis rumpon dasar untuk penguatan ekonomi masyarakat di kawasan desa pesisir
13. 1.Kajian teknis, sosial dan ekonomi rencana Pembangunan jembatan baruta yang Menghubungkan pulau muna dan Pulau Buton
14. 1.Kajian komprehensif pemetaan kondisi ekonomi, ketahanan pangan, kualitas pendidikan,ke sehatan, politik dan mental spritual mewujudkan Sultra yang aman, maju, sejahterah dan bermartabat
15. 1.Dampak COVID-19 Terhadap Industri Pariwisata, Usaha Kecil dan Menengah di Sultra
16. 1.Pemetaan Ekosistem Inovasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tenggara
17. 1.Master plan pembanguna n usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis komoditi unggulan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
18. 2.Model Pemberdaya an Perempuan Usaha Mikro (Pum) Di Sulawesi Tenggara
19. 2.Kajian Potensi Dan Pemanfaatan Ikan Sidat (Angguila Sp) Sebagai Sumber Perekonomian Masyarakat Di Sulawesi
20. 2.Kajian pengembangan kluster usaha ekonomi kreatif masyarakat berbasis kearifan lokal untuk penguatan inovasi
21. 2.Kajian cluster agribisnis rumput laut sebagai Produk unggulan daerah di Sulawesi Tenggara
22. 2.Identifikasi dan pemetaan potensi komoditas ekspor sektor pertanian di Sulawesi Tenggara
23. 2.Kajian Pengemban gan Hilirisasi Industri Perikanan di Sultra
24. 2.Penyusuna n Dokumen Produk Unggulan Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi di Sulawesi Tenggara
25. 2.Master plan pembanguna n pertanian tanaman pangan berbasis komoditi unggulan daerah Provinsi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-48 Tenggara pedesaan di Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Sulawesi Tenggara
26. 3.Studi Efektifitas Implementas i Kebijakan Sektor Unggulan Dalam Mendorong Percepatan Pencapaian Target Pembanguna n Di Sulawesi Tenggara
27. 3.Kajian Multi Dimensi Kemiskinan Nelayan Dan Strategi Pengentasann ya.
28. 3.Pengembangan klon kakao unggul lokal mendukung pembangunan scince park di Sulawesi Tenggara
29. 3.Identifikasi dan analisis pola pertumbuhan Ekonomi regional pada daerah otonom baru Provinsi Sulawesi Tenggara
30. 3.Kajian pengembanga n sistem interkonektivit as antar wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara
31. 3.Pengemban gan Model Kluster Teknologi Keramba Jaring Apung Terintegras i di Kabupaten Konawe
32. 3.Corak budaya maritim masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara
33. 4.Kajian Pengembang an Sektor Ekonomi Berorientasi Ekspor Di Sulawesi Tenggara
34. 4.Kajian Pemanfaatan Material Slag Nikel Sebagai Bahan Konstruksi Jalan Aspal
35. 4.Pengembangan sistem pertanian produktif berbasis integrasi ternak sapi dan tanaman pangan di Sulawesi Tenggara
36. 4.Kajian sistem pengelolaan alat dan mesin Pertanian mendukung swasembada padi di Sulawesi Tenggara.
37. 4.Pemetaan Kota/Kabupat en kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara
38. 4.Kajian Peran KUR dalam Mendorong Pengemban gan Pertanian dalam arti luas
39. 4.Efektifitas tata kelola CSR pertambanga n nikel dalam meningkatka n kualitas hidup masyarakat penerima manfaat Prov. Sulawesi Tenggara Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-49
40. 5.Strategi Pemasaran UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahtraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Tenggara
41. 5.Kajian Diversifikasi Usaha Tani Terpadu Petani Jambu Mete Di Sulawesi Tenggara
42. 5.Optimalisasi pemanfaatan lahan marginal melalui pengembangan padi gogo lokal berbasis teknologi mikroba indigenous sebagai biofertilizer dan biopestisida
43. 5.Analisis potensi sumber daya daerah non sentra pengembanga n sapi potong di Sulawesi Tenggara
44. 5.Pemetaan potensi pengembang an koperasi dan UMKM berbasis usaha ekonomi potensial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara
45. 6.Kajian Strategi Pengembang an Industri Hilir Dalam Rangka Percepatan Pembangun an Ekonomi Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
46. 6.Kajian Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Di Sulawesi Tenggara Menggunakan Teknologi Fitoremediasi
47. 6.Kajian pengembangan model economis policy regulation of public restructuring (EPROPR) dalam mengintegrasik anpembanguna n ekonomi sumber daya alam di
48. 6.Penyusunan atlas pariwisata bahari Sulawesi Tenggara berbasis WEB – GIS Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-50 Sulawesi Tenggara
49. 7.Kajian Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Di Sulawesi Tenggara.
50. 7.Kaji Tindak Pembenihan Dan Pembesaran Lobster Air Tawar Sebagai Alternatif Pemanfaatan Perairan Air Tawar Di Sulawesi Tenggara
51. 7.Kajian model pengembangan bio-industri dan bio-gas skala rumah tangga berbasis kakao mendukung technopark di Sulawesi Tenggara
52. 7.Kajian pengembang an pariwisata secara terintegrasi dalam meningkatka n kunjungan wisata dan perekonomia n masyarakat daerah prov. Sulawesi Tenggara
53. 8.Kajian Potensi Dan Pengembang an Kawasan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Di Sulawesi Tenggara
54. 8.Kajian Pengembanga n Budidaya Lada Perdu Dengan Teknik Polikultur Di Kabupaten Konawe Selatan
55. 8.Kajian permasalahan, solusi, dan pengembangan komoditi unggulan kakao di Sulawesi Tenggara
56. 8.Kajian diversifikasi produk olahan dan pengemasan hasil perikanan pada kelompok wanita nelayan di Kabupaten Konawe Selatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-51
57. 9.Program LEM Sejahtera dan perubahan strategi usaha tani kakao di Sulawesi Tenggara.
58. 9.Pengujian Lapangan Efikasi Fungisida Alami Phymar C Sl Untuk Pengendalian Penyakit Busuk Buah Dan Kanker Batang Kakao
59. 9.Kajian rekayasa produk olahan berbasis sumber daya lokal dalam upaya diversifikasi pangan di Sulawesi Tenggara
60. 9.Potensi pengembang an teh asli kendari (TAK) sebagai produk herbal antidiabetes
61. 10.Teknologi rumpon dasar berbasis apartemen ikan dalam peningkatan stok ikan berkelanjuta n di Sulawesi Tenggara
62. 10.Kajian Pengembang an Teknik Penangkapa n Ikan Dan Karang Hias Di Sulawesi Tenggara
63. 10.Kajian revitalisasi struktur kegiatan usaha dan kemitraan koperasi dengan bumdes dalam mendukung pembangunan usaha ekonomi Pedesaan
64. 11.Kajian Pengembang an Model Agribisnis Perkebunan Berbasis Kelompok
65. 11.Perencanaan pengembanga n tata kelola mineral fund dalam menunjang pembangunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-52 Usaha Bersama daerah berkelanjutan di Sultra
66. 12.Kajian model bagi usulan inisiatif pembentukan kawasan konservasi maritim Kabupaten Wakatobi
67. 13.Evaluasi efektivitas implementasi kebijakan daerah perlindungan laut (DPL) terhadap peningkatan kondisi habitat dan ekosistem perairan
68. 14.Kajian model kebijakan system Logistik Ikan Nasional Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-53 (SLIN) di Sulawesi Tenggara
69. 15.Kajian kualitas protein albumin ikan gabus lokal, pola budidaya serta pemanfaatany a bagi usaha industri kecil bidang kesehatan
70. 16.Kajian pengembanga n techno park sumber daya perairan dalam rangka mendorong pengelolaan komoditas unggulan di kabupaten buton utara
71. 17.Evaluasi penerapan model kelembagaan agribisnis Pertanian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-54 dan peternakan dalam menunjang Technopark di Kabupaten Kolaka Timur
72. 18.Strategi pengembanga n ekonomi dhuafa (mustahik) melalui optimalisasi pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara
73. 2.Tata Kelola Pemerintahan
74. 1.Pengembang an model kartu kinerja aparatur sipil negara berbasis networking smartphone system (NSS) di Provinsi Sulawesi Tenggara
75. 1.Kajian Pengembanga n Dan Pengisian Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
76. 1.Kajian tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
77. 1.Kajian kapasitas balitbang daerah dalam penyusunan naskah akademik Sultra
78. 1.Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelengg araan Inovasi Daerah Prov. Sultra
79. 1.Penyusuna n raperda tentang Penyelengg araan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-55
80. 2.Polarisasi masyarakat langsung terhadap sulawesi tenggara dalam pilkada secara ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.
81. 2.Kajian Pengembanga n Inovasi Pelayanan Publik Di Sulawesi Tenggara
82. 2.Kajian inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonom baru dalam mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan pusat
83. 2.Analisis Sistem Informasi Kebijakan Pemerintah dalam penangana n Pandemi COVID-19 di Prov. Sultra
84. 2.Penyusuna n Naskah Akademik Raperda tentang Pembentuk an Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tenggara
85. 3.Menata Pembangunan Menuju Perubahan Sulawesi Tenggara Yang Sejahtera (Refleksi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008- 2013 Dan 2013-2018)
86. 3.Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Sulawesi Tenggara
87. 3.Kajian Pembentuk an Produk Hukum Upaya Penanggula ngan Banjir di Daerah Aliran Sungai Konaweeha
88. 4.Penerapan aplikasi digital dalam mengukur indeks Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-56 reformasi birokrasi pemerintahan daerah di Sulawesi Tenggara
89. 5.Peran regulasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan
90. 3.Sosial & Kependudukan
91. 1.Pemetaan Dan Analisa Sebaran Sekolah Untuk Peningkatan Layanan Pendidikan Berbasis Gis Di Sulawesi
92. 1.Kajian Model Pengembanga n Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Di Sulawesi Tenggara
93. 1.Kajian model pembelajaran in class dan out class Dalam menumbuhkan dinamika kemampuan belajar siswa di Sulawesi Tenggara
94. 1.Kajian pengembangan kompetensi profesi guru pada tingkat satuan pendidikan menengah atas di Sulawesi Tenggara
95. 1.Analisis pemetaan layanan pendidikan di Sultra
96. 1.Kajian Penerapan Intervensi Nilai-Nilai Budaya Etnis Tolaki Dalam Upaya Pengemban gan Pangan Lokal
97. 1.Arsitektur Peradaban Benteng Keraton Buton dari Abad ke - 16 sampai ke – 19
98. 1.Penyusunan buku sejarah tomia dari masa ke masa kab. Wakatobi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-57 Tenggara Melalui Budidaya Tanaman Sagu
99. 2.Pemetaan anak putus sekolah dasar, faktor penyebab dan alternatif pemecahann ya di Provinsi Sulawesi Tenggara.
100. 2.Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Sulawesi Tenggara
101. 2.Kajian struktur dan proyeksi perkembangan Ketenagakerjaa n sektoral di Sulawesi Tenggara
102. 2.Kajian pengembangan kapasitas PDAM dalam penyediaan air bersih yang adil dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara
103. 4.Mekanisme adat pengangkatan sultan buton dan peran lembaga adat kesultanan buton dalam pembangunan daerah di Prov. Sultra
104. 2.Kajian Pemanfaata n Data Kependudu kan Sebagai Basis Data Kedarurata n di Sultra
105. 2.Pengemban gan Sagu sebagai Identitas dan Pangan Lokal : Program Pelatihan dan Pendampin gna Petani melalui Pemberday aan Komunitas
106. 2.Studi terhadap perubahan perilaku pada masyarakat tani dan masyarakat nelayan dalam pilkada langsung.
107. 3.Peningkatan pengetahua n dan sikap tentang kesehatan reproduksi remaja melalui intervensi penyuluhan pada siswa SMP dan SMA
108. 3.Kajian Keterkaitan (Link And Macth) Lulusan SMK terhadap Pasar Tenaga Kerja
109. 3.Penerapan organizational civilization behavior (OCB) dalam pengembangan karakter pendidikan di Sultra
110. 5.Desain data base pelaksanaan praktikum ipa berbasis web pada laboratorium sekolah menengah di provinsi Sulawesi Tenggara
111. 3.Tenun buton : harta, tahta dan identitas Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-58 Negeri di Sulawesi Tenggara
112. 4.Kajian Kompetens i Guru Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Tenggara.
113. 4.Kajian Pengembanga n Model Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pada Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Merespon Pasar Kerja Di Sulawesi Tenggara
114. 4.Kajian pengembangan modul pembelajaran ipa Berbasis aplikasi android bagi guru dan siswa SMA di Sultra
115. 6.Penulisan dan penerbitan buku ensiklopedi tokoh dan peristiwa dalam sejarah di Sulawesi Tenggara
116. 4.Analisis kebijakan mutu pendidikan era pandemi covid 19 di Sulawesi Tenggara
117. 5.Desain media pembelajaran ipa berbasis excell dan Implementasin ya untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran
118. 7.Penyusunan buku pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal Buton
119. 8.Strategi intervensi budaya dalam menanggulan gi kasus stunting Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-59 pada ibu hamil dan balita di Kabupaten Buton
120. 9.Pengembanga n aplikasi data base kependuduka n di Sulawesi Tenggara
121. 4.SDA dan Lingkungan
122. 1.Kajian Geospasial Potensi Risiko Perubahan Ekologis Koridor Motui- Sampara - -
123. 1.Kajian refungsionalisasi struktur lahan pasca tambang di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan
124. 2.Pengembang an pupuk alam berbasis agromineral ogi untuk peningkatan produktivita s lahan sub optimal di - -
125. 2.Kajian strategis pengembangan sistem konservasi Dan pengelolaan hutan mangrove secara Berkelanjutan pada kawasan pesisir di Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-60 Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara
126. 3.Studi potensi energi matahari dan Biomasa di Provinsi Sulawesi Tenggara
127. 5.Pengjkajian & Pengembangan IPTEK
128. 1.Pengembang an model turbin pembangkit listrik tenaga angin di sulawesi tenggara (analisis potensi energi angin dan site matching)
129. 1.Penerapan Teknologi Sollar Tunel Daya (STD) Dalam Usaha Ekonomi Produk Komoditi Unggulan Kakao
130. 1.Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka diversifikasi produk kambing peranakan etawa (PE) di Sulawesi Tenggara
131. 1.Pengembangan inovasi teknologi pegolahan Pangan di Prov. Sultra
132. 1.Pengembanga n inovasi teknologi pengolahan pangan lokal di Sulawesi Tenggara
133. 1.Kajian Pengemban gan Sistem Pemasaran Digital Produk Komoditi Unggulan Daerah Prov. Sultra
134. 1.Pengemban gan Iptek Kuliner Lokal untuk Mendukun g Kawasan Wisata Terpadu Toronipa
135. 2.Penerapan Inovasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah
136. 2.Kajian pengembangan sistem informasi harga pangan strategis berbasis teknologi informasi di Sulawesi
137. 2.Kajian strategis pengembangan rencana induk pembangunan iptek dan inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
138. 2.Pengembanga n minuman coklat untuk makanan kesehatan dan pengawetan sistem kejut listrik
139. 2.Riset Dan Pengemban gan Iptek Kuliner Lokal untuk mendukun g Kawasan Wisata Terpadu
140. 2.Klinik Inovasi Daerah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-61 Tenggara Toronipa
141. 3.Diseminasi Penerapan Teknologi Pengolahan Pangan
142. 3.Penerapan pengering microwave- convective Heating untuk pengeringan hasil komoditi
143. 3.Kajian percepatan tanam dengan teknologi hemat air untuk peningkatan produktivitas pada sawah tadah hujan
144. 3.Pengemban gan Model Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) Sero Sistem Klaster dan Bioreeftek di Wilayah Pesisir Prov. Sultra
145. 4.Demonstrasi Varietas Unggul Baru (Vub) Potensi Hasil Tinggi Padi Sawah Dengan Teknologi Jajar Legowo Super Di Kab. Konawe
146. 4.Pengembangan model mitigasi bencana dan sistem peringatan dini untuk bencana banjir berbasis geographic information system (GIS) di Sulawesi Tenggara
147. 4.Inovasi teknologi pengolahan ulat sagu
148. 4.Kajian Pengemban gan Kawasan Sains Tanaman Bawah Laut (Scince and Technology Park Coral Garden) Ekosistem Terumbu Karang dengan Inovasi Sea Farming and Sea Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-62 Ronching
149. 5.Gasifikasi Sampah sebagai Sumber Alternatif Energi Listrik
150. 5.Diseminasi penerapan sistem kesehatan, Keselamatan, dan keamanan kerja dalam Pelaksanaan pelayanan pada rumah sakit umum daerah di Sultra
151. 5.Analisis pergerakan tanah akibat strain gempa bumi terhadap potensi bencana alam di provinsi Sulawesi Tenggara
152. 5.Pengemban gan Teknologi Rumpon Dasar, Atraktor Cumi Dan Lampu Bawah Air Bagi Peningkata n Pendapatan Ekonomi Nelayan Kecil di Sultra
153. 6.Kajian pengembanga n science dan techno park Provinsi Sulawesi Tenggara
154. 6.Diseminasi penerapan teknologi pemupukan padi sawah berbasis internet di Sulawesi Tenggara
155. 7.Pengembanga n Model teknologi pembuatan Batako-paving block yang
156. 7.Penerapan teknik light aggregation device (LAD) bagi pengelolaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-63 ekonomis dan bermutu Untuk pengembanga n UKM perikanan pelagis kecil secara berkelanjutan
157. 8.Kajian model konservasi plasma nutfah Sapi Sahiwal cross penghasil daging dan susu
158. 9.Diseminasi penerapan sistem pelaporan keuangan Pada kelompok UMKM berdasarkan standar Akuntansi keuangan
159. 10.Penerapan inovasi teknologi pengolahan Singkong dalam rangka diversifikasi pangan lokal Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 II-70 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-1 Tahun 2024-2026 Pada Bab ini membahas tentang tantangan dan peluang riset dan inovasi daerah yang akan diidentifikasi secara komprehensif. Sumber data diperoleh melalui data sekunder, metode FGD, Studi tiru ke Provinsi Bali dan peninjauan lapangan dalam bentuk melakukan wawancara langsung kepada stakeholder terkait seperti Bappeda Kab/Kota, DPM PTSP Kab/Kota, Balitbang/Brida Kab/Kota, OPD/stakeholder terkait lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD/stakeholder terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, komunitas Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sultra, Perusahaan Perikanan, Pabrik Pengolahan Aspal Buton dan Media seperti TVRI dan Kendari Pos. Berdasarkan proses pemerolehan data dari berbagai sumber, maka ditemukan identifikasi tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah yang memerlukan kebijakan secara berkelanjutan. Berbagai tantangan dan peluang sebagai penentu pembangunan riset dan inovasi kedepan diuraikan sebagai berikut: 3.1.1. Tantangan A. Tantangan Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah
160. 1.Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah (Policy Based Reseacrh);
161. 2.Belum terintegrasinya Penataan data riset dan inovasi yang berbasis digital;
162. 3.Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah; Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-2 Tahun 2024-2026
163. 4.Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kebun raya daerah sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM;
164. 5.Belum optimalnya ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi yang berdasarkan program prioritas pembangunan daerah;
165. 6.Belum optimalnya peran Pemda/BRIDA dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. B. Tantangan Kapasitas Kelembagaan dan daya Dukung Riset dan Inovasi
166. 1.Belum optimal peran BRIDA sebagai lembaga yang mengintegrasikan riset dan inovasi di daerah;
167. 2.Belum optimalnya jejaring stakeholder/ pentahelix dalam wadah kolaborasi yang berdasarkan prinsip partisipatif;
168. 3.Belum memadainya Kapasitas SDM riset BRIDA;
169. 4.Belum terarahnya kegiatan riset yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan Daerah;
170. 5.Belum dimanfaatkannya hasil riset sebagai nilai tambah dan inovasi daerah;
171. 6.Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah. C. Tantangan Kemitraan Riset dan Inovasi
172. 1.Belum terciptanya pola kerjasama kemitraan yang fleksibel;
173. 2.Belum diketahuinya peran BRIDA sebagai Perangkat daerah penyelenggara riset dan inovasi di daerah;
174. 3.Mitra belum memahami pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-3 Tahun 2024-2026 D. Tantangan Budaya Riset dan Inovasi
175. 1.Belum terbentuknya regulasi yang didasarkan atas Evidence based policy berbasis data presisi;
176. 2.Belum membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
177. 3.Belum terlaksananya pendampingan oleh BRIDA kepada perusahaan pemula berbasis riset;
178. 4.Belum terinventarisasinya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat oleh BRIDA. E. Tantangan Keterpaduan Riset dan Inovasi
179. 1.Belum terlaksananya implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah;
180. 2.Belum sesuainya kebijakan program prioritas daerah masing-masing Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi klaster produk unggulan daerah;
181. 3.Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan program prioritas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya berkaitan dengan aktivitas riset dan inovasi berbasis keunggulan daerah. F. Tantangan Penyelerasan dengan Perkembangan Global
182. 1.Belum terarahnya Perhatian terhadap fenomena-fenomena dan isu-isu global yang dapat diadopsi dalam program pembangunan daerah dengan pendekatan riset dan inovasi;
183. 2.Belum terbangunnya akses ruang kerjasama lingkup internasional yang lebih luas dan terbuka. 3.1.2. Peluang A. Peluang Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah
184. 1.Adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BRIN terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi; Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-4 Tahun 2024-2026
185. 2.Adanya system teknologi digital yang dapat mengintegrasikan penataan basis data riset dan inovasi;
186. 3.Adanya infrastruktur pendukung dan jaringan digital serta peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk implementasi riset dan inovasi di daerah;
187. 4.Adanya perbaikan manajemen dan pengelolaan kebun raya daerah sebagai pusat riset,pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM;
188. 5.Adanya dukungan dari Kepala daerah dan TAPD dalam menyediakan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah yang diperlukan dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti;
189. 6.Peningkatan kompetensi SDM dan penyediaan system digital yang dapat memudahkan memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. B. Peluang Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi
190. 1.Adanya kebijakan BRIDA menjadi Perangkat Daerah pelaksana riset satu pintu;
191. 2.Adanya forum pelaku riset jejaring stakeholder/ pentahelix secara berkala dan berkelanjutan;
192. 3.Peningkatan kompetensi SDM di BRIDA secara berkesinambungan;
193. 4.Menyusun program riset berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dengan prinsip riset partisipatif berbasis masyarakat pelaku bisnis (Community Based Participatory Research);
194. 5.Adanya sebuah lembaga yang bertindak sebagai inkubator bisnis sebagai upaya pengendalian proses hilirisasi riset dan inovasi daerah, meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil riset dan inovasi; Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-5 Tahun 2024-2026
195. 6.Adanya program penganggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung riset dan inovasi daerah. C. Peluang Kemitraan Riset dan Inovasi
196. 1.Adanya regulasi yang mendukung untuk kerjasama dibidang riset dan inovasi baik melalui SDM maupun pendanaan;
197. 2.Adanya strategi promosi peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah;
198. 3.Diseminasi hasil riset dan inovasi. D. Peluang Budaya Riset dan Inovasi
199. 1.Adanya kebijakan pimpinan yang mengarahkan pengambillan kebijakan berbasis data presisi;
200. 2.Adanya pemberian insentif/ pengakuan bagi pelaku riset dan inovasi serta bagi pengguna hasil riset dan inovasi;
201. 3.Adanya forum perusahaan pemula berbasis riset;
202. 4.Adanya system berbasis digital untuk menginventarisasi perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. E. Peluang Keterpaduan Riset dan Inovasi
203. 1.Pengembangan dan promosi produk unggulan berdasarkan potensi daerah;
204. 2.Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih program prioritas pembangunan berbasis pengembangan produk unggulan daerah yang akan didorong.
205. 3.Adanya sinkronisasi program prioritas nasional, program prioritas daerah, arah kebijakan riset nasional dan arah kebijakan riset daerah. F. Peluang Penyelerasan dengan Perkembangan Global
206. 1.Adanya peningkatan literasi, informasi dan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu strategis dilevel internasional yang relevan dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-6 Tahun 2024-2026 program pembangunan daerah dan optimalisasi kolaborasi/kemitraan riset;
207. 2.Adanya perluasan jejaring kolaborasi dan adopsi teknologi serta program-program riset dan inovasi yang dapat menjadikan daerah dapat lebih maju dan berdaya saing. 3.2. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang Setiap Daerah menghadapi isu permasalahan daerah yang berbeda. untuk mengatasi berbagai permasalahan, maka Pemerintah perlu mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang diidentifikasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, isu terkait ketahanan pangan menjadi polemik yang cukup berat bagi Pemerintah saat ini. Ketahanan pangan atau keterjaminan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama untuk swambeda pangan harus dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa yang akan datang. Untuk program pangan yakni penyediaan pangan utamanya padi, jagung, singkong. Berdasarkan angka Indeks Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara tahun 2022 adalah 75,04. Dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan lain di seluruh Indonesia berada peringkat 15 dari 34 provinsi. Kategori ini adalah berada tahap aman. Ada 3 indikator penilaian untuk mengukur indeks ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan, dan keterjangkauan akses pangan. Dari 3 aspek ini maka yang paling rendah adalah unsur ketersediaan (Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, 2019). Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-7 Tahun 2024-2026 Kedua, isu terkait bonus demografi. Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan usia di Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa penduduk usia 15-64 tahun yakni sebanyak 67 %. Ini berarti bahwa Sulawesi Tenggara akan menghadapi bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa dimana penduduk usia produktif (15-64) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan prorporsi lebih lebih dari 60 % dari total jumlah penduduk Sulawesi Tenggara. Hanya saja, kelompok di atas belum mendapatkan pendidikan bermutu, bahkan mayortitas hanya tamat lulusan SMP. Selebihnya hanya berpendidikan terakhir lulus SD, dan lulusan Perguruan Tinggi masih kurang. Karena itu daerah kita perlu untuk melalukan investasi yang serius untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, bengkel kerja dan perpustakaan/taman bacaan perlu dibangun sampai pelosok desa. (BPS, Sulawesi Tenggara,2023) Ketiga, isu terkait kemiskinan. Kemiskinan merupakan cerminan dari berbagai faktor seperti akses terhadap hasil sumber daya, hasil pembangunan. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas. Untuk itu pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan pemerintah Sulawesi Tenggara. Kemiskinan adalah masalah berikutnya di Sulawesi Tenggara jumlah penduduk miskin yakni 314.74 jiwa (11,27 %). Persoalan kemiskinan erat kaitannya dengan masalah pengangguran yang kian hari kian mengkawatirkan. Saat ini angka pengangguran terbuka di Sultra mencapai 3,36. Sementara itu, dalam hal ketimpangan yang diukur dari Gini Rationya menunjukkan angka 0,385 (BPS, Sulawesi Tenggara, 2023). Berdasarkan fenomena ini maka akan terjadi situasi yang semakin kompleks yakni adanya generasi pekerja produktif yang tidak bisa menikmati hasil kerjanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-8 Tahun 2024-2026 secara utuh. Dampaknya, maka masyarakat akan sulit mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri karena rentan jatuh pada perangkap kemiskinan dan memperparah ketimpangan. Dari berbagai fenomena tantangan yang menjadi isu serius , maka dibutuhkan pemanfaatan berbagai peluang yang tersedia. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan adalah adanya potensi kerjasama dengan multistakeholder baik antar Pemerintah Daerah, BRIN dan dunia usaha. Potensi kerjasama lainnya yang dimungkinkan juga adalah kerjasama dengan internasional. Kolaborasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang merupakan solusi atas berbagai permasalahan didaerah. Riset dan inovasi di masa yang akan datang menjadi sangat potensial dalam mendukung Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan yang dapat menjadi solusi berbagai permasalahan di daerah. Hasil penelitian harus dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah agar berdampak dan memberi manfaat seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya perlu didukung dengan jejaring kolaborasi kegiatan riset dan inovasi dengan berbagai stakeholder. Lebih khususnya kolaborasi yang paling berpeluang besar adalah dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN memiliki sumber daya manusia (SDM) periset yang mumpuni sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk membangun jejaring dengan membuat skema kolaborasi yang tepat. Demikian pula arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan Iptek 2020-2024 yang akan berfokus pasa peningkatan akselarasi ekosistem riset dan inovasi dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk bisa menyelaraskannya dengan program prioritas daerah berbasis riset dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-9 Tahun 2024-2026 inovasi. Iklim dan budaya inovasi perlu diperkuat dengan mendorong potensi unggulan daerah. Selain berkontribusi pada pengembangan ilmu dan pengetahuan aktivitas riset juga dapat melahirkan sejumlah peluang inovasi, nilai ekonomi dan nilai manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu riset juga dapat diarahkan pada riset industri bahkan bisa sampai pada tahap komersialisasi. 3.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan 3.3.1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah
a.Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah Kebijakan riset dan inovasi di daerah sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan daya saing suatu daerah. Hal ini juga perlu didukung dengan peran besar Kepala Daerah sebagai nahkoda dari sebuah aktivitas pembagunan daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Setiap kebijakan program pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah hendaknya telah melalui uji dan produksi ilmiah yakni dengan sebuah hasil riset atau kajian yang telah dibuktikan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan. Tidak jarang kebijakan pembangunan tanpa berpedoman dari hasil kajian atau riset ilmiah akan menjadi kesia- siaan karena terkadang tidak menjadi urgensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah di Indonesia Timur yang kaya akan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Daerah ini terdiri dari Kabupaten/Kota wilayah daratan dan Kabupaten/Kota wilayah kepulauan. Letak geografisnya yang strategis membuat daerah ini dapat mengembangan berbagai potensi yang mendukung. Potensi tersebut diantaranya bidang pertanian dan perkebunan, kelautan, pertambangan dan pariwisata. Besarnya berbagai potensi tersebut belum mampu dikelola dan dikembangkan secara optimal khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-10 Tahun 2024-2026 riset dan inovasi yang mendukung pengembangan potensi tersebut. Membahas soal kebiijakan, tentu perlu didukung dengan adanya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur soal aktivitas riset dan Inovasi di Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh Kepala daerah berkaitan dengan berbagai aktivitas riset dan inovasi di daerah Sulawesi Tenggara. Imbas dari hal ini tentunya berpengaruh pada kinerja OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung dan perhatian terhadap aktivitas riset yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Masih banyak OPD yang melakukan aktivitas kajian hanya dilingkup internalnya, tanpa melibatkan BRIDA Prov.Sultra sebagai stakeholder yang memiliki tupoksi untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya OPD juga masih belum menaruh perhatian yang besar terhadap penciptaan atau pengembangan inovasi dilingkup internalnya, sehingga hal ini berdampak pada hasil penilaian indeks inovasi daerah Sultra masih jauh dari yang diharapkan. Untuk meningkatkan pencapaian daerah Sulawesi Tenggara khususnya berkaitan dengan pengembangan aktivitas riset dan inovasi yang dapat bermanfaat untuk masyarakat, maka diperlukan peran besar dari pimpinan atau Kepala Daerah dalam melakukan gebrakan-gebrakan baru khususnya dalam menetapkan kebijakan dan penganggaran riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah Sulawesi Tenggara melalui regulasi- regulasi terkait yang dapat mengoptimalkan implementasinya.
b.Penataan Basis Data Riset dan Inovasi Kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan Pemerintah dan pemda untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah. BRIDA harus mampu berperan sebagai agen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-11 Tahun 2024-2026 perubahan, karena fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan telah dan semakin diperkuat. Berdasarkan hal itu, BRIDA harus semakin berbenah diri khusunya berkaitan dengan pengoptimalan penataan basis data yang berhubungan dengan riset dan inovasi. Masalah yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tidak adanya media satu data yang dapat diakses baik oleh ASN maupun masyarakat, kejadian tumpang tindih data dan tidak adanya keseragaman/kesamaan data antar berbagai instansi yang sama kadang menjadi persoalan yang tak kunjung menemukan solusi strategis. Pemerintah Sulawesi Tenggara melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah, juga masih menghadapi persoalan yang sama, yakni belum optimalnya penataan basis data riset dan inovasi. Manajeman dan insfrastruktur yang mendukung penataan basis data perlu menjadi perhatian bersama. Sebagai contoh basis data yang perlu diatur baik secara fisik maupun digital/online seperti data tentang judul penelitian, nama tim peneliti, jumlah anggaran, hasil rekomendasi penelitian, dokumen- dokumen kajian/penelitian baik fisik maupun yang telah difilekan yang telah selesai dilakukan oleh BRIDA selama 5-10 tahun terakhir. Selanjutnya data-data hasil inovasi yang telah dilakukan juga perlu diatur, baik data inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat umum. Tahun 2022 BRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara telah memulai untuk melakukan penataan basis data inovasi dengan membuat aplikasi Klinik Inovasi yang dinamakan Aplikasi Database Inovasi Daerah (Adinda). Aplikasi ini bertujuan untuk menata seluruh data inovasi daerah yang telah dibuat baik oleh OPD maupun masyarakat. Selain itu data-data terkait aktivitas penelitian seperti judul penelitian, nama tim peneliti, jumlah anggaran, hasil rekomendasi penelitian, dokumen-dokumen kajian/penelitian telah mulai diarsipkan dengan teratur baik arsip fisik maupun arsip dalam bentuk file. Kendatipun demikian, penataan basis data Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-12 Tahun 2024-2026 riset dan inovasi oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara kedepan masih perlu dioptimalkan. BRIDA idealnya dibentuk dengan segala kebaharuan dan pembaharuannya. BRIDA wajib melakukan orkestrasi aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah. Budaya kerja lama harus ditanggalkan. Proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah agar produk yang dihasilkan lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak masif (impact factor) bagi kemaslahatan publik (well-being). BRIDA harus didesain menjadi pendorong terciptanya inovasi akar rumput (grassroots innovation) dan mengembangkan produk dan layanan yang mampu mengejar target capaian pertumbuhan ekonomi daerah.
c.Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi Fasilitas Infrastruktur dasar riset dan inovasi di Daerah merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Prov.Sultra menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah baru disahkan pada Tahun 2023. Seiring berjalannya waktu fasilitas infrastruktur dasar riset dan inovasi yang ada pada Pemerintah Prov.Sultra belum begitu optimal seperti halnya yang diperlukan untuk mendukung pengembangan aktivitas riset dan inovasi. Ketersediaan insfrastruktur sampai saat ini masih terbatas dan belum optimal. Beberapa fasilitas yang ada sampai saat ini diantaranya yaitu ; gedung kantor dan beberapa alat peraga Iptek yang terbilang sudah cukup usang dan lama, Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berada di jalan Mayjen S Parman No 3 kendari. Saat ini pemerintah Prov.Sultra telah memiliki gedung moderen yang merupakan sebuah Gedung Regional Library (perpusatakaan modern bertaraf internasional). Infrastruktur lainnya berada dibawah beberapa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-13 Tahun 2024-2026 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu (UPTD Laboratorium pengujian). Selain ketersediaan infrastruktur Iptek daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara fasilitas lainnya juga didukung dengan adanya Kebun Raya Kendari. Kebun Raya Kendari memiliki luas 113 Ha terletak pada kawasan hutan Nanga-Nanga Papalia dan terletak pada hutan lindung 22 Ha dan hutan produksi biasa 96 Ha. Penataan Kebun Raya Kendari menjadi program kerja sama Kementerian PUPR dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), keberadaan kebun raya ini dapat menjadi pusat penelitian keanekaragaman tumbuhan. Beberapa hal yang sangat diharapkan berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas aktivitas riset dan inovasi kedepan diantaranya adalah adanya rencana pengembangan Pusat Peraga IPTEK akan di tempatkan di suatu gedung terpisah ataupun dapat bergabung dengan Gedung Kantor BRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara yang tepatnya beralamatkan di Jalan Mayjend.S Parman Nomor 3. Gedung Pusat Peraga IPTEK tersebut akan diisi oleh alat-alat teknologi terbaru untuk pengembangan edukasi Iptek didaerah dan teknologi tepat guna yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat khususnya dalam pengembangan UMKM di Sultra.
d.Pengelolaan Kebun Raya Daerah Sulawesi Tenggara memiliki kebun raya daerah yang dinamakan dengan “Kebun Raya Kendari”. Kebun Raya kendari terletak di Desa Nanga-Nanga, Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebun Raya Kendari mempunyai luas 113 Ha yang terletak pada kawasan Hutan Nanga-Nanga Papolia, hutan lindung seluas 22 Ha, dan hutan produksi biasa seluas 96 Ha. Pengembangan kebun raya di bawah koordinasi LIPI yang saat ini telah bergabung menjadi BRIN, sementara Kementerian PUPR memberikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-14 Tahun 2024-2026 dukungan infrastruktur. Pembangunan dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kementrian PUPR telah menyerahkan pengelolaan aset penataan Kebun Raya Kendari pada Pemerintah Kota Kendari. Pengelolaan aset penataan Kebun Raya Kendari yang diserahkan terdiri dari tiga bangunan gedung yakni, gedung edukasi, gedung konservasi dan gedung wisma penginapan. Untuk memperkuat pengelolaan asset tersebut, Walikota Kendari mengeluarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari. Kebun Raya Kendari merupakan kawasan konservasi tumbuhan yang berperan mengurangi laju degradasi keanekaragaman hayati, sehingga diperlukan penanganan serta pengelolaan yang berkesinambungan (Perwali Kendari Nomor 44 tahun 20114). Selain menjadi kawasan konservasi tumbuhan, tempat ini juga menjadi tempat wisata memiliki fungsi sebagai tempat penelitian, dan wisata edukasi. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya memberikan dampak positif dari sisi keindahan/beautifikasi, namun juga memberikan kontribusi terhadap konservasi air, tanah, dan perbaikan kualitas udara. Keberadaannya di bekas lahan penambangan pasir dan batu serta penebangan kayu menjadikan Kebun Raya Kendari memiliki fungsi konservasi dan jasa lingkungan yang tinggi. Semenjak berdirinya Kebun Raya Kendari, penambangan serta penebangan secara ilegal menjadi berkurang. Dengan kehadiran Kebun Raya Kendari, kondisi lahan yang berupa batuan Ultra Basic dan rusak akibat kegiatan penambangan dan penebangan ilegal perlahan bisa dipulihkan. Kondisi yang diharapkan kedepan, agar pengelolaan kebun raya dapat lebih dioptimalkan sehingga tidak hanya menjadi pusat konservasi tumbuhan dan pusat penelitian tetapi juga dapat menjadi pilihan tempat wisata edukasi bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat secara umum Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-15 Tahun 2024-2026 sehingga akan berdampak pada peningkatan PAD dan peningkatan ekonomi UMKM disekitar.
e.Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi Keberhasilan sebuah program dan realisasi sebuah kegiatan akan dipengaruhi oleh proses kegiatan perencanaan anggaran yang telah difikirkan dan ditentukan sebelumnya. Begitu pula untuk implementasi riset dan inovasi didaerah tentunya memerlukan dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Besar kecilnya anggaranr riset juga belum tentu menjamin output kualitas yang dihasilkan, namun yang terpenting adalah bentuk perhatian Kepala Daerah terhadap pengembangan riset dan inovasi dapat diukur dari penyediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalah daerah sesuai dengan tujuan dalam dokumen perencanaan Kepala Daerah. Jumlah anggaran kegiatan Litbangjirap di BRIDA Prov.Sultra selama 6 tahun terakhir sejak Tahun 2017-2023 yang dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara sdapat dilihat sebagai berikut; Tahun 2017 sebesar Rp. 6.708.401.000,-, Tahun 2018 sebesar Rp. 9.539.000.000,-, Tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, Tahun 2020 sebesar Rp. 2.404.437.500,-, Tahun 2021 sebesar Rp. 2.901.070.889,- Tahun 2022 sebesar Rp.1.060.806.000,- Tahun 2023 sebesar Rp.3.178.020.000. jumlah anggaran tersebut masih tergolong sangat kecil dibanding persentase pagu anggaran daerah sevara keseluruhan. Minimnya penyediaan anggaran riset dan inovasi oleh Pemerintah Daerah Prov.Sultra menjadi persoalan utama tidak optimalnya implementasi riset dan inovasi di daerah. Namun kondisi ini bukan berarti Pemda melalui BRIDA tidak dapat berbuat lebih dalam mendorong implementasi ekosistem riset dan inovasi didaerah. Tidak ada satu rasio sempurna terkait dengan seberapa banyak pendanaan pemerintah harus diberikan untuk riset yang dilakukan dengan pendekatan ‘bottom-up’, dan digerakkan oleh rasa ingin Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-16 Tahun 2024-2026 tahu, dan untuk riset yang diarahkan dengan pendekatan ‘top-down’ (atau riset yang berorientasi kepada misi), tetapi lebih dari itu yang paling terpenting adalah adanya fokus dan perhatian Kepala Daerah terhadap pentingnya penetapan kebijakan yang berbasis riset dan inovasi sehingga penetapan anggaran yang digelontorkan akan menyesuaikan dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian persoalan daerah. Kondisi yang diharapkan kedepan, dapat dilakukan skema-skema pendanaan melalui kolaborasi dengan multipihak. Besarnya anggaran riset juga tidak menjamin akan menghasilkan produktivitas riset dan terbosoan pengetahuan berkualitas dan seringkali merugikan peneliti pemula. Pendanaan riset yang akan dilakukan dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu skema pendanaan tahap awal, pendanaan kompetitif dimana skema ini dapat mengukur standar kualitas dan relevansi riset dan inovasi yang dibutuhkan Pemda sumber dana bisa dilakukan dari kolaborasi joint founding/dana sharing antar 2 lembaga atau lebih. Mendistribusikan dana lebih luas, melalui kompetisi, berpeluang lebih besar untuk menghasilkan keluaran berkualitas tinggi sehingga prioritas pendanaan kedepan sebaiknya dilakukan dengan prioritas terhadap skema pendanaan kompetitif. Untuk penyediaan anggaran riset yang diharapkan kedepan, pemerintah perlu merangsang lebih banyak belanja industri untuk riset dan pengembangan dengan turut menginvestasikan daba pemerintah. Beberapa program pendanaan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu program lintas OPD lingkup Pemprov, program pendanaan lintas Pemda lingkup Kabupaten/Kota, program sharing pendanaan dengan industri/swasta, serta program sharing pendanaan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini BRIN. program ini bertujuan untuk mendorong inovasi terhadap bidang-bidang yang diprioritaskan untuk pembangunan di daerah. Syarat kuncinya adalah kemitraan antara industri, universitas dan/atau aktor riset pemerintah atau non-pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah mendorong industri, namun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-17 Tahun 2024-2026 memakai investasinya untuk menghubungkan aktor riset dari banyak bagian berbeda dalam sektor pengetahuan.
f.Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan kekayaan Intelektual Perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk didorong dalam ekosisitem riset dan inovasi daerah khususnya di Sulawesi Tenggara. Peran Pemda melalui BRIDA yaitu Membangun Ekosistem Riset & Inovasi Daerah Berbasis “Evidence Based Policy“, Menjadi Think Tank Pemda Dalam Memberikan Rekomendasi Hasil Kajian Berbasis Bukti dan mengeluarkan Kebijakan Untuk Mendorong Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah. Untuk mengoptimalkan peran tersebut salah satu yang harus diprioritaskan adalah mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Sulawesi Tenggara. Selama ini Pemda melalui BRIDA Prov.Sultra belum berperan aktif dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Pengurusan kekayaan intelektual di Kemenkumham wilayah Sultra baik yang berupa personal maupun komunal masih dilakukan secara parsial dan individual, belum ada keterlibatan BRIDA didalamnya. Demikian pula sosialisasi kekayaan intelektual hanya dilakukan satu arah oleh Kemenkumham kepada berbagai stakeholder terkait. Adanya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, semakin menguatkan peran BRIDA dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelktual di daerah. Pilar-pilar perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) terdiri dari filling database, komersialisasi dan penegakan hukum. Payung hukum penegakan KI yaitu ada pada UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sinasiptek dimana didalamnya dibahas beberapa hal seperti manajemen KI, KI menjadi milik Pemerintah, Hak inventor atas royalty dan sharing kepemilikan KI hasil kerjasama. Pengelolaan KI oleh BRIDA kedepan yang diharapkan adalah dapat menjadi database riset yaitu strategi dalam pengembangan system Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-18 Tahun 2024-2026 informasi/dokumentasi berkaitan dengan riset dan pembangunan, selanjutnya KI diharapkan dapat menciptakan entrepreneur baru yaitu strategi dalam memberikan pelayanan promosi dan komersialisasi atas asset dari kegiatan riset dan pengembangan, pengelolaan KI juga dapat berfungsi untuk pembagian royalty yaitu sebuah strategi dalam rangka peningkatan income, terakhir pengelolaan KI dapat berfungsi untuk pemenuhan hak-hak creator dan inventor yaitu sebuah strategi dalam melakukan advokasi dan mediasi atas pelanggaran HKI yang dimiliki. Lingkup pengelolaan KI oleh BRIDA kedepan diantaranya; melakukan sosialisasi KI untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman KI, selanjutnya melakukan penelusuran potensi KI dengan melakukan pemetaan baik yang bersumber dari masyarakat sekolah ataupun Perguruan Tinggi, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk pengelolaan lebh lanjut (pendaftaran,pendampingan) baik dengan Kemenkumham dan BRIN (Direktorat Manajemen KI). 3.3.2. Kapasitas Kelembagaan dan daya Dukung Riset dan Inovasi
a.Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah Kolaborasi menjadi strategi percepatan pemajuan riset sebagai upaya pemanfaatan sumber daya riset secara maksimal, efektif dan efisien dalam penciptaan nilai kebaharuan hasil riset dalam konteks inovasi. Kolaborasi dipandang sebagai jalan pintas untuk merangkum berbagai kepentingan dan meminimalisir resiko konflik yang timbul dari gejolak kebutuhan lingkungan eksternal akan hasil riset yang berkualitas, akuntabel dan inovatif. Kolaborasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan sumber daya riset dari berbagai jenis kepakaran (interdisplin ilmu), namun harus lebih mempertimbangkan pada kesesuaian pemanfaatan hasil riset dan inovasi di lingkungan yang dinamis. Hasil riset dan inovasi yang adaptif membuka peluang pada munculnya kemampuan kinerja yang unggul dan kompetitif. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-19 Tahun 2024-2026 Kolaborasi riset dan inovasi membutuhkan peluang akses kerjasama antar organisasi riset interdisiplin ilmu dalam jejaring komunitas riset yang melibatkan berbagai stakeholder dalam wadah kolaborasi Innovation Hub. BRIDA berperan menjadi fasilitator dalam sistem penguatan fungsi kerjasama antar organisasi riset yang berfokus pada pencapaian kustomisasi hasil riset dan inovasi. Kolaborasi riset dan inovasi yang kuat ditandai dengan kemampuan kerjasama antar organisasi riset yang menghasilkan hasil riset berupa produk layanan bernilai tambah dan signifikan sesuai dengan kebutuhan di situasi dan kondisi masyarakat era industri 4.0 saat ini. Kondisi perubahan masyarakat industri 4.0 yang serba cepat menuntut kebutuhan layanan produk yang mampu mengubah aktivitas kehidupan menjadi lebih mudah dan teratur tanpa harus mengeluarkan tenaga dan waktu yang banyak. Pemenuhan kebutuhan penciptaan produk layanan dengan kondisi masyarakat multidimensi menuntut pelibatan sumber daya organisasi riset dari beberapa lini sektor (komunitas). Organisasi riset yang berkolaborasi dalam konsep pentahelix dinilai mampu memenuhi tantangan dari permasalahan tersebut. Struktur pentahelix melibatkan beberapa pelaku riset inovasi dan bisnis yang tergabung dalam komunitas antara lain akademisi, sektor publik/pemerintah, sektor swasta, kemitraan masyarakat (pelaku bisnis) dan media cetak/elektronik. Dalam struktur ini seluruh pelaku terlibat pada tingkat lokal, operasional dan strategis. Pola kerjasama kemitraan kolaborasi riset inovasi pentahelix dibentuk berdasarkan prinsip riset partisipatif berbasis masyarakat pelaku bisnis (Community Based Participatory Research). Konsep riset partisipatif berbasis masyarakat melalui keterlibatan aktif anggota masyarakat sebagai pelaku bisnis dan pelaku riset lainnya selama proses kegiatan riset. Upaya sistematis dilakukan untuk mengintegrasikan masyarakat sebagai partisipan aktif dengan menciptakan pemahaman bersama mengenai isu dan fenomena lokal serta praktik solusi yang akan diterapkan. Upaya strategi inovatif ini menguatkan peran akan hasil riset Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-20 Tahun 2024-2026 yang dapat merangsang perubahan sosial. BRIDA adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam membangun prinsip pelaksanaan kajian riset bersifat to the point dengan pelibatan masyarakat pelaku bisnis (Community Based Participatory Research). Integrasi kepentingan dan konektivitas keilmuan yang terkolerasi substansial dalam proses kolaborasi riset berpeluang memunculkan hasil riset yang berdampak pada aspek keberlanjutan pemanfaatan. Penguatan tata kelola proses kolaborasi dengan meninjau pertimbangan indikator utama yaitu sumber daya yang dapat mengaktifkan proses keberlanjutan pemanfaatan hasil riset yang membawa perubahan positif pada keberlanjutan peran sosial masyarakat. Untuk membentuk kolaborasi hasil riset dan inovasi yang kuat harus dibarengi dengan dukungan pemajuan komponen organisasi ditinjau dari sisi sumber daya manusia organisasi riset baik dari tim ahli (pakar) yang ditunjang dengan fasilitas yang dapat meningkatkan keahlian secara signifikan dan merata. Penguatan kapasitas SDM BRIDA dinilai sebagai salah satu strategi dalam menghasilkan kajian yang berkualitas pada kegiatan kolaborasi riset dan inovasi daerah. Skalabilitas dan fleksibilitas jaringan kolaborasi bidang riset dan inovasi menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan kinerja kolaboratif yang unggul dan kompetitif. Pola dan karakteristik jaringan kolaborasi yang berfokus pada skalabilitas ditandai dengan keterhubungan dan keterpaduan antara teknologi dan kreativitas SDM dalam penciptaan rantai nilai sistem riset yang otonom serta berinteraksi dengan kebutuhan pasar. Jaringan kolaboratif yang fleksibel merupakan keterpaduan antara proses berbagi pengetahuan (sharing knowledge) melalui pemanfaatan perangkat teknologi cerdas dalam kontrol sistem sehingga terbentuk penciptaan nilai baru dalam produk hasil yang fleksibel. Knowledge Stock Management yang baik dimandatkan kepada BRIDA sebagai lembaga turunan BRIN agar terwujud sinergitas pada jaringan kolaborasi bidang riset yang fleksibel dan selaras dengan arah prioritas kebijakan daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-21 Tahun 2024-2026 Manajemen kolaborasi riset dan inovasi dijalankan oleh BRIDA dalam wadah integrasi kepentingan secara horizontal dan vertikal membuka peluang pada tata kelola integrasi kepentingan hasil riset dan pemanfaatannya antar unit organisasi riset (daerah dan pusat) serta pertukaran data informasi riset dan inovasi yang dihasilkan. Tata kelola kolaborasi riset dan inovasi yang baik memiliki aturan disiplin pelaksanaan kolaborasi dengan pemangku kepentingan internal melalui seperangkat aturan, kebijakan dan rencana tindakan yang dirancang sesuai dengan tujuan hasil riset yang berkontribusi nyata pada permasalahan sosial masyarakat dan berpihak pada kepentingan industri serta memenuhi kebutuhan pasar. Kehadiran BRIDA adalah sebagi lembaga yang bertugas menjembatani kesenjangan pada proses implementasi hasil riset dan inovasi yang sudah diupayakan dalam kegiatan kolaborasi. Kelompok pengarah sebaiknya dibentuk melalui kerjasama multisektoral yang bekerja berdasarkan prinsip kerja Community Based Participatory Research (CBPR). Kelompok ini bertugas sebagai pengarah dan dewan penasehat yang mendasarkan program riset dan inovasi pada kekuatan kolaborasi komunitas serta menjadikan program riset sebagai komitmen jangka panjang di masyarakat. BRIDA bertanggung jawab terhadap kinerja kelompok dewan penasehat yang bertugas mengawal pengetahuan dari program riset yang menghasilkan tindakan untuk perubahan kebijakan (hilirisasi) di dalam organisasi kemitraan riset itu sendiri, sehingga program riset dapat terdistribusi dengan baik di masyarakat.
b.Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah Peran BRIDA dibutuhkan untuk memfasilitasi sarana pendukung riset dan inovasi di daerah sebagai fasilitas penunjang kegiatan yang bersifat operasional dan teknis fisik serta jaringan perangkat lunak yang dirancang dalam konsep komunitas riset dan bisnis. Operasional fisik melalui Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-22 Tahun 2024-2026 penyediaan gedung/bangunan sebagai lokasi/tempat untuk menghimpun jejaring stakeholder serta pemangku kebijakan riset dan inovasi daerah dalam berkolaborasi pada kegiatan riset dari hulu ke hilir. Inkubator bisnis dibentuk sebagai upaya pengendalian proses hilirisasi riset dan inovasi daerah, meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil riset dan inovasi, efektivitas implementasi konsep pentahelix, meningkatkan transfer teknologi dan mendorong inovasi serta pengembangan klaster bisnis (industri). Model operasional jaringan perangkat lunak berbasis digital berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi kemitraan riset kolaboratif multi-pelaku dalam komunitas jejaring riset dan inovasi. Dalam mendukung pelaksanaan riset dan inovasi daerah lembaga BRIDA wajib menyediakan sistem digital berbasis regional sebagai media pendukung kemitraan publik-swasta dan perancangan bersama inisiatif kebijakan yang dihasilkan dari partisipasi bersama dalam kegiatan riset dan inovasi. Platform digital berfungsi sebagai portal data riset dan inovasi serta jalur transfer pengetahuan/teknologi dalam kegiatan riset dan inovasi. Sistem jaringan dengan platform digital secara komprehensif dapat menjelaskan semua jenis pelaku riset dan inovasi, yang berkontribusi untuk menciptakan pengetahuan baru dan mengambil tindakan mengubah sistem inovasi dalam mendukung perubahan daerah. Sistem digital platform berbasis riset dan inovasi sebagai wadah dan media penyatuan pelaku kegiatan riset dan inovasi yang relevan secara regional seperti perguruan tinggi, pusat penelitian, pusat peningkatan kompetensi, perusahaan swasta, inkubator bisnis, akselerator start-up, klaster riset dan inovasi, pemerintah, UKM, investor, organisasi nasional-internasional dll. Peningkatan kapasitas tata kelola sumber daya manusia berbasis riset menjadi rencana aksi BRIDA bersama BRIN dalam menunjang kegiatan riset dan inovasi yang berkualitas di daerah. Manajemen peningkatan sumber daya manusia riset pada tenaga ahli disiapkan melalui model kerangka kerja pengembangan talenta riset dan inovasi, komunitas jaringan peneliti/tenaga Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-23 Tahun 2024-2026 riset dan inovasi, pendampingan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi (dukungan dana riset, konsultasi keuangan dsb), seminar/orasi ilmiah dsb. Inklusi lingkungan kegiatan riset dan inovasi dibangun dalam lembaga BRIDA sebagai dukungan untuk menciptakan lingkungan tempat kerja yang terbuka dan pengembangan hubungan kerjasama di tempat kerja yang baik serta sarana eksplorasi kemampuan intelektualitas mandiri peneliti. 3.3.3. Kemitraan Riset dan Inovasi
a.Penguatan kemitraan antar Kelembagaan Kemitraan antar lembaga berpengaruh pada keberlanjutan produktivitas riset dan inovasi yang efisen dan berkualitas. BRIDA menjadi lembaga yang bertugas untuk mengembangkan pola partisipasi dan kerjasama dalam kemitraan antar kelembagaan riset dan inovasi sebagai strategi kontrol hasil riset dan inovasi yang aktual dan bernilai tinggi. Peningkatan produksi pengetahuan ilmiah dan kolaborasi penelitian menjadi upaya penguatan pola kemitraan antar kelembagaan riset dan inovasi. Faktor kunci yang mempengaruhi konteks kolaborasi penelitian adalah pertumbuhan pembiayaan riset dan inovasi, akses ke peralatan pendukung serta ketersediaan tenaga ahli. Beberapa kegiatan riset dan inovasi skala besar membutuhkan pendanaan yang besar dan personel tim dengan keahlian yang tinggi. Peningkatan mobilitas tenaga peneliti dan perubahan pola komunikasi yang lebih luas pada pola kemitraan antar lembaga memberikan peluang bagi kebutuhan riset dan inovasi pada bidang yang sama, misalnya pada konferensi nasional dan internasional yang dapat menghasilkan kemitraan yang lebih kuat dimasa yang akan datang. Fasilitasi kemitraan antara kelembagaan riset dibangun dalam tupoksi lembaga BRIDA yang berperan aktif dalam membangun hubungan kerjasama melalui kegiatan penelitian pada tingkat akademisi (program magister dan doktoral). Kegiatan kerjasama tersebut dapat kemudian dilanjutkan dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-24 Tahun 2024-2026 pertukaran tenaga ahli peneliti (magang) di institusi kelembagaan riset lainnya. Perbedaan budaya geografis dan pengembangan jaringan pengetahuan bersama, akan lebih menghasilkan penelitian inovatif dan hasil riset yang menarik serta implementatif karena didasari oleh pandangan keilmuan yang berbeda. Kerjasama kemitraan lembaga riset berfokus pada dua kekuatan utama yaitu upaya pemerintah (top-down) dan tindakan keputusan yang diambil oleh tenaga ahli peneliti (bottom-up). Pemerintah sebagai pemegang inisiatif kebijakan nasional harus lebih mengutamakan pada upaya peningkatan skala kolaborasi lembaga riset nasional/internasional. Peran dukungan kebijakan nasional riset dan inovasi pada pelaksanaan kolaborasi riset dan inovasi dibentuk dalam aturan otoritas terpusat yang mengatur sistem sains secara nasional dan global. Beberapa keputusan tindakan bersama yang diambil oleh peneliti (bottom-up) umumnya bersifat self-organizing. Kerjasama yang dilakukan oleh peneliti melalui komunitas berbentuk swaorganisasi sebagai jaringan komunikasi yang muncul dari kepentingan individu ilmuwan dalam mencari penghargaan, reputasi dan sumber daya sehingga diperlukan aturan kebijakan sebagai sistem kontrol pelaksanaan kegiatan swaorganisasi yang berdampak langsung pada perubahan daerah. BRIDA menjadi lembaga orkestrasi penyelaras antara dua kekuatan utama tersebut untuk mendukung percepatan penguatan kemitraan antar lembaga. Peran dukungan kebijakan dan intervensi pemerintah dalam hal ini lembaga BRIDA diperlukan dalam meningkatkan dan mempertahankan hubungan antar organisasi peneliti. Upaya dukungan kebijakan dan intervensi pemerintah (top-down) untuk meningkatkan kerjasama kelembagaan riset dan membangkitkan program hibah kemitraan (pendanaan) atau pendirian pusat penelitian bersama serta menjadi fasilitator yang baik untuk interaksi bottom-up diantara para peneliti dan pemegang kebijakan riset dan inovasi. Penyusunan MOU kerjasama Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-25 Tahun 2024-2026 pertukaran tenaga ahli peneliti melalui program kemitraan akademisi (universitas) program doctoral (Ph.D) dapat diambil sebagai strategi pendekatan untuk menunjukkan posisi pendanaan bersama pada kegiatan riset dan inovasi. Hal tersebut dimaksudkan bertujuan memberikan peluang dan motivasi bagi tenaga riset (peneliti) dalm membangun mitra dan kerjasama serta berinteraksi langsung dan membangun kedekatan hubungan sebagai landasan kolaborasi di masa yang akan datang. Penguatan kemitraan antar kelembagaan bertujuan pada peningkatan jaringan produktif pengetahuan ilmiah sebagai solusi dari permasalahan lingkungan yang dinamis. Diperlukan analisis jaringan produktif kemitraan antar kelembagaan untuk mengukur dan memetakan hubungan antar kelompok atau entitas lainnya dalam kemitraan lembaga riset sehingga diketahui struktur, kekuatan dan posisi entitas masing-masing lembaga kemitraan riset dan inovasi. BRIDA harus dapat memetakan potensi tersebut sebagai penguatan kemitraan kelembagaan riset yang berkomitmen pada peningkatan kepercayaan publik akan kredibilitas hasil riset yang bermutu di masyarakat. Hal tersebut dibangun berdasarkan prinsip mutualitas timbal balik sebagai elemen kunci dan komponen utama dalam mengembangkan kepercayaan antar jaringan dalam kemitraan. Kemitraan aktif yang dibangun antara komunitas lembaga riset inovasi dan peneliti dituangkan dalam wadah investasi khusus sebagai modal pemeliharaan jaringan kemitraan lembaga. BRIDA harus mempersiapkan konsep strategis kemitraan dengan komitmen jangka panjang bahkan ketika penelitian berakhir untuk terus membangun kepercayaan publik terhadap riset dan inovasi.
b.Peningkatan Difusi Inovasi Difusi inovasi adalah strategi dalam menyebarluaskan dan membudayakan penciptaan nilai kreativitas melalui ide, gagasan dan teknologi baru. Difusi dipandang sebagai proses dimana inovasi disalurkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-26 Tahun 2024-2026 melalui jalur komunikasi khusus pada setiap anggota sistem sosial di jangka waktu tertentu. Selama ini difusi inovasi berupa konsep pemberdayaan sosial yang berfokus pada ide, gagasan dan teknologi baru sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan pada sistem sosial. Tingkat keberhasilan proses difusi inovasi terletak pada seberapa besar penerimaan publik terhadap ide, gagasan dan teknologi baru yang ditawarkan yang kemudian diproses lebih lanjut pada tahapan pengadopsian. BRIDA adalah lembaga dengan keberlimpahan hasil inovasi di daerah yang selama ini masih memerlukan jalur khusus yang dapat mempercepat proses pengadopsian ide, gagasan dan teknologi pada sistem sosial. Jalur khusus percepatan ini berupa mekanisme terpadu dalam rantai pasokan inovasi hingga masuk dalam proses adopsi dan adaptasi. Perancangan dan pengendalian proses difusi inovasi dalam bentuk transfer ide, gagasan dan teknologi harus meninjau pada kebijakan berkala dan berkelanjutan pada total pesanan produk ide, gagasan dan teknologi baru yang ditawarkan terhadap nilai rasio tingkat pengembalian terhadap tingkat permintaan produk ide, gagasan dan teknologi baru. Dengan kata lain proses difusi inovasi tidak hanya sekedar membuat jalur distribusi transfer ide, gagasan dan teknologi yang efektif, namun harus mampu memenuhi tingkat kebutuhan permintaan ide, gagasan dan teknologi baru yang lebih spesifik sebagai problem solving pada sistem sosial. Percepatan laju difusi biasanya merupakan hasil dari anggota sistem sosial yang cukup berpengaruh, kemudian membuat keputusan untuk mengadopsi dan keputusan tersebut dikomunikasikan kepada orang lain lalu diikuti oleh komunitas sosial lainnya. Lembaga BRIDA harus dapat memastikan bahwa inovasi yang terdistribusi dalam proses difusi lebih mengutamakan pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya, peningkatan kualitas layanan publik serta mengatasi beragam tantangan sosial termasuk perubahan iklim, tekanan demografis dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Penyebarluasan inovasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-27 Tahun 2024-2026 berbasis bukti perubahan yang dibawa dalam proses difusi menjadi penilaian terukur bahwa keunggulan riset dan inovasi lebih besar dari kerugian. Hal tersebut dapat membawa keyakinan dan kepercayaan publik akan inovasi yang berada dalam proses difusi, sehingga mayoritas publik dari awal hingga akhir berikutnya mengadopsi inovasi tersebut karena tekanan sosial memaksa untuk melakukannya. Derajat kontrol terdesentralisasi yang diterapkan oleh BRIDA dapat meningkatkan laju dan jangkauan difusi inovasi. Adaptasi hasil inovasi dilakukan sebagai metode pengembangan hasil terhadap efek yang diberikan oleh masyarakat pengguna hasil inovasi dan perubahan lingkungan eksternal yang dapat membuat atau memusnahkan penerapan inovasi yang berkelanjutan. Fokus penyebaran informasi inovasi melalui proses transmisi dan iklan dipandang signifikan meningkatkan difusi inovasi dengan pemanfaatan media sosial, media massa atau saluran khusus media informasi cetak dan elektronik yang disediakan oleh lembaga riset dan inovasi terkait. BRIDA dapat mengarahkan proses difusi sebagai bentuk aktivitas sosial yang mungkin terjadi atau tidak terjadi setelah peningkatan informasi atau peningkatan layanan atau ketika produk dihasilkan, sehingga diperlukan jaringan distribusi yang dapat menjembatani dan mengarahkan antara ketersediaan stok ide, gagasan dan teknologi terbaru kepada pengadopsi potensial yang dapat berpengaruh diikuti oleh pengadopsi selanjutnya. Syarat keberlanjutan proses difusi ditentukan dalam dua cara yaitu penemuan kembali dan adaptasi (reinvention). Hal tersebut sebagai solusi dalam mengatasi penolakan pengadopsian ide, gagasan dan teknologi terbaru yang ditawarkan. Percepatan proses reinvention dilakukan untuk menjaga berkurangnya stok ide, gagasan dan teknologi terbaru yang ditawarkan sehingga permintaan akan stok tersebut berpeluang untuk dapat diadopsi pada sistem sosial. Reinvention mengacu pada perubahan yang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-28 Tahun 2024-2026 dilakukan oleh pengembang inovasi. Pengembangan inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan diadopsi dan diterapkan secara efektif. BRIDA sebagai lembaga fasilitator bagi pegembang inovasi dituntut untuk dapat memaksimalkan modifikasi inovasi tersebut (reinvention) sebelum disebarluaskan dan mempertahankan kendali atas modifikasi potensial tersebut terhadap pelaksana berbasis praktik (pengadopsi). Konfigurasi kepemimpinan dibutuhkan dalam peningkatan proses difusi inovasi. BRIDA sebagai lembaga riset yang diposisikan secara kontijensi signifikan (pengungkit) membentuk kepemimpinan bersama untuk difusi dalam proses adaptasi inovasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepemimpinan kinerja fleksibel, hirearkis dan kolaboratif. Interaksi kepemimpinan manajerial dan professional hirearkis diperlukan dalam proses penyebarluasan inovasi. Peran kepemimpinan dalam proses adopsi inovasi untuk menginspirasi ide-ide yang layak kemungkinan akan diadopsi sebagai problem solving. Pengelolaan konteks pengembangan ide dan implementasi sebagai manajemen konfigurasi kepemimpinan untuk menciptakan konteks yang mendorong banyak pelaku inovasi untuk bekerjasama dalam menghasilkan ide yang layak dan menghasilkan pertukaran ide secara terbuka, memperkuat rasa ingin tahu, mengambil resiko dan mencoba hal baru serta memobilisasi bukti kedalam praktik.
c.Peningkatan Praktik Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Praktik diseminasi hasil riset dan inovasi bertujuan untuk membentuk masyarakat sains yang adaptif. Diseminasi lebih fokus pada proses interaktif dalam penyampaian hasil riset dan inovasi sehingga dapat mengubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat. Interaksi dan proses timbal balik menjadi tahapan penting dalam proses diseminasi pada masyarakat pengguna hasil riset dan inovasi. BRIDA sebagai lembaga pengungkit dalam membangun komitmen dan partisipasi aktif dari kelompok pengguna Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-29 Tahun 2024-2026 akhir pada tahap awal kegiatan pengembangan inovasi yang diperlukan untuk diseminasi yang berhasil. Tindakan tersebut harus didukung oleh tindakan dan jaringan hubungan masyarakat (forum jaringan riset masyarakat) oleh masing-masing mitra lembaga riset. Dalam hal ini kegiatan diseminasi dipandang sebagai hubungan antar masyarakat dan pelaku riset selaku praktisi yang memfasilitasi hubungan antar masyarakat dalam penyebarluasan hasil riset dan inovasi yang implementatif. BRIDA berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan proses diseminasi hasil riset dan inovasi yang konsisten dan spesifik sebagai solusi permasalahan serta memenuhi kebutuhan pembuatan kebijakan. BRIDA dituntut harus menjadi lembaga fasilitator dengan hasil riset dan inovasi berkualitas tinggi yang relevan terbukti dapat mengatasi isu permasalahan di daerah. Prinsip kemitraan dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi tetap dijadikan sebagai strategi dalam mengidentifikasi kepentingan diseminasi, mengembangkan lingkungan belajar bersama dan komitmen untuk mencapai tujuan upaya diseminasi serta mendapatkan umpan balik dari masyarakat. BRIDA melakukan upaya peningkatan parktik diseminasi melalui tahapan identifikasi keberhasilan implementasi hasil inovasi, prosedur evaluasi, menentukan proses umpan balik di masyarakat dan mengidentifikasi prosedur penyempurnaan. Komunikasi yang efektif dalam proses diseminasi sebagai salah satu standar yang harus ditetapkan dalam menegakkan standar diseminasi. Standar diseminasi adalah komunikasi dua arah yang terjalin sebagai bentuk komunikasi yang efektif yaitu mengacu pada pertukaran informasi antar masyarakat dan mitra akademik. BRIDA sebagai fasilitator komunikasi dua arah dan pertukaran informasi antar mitra kolaborasi dengan masyarakat, ini dimulai pada tahapan pra diseminasi hingga diseminasi yang terbentuk dalam wadah forum komunikasi (platform) untuk diskusi bersama dalam mengambil keputusan. Diperlukan analisis kemampuan implementasi hasil inovasi melalui Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-30 Tahun 2024-2026 indikator keterlibatan mitra kolaborasi dengan masyarakat serta evaluasi proses bagi tim pelaksana diseminasi. BRIDA menjadi lembaga inisiator (pengungkit) dalam menyusun strategi peningkatan praktik diseminasi hasil inovasi pada kerangka kerja : memandu tenaga ahli riset untuk terlibat langsung dalam diseminasi penelitian di masyarakat, memastikan prinsip keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi, memastikan pedoman etika terpenuhi, meningkatkan nilai dan kegunaan temuan penelitian bagi anggota masyarakat dan memastikan kebutuhan pemangku kebijakan terpenuhi untuk evaluasi. Kunci keberhasilan diseminasi bergantung pada kebutuhan untuk berinteraksi dengan pengguna akhir hasil riset dan inovasi. Diseminasi melalui platform elektronik modern memberikan kemungkinan yang aman untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran secara online. Diseminasi eksternal di era komunikasi digital dan kerjasama berbasis komunitas riset dan inovasi menjadi tahapan awal pelaksanaan proses kegiatan yang tepat, untuk memperluas komunitas pemangku kepentingan dan hasilnya dapat diketahui lebih luas. Idealnya komunitas pengguna akhir hasil riset dan inovasi dalam proses kegiatan diseminasi dapat menemukan keberlanjutan proyek lebih lama dalam pelaksanaan dan penerapan hasil riset dan inovasi. Hal tersebut menciptakan peluang kerjasama spontan dan lebih lanjut dalam penciptaan bersama inovasi, produk dan layanan serta pengembangan kegiatan riset dan inovasi yang baru. Sangat direkomendasikan untuk menggunakan potensi teknologi dalam diseminasi pada proses komunikasi hasil riset dan inovasi sebagai bahan pembelajaran dan peningkatan profesionalisme tenaga ahli riset dan inovasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-31 Tahun 2024-2026 3.3.4. Budaya Riset dan Inovasi
a.Promosi dan Kampanye Inovasi Budaya riset dan inovasi berkaitan dengan nilai dan prinsip yang di pegang selama menjalani proses bisnis. Budaya juga merupakan sebuah kebiasaan dan keyakinan serta praktik yang berulang-ulang. Sedangkan riset dan inovasi, merupakan bentuk pengembangan ide dan implementasi sesuatu yang baru untuk meningkatkan nilai kompetitif dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Budaya riset dan inovasi akan menciptakan kreativitas dalam membuat promosi dan kampanye inovasi yang unik dan berbeda daripada yang dilakukan kompetitor. Di Provinsi Sulawesi Tenggara Kampanye Inovasi telah dilakukan oleh pemerintah melaui OPD terkait tentang pentingnya berinovasi dengan harapan dapat menggugah kesadaran aparatur maupun masyarakat untuk berinovasi. Promosi hasil- hasil inovasi baik lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara maupun nasional melalui Index Inovasi Daerah atau Innovative Government Award (IGA) namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena masih adanya variabel yang belum terpenuhi. Oleh karena itu kedepan, diharapkan promosi dan kampanye inovasi oleh BRIDA dapat gencar dilakukan dengan berbagai pihak. Promosi dan kampanye merupakan komponen penting dalam menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Biasanya upaya promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui media cetak,media online (termasuk website), media sosial (ig,facebook,youtube), periklanan dengan desain- desain infografis, dan melakukan sosialisasi secara terjadwal. Promosi dan kampanye secara massif juga dapat menggugah kesadaran khususnya Pemerintah, ataupun masyarakat sebagai pelaku dan user inovasi.
b.Apresiasi Prestasi Inovasi Meski sudah banyak karya yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa, tidak banyak inovasi itu mendapat tempat di masyarakat. Hal itu Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-32 Tahun 2024-2026 menjadi pekerjaan rumah yang sering menghambat upaya memajukan bangsa lewat kemandirian di sektor teknologi dan inovasinya. Kita perlu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi yang dilahirkan oleh anak bangsa sebagai upaya kita menguatkan kemandirian dan kedaulatan negeri. Di provinsi Sulawesi Tenggara apresiasi prestasi inovasi belum begitu familiar karena kegiatan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah atau OPD terkait tidak menyasar sampai ke masyarakat, kegiatan inovasinya hanya dilakukan secara intern. Pemerintah perlu menginisiasi program lomba inovasi tingkat pelajar, tingkat OPD lingkup Pemprov, tingkat BRIDA/Balitbang Kabupaten/Kota dan tingkat umum/masyarakat serta memberikan aprsesiasi bagi peserta inovasi yang diperoleh oleh peserta. BRIDA harus dapat menjadi Smart Governance Institution yang memiliki tujuan untuk memberikan apresiasi terhadap hasil-hasil inovasi baik tingkap OPD Pemprov, tingkat Kab/Kota dan tingkat pelajar/masyarakat setiap tahunnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menginspirasi dan merangsang stakeholder lainnya untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi baru ditahun-tahun berikutnya.
c.Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah sekelompok orang (lebih dari tiga orang) yang membangun perusahaan rintisan baru, dengan produk atau jasa yang dikembangkan berbasis hasil riset. Dengan maksud Menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang baik bagi pengembangan start up atau perusahaan pemula, terutama yang berbasis hasil riset yang dikembangkan oleh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia. Perkembangan Perusahaan pemula berbasis riset di Sulawesi Tenggara terbilang masing kurang mendapatkan perhatian pemerintah baik bidang teknologi informasi maupun bidang ilmu sosial dalam pengembangannya. Hal ini karena anggaran yang disediakan pemerintah sangat minim. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-33 Tahun 2024-2026 Program pemerintah yang diharapkan kedepan, khususnya BRIDA harus menyasar untuk pertumbuhan start up dan UMKM serta memfasilitasinya dalam kebutuhan pengembangan usaha dengan pendekatan riset dan inovasi. Oleh karena itu, hal ini memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya OPD teknis terkait yang mempunyai tupoksi dalam pembinaan kepada UMKM.
d.Inventarisasi, Pengembangan dan Perlindungan Iptek Masyarakat Inventarisasi hasil riset merupakan sebagai upaya pelestarian dan digitalisasi dokumen hasil riset yang selama ini hanya berbentuk buku cetak. Inventarisasi dapat diaplikasikan dalam pembuatan menu direktori riset pada media website sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas ataupun pihak lain sebagai pengguna atau pemamfaat dari dokumen riset tersebut sehingga dokumen tersebut dapat bermanfaat. Pelaksanaan inventarisasi, pengembangan dan perlindungan IPTEK di Sulawesi Tenggara masih belum terkoordinasi dengan baik antar OPD maupun lintas Perguruan Tinggi hal ini akibat hasil-hasil riset masih sebagai produk penelitian untuk dihilirisasi atau belum dapat ditindak lanjuti dalam berbagai pengambilan kebijakan pemerintah. Pemda melalui BRIDA perlu melaksanakan program untuk menginventarisasi, mengembangkan dan memberikan perlindungan Iptek dimasyarakat. 3.3.5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah
a.Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang memiliki keragaman budaya dan berbagai potensi daerah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Berbagai sektor potensi di Sultra menjadi sumber investasi yang terbuka, berbagai sektor tersebut diantaranya pertanian, perikanan, pertambangan, dan parisiwata dan sektor-sektor lainnya. Penetapan program-program pembangunan perlu memfokuskan kearah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-34 Tahun 2024-2026 optimalisasi potensi produk unggulan daerah dengan berbagai strategi yang tepat. Instansi Pemerintah dilingkup daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu mengenali lebih dalam ketersediaan jenis produk unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan, dalam rangka mengatasi berbagai persoalan-persoalan masyarakat khususnya berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Berbagai komoditas unggulan sangat berperan penting dalam rangka menggerakan perekonomian masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Untuk mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan daerah yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, maka diperlukan dukungan implementasi hasil kajian riset dan inovasi yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan secara ilmiah bagi pengambil kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai program pembangunan di daerah. Hasil riset dan inovasi diharapkan dapat menghasilkan output dari hulu hingga menjangkau sampai tingkat hilir. Upaya untuk menghilirisasi pengembangan Produk Unggulan Daerah di Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan berbasis inovasi dan teknologi. Pelibatan multi stakeholder Akademisi (Perguruan Tinggi), Bisnis (kegiatan pelaku usaha), pemerintah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-35 Tahun 2024-2026 dan masyarakat diharapkan dapat mengakselerasi hilirisasi hasil kajian dan inovasi menghasilkan produk unggulan daerah yang berdaya saing. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menginventarisasi dan mengenali potensi unggulan daerah dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan secara langsung maupun pendekatan secara tidak langsung. OPD Teknis yang mempunyai tupoksi dalam pengembangan produk unggulan daerah harus secara aktif terlibat untuk mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi permasalahan masyarakat yang dapat dijawab dengan pengembangan produk unggulan daerah. Selain itu, BRIDA/Balitbang/Bappedalitbang di daerah juga mempunyai peran strategis dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan pengembangan riset dan inovasi daerah sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan produk unggulan daerah. Sentuhan inovasi sangat dibutuhkan dalam penciptaan nilai tambah produk. Setelah output penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh kegiatan riset, langkah selanjutnya perlu menindaklanjuti hasil riset tersebut dalam bentuk sebuah inovasi. Adanya penambahan nilai produk pada komoditi unggulan dapat mempengaruhi harga dan hasil pemasaran atau daya jual dimasyarakat. Sehingga yang diharapkan kedepan, perlu optimalisasi riset dan inovasi yang fokus pada penciptaan nilai tambah pada suatu produk unggulan daerah agar dapat berdaya saing dipasar lokal, nasional dan internasional.
b.Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah sangat penting dilakukan oleh setiap Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Pengembangan yang diharapkan kedepan adalah dengan pendekatan Model Klaster Sistem Inovasi yang dapat dilakukan melalui peningkatan peran perguruan tinggi (university) sebagai salah satu elemen dan mitra Pemda khususnya BRIDA yang mempunyai peran penting Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-36 Tahun 2024-2026 dalam pembangunan sumber daya manusia yang mampu menciptakan invensi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat unggulan yang menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada. Perguruan tinggi dapat menjadi agent of region economic development di daerah melalui fasilitasi dan kolaborasi dengan BRIDA. Pemerintah (government) dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan investasi bisnis, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, dunia usaha/industri (business) yang mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat sesuai etika bisnis, sedangkan komunitas (communities) sebagai pihak pemakai barang dan jasa atau output ekonomi. Model pengembangan klaster inovasi berbasis PUD ini adalah upaya mendorong kolaborasi dan sinergi peran serta fungsi para aktor inovasi di daerah yang dikenal sebagai ABGC (Academic, Business, Government plus Community), dalam upaya mengembangkan produk unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model pengembangan yang harus dikembangkan harus lebih holistik dan implementatif karena tidak hanya memetakan peran dan fungsi perguruan tinggi, industri/dunia usaha, pemerintah, dan komunitas (ABGC) sebagai aktor penggerak inovasi, tetapi lebih komprehensif mengaktualisasikan komitmen antar ABGC guna terwujudnya ekosistem inovasi di daerah sebagai upaya meningkatkan prekonomian dan daya saing daerah. Pengembangan setiap produk perlu dilengkapi dengan rancangan model bisnis sesuai dengan analisis rantai nilai (value chain), rantai pasok (supply chain) dan adopsi teknologi dari hulu ke hilir. Dalam melakukan pengembangan klaster berdasarkan produk unggulan daerah, maka perlu dilakukan identifikasi jenis produk yang menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-37 Tahun 2024-2026
c.Kesesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Berbagai program dan kegiatan strategis harus menjadi prioritas yang selaras dengan pemerintah Pusat dalam rangka mendukung program pembangunan nasional. Demikian pula dengan program dan kegiatan riset dan inovasi di Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara. Melalui BRIDA sebagai instansi yang melaksanakan tupoksi kelitbangan, penganggaran program harus memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan riset dan inovasi yang dapat bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 bahwa dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan riset yang terintegrasi secaa nasional. Secara umum, bidang Riset yang akan dijabarkan menjadi fokus Riset di PRN mencakup:
1. 1.Bidang pangan (proses produksi, pengolahan, dan manufaktur produk turunannya. Produk pangan yang dimaksud meliputi padi, jagung, kedelai, sawit, bawang merah dan bawang putih, cabai, hewan sapi dan ayam). Bidang energi (pencarian sumber energi, pengelolaan, serta peningkatan konversi sumber daya alam menjadi sumber energy).
2. 2.Bidang kesehatan (solusi masalah kesehatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan manufaktur alat kesehatan).
3. 3.Bidang trasnportasi (system dan moda transportasi serta beragam teknologi Pendukungnya). Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-38 Tahun 2024-2026
4. 4.Bidang produk rekayasa keteknikan (teknik arsitektur, elektronika, kedirgantaraan, fisika, kimia, informatika, industry, Iingkungan, nuklir, dan lain-lain).
5. 5.Bidang pertahanan dan keamanan (sistem dan perangkat alat utama sistem pertahanan (alutsista)).
6. 6.Bidang kemaritiman (menciptakan nilai tambah bidang perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sumber daya maritim lainnya).
7. 7.Bidang Sosial Humaniora (pengembangan berbagai kajian kebijakan di semua sektor Pembangunan).
8. 8.Kelompok Makro Riset - Kelompok Riset terapan berbasis sumber daya alam mencakup kajian Riset yang menghasilkan luaran berbasis eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tanpa mengubah sifat asli materialnya. Contohnya teknologi pertanian, teknologi proses pasca panen, budidaya perikanan, suplemen dan herbal, dan teknoiogi Penambangan. - Kelompok Riset maju berbasis sumber daya alam mencakup kajian Riset dengan melakukan rekayasa lanjut sehingga mengubah sifat asli materialnya. Contohnya rekayasa genetika untuk penciptaan bibit unggul, ekstrak senyawa untuk obatobatan, dan teknologi pengolahan mineral. - Kelompok Riset terapan manufaktur mencakup kajian Riset rekayasa pendukung proses manufaktur tanpa mengubah sifat asli materialnya. Contohnya teknologi pengemasan makanan, proses kimia, dan pengolahan mineral jarang. - Kelompok Riset maju manufaktur mencakup kajian Riset rekayasa lanjut pendukung proses manufaktur dengan mengubah sifat asli materialnya. Contohnya bioplastik yang bisa dikonsumsi, nanomaterial untuk kemasan hidrogen, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-39 Tahun 2024-2026 material baru untuk magnet permanen, dan teknologi informasi. - Kelompok Riset teknoiogi tinggi mencakup kajian Riset yang bisa diaplikasikan tetapi membutuhkan penguasaan teknologi lintas disiplin. Contohnya teknologi roket, radar, dan pengembangan rudal. - Kelompok Riset rintisan terdepan mencakup kajian Riset yang belum bisa langsung diaplikasikan, serta ditujukan untuk menjawab keingintahuan ilmiah.Contohnya fisika energi tinggi, eksplorasi bawah laut dalam, eksplorasi antariksa dan matematika lanjut. Rencana program Kegiatan riset dan inovasi didaerah tertuang didalam dokumen Rencana Induk Kelitbangan dan Peta Jalan Riset dan Inovasi. Sehingga diharapkan kedepan, semua program kegiatan riset dan inovasi yang disusun oleh Pemerintah daerah selain mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan/RPJMD juga perlu mengacu pada dokumen Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, dengan menyesuaikan potensi-potensi daerah yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 3.3.6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global
a.Perhatian pada Isu-Isu Internasional Krisis global yang terjadi menimbulkan tantangan pada kerjasama internasional dimasa yang akan datang. Pukulan keras terhadap kerjasama global sangat terasa pasca pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan pengalaman pada dahsyatnya dampak yang ditimbulkan melampaui bahaya yang luar biasa bagi kesehatan, komunitas dan sistem politik di seluruh dunia. Tingkat kebutuhan keamanan manusia semakin meningkat setiap tahun dengan kejadian konflik perpecahan antar agama, suku, budaya dan bangsa serta bencana alam yang luar biasa seperti Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-40 Tahun 2024-2026 gelombang panas ekstrim, gempa bumi, banjir dan angin topan. Krisis ini yang akan membentuk sistem aktivitas dunia dalam sepuluh tahun yang akan datang. Namun keadaan tersebut akan mendatangkan kesempatan luar biasa untuk mengadakan serangkaian tinjauan penting dalam menilai posisi negara/wilayah kita terhadap kesepakatan global yang dinamis meliputi pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, kesetaraan gender, pembiayaan, bencana alam dan kesehatan global. Pemanfaatan peluang memerlukan penilaian yang jujur tentang posisi negara/wilayah/daerah terhadap penawaran untuk membangun kesempatan kerjasama dalam bidang yang menjadi perhatian pada peningkatan kemajuan negara/wilayah global dimasa yang akan datang. Diperlukan pembangunan dengan landasan yang kuat sebagai pondasi dasar dalam membentuk komitmen kerjasama baru yang agresif serta koalisi yang inklusif untuk mempercepat peningkatan pembangunan berkelanjutan. Lima masalah global (isu) utama yang harus diperhatikan yaitu:
1. 1.Strategi Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs;
2. 2.Analisis Potensi Krisis Iklim Dunia / Cilmate Change;
3. 3.Tata Kelola Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19;
4. 4.Penanganan Kebutuhan Sosial Masyarakat Yang Ditimbulkan oleh Konflik dan Bencana Alam ;
5. 5.Pembangunan Sistem Kerja Sama Internasional Yang Lebih Inklusif . Efek pandemi global memberikan banyak pembelajaran bagi negara di dunia untuk bergerak cepat dalam pembenahan kebijakan sektor pembangunan diberbagai bidang. Isu kemiskinan ekstrim kembali meningkat akibat hampir sebagian besar sektor bisnis hancur akibat adanya pandemi global. Kerawanan pangan akut meningkat dikarenakan kekurangan pangan global. Fenomena kenaikan biaya pangan akibat perubahan iklim dan beban utang yang tidak berkelanjutan semakin diperburuk oleh terjadinya inflasi dan krisis likuidasi. Perempuan dan anak menjadi sasaran tidak proposionalnya beban yang ditanggung akibat situasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-41 Tahun 2024-2026 perekonomian yang terpuruk. Hak perempuan dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga akan terdesak oleh keadaan ekonomi yang lemah, karena hilangnya mata pencaharian utama kepala keluarga akibat dari banyaknya sektor bisnis usaha yang hancur. Hal tersebut membawa pengaruh besar pada pendapatan perekonomian masyarakat yang semakin menurun diantara kebutuhan hidup yang tinggi dan semakin mendesak untuk terpenuhi. Rencana dalam artikulasi komitmen baru diantara para pemimpin sebagai pemegang kebijakan diperlukan untuk mengembalikan arah tujuan SDGs. Laporan pembangunan berkelanjutan pasca pandemik perlu diterbitkan berdasarkan hasil riset oleh para ilmuwan. Hal tersebut bertujuan untuk meninjau sejauh mana perkembangan kemajuan pada pencapaian tujuan dan sejauh mana kemunduran yang dialami wilayah/negara/daerah dalam menghadapi isu global yang sudah atau yang akan terjadi dimasa depan. Dokumen laporan perkembangan pembangunan berkelanjutan tersebut juga dapat berperan sebagai panduan berbasis riset (bukti) agar wilayah/negara/daerah dapat mempercepat kemajuan SDGs. Sangat penting bagi para pemimpin wilayah/negara/daerah untuk mengambil isu sentral SDGs kedalam agenda pembangunan berkelanjutan. Penting untuk membuat jalur kemitraan yang didukung oleh komitmen pada pembiayaan bersama (bantuan darurat) dan perencanaan kerja berfokus pada perubahan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja program pembangunan berkelanjutan.
b.Penguatan Kerjasama Internasional Kerjasama internasional menawarkan peluang tambahan dalam membangun sistem multilateral yang lebih inklusif dan efektif. Krisis global secara parsial mengakibatkan pada ketegangan antar wilayah/negara, sehingga dibutuhkan penekanan pada perluasan dan peningkatan sistem multilateral melalui pencapaian kerjasama diplomatik antar wilayah/negara. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-42 Tahun 2024-2026 Krisis global yang terjadi sepanjang tahun secara langsung menyentuh hampir setiap orang di dunia sehingga menimbulkan efek urgensi serta dorongan baru untuk memperkuat lembaga multilateral dan membangun sistem kerja sama yang lebih inklusif. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara membutuhkan cara yang lebih baik untuk melihat ke depan dan lebih mendalam untuk memahami, menilai dan menanggapi krisis yang bergerak cepat dalam tren yang lebih luas sehingga dapat membentuk dunia dengan demografi teknologi melalui pertimbangan resiko yang sistematik. Uji kredibilitas sistem kerjasama dipastikan ada melalui serangkaian pemeriksaan hasil dari proses kegiatan untuk memastikan ketika krisis global berikutnya melanda maka sistem yang lebih tangguh akan lebih siap untuk merespon. Penyusunan agenda baru kerjasama internasional disusun dalam kerangka sistem pencapaian tujuan perdamaian, digitalisasi global dan deklarasi tentang keberlanjutan generasi masa depan. Perencanaan pendanaan harus mulai disusun terkait serangkaian proposal mengenai kegiatan yang bertujuan pada kerangka sistem multilateralisme. Fokus upaya peningkatan sistem multilateral yang lebih inklusif dan responsif diharapkan tercapai dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pemanfaatan peluang kerja sama internasional dimasa datang membutuhkan gambaran nyata dan bersifat real time tanpa harus menjadi pesimis terhadap tantangan penanganan krisis global saat ini yang sudah berada di luar jalur. Para pemimpin negara/wilayah/daerah perlu membuat pilihan rencana aksi melalui solidaritas bersama untuk menghadapi krisis kemanusiaan, kesehatan dan ketidakpastian iklim dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Kemitraan multistakeholder berpotensi meningkatkan agenda pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada koherensi kebijakan kerjasama dan menjadi instrumen yang berfungsi untuk membangun kapasitas kerjasama dan kolaborasi. Hal tersebut menjadi penting untuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-43 Tahun 2024-2026 meningkatkan kesadaran publik tentang terjadinya krisis global serta cara untuk mengatasinya. Selain itu kemitraan multistakeholder juga berpotensi untuk memobilisasi sebagian besar pendanaan dan pembiayaan untuk mendukung pencapaian SDGs. Penerapan agenda pekerjaan yang layak secara lokal memerlukan keterlibatan pemerintah daerah dan asosiasi lembaga terkait untuk membuat kesepakatan dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas pada bidang administrasi. Kemitraan multistakeholder untuk SDGs menyatukan berbagai jaringan, inisiatif dan kemitraan untuk membangun posisi bersama dan perlindungan sosial untuk meningkatkan program bersama. Strategi penguatan kerjasama internasional dibangun diatas empat komponen utama, sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang layak di semua tingkatan yaitu :
1. 1.Fokus, merupakan bentuk keselarasan antara kerangka hasil kerja yang mendukung penuh tujuan SDGs melalui peningkatan pengelolaan sumber daya terpadu lembaga kemitraan.
2. 2.Efektivitas, merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip efektivitas pembangunan berorientasi hasil, transparansi dan efisiensi biaya serta menggunakan sistem dan keahlian nasional. Upaya tersebut dapat tercapai melalui peningkatan desentralisasi kerjasama, manajemen pengetahuan dan pengembangan anggota lembaga kemitraan.
3. 3.Pengembangan kapasitas, strategi ini dibangun melalui pendekatan pengembangan kapasitas dengan penekanan pada perlunya pembangunan kapasitas khusus yang didasarkan pada kebutuhan lembaga serta meningkatkan peran lembaga dalam menerjemahkan SDGs ke dalam tujuan nasional dalam menerapkan strategi nasional untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan holistik diperlukan untuk pengembangan kapasitas yang secara bersamaan membahas Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara III-44 Tahun 2024-2026 mengenai kompetensi teknis, organisasi dan kelembagaan. Pusat pelatihan kegiatan kerjasama memainkan pran penting terhadap upaya pengembangan kapasitas ini.
4. 4.Mobilisasi sumber daya, upaya strategi ini dibangun melalui proses konsolidasi basis sumber daya dengan mendiversifikasi berbagai mitra pendanaan, termasuk sumber daya nasional dengan melibatkan sektor swasta. Memastikan predikbilitas sumber daya yang lebih besar dan fleksibilitas pendanaan serta upaya untuk meningkatkan visibilitas hasil dan dampak kerjasama (kemitraan). Efektivitas kerjasama internasional dibangun dengan prinsip dasar akuntabilitas timbal balik antar mitra. Hal tersebut menjadi inti dari pelaksanaan proses kegiatan kerjasama melalui pengembangan dan proses partisipasi yang berbasis luas dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Saran kebijakan berbasis bukti dan pengembangan kapasitas lembaga dan mitra lain dipandang penting sehubungan dengan dinamika global yang akan terjadi dimasa depan. Dukungan data dan kebijakan berbasis bukti (riset) diperlukan untuk menggabungkan dukungan kemitraan sebagai upaya pelaksanaan program kerjasama berkelanjutan. Berdasarkan deskripsi kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan yang telah dijelaskan tersebut, untuk dapat lebih mudah memahami substansi yang dimaksudkan dalam rangka pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, maka berikut ini akan dijelaskan secara singkat dan substantif dalam bentuk matriks penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang didasarkan identifikasi tantangan, peluang dan kondisi yang diharapkan. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 III- 45 Tabel 3.1 MATRIKS PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI No Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah Kondisi yang diharapkan 1 Evidence based policy 2 Tema prioritas yang dipilih daerah: - Pengembangan produk unggulan daerah Pertanian dalam arti luas - Pengembangan produk unggulan daerah Perikanan dan Kelautan - Pengembangan produk unggulan daerah Pertambangan - Pengembangan produk unggulan daerah Pariwisata Kondisi ekosistem riset dan inovasi yg mendukung penguatan tema prioritas: A Kebijakan & Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah.
5. 1.Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
6. 2.Penataan basis data Riset dan Inovasi;
7. 3.Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
8. 4.Pengelolaan kebun raya daerah;
9. 5.Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
10. 6.Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
11. 1.Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah (Policy Based Research).
12. 2.Belum terintegrasinya Penataan data riset dan inovasi yang berbasis digital.
13. 3.Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah.
14. 4.Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kebun raya daerah sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM.
15. 5.Belum optimalnya ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan
16. 1.Adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BRIN terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
17. 2.Adanya sistem teknologi digital yang dapat mengintegrasikan penataan basis data riset dan inovasi.
18. 3.Adanya infrastruktur pendukung dan jaringan digital serta peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika serta persandian Provinsi Sultra untuk implementasi riset dan inovasi di daerah.
19. 4.Adanya perbaikan manajemen dan pengelolaan kebun raya daerah sebagai pusat riset,pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi
20. 1.Adanya kebijakan spesifik berkaitan dengan implementasi riset dan inovasi daerah yang berupa regulasi baik Perda maupun Pergub Sulawesi Tenggara.
21. 2.Terintegrasinya data hasil riset dan inovasi melalui aplikasi teknologi digital oleh Brida Sultra.
22. 3.Tersedianya infrastruktur yang mendukung dand apat dimanfaatkan dalam implementasi riset dan inovasi di daerah.
23. 4.Termanfaatkannya secara optimal kebun raya daerah sebagai pusat riset,pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 III- 46 inovasi yang berdasarkan program prioritas pembangunan daerah.
24. 6.Belum optimalnya peran BRIDA dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. dan UMKM.
25. 5.Adanya dukungan dari Kepala daerah dan TAPD dalam menyediakan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah yang diperlukan dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti.
26. 6.Peningkatan kompetensi SDM dan penyediaan system digital yang dapat memudahkan memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah.
27. 5.Pemerintah Daerah memprioritaskan ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti dan terbuka skema penganggaran dari swasta/lembaga riset lainnya.
28. 6.BRIDA memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. B Kapasitas Kelembagaan dan daya Dukung Riset dan Inovasi
29. 1.Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; dan
30. 2.Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah
31. 1.Belum optimal peran BRIDA sebagai lembaga yang mengintegrasikan riset dan inovasi di daerah.
32. 2.Belum optimalnya jejaring stakeholder/ pentahelix dalam wadah kolaborasi yang berdasarkan prinsip partisipatif.
33. 3.Belum memadainya Kapasitas SDM riset BRIDA.
34. 4.Belum terarahnya kegiatan riset yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan Daerah.
35. 5.Belum dimanfaatkannya hasil riset sebagai nilai tambah dan inovasi daerah.
36. 1.Menyusun kebijakan BRIDA menjadi Perangkat Daerah pelaksana riset satu pintu.
37. 2.Adanya forum pelaku riset jejaring stakeholder/ pentahelix secara berkala dan berkelanjutan.
38. 3.Peningkatan kompetensi SDM di BRIDA secara berkesinambungan dengan mengikuti berbagai diklat teknis.
39. 4.Menyusun program riset berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dengan prinsip riset partisipatif berbasis
40. 1.BRIDA menjadi lembaga yang bisa mengintegrasikan seluruh riset dan inovasi di daerah.
41. 2.Terbangunnya jejaring akses kerjasama/kolaborasi yang lebih luas antar organisasi riset baik dengan pusat (BRIN) maupun BRIDA,Bappeda,Balitbang lingkup Pemda Kab/Kota atau stakeholder lainnya.
42. 3.Kapasitas SDM riset di BRIDA sesuai kompetensi
43. 4.Hasil riset dijadikan acuan untuk mendukung program prioritas pembangunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 III- 47
44. 6.Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah. masyarakat pelaku bisnis (Community Based Participatory Research).
45. 5.Adanya sebuah lembaga yang bertindak sebagai inkubator bisnis sebagai upaya pengendalian proses hilirisasi riset dan inovasi daerah, meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil riset dan inovasi.
46. 6.Adanya program penganggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung riset dan inovasi daerah.
47. 5.Hasil riset yang memiliki nilai tambah dan bernilai inovasi bagi daerah.
48. 6.Sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang memadai. C Kemitraan Riset dan Inovasi
49. 1.Penguatan kemitraan antar kelembagaan;
50. 2.Peningkatan difusi inovasi;
51. 3.Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi
52. 1.Belum terciptanya pola kerjasama kemitraan yang fleksibel.
53. 2.Belum diketahuinya peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah.
54. 3.Mitra belum memahami pemanfaatan hasil riset dan inovasi
55. 1.Adanya regulasi yang mendukung untuk kerjasama dibidang riset dan inovasi baik melalui SDM maupun pendanaan.
56. 2.Adanya strategi promosi peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah.
57. 3.Diseminasi hasil riset dan inovasi.
58. 1.Terciptanya pola kerjasama yang fleksibel dan dapat mendukung ekosistem riset dan inovasi daerah.
59. 2.Mitra mengetahui peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah.
60. 3.Mitra memahami dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 III- 48 D Budaya Riset & Inovasi
61. 1.Promosi dan Kampanye Inovasi;
62. 2.Apresiasi Prestasi Inovasi;
63. 3.Inventarisasi Pengembangan dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
64. 1.Belum terbentuknya regulasi yang didasarkan atas Evidence based policy berbasis data presisi.
65. 2.Belum membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
66. 3.Belum terlaksananya pendampingan oleh BRIDA kepada perusahaan pemula berbasis riset.
67. 4.Belum terinventarisasinya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat oleh BRIDA.
68. 1.Adanya kebijakan pimpinan yang mengarahkan pengambillan kebijakan berbasis data presisi.
69. 2.Adanya pemberian insentif/ pengakuan bagi pelaku riset dan inovasi serta bagi pengguna hasil riset dan inovasi.
70. 3.Adanya forum perusahaan pemula berbasis riset.
71. 4.Adanya system berbasis digital untuk perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
72. 1.Terbentuknya regulasi yang didasarkan atas Evidence based policy berbasis data presisi.
73. 2.Terbangunnya budaya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
74. 3.Riset dan inovasi dapat mendukung pengembangan perusahaan pemula berbasis riset.
75. 4.BRIDA menjadi fasiluitator untuk perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. E Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah
76. 1.Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
77. 2.Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah;
78. 3.Kesesuaian kebijakan
79. 1.Belum terlaksananya implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah.
80. 2.Belum sesuainya kebijakan program prioritas daerah masing-masing Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi klaster produk unggulan daerah.
81. 3.Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan program prioritas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya berkaitan dengan
82. 1.Pengembangan dan promosi produk unggulan daerah berdasarkan potensi daerah.
83. 2.Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih program prioritas pembangunan berbasis pengembangan produk unggulan daerah yang akan didorong.
84. 3.Adanya sinkronisasi program prioritas nasional, program prioritas daerah, arah kebijakan riset nasional dan arah kebijakan riset daerah.
85. 1.Implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah.
86. 2.Kebijakan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan dengan hasil identifikasi klaster produk unggulan daerah yang dimiliki.
87. 3.Kebijakan daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Berbagai program Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 III- 49 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktivitas riset dan inovasi berbasis keunggulan daerah. dan kegiatan strategis harus menjadi prioritas yang selaras dengan pemerintah Pusat dalam rangka mendukung program pembangunan nasional. F Penyelerasan dengan Perkembangan Global
88. 1.Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;
89. 2.Penguatan kerjasama internasional
90. 1.Belum terarahnya Perhatian terhadap fenomena-fenomena dan isu-isu global yang dapat diadopsi dalam program pembangunan daerah dengan pendekatan riset dan inovasi.
91. 2.Belum terbangunnya akses ruang kerjasama lingkup internasional yang lebih luas dan terbuka.
92. 1.Adanya peningkatan literasi, informasi dan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu strategis dilevel internasional yang relevan dengan program pembangunan daerah dan optimalisasi kolaborasi/kemitraan riset.
93. 2.Adanya perluasan jejaring kolaborasi dan adopsi teknologi serta program- program riset dan inovasi yang dapat menjadikan daerah dapat lebih maju dan berdaya saing misalnya dengan program sister city.
94. 1.Penetapan program prioritas pembangunan daerah mengacu pada permaslaahan/isu-isu global yang relevan dengan kondisi di daerah.
95. 2.Terbangunnya akses kerjasama riset dan inovasi lingkup internasional untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara IV- 1 Tahun 2024-2026 Basis data yang dimiliki oleh daerah sebagai acuan pemerintah untuk menganalisis permasalahan daerah lebih awal sudah cukup memadai, namun kadangkala data tersebut tidak digunakan sebagai titik awal untuk menentukan kebijakan lebih lanjut. Selain itu hasil-hasil kajian yang telah ada baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Daerah maupun hasil-hasil penelitian Perguruan Tinggi belum dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang actual dalam pengambilan kebijakan pembangunan. BAB ini akan membahas analisis kesenjangan (gap analysis) kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan kondisi ekosistem riset dan inovasi data ini dan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan dapat diartikan sebagai sebuah perbedaan, ketimpangan, ketidakmerataan, ketidak sesuaian, ketidakadilan yang kesemuanya bisa menghambat pembangunan suatu daerah. Demikian pula adanya kesenjangan pada kegiatan riset yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti akan berakibat fatal pada ketidaktepatan dalam menetapkan sebuah kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi solusi permasalahan masyarakat secara umum. Berbagai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara IV- 2 Tahun 2024-2026 kebijakan yang akan bersinggungan dengan berbagai bidang kehidupan seperti sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya memerlukan sebuah data faktual berbasis riset agar dapat menyelesaikan permasalahan di daerah. Analisis kesenjangan Evidence Base Policy disajikan dalam tabel 4.1. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-3 Tabel 4.1 ANALISIS KESENJANGAN EVIDENCE BASE POLICY No Elemen Kondisi Saat ini Kondisi Ideal yang Diinginkan Kesenjangan 1 Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah a Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Belum adanya kebijakan spesifik berkaitan dengan implementasi riset dan inovasi daerah yang dapat berpengaruh pada pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah (Policy Based Research). (Database BRIDA Prov.Sultra,2023) Adanya kebijakan spesifik berkaitan dengan implementasi riset dan inovasi daerah yang berupa regulasi baik Perda maupun Pergub Sulawesi Tenggara. Tidak adanya kebijakan berupa regulasi baik Perda maupun Pergub tentang pengaturan implementasi pelaksanaan riset satu pintu oleh BRIDA, menyebabkan pelaksanaan riset masih dilakukan secara parsial/masing-masing oleh Perangkat daerah dan pemanfaatan hasilnya tidak dapat dikoordinir secara optimal. b Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terintegrasinya Penataan data riset dan inovasi yang berbasis digital. (Database BRIDA Prov.Sultra,2023) Terintegrasinya data riset dan inovasi berbasis digital oleh BRIDA Sultra Tidak adanya media penataan basis data riset dan inovasi di internal BRIDA baik manual maupun digital, menyebabkan publik kesulitan untuk mendapatkan akses pemerolehan data yang dibutuhkan, dan BRIDA akan kesulitan dalam menetapkan program/kebijakan internal kedepan, karena tidak Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-4 adanya basis data yang mumpuni sebagai dasar penetapan keputusan. c Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah. (Database BRIDA Prov.Sultra,2023) Tersedianya infrastruktur yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam implementasi riset dan inovasi di daerah. Tidak tersedianya infrastruktur dasar riset seperti gedung pusat peragaan IPTEK dan inkubasi bisnis daerah, laboratorium riset dan pusat studi lapangan di daerah menyebabkan implementasi pelaksanaan riset dan inovasi di daerah akan terhambat dan jauh tertinggal dengan daerah-daerah yang ketersediaan infrastrukturnya memadai. oleh karenanya perlu kolaborasi dalam pemanfaatan bersama fasilitas infrastruktur yang sudah ada di stakeholder/lembaga riset di daerah. d Pengelolaan kebun raya daerah; Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kebun raya daerah sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM. (Database Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari,2023) Termanfaatkannya secara optimal kebun raya daerah sebagai pusat riset,pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM. Pemanfaatan kebun raya daerah Kota Kendari masih terbatas pada lingkup pusat kajian pengembangan tanaman, dan sebagai tempat wisata pilihan bagi masyarakat. Namun dalam pengelolaannya pusat wisata edukasi tersebut belum Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-5 berdampak pada peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi serta kemampuan literasi untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing. e Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan Belum optimalnya ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi yang berdasarkan program prioritas pembangunan daerah. (Database BRIDA Prov.Sultra, 2023) Pemerintah daerah memprioritaskan ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti. Selain itu diharapkan juga akan terbuka skema penganggaran riset dari eksternal baik dari swasta maupun dari lembaga riset lainnya. Jumlah anggaran riset didaerah belum diatur dalam sebuah regulasi yang mengikat, sehingga dalam implementasinya anggaran riset yang selama ini digunakan hanya bersumber dari APBD dan persentase penggunaanya masih rendah. Tidak adanya sumber penganggaran riset lainnya menyebabkan akses semakin terbatas. Oleh karenanya perlu didorong skema penganggaran riset yang bersumber dari swasta/mitra lembaga riset lainnya. f Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. BRIDA belum berperan dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. (Database BRIDA Prov.Sultra, 2023) BRIDA memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual merupakan tupoksi dari Kemenkumham, seiring dengan terbentuknya BRIDA, maka salah satu tupoksinya adalah membantu Kemenkumham Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-6 dalam memfasilitasi pengajuan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual didaerah.Belum berperannya BRIDA saat ini menyebabkan tidak tersedianya data potensi pemanfaatan kekayaan intelektual daerah yang dapat diajukan untuk mendapat perlindungan. 2 Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi a Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan. BRIDA telah melakukan kolaborasi pelaksanaan riset dengan berbagai Perguruan Tinggi di Sulawesi Tenggara, penguatan kolaborasi dibuktikan dengan adanya syarat administratif berupa MoU. Kolaborasi masih bersifat terbatas belum menjangkau seluruh stakeholder/pentahelix dan lembaga riset lainnya (Database BRIDA Prov.Sultra, 2023). Terbangunnya jejaring akses kerjasama/kolaborasi yang lebih luas antar organisasi riset baik dengan pusat (BRIN) maupun BRIDA,Bappeda,Balitbang lingkup Pemda Kab/Kota atau stakeholder/ pentahelix . Jaringan kolaborasi yang masih bersifat terbatas, menyebabkan akses untuk menghasilkan output/kualitas penelitian yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan daerah juga terbatas. Jangkauan informasi dan wawasan baru berkaitan dengan riset dan inovasi kurang memadai. Oleh karena itu Optimalisasi Kerjasama Multistakeholder (Organisasi riset pusat (BRIN) dan Daerah (BRIDA, Bappeda, Balitbang lingkup Pemda Kab/Kota atau stakeholder lainnya) tidak Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-7 hanya terbatas pada proses kegiatan riset dan inovasi namun berkelanjutan pada komitmen pemanfaatan hasil riset dan inovasi menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah. b Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah berupa dukungan dan ketersedian sarana teknologi informasi dan digitalisasi (Database BRIDA Prov.Sultra, 2023).  Sarana pendukung riset dan inovasi daerah berupa dukungan dan ketersedian sarana teknologi informasi dan digitalisasi yang memadai. Terbatasnya sarana pendukung berupa akses pemanfaatan sarana teknologi dan digitalisasi berpengaruh terhadap ketidaktersediaan media untuk mengoptimalkan penataan basis data, publikasi dan sarana diseminasi . Diperlukan penyediaan sarana pendukung dan peningkatan kapasitas pendukung SDM riset dan inovasi daerah khususnya bidang Teknologi Informasi sebagai indikator utama pengembangan media informasi teknologi untuk menyebarluaskan hasil riset dan inovasi terbaru pada ruang publik. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-8 3 Kemitraan Riset dan Inovasi a Penguatan kemitraan antar kelembagaan; Belum terciptanya pola kerjasama kemitraan yang fleksibel, kemitraan masih berjalan satu arah antara BRIDA sebagai penyedia anggaran riset dan Perguruan Tinggi sebagai pelaksana riset. (Database BRIDA Prov.Sultra, 2023). Terciptanya pola kerjasama fleksibel dua arah atau lebih yang dapat mendukung ekosistem riset dan inovasi daerah. Pola kemitraan riset dan inovasi daerah masih terbangun dengan komitmen yang lemah dan berjalan satu arah, menyebabkan tidak ada hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara dua pihak. BRIDA sebagai penyedia anggaran riset hanya memperoleh hasil riset dari pelaksana dalam hal ini Perguruan Tinggi. Hubungan kemitraan kedepan diharapkan dapat lebih fleksibel, dimana BRIDA tidak hanya sebagai penyedia anggaran tetapi juga dapat mengakses untuk memanfaatkan hasil-hasil riset oleh Perguruan Tinggi untuk menyelesaikan persoalan daerah. begitupula dengan skema pembiayaan, dapat menyepakati skema sharing dana kemitraan. Akses pemanfaatan peralatan pendukung juga masih terbatas. Tenaga ahli masih Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-9 belum dapat memenuhi kebutuhan SDM riset dan inovasi. Sementara Sarana penyebarluasan hasil kajian riset dan inovasi melalui orasi ilmiah dan publikasi oral juga belum memiliki ruang tersendiri. b Peningkatan difusi inovasi; Belum diketahuinya peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah. Banyak lembaga/stakeholder yang belum mengetahui tentang perubahan nomenklatur dan peran BRIDA di daerah. (Database BRIDA Prov.Sultra, 2023). Adanya strategi promosi peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah. Keterlibatan publik masyarakat sebagai pengguna belum menjadi prioritas pada tahapan awal proses perencanaan pengembangan teknologi, Untuk melihat kesesuaian teknologi riset dan inovasi yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat pengguna teknologi. Sementara ketersediaan media informasi teknologi digital/nondigital sebagai sarana informasi untuk menyampaikan perkembangan teknologi dari hasil riset dan inovasi daerah ke ruang publik yang lebih luas juga belum terakomodir dengan baik c Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi BRIDA belum melaksanakan diseminasi hasil riset dan inovasi secara optimal. sosialisasi/diseminasi hasil riset Stakeholder/Perangkat Daerah menerima dan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hasil Sosialisasi/diseminasi hasil riset dan inovasi yang tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-10 dan inovasi baru dilakukan sejak tahun 2022 melalui Sidang Majelis Pertimbangan (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Riset dan Inovasi sebagai dasar penetapan kebijakan/program. menyebabkan Stakeholder/Perangkat Daerah tidak mengetahui dan memahami dengan jelas substansi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, sehingga berdampak pada penetapan kebijakan/program yang tidak berdasarkan bukti/data hasil kajian. 4 Budaya Riset dan Inovasi a Promosi dan kampanye inovasi; BRIDA belum melakukan promosi dan kampanye inovasi secara massif kepada stakeholder/pentahelix. Sosialisasi inovasi masih terbatas pada perangkat daerah yang memiliki inovasi dan akan diajukan dalam penilaian Indeks Gomerment Awwards (IGA) (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Promosi dan kampanye inovasi oleh BRIDA harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh stakeholder/ pentahelix. khususnya media baik cetak maupun online. Upaya promosi dan kampanye yang belum massif dilakukan, menyebabkan belum tersosialisasikan dengan baik pentingnya implementasi inovasi di daerah sehingga stakeholder khususnya perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi masih sangat sedikit yang mmengimplementasikan inovasi. b Apresiasi prestasi inovasi; Belum membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. BRIDA dan pemerintah Daerah belum optimal dalam mengadakan lomba inovasi dan Terbangunnya budaya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Belum optimalnya ajang pemberian penghargaan dan apresiasi inovasi kepada pelaku inovasi menyebabkan animo/perhatian terhadap ide-ide inovasi sangat kurang. Inovasi hanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-11 memberikan apresiasi prestasi inovasi (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). berhenti sebatas ide, gagasan dan imlementasi jangka pendek tidak sampai dengan implementasi jangka panjang yangd apat berdampak langsung untuk masyarakat. c Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Belum terlaksananya pendampingan oleh BRIDA kepada perusahaan pemula berbasis riset (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Riset dan inovasi dapat mendukung pengembangan perusahaan pemula BRIDA belum melakukan pendampingan secara berkala untuk menjangkau kebutuhan riset perusahaan pemula. hal ini menyebabkan tidak terbangunnya jaringan kolaborasi dengan Community khususnya dalam aktivitas pengembangan bisnis berbasis riset. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya OPD teknis yang mempunyai tupoksi dalam pembinaan kepada UMKM dan OPD yang membina Riset dan Inovasi Daerah. d Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. BRIDA belum memiliki data inventarisasi perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang potensial (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). BRIDA menjadi fasilitator untuk perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Tidak adanya data inventarisasi perlindungan pengetahuan/teknologi dimasyarakat menyebabkan belum maksimalnya peran Pemerintah Daerah dalam melibatkan unsur-unsur stakeholder terkait dalam koordinasi Inventarisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-12 pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 5 Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah a Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah; Belum terlaksananya implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah. Riset dan inovasi yang dilakukan tidak menyasar secara spesifik untuk pengembangan produk unggulan daerah (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah. Pengembangan produk unggulan daerah di Sultra belum dilakukan berbasis riset, inovasi dan teknologi, sehingga produktivitas dan kualitas produk belum dapat bersaing dengan pasar yang luas. disamping itu potensi Produk unggulan juga belum dapat menjadi objek perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. b Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah; Belum sesuainya kebijakan program prioritas daerah masing-masing Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi klaster produk unggulan daerah. (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Kebijakan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan dengan hasil identifikasi klaster produk unggulan daerah yang dimiliki. Belum terjalinnya kolaborasi dan sinergi para aktor inovasi dan unsur pentahelix berdampak pada belum optimalnya pengembangan klaster berbasis produk unggulan daerah di Sulawesi Tenggara. c Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan program prioritas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya berkaitan dengan aktivitas riset dan inovasi berbasis keunggulan daerah Kebijakan daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Berbagai program dan kegiatan strategis harus menjadi prioritas yang selaras dengan pemerintah Implementasi kebijakan dan program pembangunan di daerah belum sepenuhnya mendukung sasaran dan prioritas program dan kebijakan Pemerintah Pusat menyebabkan daerah baik Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 IV-13 (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Pusat dalam rangka mendukung program pembangunan nasional. Provinsi maupun Kabupaten/Kota hanya sedikit berkontribusi dalam pencapaian program- program riset dan inovasi nasional. 6 Penyelarasan dengan perkembangan global a Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah; Belum terarahnya Perhatian terhadap fenomena-fenomena dan isu-isu global yang dapat diadopsi dalam program pembangunan daerah dengan pendekatan riset dan inovasi (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Penetapan program prioritas pembangunan daerah mengacu pada permaslaahan/isu-isu global yang relevan dengan kondisi di daerah. Penyesuaian fokus tema/isu riset dan inovasi daerah dengan tema/isu riset inovasi global yang belum searah menyebabkan kebijakan pimpinan daerah belum mengarah pada fokus tema/isu riset dan inovasi daerah yang mengacu pada tema/isu riset global. b Penguatan kerjasama internasional Belum terbangunnya akses ruang kerjasama lingkup internasional yang lebih luas dan terbuka (Database BRIDA Prov. Sultra, 2023). Terbangunnya akses kerjasama riset dan inovasi lingkup internasional untuk menyelesaikan permasalahan daerah Pola kerjasama antara lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga riset dan inovasi internasional yang belum terbangun menyebabkan tidak adanya komitmen kerjasama internasional dalam bidang riset dan inovasi daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-1 Tahun 2024-2026 Implementasi tata kelola pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah dilakukan berbasis pola partisipatif dan kolaborasi pelaku riset dan inovasi (Bottom Up). Pola ini diharapkan dapat memberikan solusi permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil riset dan inovasi dalam bentuk teknologi maupun nonteknologi sebagai problem solving bagi kepentingan publik. Upaya ini tentunya membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kebijakan riset dan inovasi daerah (Up Down). Pelaksanaan tata kelola kegiatan riset dan inovasi daerah melalui pola partisipatif dan kolaboratif meliputi beberapa langkah yaitu : (1) Fase pembangkitan ide/ gagasan,

(2)Penciptaan iklim pro-inisiatif, (3) Pembentukan jaringan kerjasama lintas batas fungsional.
(1)Fase pembangkitan ide/gagasan Pembangkitan ide/gagasan pada fase ini bersumber dari pelaku riset dan inovasi diantaranya yaitu peneliti/tenaga ahli dan SDM Riset dan inovasi. Aktivitas pelaksanaan proyek kegiatan riset dan inovasi yang dimulai dari inisiatif sampai dengan menghasilkan output kegiatan membutuhkan sikap proaktif dari seluruh pelaku riset dan inovasi. Keterlibatan pelaku Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-2 Tahun 2024-2026 riset dan inovasi secara aktif dan sistematis ditandai dengan sifat memulai sendiri, pendekatan proaktif dan ketekunan serta fokus yang berorientasi pada perubahan relevan dengan tujuan riset dan inovasi daerah. Pengembangan ide inovatif dari pelaku riset dan inovasi dilakukan dengan mengidentifikasi potensi unggulan daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)Penciptaan iklim pro-inisiatif langkah kedua ini dilakukan pada tingkat manajemen, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja pribadi inisiatif pelaku riset tidak terhambat. Dukungan manajemen lembaga riset dan inovasi daerah diperlukan pada proyek riset dan inovasi di setiap fase. Proses kegiatan riset dan inovasi tanpa membatasi inisiatif pelaku riset dan inovasi. Perilaku mandiri memulai sendiri bersumber dari pelaku riset dan inovasi dapat mengurangi kompleksitas dan ambiguitas proses riset dan inovasi.
(3)Pembentukan jaringan kerjasama/kolaborasi pentahelix. Dalam tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan (sponsor) berupa pendanaan maupun sumber daya utama dalam kegiatan riset dan inovasi. Penggunaan jaringan kerjasama lintas batas fungsional berperan dalam proses mobilisasi sumber daya riset dan inovasi serta pemangku kepentingan hasil riset dan inovasi daerah. Pelaksanaan tata kelola kegiatan riset dan inovasi daerah perlu mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan riset dan inovasi daerah (Up Down). Kepala Daerah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-3 Tahun 2024-2026 menjalankan fungsi utama manajerial kegiatan riset dan inovasi daerah dengan memberikan dorongan dan penguatan pada perilaku mandiri periset. Dimensi penguatan perilaku mandiri periset meliputi peraturan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan mandiri periset, pemahaman bersama, disposisi tindakan riset dan inovasi terpadu disertai profesionalisme keterampilan dan kemampuan manajerial lembaga riset dan inovasi daerah. Tindakan mandiri periset diatur dalam kebijakan yang berfungsi untuk mengarahkan proses kegiatan riset dan inovasi daerah. Kebijakan regulasi yang eksplisit mencerminkan perubahan konteks dan tugas mandiri periset yaitu prosedur formal dan proses yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan riset dan inovasi. Pemahaman bersama menunjukkan pemahaman tugas-tugas organisasi riset dan inovasi secara umum dan terpadu untuk membangun skema bersama. Disposisi tindakan riset dan inovasi terpadu menunjukkan keseragaman tindakan organisasi riset dan inovasi dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab pada kegiatan riset dan inovasi daerah. Keterampilan dan kemampuan profesionalisme mencerminkan kompetensi berupa pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Gustavo, 2022). Selain itu, peningkatan kredibilitas pola kemitraan riset dan inovasi juga perlu dilakukan dengan adanya ketersediaan SDM riset dan inovasi yang kompeten serta pertumbuhan pembiayaan riset dan inovasi yang akuntabel di daerah. Kredibilitas terukur dapat dilihat melalui nilai validitas dan reabilitas pada hubungan pola kemitraan dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-4 Tahun 2024-2026 meninjau standar kualitas hasil SDM riset dan inovasi yang tinggi. Peningkatan kredibilitas pola kemitraan mencakup peningkatan kapasitas melalui jalur menghubungkan kelompok ilmiah (SDM riset dan inovasi) berkualitas tinggi, penawaran peluang jaringan bagi para SDM riset dan inovasi tahap awal dan peningkatan dampak penelitian diantara para pembuat kebijakan, badan/lembaga pengatur dan sektor swasta. Platform konsultasi, informasi dan dukungan pendanaan dibutuhkan sebagai media sarana peningkatan kualitas SDM riset dan inovasi terhadap transfer pengetahuan ilmiah melalui akses terbuka. Pendekatan kemitraan yang setara dilaksanakan melalui metode penggabungan penemuan ilmiah terbaru dengan pengetahuan lokal sehingga memberi dampak penelitian yang maksimal. Metode ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas SDM riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dengan teknologi yang relevan untuk diterapkan pada skala lokal melalui kegiatan pelatihan dan pertukaran SDM riset dan inovasi. 5.2. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi sebagai berikut:
1. a.Penerapan Budaya Praktik Baik pada Hasil Riset dan Inovasi Daerah. Budaya praktik baik riset dan inovasi merupakan tindakan yang bertanggungjawab dalam menghasilkan keluaran dari proses kegiatan riset dan inovasi. Praktik ini terkait erat dengan konsep moral, etika dan sosial serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-5 Tahun 2024-2026 model peralihan yang bermanfaat antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat luas. Riset dan inovasi yang bertanggung jawab adalah transparansi proses kegiatan riset dan inovasi yang interaktif antara pelaku riset dan inovasi dengan masyarakat. hal ini diperlukan sikap responsif satu sama lain dengan tujuan untuk saling menerima terhadap keberlanjutan dan keinginan masyarakat terhadap proses inovasi dan produk hasil riset dan inovasi yang diterapkan. Sehingga hal ini dapat memungkinkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat di masyarakat. Riset dan Inovasi yang bertanggung jawab mengacu pada pendekatan komprehensif dalam menjalankan proses riset dan inovasi melalui pelibatan semua pemangku kepentingan dengan meninjau beberapa hal yaitu : 1) Memperoleh pengetahuan yang relevan mengenai konsekuensi dari hasil riset dan inovasi, tindakan dan opsi terbuka bagi pelaku riset dan inovasi; 2) Mengevaluasi hasil terkait kebutuhan riset dan inovasi di masyarakat dengan nilai moral masyarakat secara efektif; 3) Menggunakan pertimbangan poin (1) dan (2) sebagai persyaratan fungsional untuk desain dan pengembangan penelitian, produk dan layanan baru. Praktik baik dalam penerapan hasil riset dan inovasi di masyarakat harus memperhatikan faktor keterlibatan publik, akses terbuka, etika, gender dan pendidikan sains. Tata kelola menjadi proses yang berfungsi untuk mengintegrasikan kelima faktor tersebut. Keberlanjutan atau inklusi hasil riset dan inovasi merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap praktik baik. Kegiatan inklusi hasil riset dan inovasi berupa proses seperti mengantisipasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-6 Tahun 2024-2026 dampak di masa depan atau pengembangan persyaratan fungsi (Weking, 2019).
2. b.Penetapan Fokus Tema/Isu Riset dan Inovasi Daerah yang Berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tantangan penerapan SDGs secara komprehensif yang koheren dan terintegrasi membutuhkan tinjauan sistematis berkala terhadap kemajuan pembangunan melalui hasil riset dan inovasi. Sangat disarankan untuk memastikan ilmu pengetahuan serta pengetahuan baru yang muncul secara efektif memberikan kontribusi bagi praktik baik pada hasil riset dan inovasi. Pemetaan keselarasan strategi pembangunan nasional berbasis bukti melalui hasil riset dan inovasi berorientasi SDGs direkomendasikan sebagai serangkaian pendekatan berbasis bukti untuk mendukung implementasi SDGs. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk implementasi SDGs pada tema/isu riset dan inovasi daerah yaitu:
  1. 1.Penekanan pada konsultasi pemangku kepentingan riset dan inovasi (evidence-based approaches);
  2. 2.Penentuan prioritas tema/isu riset dan inovasi daerah yang selaras dengan tema/isu SDGs;
  3. 3.Penilaian keterkaitan tema/isu riset dan inovasi daerah dengan tema/isu SDGs;
  4. 4.Evaluasi kebijakan; dan
  5. 5.Penetapan mekanisme pemantauan dan peninjauan hasil riset dan inovasi daerah yang sesuai dengan tema/isu SDGs. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-7 Tahun 2024-2026 Penekanan kuat pada langkah upaya implementasi SDGs pada penentuan prioritas tema/isu riset dan inovasi daerah yaitu adaptasi target dan indikator tema/isu riset dan inovasi serta penilaian keterkaitan antar target tema/isu riset dan inovasi daerah dengan tema/isu SDGs melalui tinjauan para ahli berdasarkan pemikiran dan analisis sistem (analisis konsep), pendekatan triple nexus (pembangunan, kemanusiaan dan perdamaian), pemodelan kuantitatif, penilaian dan tolak ukur berbasis indikator, analisis strategi dan kerangka keputusan MCA (multi-criteria analysis).
3. c.Pembangunan Pola Kemitraan/Kolaborasi Riset dan Inovasi Skala Nasional dan Internasional. Pola kemitraan kegiatan riset dan inovasi dibangun pada model kolaborasi antar beberapa unsur pihak terkait. Model kolaborasi yang dibentuk berdasarkan pada upaya kemitraan riset yang memicu inovasi dan dapat mempercepat laju transformasi sosial masyarakat (supersmart society). Kolaborasi kemitraan riset dan inovasi antar tiga unsur pihak utama pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yaitu akademisi, pemerintah dan pelaku bisnis. Ketiga unsur tersebut memerlukan bentuk kolaborasi baru yang mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan bisnis baru yang berorientasi pada pembangunan, kemanusiaan dan pelestarian lingkungan (SDGs). Kemitraan riset dan inovasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan lebih berorientasi pada pelanggan yang bertindak sebagai pengguna hasil riset dan inovasi (user). Pelaku bisnis harus melakukan restrukturisasi bisnis yang ramah lingkungan, tidak hanya berorientasi pada keuntungan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara V-8 Tahun 2024-2026 ekonomi dan bisnis namun berkontribusi pada pelestarian lingkungan sosial masyarakat. Pihak akademisi terus berupaya untuk menemukan penerapan praktis dari temuan penelitian yang dihasilkan serta dapat memetakan potensi sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang keahlian yang berperan pada transformasi struktural bisnis industri ramah lingkungan. Pemerintah terlibat sebagai pihak pemegang regulasi kebijakan yang mempunyai visi masa depan terkait dengan permasalahan sosial. Penerapan konsep kolaborasi pentahelix (Akademisi, Bisnis/Industri, Pemerintah, Komunitas Bisnis Masyarakat dan Media) digunakan sebagai upaya penguatan kolaborasi riset inovasi yang bertujuan pada percepatan transformasi sosial masyarakat (supersmart society). Komunitas bisnis yaitu masyarakat pengguna hasil riset dan inovasi menjadi orientasi utama pengembangan dan penemuan pengetahuan baru dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Media sebagai perantara penyebarluasan informasi dan publikasi temuan pengembangan dan penemuan praktis yang dihasilkan oleh tenaga riset dan inovasi (akademisi) merupakan pihak yang berkontribusi dalam menciptakan ekosistem riset era transformasi sosial. Beberapa hal mendasar dalam menjalankan fungsi kemitraan kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi adalah kesamaan dan kelengkapan teknologi, strategi pengembangan, budaya riset dan inovasi organisasi, kebijakan regulasi dan kesadaran kerjasama penelitian dan pengembangan (Gonokami, 2020). Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara VI-1 Tahun 2024-2026 Dampak sebuah kebijakan akan terlihat baik secara langsung maupun yang akan datang. Indikator yang dapat dilihat adalah perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan juga harus menyasar situasi dan target yang jelas, seringkali kebijakan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan. selanjutnya dampak kebijakan juga harus berpengaruh terhadap perubahan situasi atau kelompok target. berikutnya kebijakan harus memberi pengaruh terhadap kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Untuk mengukur dampak kebijakan, maka sangat penting untuk menjadi ukuran adalah output kebijakan yang dihasilkan harus dapat membawa manfaat yang berkelanjutan bagi publik. Kebijakan yang tepat akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, demikian pula sebaliknya. Kebijakan berbasis bukti belum menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan didaerah, implementasi program seringkali tidak didasarkan pada hasil kajian/ penelitian yang berdasarkan fakta sebenarnya. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah berbasis bukti, maka perlu didukung oleh perbaikan ekosistem riset dan inovasi yang memadai di daerah. Sub bab ini akan membahas matriks Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara VI-2 Tahun 2024-2026 strategi Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1. Tabel 6.1 Sasaran Strategis Evidence Base Policy Sasaran Strategis & Fokus Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 Penguatan kelembagaan infrastruktur riset di daerah. Perumusan : Merumuskan regulasi terkait kelembagaan dan infrastruktur riset di daerah. Implementasi : Menerapkan regulasi terkait kelembagaan dan infratruktur riset di daerah. Evaluasi : Menganalisis hasil penerapan regulasi terkait kelembagaan dan infratruktur riset di daerah. 6.2. Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah Setiap daerah memiliki potensi unggulan yang dapat berdampak pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan daerah adalah sumberdaya yang dimiliki oleh daerah yang dapat bernilai dan bermanfaat untuk pembangunan daerah. Pengembangan produk unggulan daerah sangat penting dilakukan secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Pada dasarnya berbagai potensi sumberdaya telah tersedia melimpah, namun potensi yang dimiliki tersebut mengalami perkembangan yang belum merata, dimana ada daerah yang telah mengembangkan produk unggulan dengan pangsa pasar yang telah melampaui pasar nasional dan internasional dan ada beberapa daerah yang masih memerlukan penguatan serta masih berada disekitar pangsa pasar lokal dan regional. Oleh karena itu Pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan konsep produk unggulan, serta memulai upaya-upaya untuk menggali potensi ekonomi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara VI-3 Tahun 2024-2026 daerah dan dikembangkan secara optimal untuk menjadi produk unggulan berdaya saing tinggi dan dapat meingkatan perkenomian masyarakat dan daerah. Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) pada prinsipnya adalah usaha dalam rangka penciptaan nilai tambah untuk mendorong pencapaian kinerja ekonomi masyarakat agar dapat konsisten dan berkelanjutan. Sub bab ini akan membahas secara rinci sasaran dan langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah melalui pendekatan pengembangan ekosistem riset dan inovasi didaerah, secara komprehensif dapat dilihat pada tabel 6.2. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-4 Tabel 6.2 Sasaran Strategis Unggulan Daerah Sasaran Strategis & Fokus Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3/ (tahun terakhir) Kebijakan Riset dan Inovasi Perumusan Implementasi Evaluasi Pengembangan Unggulan Daerah  Pendampingan Memfasilitasi dan mendampingi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan prioritas unggulan daerah  Pendampingan Memfasilitasi dan mendampingi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan prioritas unggulan daerah  Evaluasi Mengevaluasi hasil fasilitasi dan pendampingan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan prioritas unggulan daerah.
  1. 1.Kebijakan & Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah. - Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; - Penataan basis data Riset dan Inovasi; - Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; - Pengelolaan kebun raya daerah; - Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan - Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual  Identifikasi  Penetapan
  2. 1.Merumuskan Draft Perda/Pergub tentang Inovasi Daerah.
  3. 2.Menginventarisasi data riset dan inovasi baik yang bersumber dari BRIDA, OPD, PemKab, Perguruan Tinggi dan BRIN yang potensial untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan pembangunan daerah.  Implementasi  Evaluasi
  4. 1.Mensosialisasikan Perda/Pergub tentang Inovasi daerah kepada seluruh stakeholder.
  5. 2.Membuat Platform digital untuk penataan seluruh data riset dan inovasi yang telah diinventarisasi sebelumnya.(mis: salah satunya adanya platform  Perbaikan kebijakan  Penguatan produk
  6. 1.Menilai hasil implementasi inovasi yang telah diinisasi oleh OPD, dan hasil inovasi lingkup Kabupaten/Kota, untuk dijadikan bahan evaluasi kebijakan selanjutnya.
  7. 2.Menyempurnakan konten dan kualitas dari Platform digital untuk penataan data riset dan inovasi yang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-5
  8. 3.Mengidentifikasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk dapat menunjang implementasi riset dan inovasi di daerah.
  9. 4.Mengidentifikasi potensi pengelolaan kebun raya yang dapat berdampak pada pemanfaatan Iptek dan peningkatan ekonomi.
  10. 5.Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan jumlah kebutuhan anggaran riset sesuai dengan yang diperlukan.
  11. 6.Menginventarisasi potensi Haki yang ada di daerah, baik potensi Haki komunal dan personal untuk didorong dalam mendapatkan pemanfaatan dan perlindungan Haki. jurnal/media publikasi berbasis online)
  12. 3.Membangun gedung Pusat Peragaan IPTEK dan inkubasi bisnis daerah, laboratorium riset dan pusat studi lapangan dan Mengevaluasi potensi infrastruktur riset dan inovasi yang dimiliki oleh seluruh stakeholder untuk dapat dimanfaatkan secara terintegrasi oleh pelaku riset dan inovasi.
  13. 4.Mengkaji pengelolaan kebun raya yang telah dilakukan, untuk dapat dibuatkan rekomendasi kebijakan yang strategis dalam mendorong pemanfaatan Iptek dan peningkatan telah dibuat sebelumnya dan juga pemanfaatannya.
  14. 3.Menjalin kolaborasi dengan seluruh stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengembangan gedung Pusat Peragaan IPTEK dan optimalisasi inkubasi bisnis dengan seluruh pelaku usaha, khususnya yang membutuhkan intervensi teknologi.
  15. 4.Membuat kebijakan/regulasi berkaitan dengan integrasi dan pemanfaatan infrastruktur riset (mis: laboratorium, dan Perpustakaan daerah).
  16. 5.Mengimplementasikan rekomendasi kebijakan yang telah dibuat berkaitan dengan pengelolaan kebun raya daerah untuk pemanfaatan Iptek dan peningkatan ekonomi.
  17. 6.Melakukan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-6 ekonomi.
  18. 5.Menggunakan anggaran riset yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas riset dan inovasi yang telah tertuang dalam rencana aksi dalam dokumen RIK untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
  19. 6.Mendampingi dan memfasilitasi pemilik Haki komunal dan personal dalam pengurusan pemanfaatan dan perlindungan Haki. pendampingan dan pembinaan pemanfaatan Haki secara berkelanjutan, dan mendokumentasikanny a dalam sebuah penataan data Haki yang dimiliki daerah.
  20. 2.Kapasitas Kelembagaan dan daya Dukung Riset dan Inovasi - Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; dan; - Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.  Pengenalan  Pemahaman
  21. 1.Melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder baik lingkup Provinsi, kabupaten/Kota dan  Penguatan
  22. 1.Membuat forum temu stakeholder secara rutin untuk membahas langkah strategis yang dapat diimplementasikan  Perbaikan (kebijakan)
  23. 1.Mendorong regulasi Perda/Pergub tentang pembentukan tim percepatan implementasi riset dan inovasi di daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-7 BRIN untuk pelaksanaan program- program riset dan inovasi yang dapat dikolaborasikan.
  24. 2.Mensosialisasikan pentingnya nilai tambah dari sebuah produk-produk unggulan daerah agar dapat meningkatkan nilai jual dan ekonomi produk kepada seluruh stakeholder, khusunya kepada pelaku bisnis/masyarakat.
  25. 3.Memberikan pemahaman dan sosialisasi berkaitan dengan inkubator bisnis kepada seluruh stakeholder.
  26. 4.Mengkaji kebutuhan daerah berkaitan sarana pendukung riset dan inovasi serta sarana dengan model operasional jaringan perangkat lunak berbasis digital berfungsi sebagai dalam program kegiatan untuk mendorong riset dan inovasi di daerah.
  27. 2.Mengadakan forum pelaku inovasi dan/atau pelaku usaha untuk mendiskusikan strategi peningkatan nilai tambah suatu produk.
  28. 3.Menginisisasi program inkubasi bisnis, dimana BRIDA sebagai pengelola yang menghubungkan pelaku usaha dengan stakeholder lainnya.
  29. 4.Membangun sarana pendukung baik berupa gedung Pusat Iptek dan inkubator bisnis dan sarana operasional jaringan berbasis digital.
  30. 5.Mengikutsertakan SDM riset dan
  31. 2.Menindaklanjuti Hasil musyawarah yang telah disepakati dalam forum pelaku inovasi dan/atau pelaku usaha dalam upaya mendorong pengelolaan inkubasi bisnis di daerah.
  32. 3.Menyusun SOP pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung baik gedung maupun sarana operasional berbasis digital.
  33. 4.Menugaskan SDM lingkup BRIDA untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-8 platform yang memfasilitasi kemitraan riset kolaboratif.
  34. 5.Menganalisis dan memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas bagi SDM riset lingkup BRIDA. inovasi lingkup BRIDA untuk pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
  35. 3.Kemitraan Riset dan Inovasi - Penguatan kemitraan antar kelembagaan; - Peningkatan difusi inovasi; - Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.  Identifikasi  Penetapan
  36. 1.Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan BRIDA terkait kelembagaan mitra yang akan diprioritaskan.
  37. 2.Menentukan jumlah anggaran riset yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk mengimpementasikan rencana program riset dan inovasi yang telah ditetapkan.
  38. 3.Menganalisis pola komunikasi dan koordinasi yang tepat yang akan dilakukan untuk menjalin  Implementasi  Evaluasi
  39. 1.Membuat MoU dengan lembaga yang diprioritaskan untuk menjalankan kemitraan/kerjasam a.
  40. 2.Melaksanakan riset dan inovasi prioritas yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kelitbangan.
  41. 3.Melaksanakan kerjasama riset dan inovasi dengan berbagai lembaga yang telah  Perbaikan (kebijakan)  Penguatan
  42. 1.Mengevaluasi/merevisi poin-poin strategis dalam dokumen perjanjian/MoU.
  43. 2.Menyusun dokumen rekomendasi kebijakan/“Policy Brief” berdasarkan hasil riset dan hasil evaluasi implementasi inovasi sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah.
  44. 3.Membuat dokumen evaluasi hasil pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-9 kemitraan dengan berbagai lembaga.
  45. 4.Memetakan Potensi kerjasama kemitraan untuk menyusun konsep komitmen kerjasama dalam jangka panjang.
  46. 5.Mengkaji potensi difusi inovasi yang dapat diimplementasikan dan memanfaatkan media digital untuk optimalisasi difusi inovasi di daerah.
  47. 6.Mengidentifikasi data hasil riset dan inovasi yang diprioritaskan untuk didesiminasikan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. ditentukan berdasarkan konsep skema kerjasama yang telah dibuat.
  48. 4.Mendifusikan dan mendiseminasikan teknologi, alih teknologi, komersialisasi hasil riset BRIDA, Perguruan tiggi, dan lembaga lainnya dengan mengadakan event pameran sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kemitraan kedepan.
  49. 4.Memperluas ruang diseminasi dengan melibatkan berbagai stakeholder.
  50. 4.Budaya Riset & Inovasi - Promosi dan Kampanye Inovasi; - Apresiasi Prestasi Inovasi; - Inventarisasi Pengembangan dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;  Pengenalan  Pemahaman
  51. 1.Mensosialisasikan pentingnya program promosi dan kampanye inovasi kepada seluruh stakeholder.  Penguatan
  52. 1.Menguatkan kolaborasi dengan media cetak dan media online serta pemanfaatan media sosial dalam  Implementasi  Pemberdayaan
  53. 1.Mempromosikan dan mengkapanyekan program inovasi dengan memanfaatkan kolaborasi dengan media cetak dan media Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-10
  54. 2.Mengidentifikasi jenis lomba inovasi yang akan digelar.
  55. 3.Mengkaji pengembangan pertumbuhan start up dan UMKM yang memerlukan intervensi riset dan inovasi
  56. 4.Menginventarisasi potensi Iptek di masyarakat, dan memastikannya untuk pendapatkan perlindungan. mempromosikan dan mengkapanyekan inovasi dengan membuat MoU.
  57. 2.Menyusun SOP/panduan kegiatan pagelaran lomba inovasi dan kegiatan apresiasi inovasi berupa innovation award setiap tahun.
  58. 3.Menginventarisasi seluruh data perusahaan start up/UMKM yang membutuhkan intervensi riset dan inovasi.
  59. 4.Menyusun regulasi Perda/Pergub tentang perlindungan Iptek masyarakat. online serta pemanfaatan media sosial.
  60. 2.Menggelar kegiatan lomba inovasi dan kegiatan apresiasi inovasi berupa innovation award setiap tahun.
  61. 3.Mendampingi dan memfasilitasi start up pemula/UMKM untuk mendapatkan dukungan riset dan inovasi dalam pengembangan usaha dan peningkatan nilai tambah ekonomi.
  62. 4.Membentuk dan/atau menguatkan komunitas Start up/UMKM dalam rangka upaya pemberdayaan berbasis riset dan inovasi.
  63. 5.Melakukan pendataan dan mendokumentasikan berupa (jumlah KI, jumlah paten dan jumlah merek) yang telah mendapat perlindungan dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-11 Kemenkumham, serta memastikan seluruh potensi Iptek dimasyarakat dapat memperoleh perlindungan.
  64. 5.Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah (RID) - Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah; - Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah; - Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  Identifikasi  Pembelajaran
  65. 1.Mengindentifikasi hasil-hasil kajian riset dan inovasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah.
  66. 2.Menginventarisasi Produk unggulan daerah yang memerlukan penciptaan nilai tambah produk melalui dukungan teknologi.
  67. 3.Menganalisis kendala hilirisasi produk unggulan daerah yang belum melibatkan unsur pentahelix.
  68. 4.Mengidentifikasi potensi unggulan daerah di masing- masing  Implementasi  Evaluasi
  69. 1.Mendorong OPD untuk menindaklanjuti hasil-hasil riset dan inovasi.
  70. 2.Mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menciptakan nilai tambah pada suatu produk dengan menjalin kolaborasi dengan OPD teknis.
  71. 3.Memfasilitasi hilirisasi produk unggulan daerah Kabupaten/Kota.
  72. 4.Mendampingi dan memfasilitasi pengembangan produk unggulan daerah masing-  Perbaikan (kebijakan)
  73. 1.Membuat dokumen rekomendasi kebijakan yang berkualitas sesuai dengan hasil riset dan inovasi.
  74. 2.Menyusun regulasi tentang penciptaan nilai tambah produk berbasis teknologi.
  75. 3.Menyusun atau memperkuat regulasi penetapan produk unggulan daerah tingkat Prov.Sultra yang mengakomodir seluruh produk unggulan daerah di Kabupaten/Kota.
  76. 4.Fokus program pengembangan riset dan inovasi didaerah akan diarahkan pada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-12 Kabupaten/Kota di Sultra dan jenis produk unggulan daerah yang menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah.
  77. 5.Mengkaji model klaster inovasi yang tepat untuk diterapkan di Sultra.
  78. 6.Mengkaji rancangan model bisnis dari setiap produk unggulan daerah sesuai dengan analisis rantai nilai, rantai pasok dan adopsi teknologi dari hulu ke hilir.
  79. 7.Mengidentifikasi program prioritas dan arah riset dan inovasi nasional, untuk dapat diselaraskan dengan program arah riset dan inovasi di daerah. masing Kabupaten/Kota di Sultra.
  80. 5.Menyusun klaster potensi inovasi lingkup wilayah Sultra.
  81. 6.Mensosialisasikan hasil analisis rantai nilai, rantai pasok dan adopsi teknologi dari hulu ke hilir kepada stakeholder dan pelaku usaha.
  82. 7.Melaksanakan program prioritas kelitbangan, riset dan inovasi di daerah yang searah dengan program riset dan inovasi ditingkat nasional. (Ket: Rincian rencana aksi riset dan inovasi ada dalam matriks BAB VII Rencana aksi tahunan riset dan inovasi). pengembangan produk unggulan daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VI-13
  83. 6.Penyelerasan Perkembangan Global - Peningkatan kepedulian isu- isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah; - Penguatan kerjasama internasional.  Pengenalan  Pemahaman
  84. 1.Mengkaji isu-isu strategis internasional yang searah dan dapat diimplementasikan dengan program prioritas riset dan inovasi di daerah.
  85. 2.Menganalisis peluang- peluang kerjasama yang dimungkinkan untuk kolaborasi kegiatan riset dan inovasi lingkup internasional.  Penyelarasan
  86. 1.Melaksanakan program prioritas riset dan inovasi daerah yang linear dengan isu-isu nasional dan internasional.
  87. 2.Membangun skema koordinasi dan komunikasi dengan BRIN kaitannya dengan fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama lingkup internasional.  Pengembangan
  88. 1.Mengembangkan program riset dan inovasi pada isu-isu SDGS.
  89. 2.Melibatkan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan BRIN dalam implementasi kerjasama internasional yang akan dilakukan. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara VII-1 Tahun 2024-2026 Penyusunan dokumen Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengacu pada permasalahan dan arah pedoman rencana pembangunan yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Permasalahan strategis daerah yang terdapat dalam dokumen RPD meliputi: (1) Aksebilitas kualitas pendidikan; (2) Pelayanan dan kualitas kesehatan; (3) Daya beli masyarakat; (4) Kesenjangan pendapatan masyarakat; (4) Akses dan kualitas konsumsi pangan; (5) Prodiktivitas dan nilai tambah sektor unggulan; (6) Akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja; (7) Iklim usaha dan investasi; (8) Konektivitas antar wilayah; (9) Lingkungan hidup; (10) Ketangguhan bencana; (11) Penyelenggaraan pemerintah daerah; (12) Layanan publik. BAB ini mengulas rencana aksi yang berupa rencana riset dan inovasi yang akan dilakukan dalam tiga tahun kedepan 2024-2026, dalam rangka mendukung penetapan kebijakan berkaitan dengan Dua Belas (12) program Permasalahan strategis daerah diatas, yang memerlukan solusi berupa kajian berbasis bukti/data. Berdasarkan arahan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa untuk mengatasi isu kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat maka Daerah perlu mendorong penguatan dalam bentuk pengembangan Produk Unggulan Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh karena itu, dari seluruh permasalahan strategis daerah yang terdapat dalam dokumen RPD tersebut, maka program riset dan inovasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara VII-2 Tahun 2024-2026 yang dilakukan akan diprioritaskan pada isu ke lima (5) yaitu prodiktivitas dan nilai tambah sektor unggulan. Potensi keunggulan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengarah pada tiga sektor andalan: (1) Bidang pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perikanan, hortikultura, peternakan dan perkebunan), (2) Bidang pertambangan dan, (3) Bidang pariwisata (BPS; dan Hasil Olah Data BRIDA Prov.Sultra,2023). Fokus pengembangan akan diarahkan pada peningkatan nilai tambah masing-masing produk unggulan yang berbasis riset dan inovasi untuk peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat. Data dukung yang menjelaskan alasan strategis penetapan potensi unggulan daerah tersebut, terdapat dalam BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Daerah, pada sub bab 2.15 Produk Unggulan Daerah dan merupakan hasil analisis yang berdasarkan data sekunder, data wawancara, dan data FGD dengan berbagai stakeholder terkait. Rencana aksi pengembangan produk unggulan masing-masing daerah akan ditindaklanjuti secara rinci dan spesifik yang akan tertuang dalam dokumen Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah masing-masing BRIDA, Balitbang/Bapperida Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana aksi tahunan riset dan inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada matriks 7.1. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-3 Tabel 7.1 RENCANA AKSI TAHUNAN Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2024 2025 2026 (RPD: Tujuan 1, Sasaran 1) Belum Optimalnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan Indikator RPD:  IPM  Rata-rata lama sekolah  Harapan lama sekolah Program Kajian peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan
  90. 1.Kajian peran BLUD pada Sekolah SMK di Sulawesi Tenggara Tersedianya hasil kajian peran BLUD pada Sekolah SMK di Sulawesi Tenggara  Peningkatan kualitas peran BLUD pada Sekolah SMK di Sulawesi Tenggara - Dinas Dikbud* - BRIDA Prov.Sultra - Perguruan Tinggi
  91. 2.Kajian Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal Suku Tolaki Tersedianya hasil kajian Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal Suku Tolaki  Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal Suku Tolaki - Dinas Dikbud - Dinas Pariwisata - Kemenkumham - BRIDA*
  92. 3.Eksplorasi Naskah Buton Sebagai Pengembangan Potensi Wisata Naskah di kota Bau- Bau Tersedianya hasil Eksplorasi Naskah Buton Sebagai Pengembangan Potensi Wisata Naskah di kota Bau-Bau.  Model Pengembangan Potensi Wisata Naskah di kota Bau-Bau - Dinas Pariwisata - Dinas dikbud - BRIN* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-4 (RPD: Tujuan 1, Sasaran 2) Rendahnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Indikator RPD: Angka Harapan Hidup Saat Lahir Program kajian optimalisasi jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan.
  93. 1.Evaluasi kebijakan terkait penyediaan layanan kesehatan yang bermutu Tersedianya hasil evaluasi kebijakan terkait penyediaan layanan kesehatan yang bermutu  Mendorong layanan kesehatan yang bermutu - Dinas Kesehatan - RSU Bahteramas - RS Jiwa
  94. 2.Kajian Analisis Pengendalian Persediaan darah di Unit Transfusi Darah RSU Bahteramas Tersedianya hasil kajian dan rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Persediaan darah di Unit Transfusi Darah RSU Bahteramas  Pemenuhan persediaan pasokan darah di Unit Transfusi Darah RSU Bahteramas RSU Bahteramas*
  95. 3.Kajian faktor penyebab peningkatan pasien rumah sakit jiwa Tersedianya hasil kajian faktor penyebab peningkatan pasien rumah sakit jiwa  Penurunan jumlah pasien rumah sakit jiwa Rumah Sakit Jiwa Prov.Sultra* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-5 (RPD: Tujuan 2, Sasaran 1) Rendahnya kemampuan Daya Beli Masyarakat Indikator RPD:  Persentase Penduduk Miskin  Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan  Nilai Tukar Petani Program kajian kemampuan daya beli masyarakat
  96. 1.Kajian Pengaruh Program pelayanan izin USP, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan pendidikan, pelatihan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi terhadap Peningkatan Koperasi berkualitas pada Koperasi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Tersedianya hasil kajian Kajian Pengaruh Program pelayanan izin USP, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan pendidikan, pelatihan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi terhadap Peningkatan Koperasi berkualitas pada Koperasi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara  Peningkatan jumlah Koperasi berkualitas pada Koperasi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara Dinkop UMKM*
  97. 2.Kajian Pengaruh Program Pembedayaan dan pengembangan UMKM terhadap Tersedianya hasil kajian Program Pembedayaan dan pengembangan  Peningkatan jumlah usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM Binaan Dinkop UMKM* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-6 Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. UMKM terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. (RPD: Tujuan 2, Sasaran 2) Adanya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Indikator RPD: Gini ratio Program kajian kesenjangan pendapatan masyarakat
  98. 1.Evaluasi Kebijakan daerah terkait pengendalian inflasi Tersedianya hasil kajian evaluasi Kebijakan daerah terkait pengendalian inflasi    Mendorong penurunan inflasi - Biro Ekonomi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Ketahanan Pangan
  99. 2.Evaluasi Kebijakan daerah terkait penanggulangan kemiskinan Tersedianya hasil kajian evaluasi Kebijakan daerah terkait penanggulangan kemiskinan    Mendorong penurunan tingkat kemiskinan - Biro Ekonomi - Dinas Perindustrian dan Perdaganga - Dinas Ketahanan Pangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-7
  100. 3.Kajian Kantong Kemiskinan di Kab/Kota dalam rangka penumbuhan wirausaha baru berbasis komoditi unggulan Tersedianya hasil kajian Kantong Kemiskinan di Kab/Kota dalam rangka penumbuhan wirausaha baru berbasis komoditi unggulan.    Peningkatan wirausaha baru berbasis komoditi unggulan untuk menanggulangi kemiskinan. - Disperindag* - Dinas Sosial (RPD: Tujuan 2, Sasaran 3) Belum Optimalnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan Indikator RPD:  Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)  Prevalensi Stunting Program kajian optimalisasi ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
  101. 1.Kajian peningkatan indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tersedianya hasil Kajian peningkatan indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara  Peningkatan indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Ketahanan Pangan
  102. 2.Kajian pengembangan diversifikasi pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tersedianya hasil kajian diversifikasi pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara  Peningkatan konsumsi diversifikasi pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Ketahanan Pangan
  103. 3.Kajian Pengembangan Program Pencegahan Stunting Tersedianya hasil kajian Program Pencegahan Stunting  Penurunan kasus stunting - Dinas Kesehatan - Dinas Ketahanan Pangan
  104. 4.Rekayasa teknologi pengolahan pangan Jenis dan jumlah rekayasa teknologi    Produk rekayasa teknologi yang - BRIN - BRIDA Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-8 pengolahan pangan dapat dimanfaatkan untuk pengolahan pangan dan konsumsi pangan.
  105. 5.Kajian Identifikasi Daerah yang Rentan terhadap Kerawanan Pangan di Sulawesi Tenggara. Tersedianya hasil kajian Identifikasi Daerah yang Rentan terhadap Kerawanan Pangan di Sulawesi Tengga  Data Daerah yang Rentan terhadap Kerawanan Pangan di Sulawesi Tenggara Dinas Ketahanan Pangan* (RPD: Tujuan 3, Sasaran 1) Rendahnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Indikator RPD:  Pertumbuha n PDRB Lap Usaha Pertanian, Kehutanan dan Komoditi Tanaman Pangan, Perkebunan & Hortikultura Program kajian produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan
  106. 1.Inovasi pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tersedianya Inovasi dalam praktik pertanian berkelanjutan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan seperti metode organik, pengurangan penggunaan pestisida, dan manajemen air yang efisien    Inovasi dalam praktik pertanian berkelanjutan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan seperti metode organik, pengurangan penggunaan pestisida, dan manajemen - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan - Dinas Perkebunan dan Hortikultura - BRIDA/Balitba ng Kab/Kota Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-9 Perikanan.  Pertumbuha n PDRB Lap.Usaha Pertambanga n dan Penggalian.  Pertumbuha n PDRB Lap.Usaha Industri pengolahan. Tanaman Obat
  107. 1.Kajian Etnobotani Potensi Pengembangan Tanaman Obat di Sulawesi Tenggara Tersedianya hasil Kajian Potensi Pengembangan Tanaman Obat di Sulawesi Tenggara  Pengembangan Potensi Tanaman Obat di Sulawesi Tenggara - Dinas Kesehatan - BPOM
  108. 2.Diversifikasi dan Pengembangan Produk Kesehatan Tanaman Obat Tradisional Sultra Keluarga Emon- empon (Zingiberaceae): Kajian Ketersediaan Bahan Baku, Kimia dan Khasiat. Tersedianya hasil kajian ketersediaan bahan baku, kimia dan khasiat dari diversifikasi produk kesehatan tanaman obat tradisional sultra keluarga zingiberaceae.   Pemanfaatan diversifikasi produk kesehatan tanaman obat tradisional sultra keluarga zingiberaceae - Dinas Kesehatan - BPOM Komoditi Peternakan
  109. 1.Kajian potensi ketersediaan pakan sapi pedaging, permasalahan dan strategi pengembangannya di Sulawesi Tenggara Tersedianya hasil kajian ketersediaan pakan sapi pedaging, permasalahan dan strategi pengembangann ya di Sulawesi  Peningkatan ketersediaan pakan sapi pedaging, permasalahan dan strategi pengembangann ya di Sulawesi Tenggara - Dinas Pertanian, tanaman Pangan dan Peternakan - BRIDA/Balitb ang Kab/Kota Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-10 Tenggara Komoditi Perikanan dan Kelautan
  110. 1.Kajian Pengembangan Kelembagaan Nelayan Tersedianya model pengembangan kelembagaan nelayan untuk mempermudah pengurusan izin.  Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan dalam pengurusan izin - Dinas Kelautan dan Perikanan - Bank Indonesia* - BRIDA/Balitb ang Kab/Kota
  111. 2.Kajian Pembentukan BUMD berbasis hasil produksi Kelautan (perikanan) Tersedianya hasil kajian pembentukan BUMD berbasis hasil produksi ikan  Adanya BUMD yang menjadi Agregator produksi ikan nelayan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Bank Indonesia* - BRIDA/Balitb ang Kab/Kota Komoditi Pertambangan
  112. 1.Kajian dampak pertambangan nikel terhadap penanggulangan kemiskinan. Tersedianya hasil kajian dampak pertambangan nikel terhadap penanggulangan kemiskinan.  Penanggulangan kemiskinan - Dinas ESDM - DLH
  113. 2.Kajian pengembangan aspal ramah lingkungan baik berbasis aspal buton maupun limbah. Tersedianya hasil kajian Pemanfaatan Aspal Buton/Limbah Plastik Pada Pekerjaan jalan  Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton/Limbah Pada Pekerjaan jalan Provinsi Sulawesi - Dinas SDA & Bina Marga* - BRIDA/Balitb ang Kab/Kota Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-11 Provinsi Sulawesi Tenggara Tenggara Potensi Pariwisata
  114. 1.Inventarisasi potensi Haki personal dan Haki komunal yang dapat difasilitasi untuk mendapat perlindungan Haki khusunya terkait produk ekonomi kreatif. Tersedianya data hasil Inventarisasi potensi Haki personal dan Haki komunal yang dapat difasilitasi untuk mendapat perlindungan Haki khusunya terkait produk ekonomi kreatif.  Peningkatan potensi Haki personal dan Haki komunal yang mendapat perlindungan Haki khusunya terkait produk ekonomi kreatif. - Dinas Pariwisata - BRIDA Prov.Sultra - BRIDA/Balitb ang Kab/Kota
  115. 2.Kajian Strategi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tersedianya hasil kajian Strategi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  Peningkatan pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (RPD: Tujuan 3, Sasaran 2) Rendahnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses Terhadap Program kajian kapasitas tenaga kerja dan akses terhadap lapangan kerja
  116. 1.Kajian Identifikasi Sektor-Sektor Ekonomi Yang membutuhkan Tenaga Kerja Dengan Tingkat Keterampilan Tertentu. Tersedianya Hasil Kajian dan Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Yang Membutuhkan  Adanya Identifikasi Dengan Jelas dan Mendalam Sektor-Sektor Ekonomi Spesifik di Prov. Sultra Yang Biro KESRA* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-12 Lapangan Kerja Indikator RPD: Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Tenaga Kerja dan Keterampilan Tertentu. membutuhkan Tenaga Kerja Dengan Tingkat Keterampilan. (RPD: Tujuan 3, Sasaran 3) Rendahnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi Indikator RPD: Pertumbuhan investasi/pemb entukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Program kajian kualitas iklim usaha dan investasi
  117. 1.Pemetaan potensi dan peluang investasi Prov.Sultra Tersedianya data Pemetaan potensi dan peluang investasi Prov.Sultra  Peningkatan peluang investasi DPM-PTSP*
  118. 2.Kajian rencana pengembangan desa wisata prioritas Tersedianya hasil kajian rencana pengembangan desa wisata prioritas  Peningkatan jumlah pengembangan desa wisata prioritas Dinas Pariwisata*
  119. 3.Kajian Segmentasi Wisatawan Domestik dan Mancanegara ke Sulawesi Tenggara Sebagai Instrumen Strategi Promosi dan Pemasaran Pariwisata Tersedianya hasil Kajian Segmentasi Wisatawan Domestik dan Mancanegara ke Sulawesi Tenggara Sebagai Instrumen Strategi Promosi dan Pemasaran Pariwisata  Peningkatan jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara ke Sulawesi Tenggara Dinas Pariwisata*
  120. 4.Riset Tentang Potensi Pariwisata Tersedianya hasil riset Potensi  Pemanfaatan potensi untuk Dinas Pariwisata Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-13 disultra Pariwisata disultra pengembangan pariwisata
  121. 5.Kajian Pengembangan Kelembagaan Dan SDM kepariwisataan Tersedianya hasil kajian Pengembangan Kelembagaan Dan SDM kepariwisataan  Pembentukan kelembagaan SDM Pariwisata Dinas Pariwisata*
  122. 6.Kajian Pengembangan Pariwisata terintegrasi, ramah lingkungan dan berkelanjuatan. Tersedianya hasil kajian pengembangan pariwisata terintegrasi, ramah lingkungan dan berkelanjutan.  Adanya Model pengembangan pariwisata yang menerapkan konsep SDGs dsultra. Dinas Pariwisata* (RPD: Tujuan 3, Sasaran 4) Belum optimalnya Konektivitas Antarwilayah Indikator RPD: Indeks infrastruktur Program kajian optimalisasi konektivitas antarwilayah
  123. 1.Kajian dampak ekonomi jalan Kendari-Toronipa untuk Kesejahteraan masyarakat Tersedianya hasil Kajian dampak ekonomi jalan Kendari- Toronipa untuk Kesejahteraan masyarakat  Peningkatan ekonomi disekitar jalan Kendari- Toronipa untuk Kesejahteraan masyarakat Dinas SDA dan Bina Marga*
  124. 2.Kajian pengembangan transportasi yang terintegrasi, berkesalamatan dan berkelanjutan . Tersedianya kajian model transportasi yang terintegrasi, berkesalamatan dan berkelanjutan.  Peningkatan kualitas pelayanan transportasi yang lebih terintegrasi, berkesalamatan dan Dinas Perhubungan* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-14 berkelanjutan (RPD: Tujuan 3, Sasaran 5) Belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup Indikator RPD: Indeks Kualitas lingkungan hidup Program kajian optimalisasi kualitas lingkungan hidup
  125. 1.Kajian kebijakan pengembangan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah Tersedianya hasil Kajian kebijakan pengembangan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah  Pengembangan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah Dinas lingkungan Hidup*
  126. 2.Penyusunan regulasi pembangunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan (SDGs) Tersusunnya regulasi pembangunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan (SDGs)   Regulasi pembangunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan (SDGs) Seluruh OPD
  127. 3.Kajian kebutuhan air bersih diwilayah daratan dan pesisir/kepulauan Tersedianya hasil Kajian kebutuhan air bersih baik didaerah daratan dan pesisir/kepulaua n  Pemanfaatan kebutuhan air bersih baik didaerah daratan dan pesisir/kepulaua n Dinas CKBK*
  128. 4.Kajian dampak pertambangan nikel terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan Tersedianya hasil Kajian dampak pertambangan nikel terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan  Pengelolaan lingkungan berkelanjutan - Dinas ESDM - DLH* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-15
  129. 5.Kajian tentang penanganan lingkungan dan permukiman kumuh. Tersedianya hasil kajian strategi penanganan lingkungan/per mukiman kumuh.  Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman di Prov.Sultra - Dinas PERKIM dan Pertanahan - DLH*
  130. 6.Pengembangan Kampung Ramah Keluarga Berbasis Agroekologi dan Data Desa Presisi Jumlah Kampung Ramah Keluarga Berbasis Agroekologi dan Data Desa presisi   Kampung Ramah Keluarga Berbasis Agroekologi dan Data Desa Presisi. - Bappeda - Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa (RPD: Tujuan 3, Sasaran 6) Belum optimalnya Ketangguhan Terhadap Bencana Indikator RPD: Indeks Resiko Bencana Program kajian optimalisasi ketangguhan terhadap bencana
  131. 1.Kajian Indeks Ketahanan Bencana di Sulawesi Tenggara Tersedianya hasil Kajian Indeks Ketahanan Bencana di Sulawesi Tenggara  Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Bencana di Sulawesi Tenggara BPBD (RPD: Tujuan 4, Sasaran 1) Belum optimalnya Akuntabilitas dan Program kajian optimalisasi akuntabilitas dan transparansi penyelenggar
  132. 1.Kajian Strategi Pembangunan Berbasis Data desa Presisi di Sulawesi Tenggara Tersedianya hasil kajian Strategi Pembangunan Berbasis Data desa Presisi di Sulawesi Tenggara  Pembangunan Berbasis Data desa Presisi di Sulawesi Tenggara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-16 Transparansi Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Indikator RPD:  Indeks Reformasi Birokrasi  Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan  Opini Laporan Keuangan aan pemerintah daerah
  133. 2.Inventarisasi, keberlanjutan, dan sinkronisaasi Inovasi OPD Tersedianya data dan kajian tentang inventarisasi, keberlanjutan, dan sinkronisasi inovasi OPD    Data dan kajian tentang inventarisasi, keberlanjutan, dan sinkronisasi inovasi OPD Seluruh Perangkat Daerah
  134. 3.Kajian tentang Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI- WBK) untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Tersedianya hasil kajian Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI- WBK) untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi  Peningkatan impelemetasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI- WBK) untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Seluruh Perangkat Daerah
  135. 4.Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan terpadu berbasis IT (perencanaan, pengendalian dan monev)”. Tersedianya sistem IT terpadu yang dapat mengsinkrongka n (Perumusan, penganggaran ,pengendalian dan Pertanggung jawaban) pelaksanaan Kegiatan”.    Konversi Sinkronisasi Perumusan Pengangguran, pengendalian dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dalam sistem IT terintegrasi. Seluruh Perangkat Daerah
  136. 5.Kajian Budaya kerja dan etos kerja pegawai Tersedianya hasil kajian Budaya kerja dan etos  Peningkatan budaya kerja dan etos kerja Badan Kepegawaian Daerah* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-17 Pemprov.Sultra kerja pegawai Pemprov.Sultra pegawai Pemprov.Sultra
  137. 6.Analisis Kebutuhan Diklat untuk Mengetahui Jenis Diklat yang Dibutuhkan dalam Pengembangan Kompetensi ASN Lingkup Pemprov.Sultra Tersedianya hasil analisis Kebutuhan Diklat untuk Mengetahui Jenis Diklat yang Dibutuhkan dalam Pengembangan Kompetensi ASN Lingkup Pemprov.Sultra  Data Jenis Diklat yang Dibutuhkan dalam Pengembangan Kompetensi ASN Lingkup Pemprov.Sultra BPSDM* (RPD: Tujuan 4, Sasaran 2) Belum optimalnya Kualitas Layanan Publik Indikator RPD: Indeks kepuasan pelayanan publik Program kajian optimalisasi kualitas layanan publik
  138. 1.Kajian optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan daerah lainnya Tersedianya hasil kajian optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan daerah lainnya  Peningkatan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan daerah lainnya Badan Pendapatan Daerah*
  139. 2.Pengembangan pelayanan pendapatan dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah. Tersedianya sistem pelayanan dalam pembayaran berbasis digitalisasi.    Peningkatan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 VII-18
  140. 3.Pengembangan sistem manajemen dokumen elektronik kantor pada perangkat daerah Prov.Sultra Terciptanya pengelolaan dokumen dan administrasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif    Peningkatan efisiensi dan efektivitas, pengelolaan dokumen dan administrasi kantor. Semua Perangkat Daerah* Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara VIII-1 Tahun 2024-2026 Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi ini juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun sesuai RPJMD atau disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen mengacu pada potensi keunggulan dan permasalahan utama daerah untuk menjadi pedoman, arah dan strategi riset dan inovasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (Evidence based Policy). RIPJ ini disusun untuk jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun, dan Rencana Kerja/ Aksi untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun. Oleh karena itu dokumen ini perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh Stakeholders) dalam rangka memperkuat ekosistem Riset dan Inovasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Yang berbasis bukti. Selain itu, seluruh komponen pemerintah dan swasta serta masyarakat (Pentahelix) harus memiliki komitmen bersama untuk konsisten melaksanakannya, sehingga Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tenggara VIII-2 Tahun 2024-2026 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset Dan Inovasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mencapai Tujuan yang diharapkan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…