DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2015

Nomor: 39
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provins! Sulawesi Tenggara Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan Dae rah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur dalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu 2016 yang dimulai pada tanggal l Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
(2)Naskah RKPD Tahun 2016 termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, yang memuat Evaluasi Hasil Pembangunan, Rencana Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2016;
(2)RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
1. a.Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016.
2. b.Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2016.

Pasal 4

-- - RKPDTahun2016berfungsisebagaibahanacuanpemba UmumdanPrioritasAnggaranPemerintahDaerahda pembahasanRencanaKerjadanAnggaranSKPD.

Pasal 5

(1)SKPDmembuatlaporankinerjatriwulandantahunan ataspelaksanaan rencanakerjadan anggaranyangberisiuraiantentangkeluarankegiatan danindikatorkinerjamasing-masingprogram;
(2)Laporansebagaimanadimasudpadaayat(1)disampaikankepada Gubernurdan tembusannyadisampakankepadaKepalaBappedapaling lambat14(empatbelas)harisetelahberakhirnyatriwulanyang bersangkutan;
(3)Laporankinerjamenjadimasukandanbahanpertimbanganbagianalisis danevaluasianggarantahunberikutnyayangdiajukanolehSKPDyang bersangkutan.

Pasal 6

KepalaBappedamenelaahkesesuaian antaraRencanaKerjadanAnggaran SKPDTahun2016hasilpembahasanbersamaDPRDdenganRKPDtahun 2016.

Pasal 7

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan GubernurinidenganpenempatandalamSeritaDaerahPrvovinsiSulawesi Tenggara. PARAFKOORDINASI %NamaJabatanPf 104.I6TUTRUAAK<TEfl l A9NYAA,MT? KE@LA$0000co4 kc , 210R54.Mu.0A90-A9400,fgo.SuLT&A -\..,, 3 # 4e44,r«$,tone(Au0 DitetapkandiKendari Padatangga1.\I'-\.,\201 f... GUBERNUR SWESI TENGGARA, ( ¢ NURALAM DiundangkandiKendari Padatanggal2\ME 2015 SEKRETARISDAE SULAWIT LUKMANASUNA WAS SERITA DAERAHPROVINS!SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015NOMOR..... ---

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…