DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN EVALUASI BAB Ill KELEMBAGAAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BABV PENDANAAN BABVl KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah dan Kepala Satuan/Unit Kerja dapat

Menetapkan

menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Evaluasi lmplementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik GUBERNUR SULAWESITENGGARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGARA NOMOR 4 TAHUN2023 TENTANG PEDOMANEVALUASIIMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKATDAERAH GUBERNURSULAWESITENGGARA SALINAN Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tenta.ng Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam NegeriNornor 135 Tahun 2018 tentang Perccpatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); kewenangan Daerah Provinsi.
9. 5.Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. menjadiyangpemerintahanunsurpenyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalarn memimpin kewenangan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
10. 3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
11. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai unsur MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI 1MPLEMENTASIREFORMASI BIROKRASIPERANGKATDAERAH.
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui 8 (delapan) area manajemen pemerintahan.

BAB II

PEDOMANEVALUAST

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan predikat A atau nilai >80,01 yang memerlukan terstruktur, sistematis dan masif selaras dengan PMPRB.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubemur ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang memerlukan birokrasi profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6.Evaluasi adalah proses mencntukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
7.Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya, dan prosedur cvaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik berkualitas.
8.Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 5

(1)Mekanisme penilaian evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.penilaian mandiri (self assessment), meliputi:
  1. 1.pcnilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh asesor unit yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai aspek:
1. a.pengelolaan sumber daya yang digunakan;
2. b.penerapan prinsip tata kelola pernerintahan yang baik;
3. c.keberhasilan pelaksanaan kinerja program/kegiatan perangkat daerah berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, Road Map Reformasi Birokrasi nasional atau daerah, atau dokumen formal lainnya; dan
4. d.pelayanan publik.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir semester untuk mengukur perkembangan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Pcrangkat Daerah yang akan dijadikan dasar pertirnbangan keikutsertaan Pcrangkat Daerah dalam PMPRB oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan Reformasi Birokrasi. (SJ Laporan akhir hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan oleh Tim Evaluasi kcpada Gubernur paling lambat sebelum pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRBJ sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

2.penilaian mancliri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian terscbut; dan
3.hasil penilaian mancliri clisampaikan secara resrni oleh Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi setiap akhir triwulan sebagai bagian dari Japoran monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pcrangkat Dacrah.

b.penilaian teknis, meliputi:
1. 1.Tim Penilai Teknis melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan asesor unit perangkat daerah;
2. 2.hasil verifikasi penilaian tek:nis disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bahan perbaikan;
3. 3.hasil penilaian atas perbaikan akhir diJakukan validasi dan uji kelayakan dan kepatutan ([it and proper test), disampaikan oleh Tim Penilai Tek:nis dalam laporan akhir hasil verifikasi; dan
4. 4.penilaian akhir hasil validasi dan uji kelayakan dan kepatutan disampaikan oleh Tim Penilai Tcknis kepada Gubemur serta menetapkan 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik untuk menerima penghargaan dan plakat.

(2)Teknik Evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.teknik penilaian pengumpulan dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
2. b.teknik pengumpulan data yang antara lain melalui kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut;
3. c.tcknik analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pernbandingan, analisis logika program dan sebagainya; dan
4. d.pendokumentasian penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta dapat ditelusuri kembali. Inspektorat Daerah; dan Daerah yang dikoordinasikan oleh unitpad aintegritaszonapembangunan kerja/Perangkat

Pasal 6

(1)Instrumen evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi perangkat daerah disesuaikan dengan Instrumen PMPRB Unit yang terdiri dari:
1. a.komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek reform yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu:
2. l.manajemen perubahan;
  1. 2.deregulasi kebijakan;
  2. 3.penguatan dan penataan organisasi;
  3. 4.penataan tata laksana;
  4. 5.penataan sistem manajemen SDM aparatur;
  5. 6.penguatan akuntabilitas;
  6. 7.penguatan pengawasan; dan
  7. 8.peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. b.komponen Hasil terdiri dari 4 aspek, yaitu:
  1. 1.akuntabilitas kinerja dan Keuangan, dengan indikator yang digunakan adalab nilai SAKIPPerangkat Daerah hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah;
  2. 2.kualitas pelayanan publik, dengan indikator yang digunakan adalah Nilai Hasil Survei kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika/Biro Organisasi Sekretariat Daerah melalui sistem informasi survei kepuasan masyarakat terintegrasi.
  3. 3.Pcmerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan indikator yang digunakan adalah

Pasal 7

(1)Penghargaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi diberikan dalam bentuk plakat/pia\a bergilir Gubemur.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibcrikan kcpada 10 [sepuluh] Perangkat Daerah dengan capaian nilai tertinggi dan 3 (tiga) Perangkat Daerah Terbaik. lmplementasi akhir evaluasi
(4)Bobot dari setiap Instrumen Eva\uasi Reformasi Birokrasi dan kategori nilai hasil

4.kinerja organisasi, dengan inclikator yang digunakan yaitu jum\ah pcnghargaan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi dan survei internal organisasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

(2)Data Komponen lnstrumen Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah scsuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Instrumen Eva\uasi dan Tata Cara Evaluasi ditetapkan dengan Kcputusan Gubemur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Tim Evaluasi.

Pasal 10

(1)Tim evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mernpunyai tugas untuk:
1. a.melaksanakan verifikasi data hasil penilaian rnandiri implementasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan
2. b.melaksanakan validasi hasil verifikasi tim evaluasi teknis serta melaksanakan uji kelayaka.n dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Dacrah terpilih dengan nilai akhir Perangkat Daerah hasil verifikasi dan validasi terbaik melalui metode studi referensi dan wawancara; dan
(2)Tim evaluasi tcknis terdiri dari unsur kelompok kerja tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
(3)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. tahapan/mekanisme yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada tirn evaluasi teknis setiap akhir triwulan; dan
1. c.asesor unit terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi dan fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing perangkat daerah;
(2)Tim pelaksana/asesor unit ditugaskan oleh Kcpala Perangkat Daerah dengan surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator / kri teria dandengansesuaiBirokrasi

Pasal 9

(1)Tim pelaksana/asesor unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan penilaian mandiri implcmentasi Reformasi BERITA DAERAHPROVTNST SULAWESTTENGGARA TAHUN2023 NOMOR ASRUN LIO ttd Diundangkan di Kendari pada tanggal 16 - 2 - 2023 SEKRETARIS DAERAHPROVTNSISULAWESITENGGARA, ALI MAZI ttd GUBERNUR SULAWESITENGGARA, Ditetapkan di Kendari pada tanggal 16 - 2 - 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…