DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SIMPONI-ASN BAB IV LOGIN BAB V PENGELOLA APLIKASI SIMPONI-ASN BAB VI PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PELAPORAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu untuk menjarnin efisicnsi, keterpaduan, keakuratan dan harmonisasi data dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Sistern Pengelolaan lnformasi Aparatur Sipil Negara; Mengingat : l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR ? TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA OARA 9 8.
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcntang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran cgara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran cgara Republik Indonesia Nomor 5234) sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tcntang Pcrubaban atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran cgara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntabao Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1Dl 2014 NmlDDI' 244, Tambehan Lembaran Negara Republik Jrn.JDS HR NaBMilr' 5587) eebegannana teJah diubah beberapa kaJi tlenlkbil' dew I n Undang-Undang Nomor 1 Tahuo 20'J2 tmtaog Keuangao Aotara Pemenotab PuNt ciao Pemea intalwn u. .. 11 (Lembaran Nepra Republlk lsw:laae- Tahun 2022 ....... bdmeilill NcJIIIOI' 6757); Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152);11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan lnteroperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Pcnyelenggara Sistem Elektronik Untulc Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
14.Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nepra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) eebapUMoa teJab diubah dengan Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan ataa Peraturan Menteri Del9m Nell!Bri Nomor 80 Tahun 2015 tmtang Pmnbentubn PIOduk :RuilmlllD Daerah (Serita Negara Republik lndonellia ~ 20 9 , ...... 157);
15.PeratUriltl 2016 tall- .... 7.
6.Badan Ke.,.......,....,. BadmKep--d

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimakaud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengara.
2.Pemerintah Daerah adaJah Gubemur aebagai unsur penyelenpra Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakMoaao WU88D pemerintahan yang meojadi kt:wenaupn Daerah Provinai;
3.Oubemur adaJah Oubemur Prcmnai Sulawesi Tengara.
4.Sekretaris Daerah adalab 8ekretaria Daerah Prarinsi Sulawesi Tenggara.
5.Perangkat Daerah yang ... .-_,. ·dlllllOat PD edeJeb Peranpat BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGEWLAAN INFORMASIAPARATURSJPILNEGARA.
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); Pcmbcntukan Pcraturan Gubcmur ini climaksudkan sebagai dasar hukum dan pcdoman dalam pcnyclcnggarnan Sistern Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara (SIMPONI ASN) Lingkup Pernerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

13.Super Admin adalah Pegawai Negcri SipiJ yang ditunjuk dan bertanggungjawab atas p ngclolaan dan pcngcmbangan aplikasi Simponi-ASN pada Pernerintah Provinsi Sulawesi T mggara,
14.Admin Pcndamping adalah pcgawai ncgcri sipil yang ditunjuk sebagai fasilitator dan mcndarnpingi admin PD.
15.Admin PD adalah pegawai negcri sipil yang ditunjuk olch pejabat yang bcrwenang di PD masing-rnasing yang bcrtanggungjawab alas pengelolaan aplikasi Simponi-ASN pada PD n ·a. I 6. User adalah Seluruh Apa rat ur Sipil Negara Lingkup Pcm erintah Provinsi Sulawesi Tcnggara scbagai pcnggunu aplikasi Simponi-ASN.
17.Bidang Teknis adalah Bidang Dokumeruasi, Kasubid Pcngolahan Data dan Kasubag Kepegawaian pada s etiup PD s zrtn Admin pada Sctiap PD. J 8. Cuti adalah keadaun tidak mnsuk kerja ·,rng diizinkan dalam jangka wakt u tertcnru. )Ung12. Administrator adalah pcjabat untukditunjuk dipcrgunakan untuk Pelayanan Pengelolaan lnformasi dan Data Kepegawaian, data presensi, laporan kerja harian pegawai dan sasaran kerja pegawai yang terintegrasi dengan scluruh PD dan Badan Kepegawaian Negara. yangaplikasiselanjutnya disingkat yangNegaraInforrnasi Aparatur Sipil SIMPONJ-ASN adaJah
9.Pegawai Negeri Sipil adaJah Pcgawai Ncgeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tcnggara.
10.Si stem Pelayanan Administrasi Kcpcgawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kcpegawaian Negara.
11.Si stem P mgelolaan Struktur aplikasi terdiri atas:

a.Simpeg;
b.Presensi;
c.Laporan Kerja Harian;
d.Sasaran Kerja Pcgawai.

BAB II

MAKSUD DAN TU,JUAN bcrtanggungjawab alas p slaksanaan aplikasi SJMPONI-ASN.

Pasal 4

h.tersedianya data pegawai berupa data kepegawaian, riwayat presensi datang dan pulang, riwayat cuti atau tugas luar, laporan kerja harian, laporan tunjangan penghasilan pegawai, sasaran kinerja pegawai. dalarnhukum

BAB III

SIMPONJ-ASN penyelenggaraan komunikasi dan informasi antara masyarakat dan Pernerintah Daerah berbasis teknologi inforrnasi dan kornunikasi;

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bcrtujuan untuk:

a.meningkatkan akuntabilitas, transparansi, konsistensi, dan akurasi pengclolaan data dan inforrnasi guna mcwujudkan tata kclola pemcrintahan yang baik;
b.terwujudnya integrasi sistcm pcngclolaan data dan inforrnasi Aparatur Sipil Negara lingkup Pernerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.memberikan kemudahan dalam search processing data ASN;
d.penyarnpaian data ASN yang cepat, tcpat, akurat dan real time;
e.meningkatkan kualitas pclayanan inforrnasi, kebijakan dan pelayanan publik mudah, tepat dan transparan;
f.mensinergikan prosedur, sistem, sarana dan kewenangan Perangkat Daerah/BKD dan/atau BKN dalam menindaklanjuti penyampaian data dan informasi kepada masyarakat;
g.mewujudkan ketertiban dan kepastian jasa, atau tanda k horrnat n bcrd, rk n penil I n kontnbu I b J ja a pcm nntah v ng dibcrik n Jan rg n tnlmerupakan data ang bcn I inforrna 1 rtw 1l f Ju rga omng tu , 1 tn/ u rm n k ·b rrnan dun k ud p. d( ) ud p da t (.2) huruf(7) Riwa m rupakan d, t J 1111 t rk II d r n n 1 • t J bat n Jab it. n truktuml:
b.J• batan Iung I nal l rtcr tu/umum • t (2) huruf d nwm ASformal

(6)R1\I. rn rup kan data rkr ll d n • n pcnch lik n fi rmr I m upun non , mp II ngk t ndan pcngangkatan pangkat t rakhir.
(5)Riwa at pendidik n s bagairn n dim. k ud p d 1 v t (2) huruf
(3)Data utarna bagaim: n dirnak ud pada a at (2) huruf m rup kan data • n l rk it d ngan id ntita pnb di pegaw 1
(4)Riwa at kcpan katan eb g mum dirnak ud ps d t (2) huruf b m rupakan dat t k pan kr 11 n mul 1
1. a.data utarna;
2. b.riwa at k pangknu n;
3. c.riwayat pendidikan:
4. d.riw ayat jabatan;
5. e.riwayat k luarga;
6. f.n"a at pcnghargaan;
7. g.n\\a at hukuman;

Pasal 5

(I) Simpcg sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf a rnerupakan proses pengolahan data kep egawaian untuk mcndukung intcgritas data, kernudahan pcngakscsan data, dan kcmudahan pcngclolaan sehingga dapat rnendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bicinng adrninist rusi k •pt gawaian yang cfektif dan efisi n.

(2)Data kepcgawainn seba zaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi data:
(2)Setiap ASN wajib melakukan absen datang dan absen pulang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melalui lokasi koordinat yang telah ditentukan oleh GPS.
(3)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang terkait usulan cuti setiap ASN meliputi:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti sakit;
4. d.cuti bersalin;
5. e.cuti karena alasan penting;
6. f.cuti luar tanggungan Negara.
(4)Tugas Juar sebagaimana dimaksud pada a rat (1) huruf d merupakan data yang terkait urusan dinas setiap ASN dalam daerah maupun di luar daerah.
(5)Riwayat absen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan data yang terkait informasi riwayat kehadiran.
1. a.absen datang;
2. b.absen pulang;
3. c.cuti;
4. d.tugas luar;
5. e.riwayat absen.

Pasal 6

(1)Presensi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan data k ehadiran pegawai yang tercatat dalam sistern elektronik secara rcaltim dengan menggunakan mobile/handphone atau tablet d ngan sistcm opcrasi Android atau IoS yang meliputi:
1. a.periode SKP;
2. b.target SKP;
3. c.kegiatan SKP;
4. d.penilaian SKP.

BAB IV

LOGIN

Pasal 8

(1)Sasaran Kerja Pcgawai mcrupakan sistem penilaian dan evaluasi kinerja berbasis web yang dapat diakses kapan dan dimanapun pegawai berada dan dapat membantu ASN dalam proses penilaian dan evaluasi kinerja mereka.
(2)Pengisian Sasaran Kerja Pegawai pada Aplikasi SKP Online bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kincrja ASN di Lingkungan Pcmcrintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

Pasal 7

(1)Laporan Kerja Harian b risi tentang uraian k giatan yang dilakukan dalam satu hari untuk m mgukur capaian kerja dalam pembcrian tunjangan tambahan penghasilan, dilakukan dalam aplikasi yang mcliputi:
1. a.input kerja harian;
2. b.pers tujuan kerja harian;
(2)Setiap ASN wajib mengisi/menginput Laporan Kerja Harian.
(3)Input kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mcrupakan data yang bcrisi uraian kegiatan dan kuantitas kcgiatan.
(4)Persetujuan kerja harian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data uraian kegiatan yang diverifikasi oleh atasan langsung.
1. a.Pengarah: Gubemur;
2. b.Koordinator/Kctua: Sekrctaris Dacrah Provinsi;
3. c.Sekrctaris: Kepala PD yang mernbidangi tentang manajemcn kepcgawaian;
4. d.Bidang teknologi informasi komunikasi: Kepala PD yang mcmbidangi urusan Kornunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian;
5. c.Bidang perencanaan: Kepala PD yang membidangi urusan Pcrcncanaan Pembangunan;
6. f.Bidang kcuangan dan asct: Kepala PD yang mcmbidangi urusan Kcuangan dan Aset;
7. g.Bidang organisasi dan tata laksana: Kepala PD yang membidangi urusan Organisasi dan Tata Laksana;
8. h.Dewan teknologi informasi komunikasi daerah/perguruan tinggi: Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga tcrkait yang membidangi urusan Teknologi, lnformasi, dan Komunikasi;
  1. 1.Tim Asesor Internal: sekelompok pejabat/pegawaidi lingkungan Pemerintah Provinsi yang mela.kukan penilaian ataa peaenplltl SPBE;
9. j.Anggota: pejabat/pegawai PD.
10. a.user ASN;
11. b.user PD;
12. c.user Admin.
(2)User ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai ASN lingkup pemerintah provinsi.
(3)User PD sebagaimana dimaksud ayat ( l) huruf b mcrupakan pcgawai ASN yang ditunjuk sebagai administrator di Jingkungan organisasi pcrangkat daerahnya.
(4)User Admin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pcgawai ASN yang ditunjuk sebagai admin di lingkungan BKD. b.

Pasal 15

(I) Admin Pcndamping sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengendali kelancaran Aplikasi SIMPONI-ASN.

(2)Admin Pcndamping scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf c bertugas:
1. a.bcrtanggungjawab atas kelancaran PD;

Pasal 14

Super Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pcngernbangan dan pcngcndali kclancaran aplikasi. K p ·gm aian; b Pcjnbat Pengawas ·ang m .nangani Pcngclolaan Datu.

(2)Administrator s bagaimnnn dirnaksud dalam Pasal 12 huruf a b 'rill zas:
1. a.hcrtanggungjawab alas pengcndalian Aplikasi SIMPONI-ASN;
2. b.bertanggungjawab atas pcmcliharaan Aplikasi SIMPONI-ASN;
3. c.b .rtugas s ·bagai pengcndali kclancaran aplikasi. ang nwnangani P mgclolaun Data c • P tlabnt Administrator ntns:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

MAKSUD DAN TU,JUAN bcrtanggungjawab alas p slaksanaan aplikasi SJMPONI-ASN.

Pasal 4

SIMPONJ-ASN penyelenggaraan komunikasi dan informasi antara masyarakat dan Pernerintah Daerah berbasis teknologi inforrnasi dan kornunikasi;

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

LOGIN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

MAKSUD DAN TU,JUAN bcrtanggungjawab alas p slaksanaan aplikasi SJMPONI-ASN.

Pasal 4

SIMPONJ-ASN penyelenggaraan komunikasi dan informasi antara masyarakat dan Pernerintah Daerah berbasis teknologi inforrnasi dan kornunikasi;

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

LOGIN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014