DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2015

Nomor: 51
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan GubernurSulawesiTenggaratentangStandarisasiHarga SatuanBarangdanJasaPemeritahProvinsiSulawesi TenggaraTahun2015. 1.Undang-UndangNomor13Tahun1964 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2Tahun1964 tentangPembentukan DaerahTingkatISulawesiTengahdanDaerahTingkatI SulawesiTenggaradenganmengubahUndang-Undang Nomor47Prp.Tahun1960tentangPembentukan DaerahTingkatISulawesiUtara-TengahdanDaerah TingkatISulawesiSelatan-Tenggara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1964Nomor94Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2687); 2.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraNegaraYangBersihdanBebasdari Korupsi,KolusidanNepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 3.Undang-undangNomor17Tahun2003 tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4286);

4.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 21 Tahun 2011;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu} periode tertentu.

Pasal 2

Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan untuk menghindari perencanaan yang terlalu rendah baik dalam jenis maupun harga barang.

Pasal 3

Standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan termasuk pajak dan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam ha! terdapat barang yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini namun dianggap sangat mendesak untuk kebutuhan Pemerintah Daerah, maka pengadaan barang/jasa dimaksud tetap dilaksanakan dengan menggunakan harga pasar setempat berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 6

Kendari 29-10- 2015 WESI TENGGARA,� , NURALAM GUBERNUR S L Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan a dalam Berita Daerah Provinsi SulawesiGubernur ini dengan pat2nnu TPREF KOORDINASI - ! \ Nam a Jabatan Pnf - I l ']. 54ens AL1, SE.1M% A5. Ill dd pf0. HJ. ISMA, M.S 9PAD # 4 [r#ED] uMu0+· SA Mt £Age Hdrory k k Diundangkan di Kendari pada tanggal 29-10 - 2015 LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR : S¢

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…