DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN BAB III PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BAB IV GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI BAB V PENGENDALIAN DAN MONITORING BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik, penyelenggara tiket elektronik angkutan penyeberangan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah pada Pelabuhan Penyeberangan Se- Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Sistem Elektronik Tiketing; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubaah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 412); V ' 4
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Teggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN SE-SULAWESI TENGGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara .
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Tenggara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. K / 5
6.Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PD Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah.
7.Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD Pemungut Retribusi.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-tiketing adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11.Kartu e-Tiketing adalah dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan. 6
12.P enatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekam an, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
13.Pem eriksaan adalah serangkaian kegitan u n tu k mencari, m engum pulkan dan mengolah data d a n /a ta u keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pem enuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14.Bank Penerima adalah Bank S u ltra /a ta u Bank Tempat Pem bukaan Rekening Kas Umum Daerah.
15.Jam Keija adalah Jam Pelayanan Bank Penerima.
16.Nomor Transaksi Penerima daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor Regristasi Penerima Daerah yang diterbitkan oleh e-tiketing secara terp u sat sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerim aan daerah dan diserahkan kepada wajib R etribusi/B endahara Penerim a/B endahara Penerima Pem bantu melalui Bank Penerima pada saat pem bayaran/penyetoran di Bank Penerima yang tertera pada sarana pembayaran.
17.Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor bukti transaksi penerim aan daerah yang diterbitkan oleh Bank yang tertera pada sarana pembayaran.
18.Sistem m anual adalah aplikasi m anual pem ungutan retribusi daerah yang m em uat serangkaian prosedur proses pem ungutan sam pai terbit SKRD dan Pencetakan SSRD yang disiapkan oleh BPKAD.
19.Online adalah sam bungan langsung an tara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
20.E-money adalah alat pem bayaran yang m enggunakan media elektronik, seperti jaringan Komputer dan internet dan sangat praktis digunakan dalam kehidupan sehari-hari. * > / 7
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah su rat keputusan yang m enentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pem ungut Retribusi Daerah berdasarkan perm ohonan yang diajukan oleh wajib Retribusi.
22.S urat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pem bayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan m enggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank Penerima.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan G ubernur ini tentang tata cara penerim aan pem bayaran retribusi dengan e-tiketing u n tu k ja sa pelayanan Retribusi Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 3

Pelaksanaan mekanisme penerim aan pem bayaran retribusi sebagaim ana dim aksud dalam pasal 2 terdiri dari u n su r :

a.PD Pem ungut Retribusi Daerah;
b.Bank Rekening Kas Umum Daerah; dan
c.Bank Penerima.

Pasal 4

(1)PD Pem ungut Retribusi yang sudah memiliki aplikasi pem ungutan retribusi h aru s terhubung dengan e- tiketing.
(2)E-Tiketing sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dikelola oleh Bank Sultra dan Dinas yang menyelenggarakan u ru sa n pem erintahan di bidang Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
(3)Dalam m elaksanakan pengelolaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dapat dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD. 8

BAB II

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Sarana Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
1. a.aplikasi e-Tiketing;
2. b.dokumen yang dipersamakan/hasil print out.
(2)Sarana Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan kartu e-Tiketing.

Pasal 6

(1)SKRD dimaksud ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut retribusi atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Jatu h tempo pembayaran retribusi berlaku hitungan retribusi pada hari transaksi.

Pasal 7

(1)Berdasarkan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Bendahara Penerima/ Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi melakukan perekam data dengan memuat antara lain :
1. a.jenis Retribusi dan nomor seri; dan
2. b.nama Pemegang Dokumen yang dipersamakan.
(2)Wajib Retribusi mengisi Top UP kartu e-Tiketing pada petugas Bank Sultra pada loket bank.
(3)Wajib Retribusi menunjukkan kartu e-Tiketing kepada petugas loket untuk dilakukan tansaksi.
(4)Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Petugas Pemungut Retribusi.
(5)Petugas Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi. 9
(6)Wajib Retribusi dapat menggunakan jasa pelayanan apabila wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Petugas Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi atas penerimaan retribusi melalui dokumen yang dipersamakan dan membuat laporan kepada Bendahara Penerima/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi melalui e- Tiketing.
(8)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Penerimaan/bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi dan dituangkan kedalam SSRD menggunakan e-Tiketing.

Pasal 8

(1)Kartu e-Tiketing berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dipergunakan kembali maka, saldo menjadi hak pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara .
(2)Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan 1x24 jam ke rekening kasda.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
1. a.buku kas umum;
2. b.buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan *v/ 1 0
3. c.buku rekapitulasi penerimaan harian.
(3)Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti penerimaan dokumen yang dipersamakan.
(4)Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan retribusi terdiri dari:

a.rekonsiliasi data Transaksi; dan
b.rekonsiliasi penerimaan Retribusi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…