DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Dinas. menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah - 2 Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7.Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2) MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. 2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
2. 3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyeJenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. 4.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. 6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. 7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan - 3 fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. 8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1 ) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal, dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubemur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d.pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi: I . Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  1. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas: I. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
  1. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. d.UPTD; dan - 4
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. PasaJ 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. c.pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. e.pelaksanaan evaJuasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.pelaksanaan administrasi Dinas; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi secara terpadu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. - 5

Pasal 9

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana, program, kegiatan dan anggaran lingkup Dinas;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Dinas;
c.pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
d.pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
e.pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup Dinas;
f.pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
g.pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
h.pengelolaan data dan sistem informasi; dan
1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 1 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
2. b.melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
3. c.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
5. e.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventarisasi aset;
6. f.melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
7. g.melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi; dan
8. h.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang um um dan kepegawaian.

Pasal 12

(I) Kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan tata kelola penanarnan modal. - 6

(2)Kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b.pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
c.pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
d.penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah serta kerja sama penanaman modal;
e.perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
f.penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g.pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
i.pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
j.pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
k.pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha; dan I. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

Pasal 14

(I) Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan. - 7

(2)Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…