DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2014

Nomor: 69
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penetapan Upah Minimum Provins! Dan Upah Minimum Sektoral Provins! Sulawesi Tenggara Tahun 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu penyesuaian kembali;
c.bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan upah yang lebih realistis sesuai kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang mengacu kepada upaya pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; bahwa ..
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Keputusan . Memperhatikan Menetapkan
6.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum; Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Usul Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2014; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINS! DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015. Pasa/1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah, adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Upah Minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring Pengaman.
5.Upah Minimum Provinsi, yang selanjutnya di singkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
6.Upah Minimum Sektoral Provisi, yang selanjutnya di singkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015 yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan atau dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang berlaku;
(2)Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari l(satu) tahun;
(3)Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari l(satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha.

Pasal 6

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah; Dr Ir.I Eur puP4 ApNAN4 Tp 0r A0-uA/410

Pasal 7

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pengawasan untuk ditaatinya Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 2q-lo - 2014 rBERNUR SU WES! TENGGARA, i ,s,tn /'11.\11-t'<-NI I',' Srt I l'lh. \<-M'-C \-\u\«.11'1 I A Diundangkan di Kendari Pada tanggal 29-lo- 2014 SEKRETARIS DAERAH, NUR ALAM LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 69.. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 69 TAHUN 2014 TANGGAL : 29/-1¢_• 2014 DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM PROVINS! DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 LAMA BARU NO. JENIS UPAH SEKTOR THN.2014 THN.2015 KET. SEKTORAL ( KLUI ) SEBULAN SEBULAN (Rp.) (Rp.)

1.Upah Minimum - 1.400.000 1.652.000 Provinsi
2.Upah Minimum - (2) Pertambangan 1.484.000 1.700.000 Sektoral Provinsi - (5) Bangunan 1.505.000 1.750.000 (5.1) Bangunan Sipil ESI TENGGARA, ¢ NUR ALAM 'GuBERNUR SU uaf �bat AK. I d ----+---- Dr.I f KtTur puS@ A pNKAAN Tp

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…