DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TIM PENGAWAS KEARSIPAN BAB V JENIS DAN ASPEK PENGAWASAN BAB VI PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN BAB VII PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

• •• 24.Laporan Audit 1 i

23.Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPKT adalah rencana kegiatan pengawasan kearsipan untukjangka waktu satu tahun anggaran.
21.Tim Pengawas Kearsipan Daerah adalah tim pengawas kearsipan yang dibentuk oleh Gubernur dengan tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pencipta arsip tingkat Provinsi.
22.Tim Pengawas Kearsipan Internal adalah Tim Pengawas Kearsipan Daerah yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kears::..pan di Perangkat Daerah Provinsi.
20.Objek pengawasan adalah pencipta arsip/lembaga kearsipan yang diawasi.
14.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau lembaga kearsipan.
15.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
16.Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, khaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
17.Audit kearsipan adalah proses iden ifikasi masalah, analisis, dan • evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efesiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
18.Audit kearsipan eksternal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip tingkat Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
19.Audit kearsipan internal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Daerah Internal atas penyelenggaraan kearsipan dilingkungan perangkat daerah pencipta arsip tingkat Provinsi. c.penilaian {l} Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan AI-sip Dinamis pada SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:

a.audit Kearsipan Dinamis;
b.monitoring dan Evaluasi;

Pasal 5

Ruang linglrup peraturan Gubernur ini meliputi : Pengawasan atas penyelenggaraan dan pengolahan Arsip Dinamis pada SKPD dan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. •

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Tujuannya adalah untuk dapat mendorong pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan agar dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Prinsip, Khaidah, dan Standar Kearsipan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam • rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan dli daerah.

Pasal 3

BAB II MAKSUDDANTUJUAN

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

24.Laporan Audit Kearsipan Eksternal yang selanjutnya disingkat LAKE adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah.
25.Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan hasil audit internal yang dilaksanakan di lingkungannya. •)

(4)Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil. Pengawasan Kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan. Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Pengawas Kearsipan Eksternal; dan
2. b.Tim Pengawas Kearsipan Internal.
(3)Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

Pasal 7

a.Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggara kearsipan; dan
b.Pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

(2)Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh LKD.

BAB IV

TIM PENGAWASKEARSIPAN Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi:

Pasal 6

(1)
(2)•
(1)•
1. c.penilaian Kinerja Penyelenggara; dan
2. d.koordinasi penyediaan fasilitas Sarana Kearsipan.
(2)Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Statis di Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
1. a.audit Kearsipan Statis;
2. b.monitoring dan Evaluasi;
3. c.penilaian Kinerja Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
4. d.koordinasi penyediaan fasilitas Sarana pengelolaan Arsip Statis.
(3)Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis pada SKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh LKD dengan lnspektorat Daerah Provinsi .
(3)TimPengawas
(1)Tim Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Pengarah;
2. b.Penanggung Jawab;
3. c.Ketua Tim; dan
4. d.Anggota.
(2)Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

(2)Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
(3)Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala LKDProvinsi;
(4)Ketua Tim dijabat oleh Pejabat Struktural serendah-rendahnya Eselon III yang membidangi urusan Kearsipan atau Arsiparis Madya;
(5)Sekretaris Tim dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV yang membidangi urusan Kearsipan atau Arsiparis Madya;
(6)Anggota berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional ·Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional auditor atau pejabat dibidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu .
1. a.Pengarah;
2. b.Penanggung jawab;
3. c.Ketua Tim; d . Sekretaris; dan
4. e.Anggota.

Pasal 9

(1)Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas: Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Kearsipan pada Pencipta Arsip Provinsi, Pencipta Arsip Kabupaten/Kota dan LKDKabupaten/Kota.

Pasal 8

• • .. ,•

(2)Pengawasan ~ (
(1)Jenis pengawasan kearsipan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.Pengawasan Kearsipan Eksternal; dan
2. b.Pengawasan Kearsipan Internal.

Pasal 13

BABV JENIS DANASPEK PENGAWASAN

Pasal 12

Dalam hal belum terpenuhinya keanggotaan Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Keanggotaan Tim dapat berasal dari Pejabat Fungsional Arsi aris atau Pejabat Fungsional Auditor atau Pejabat dibidang Pengawasan di luar pencipta Arsip atau Daerah yang telah mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan .

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…