DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Maret 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Pcndahuluan Bab ll Gambaran Umun Kondisi Daerah Bab 111 Gambaran Keuangan Daerah Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Bab v Tujuan dan Sasaran Bab Vi Strategis, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Pemerintah Penyelenggaraan Bab VIII Kinerja Daerah Bab IX Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pernbangunan Daerah Tahun 2024-2026; GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAI-1TAHUN 2024-2026 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 GUBERNURSULAWESITENGGARA SALTNAN Mengingat Menimba.ng

4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bcbcrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 lentang Penctapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor l Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) scbagaimana Lelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubcrnur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6547); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah [Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); Sulawesi Tenggara telah diubah dengan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6778);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); l 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

(2)Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. PemerintahPenyelenggaraanh. Bab Vlll Kinerja Daerah

1.Bab TX Penutup

g.Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
a.Bab I Pcndahuluan
b.Bab ll Gambaran Umun Kondisi Daerah
c.Bab 111 Gambaran Keuangan Daerah
d.Bab JV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
e.Bab v Tuj uan dan Sasaran
f.Bab V1 Strategis, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

(1)Sisternatika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tcrcliri atas:

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedornan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalarn penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Dacrah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

PEMBANGUNANDAERAH TAHUN2024-2026. TENTANG RENCANA MEMUTUSKAN: GUBERNURPERATURAN Menctapkan

(1)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Dacrah.
(2)Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengcndalian dan evaluasi Rencana Strategis Pcrangkat Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bcrtujuan untuk menjaga konsistensi kincrja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perangkat Daerah.
(4)Pengendalian dan cvaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.
(5)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
1. a.capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
2. b.capaian target lndikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Dacrah;

Pasal 4

(1)Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.
(2)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
(3)Pcrangkat Daerah mclaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pembangunan Daerah dan keselarasan dcngan rencana pernbangunan nasional. Rcncanatargetpencapaianmemastikanuntuk

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dala.m Pasa1 4 ayat (1) mencakup evaluasi terhadap Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian dacrah.
(2)Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Pasal 6

{l) Pengendalian sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan mclalui pemantauan dan supcrvisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dilerjemahkan dalam Rencana Strategjs Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.ksanakan untuk menjamin:
1. a.konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah; dan
2. b.konsistensi kinerja Rencana Kerja Pcrangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah. {3) Hasil pemantauan dan supervisi atas Pengendalian sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/subkegiatan yang tclah dituangkan pada Rencana Kerja Pernerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 5

mendukung pencapaian lndikator Kincrja Daerah. dala.mDaerah

c.efcktivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
d.efektivitas Program Perangkat

(1)Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi rnenunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
3. c.terjadi perubahan yang rnendasar; dan/atau
4. d.Perubahan Rencana Pcmbangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalarn hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
(2)Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dapat disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun berkenaan.
(3)Perubaban Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

(3)Evaluasi dapat dilaksanakan pada parah waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pclaksanaan tata cara pengcndalian dan evaluasi Rencana Pernbangunan Dacrah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SEKRETARIS DAERAH PROVINSl SULAWESI TENGGARA, ttd ASRUN LIO BERITA DAERAH PROVINST SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 7 Diundangkan di Kendari pada tanggal 24 - 3 - 2023 ALI MAZI ttd GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Ditctapkan di Kendari pada tanggal 24 - 3 - 2023 pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Gubemur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…