DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS; BAB III PENERAPAN, PERUBAHAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Perangkat Daerah; Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana kolom diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); I -2
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4 1 1 ) ; dan
10.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, Nomor 43). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3.Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; -3
6.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bemilai tambah bagi pemangku;
8.Suplier adalah unit kerja yang menyediakan input untuk suatu proses;
9.Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses;
10.Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output; 1 1 . Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses; dan
12.Customer adalah unit kerja yang menerima output dari suatu proses.

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

Prinsip Peta Proses Bisnis adalah sebagai berikut :

a.Definitif, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yangjelas;
b.Urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
c.Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
d.Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
e.Ketertarikan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
f.Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil Kerjasama dari beberapa fungsi dalam suatu organisasi;
g.Sederhana representative, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
h.Konsersus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

Perencanaan dan persiapan penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu sebagai berikut:

a.Langkah awal Penyusunan Peta Proses Bisnis:
1. 1.Inventarisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pada rencana strategis Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Perangkat Daerah terse but; -
2. 2.Proses kerja aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan; dan
3. 3.Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: a) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit kerja; b) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah ke dalam sasaran dan tujuan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan c) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplemen tasikan.
b.Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dilakukan melalui pemetaan Proses Bisnis Perangkat Daerah yang representatif, dengan 4 (empat) jenis gambar peta yaitu peta proses, sub proses, peta relasi, dan peta lintas fungsi, meliputi: 1 . Identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dipetakan sebagai mandat dari visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah;
1. 2.Tujuan dan sasaran dalam Renstra dijabarkan menjadi daftar proses bisnis;
2. 3.Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses;
3. 4.Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja;
4. 5.Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada; dan
5. 6.Berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) dapat dibuat dengan rincian siapa melakukan apa.

Pasal 4

Tahapan untuk Penyusunan Peta Proses Bisnis di dalam Instansi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a.Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan;
b.Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan; dan
c.Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. -5

(1)Penerapan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja;
(2)Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penyusun Peta Proses Bisnis yang dibentuk dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja; dan
(2)Tim Penyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB III

PENERAPAN, PERUBAHAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila:

a.Terjadinya perubahan arah strategis Perangkat Daerah yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah;
b.Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
c.Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
d.Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit kerja; dan
e.Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Peta Proses Bisnis.

(1)Pemantauan dan Evaluasi Proses Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. -6

BAB IV

KETENTU AN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 5 - 4 - 2024 Pi. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO,S.I.K.,M.H. Diundangkan di Kendari pada tanggal 5 - 4 - 2 0 2 4 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, ttd ASRUN LIO SERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya emit.Beow 4 ( % SY IL S . ' .. M . H u m ~.19710929 199603 1 001 rR T ' � LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA N O M O R : 7 TAHUN 2 0 2 4 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PADA PERANGKAT DAERAH A. PENYUSUNAN PETA PROSES 1) Identifikasi Peta Proses: a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan. Proses pertama yarag harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama Perangkat Daerah yang secara langsung mengambil dari tujuan rencana strategis sebagai proses utama dan sasaran rencana strategis sebagai sub proses; b) Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam perangkat daerah; c) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan d) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi Perangkat Daerah yang akan memicu seluruh operasional dalam menjalankan misi dan visinya, 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit kerja yang terlibat didalamnya; 3) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Outpu Cu.stomer (SiPoC); dan s Supplier I Input Process 0 Output C Customer E E EE E E 4) Finalisasi peta proses Contoh Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah 'A' - -- - - =J =J -8 B. PENYUSUNAN PETA SUB PROSES 1) Identifikasi Peta Proses : a) Untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses utama kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan b) Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business prosess, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi sub proses yang sudah dilakukan sebelumnya; 2) Identifikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit kerja yang terlibat di dalamnya; 3) Gambar peta sub proses dengan prinsip Supplier-Input-Process Output- Customer (SiPoC); dan s Supplier I Input Process 0 Output C Customer EE EE EE 4) Finalisasi peta sub proses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya. Contoh Peta Sub Proses PROSES 5 Proses 5. Proses5.3 Proses 2 Proses 5.2 C. PENYUSUNAN PETA RELASI Peta relasi yaitu peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis. Peta relasi digunakan untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengedakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan berdasarkan: 1) Peta Proses yang didapatkan pada bagian awal, untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit Organisasi yang terlibat di dalam setia proses dan sub proses; 2) Memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses; 3) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit kerja yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses; 4) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta sub proses yang telah dibuat sebelumnya; dan 5) Finalisasi peta relasi yang menggambarkan Perangkat Daerah yang terlibat dalam setiap prosesnya. Contoh Peta Proses PETA RELASI PERANGKAT DAERAH "A" PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH A Proses EE EN E EE EE El EE El El E Proses Proses - EE s E E Proses El E El E3 E EE El EE El EE Proses Proses Unit Unit Unit Kerja Kerja Kerja Unit Kerja Unit Unit Unit Kerja Kerja Kerja D. PETA LINTAS FUNGSI Peta lintas fungsi yaitu peta yang menggambarkan rangkaian kerja unit/lintas fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Contoh Peta Lintas Fungsi - - - Pr0a0i30MM01 -· - - - - - 5 I l --lC-. . - 5 ---.] '-- d o $ . " e0ts.4. ! ·--1 r - - � . ¥ a __J � -, � l j +- 5 Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO,S.I.K.,M.H. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, sf a r' ' , . . .Hum w ·. ·710929 199603 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…