DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 73 Tahun 2014

Nomor: 73
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Provins! Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu menyusun Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemeritah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015. I. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1964 lentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presidcn Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
8.Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012:
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I; I I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengclolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20 10 Nomor I); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

I. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
4.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam I (satu) periode tertentu.

Pasal 2

Standarisasi llarga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan untuk menghindari perencanaan yang terlalu rendah baik dalam jenis maupun harga barang.

Pasal 3

Standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah dacrah tcrcantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sudah termasuk komponcn kcuntungan perusahaan termasuk pajak dan retribusi sesuai kctcntuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal tcrdapat barang yang tidak tercantum dalam lampiran Pcraturan Gubemur ini namun dianggap sangat mendesak untuk kcbutuhan Pemerintah Daerah. maka pengadaan barang/jasa dimaksud tetap dilaksanakan dengan menggunakan harga pasar setempat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. WESI TENGGARA¾--- NURALAM Ditetapkan di Kendari pada tanggal 1 -t- 2014 GUBERNURSU '. ��l i ·y ht - -- o I

s.i · I --·--- Ca. BpcAD ! -- p /as« rs.snows /care «or _.._--' Diundangkan di Kendari pada tanggal ( -1• 2014 LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR: 23

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…