DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 79 Tahun 2014

Nomor: 79
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penetapan Upah Minimum Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melindungi Upah Pekerja/Buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 dan 89, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, perlu penyelarasan kebijakan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari dengan memperhatikan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
b.bahwa Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Serktoral Kota Kendari Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 86 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa kondisi perekonomian Kota Kendari saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan upah yang lebih realistis sesuai kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang mengacu kepada upaya pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2015. Mengingat...... I

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 2687);
2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3373);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4737);
6.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Kendari tanggal 23 Oktober 2014;
2.Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kendari tentang Usul Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015. Memutuskan.............. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
2.Walikota, adalah Walikota Kendari;
3.Upah Minimum, adalah Upah Bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman;
4.Upah Minimum Kota, yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku dalam wilayah Kota Kendari;
5.Upah Minimum Sektoral Kota, yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral dalam wilayah Kota Kendari.

Pasal 2

Dalam Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2015 yang berlaku dalam wilayah Kota Kendari.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan atau dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang berlaku;
(2)Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
(3)Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) Tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR :79 TAHUN 2014 TANGGAL: 2-12- 2014 DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2015 LAMA BARU NO JENIS UPAH SEKTOR TAHUN TAHUN Ket. SEKTORAL (KLUI) 2014 2015 SEBULAN SEBULAN (RD.) (Rp.)

1.Upah Minimum . 1.600.000,- 1.800.000,- Kata Kendari
2.Upah Minimum - (5) Bangunan 1.760.000,- 1.890.000,- Sektoral Kota -(5.1) Bangunan Dibulatkan Kendari Sipil 1.900.000,- NUR ALAM Jabatan Paraf Ti{Ar-.s· 7rn[, 400+» -· -- --- �BERNUR 5•'-ILJ'91YESI TENGGARA, T AF !OODINASI . p.Ir. ktru'Pu ADN/ANA M:

Pasal 6

Dilarang mengurangi atau menurunkan upah bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 7

Sektor yang belum termasuk dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang besangkutan.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pengawasan atas Peraturan ini dilaksankan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi T ggara. NUR ALAM I «rs,sis%r...• 4 ha "_,Rf' Ditetapkan di Kendari Pp.Ir.+Erur pxA H j Pada tang9al \1 - 2014 AO"tYANA,LJ-1.tt �� 4¢,,LA- 0, Jigs,.-;GUBERNURS 7/ry.,2)A.Mg » ?»')Jr A --. I t Diundangkan di Kendari Pada tanggal -12- 2014 SEKRETARIS DAERAH, 0)-- LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR:.).9

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…