dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
17.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
18.Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
19.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
20.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
21.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya ten tang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
22.Tun tu tan Perbendaharaan dan Tun tu tan Gan ti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
PNSyang tidak berhak menerima TPP, yaitu:
a.PNS yang senyatanya tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b.PNS yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;
c.PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
d.PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
e.PNS titipan dari pemerintah daerah kabupaten/kota atau kemeterian/lembaga;
f.PNSyang sedang melaksanakan tugas belajar;
g.PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
h.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, selama hukuman disiplin tingkat berat diberlakukan; dan
i.PNSyang berstatus terdakwa dan terpidana.