DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP BAB IV PENETAPAN BASIC TPP DAN PERHITUNGAN AKHIR BESARAN TPP BAB V INDIKATOR PEMBAYARAN TPP BAB VI APLIKASI E-KINERJA BAB VII PENGURANGAN TPP BAB VIII PEMBIAYAN BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, TENTANG TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAINEGERI SIPIL PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2023 GUBERNURSULAWESITENGGARA SALINAN Mengingat Menimbang Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM TAMBAHANPERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHASILANPEGAWAI NEGERI SIPIL. MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); Menetapkan
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9.Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
10.TPP Berdasarkan Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
11.TPP Berdasarkan Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki perstasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
12.TPP Berdasarkan Tempat Bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
13.TPP Berdasarkan Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
14.TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan kualifi.kasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
15.TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang- undangan.
16.Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan PNS yang berhak menerima TPP, yaitu:

a.PNS;
b.Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS, dan dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas; dan

Pasal 3

a.meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan;
b.meningkatkan disiplin dan kesejehteraan PNS;
c.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
d.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB II

PENERIMADANBUKANPENERIMATPP Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

Pasal 2

dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

17.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
18.Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
19.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
20.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
21.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya ten tang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
22.Tun tu tan Perbendaharaan dan Tun tu tan Gan ti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah. PNSyang tidak berhak menerima TPP, yaitu:

a.PNS yang senyatanya tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b.PNS yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;
c.PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
d.PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
e.PNS titipan dari pemerintah daerah kabupaten/kota atau kemeterian/lembaga;
f.PNSyang sedang melaksanakan tugas belajar;
g.PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
h.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, selama hukuman disiplin tingkat berat diberlakukan; dan
i.PNSyang berstatus terdakwa dan terpidana.

Pasal 4

c.PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/ a tau PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan diluar Pemerintah Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan dari Kementerian/Lembaga/lnstansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang sesuai;
d.PNS pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah 2 ( dua) tahun melaksanakan tugas di Daerah, kecuali PNS pindahan sebelum Tahun 2023 dan yang dilantik pada jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, TPP dapat dibayarkan terhitung sejak dilantik;
e.PNS yang diangkat/ ditunjuk menjadi pejabat kepala daerah;
f.pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas pejabat tinggi pratama yang setara yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPPjabatan yang lebih rendah;
g.pejabat administrator atau pejabat fungsional jenjang ahli madya yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS tertinggi;
h.Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang belum memiliki sertifikasi. ( 1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

(2)Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
(3)Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan beban kerja merupakan TPP yang dibcrikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
(2)Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Behan Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
(3)Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Besaran pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.TPP berdasarkan Beban Kerja;
2. b.TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
3. c.TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
4. d.TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
5. e.TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;dan
6. f.TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Pasal 5

BABIII KRITERIAPEMBERIANTPP

(1)TPP berdasarkan Kondisi Kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
(2)TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;
6. f.pekerjaan mi satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya;
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
(4)Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
(2)Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
(3)Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Besaran pemberian TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(4)Besaran pemberian TPP berdasarkan Behan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
(3)Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Besaran pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

a.keterampilan yang di butuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/ atau
b.kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

(2)TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
(3)Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPPpada kelas jabatan.
(4)Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,
(5)Besaran pemberian TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(5)Besaran pemberian TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(1)Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja instansi, produktivitas kerja dan disiplin kerja;
(2)Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayar berdasarkan pada:
1. a.kinerja instansi 10% (sepuluh persen) berdasarkan:
  1. 1.laporan fungsional keuangan sebesar 5% (lima

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…