DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2013

Nomor: 88
Tahun: 2013
Ditetapkan: 19 November 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan Upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu di tetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang mengacu kepada upaya pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memeperhatikan Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014 ; Mengingat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsvngan Usaha dan peningkatan kesejahteraan pekeija; Peraturan.
9.PeraturanMenteriTenagaKeijadanTransmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; lO.Keputusan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 226/ MEN/ 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Keija Nomor PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum; Memperhatikan: 1. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka Nomor 561/828 a/DPK/XI/2013 ;
2.Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka tentang Usui Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Tanggal 04 November 2013 ; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1.Daerah, adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Upah Minimum Kabupaten , adalah Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Kolaka;
5.Upah Minimum Sektoral Kabupaten , adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Kabupaten Kolaka;

Pasal 2

Besarnya Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;

Pasal 3

Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi semua Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka ;

Pasal 4

Perusahaan di larang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana yang di tetapkan dalam Peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 5

Bagi Perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan Permohonan Penagguhan atas pembayaran Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakeijaan paling lambat 10 (sepeuluh) hari setelah tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini;

Pasal 6

(1)Pekeija yang berstatus tetap maupun tidak tetap dan dalam masa percobaan yang masa kernjanya kurang dari 1 (satu) tahun serta jabatannnya yang paling rendah di Perusahaan tersebut Upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
(2)Peninjauan besarnya upah pekeija dengan masa keija lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekeija atau pengurus Serikat Pekeija dengan Pengusaha yang di tuangkan dalam Peijanjian Keija, Peraturan Perusahaan atau Peijanjian Keija Bersama;

Pasal 7

Perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka yang di tetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan sesuai maksud Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Keija Nomor 01/MEN/1999,tentangUpah Minimum; Pasal 8.

Pasal 8

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diusulkan dan di tetapkan, kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekeija yang terkait pada Sektor yang bersangkutan;

Pasal 9

Pengawasan untuk di taatinya Peraturan ini di laksanakan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakeijaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; Ditetapkan di Kendari Pada tanggal -// - 2013 PARAF KOORDINASI \J\ LrÿT SATUAH KERJA PAIS Ajfl! 1 M t A l<A0Lr AJ A KFHJlFOW $ , r~ t 4 1 . -....* GUBERNUR SU LWESI TENGGARA, / NURALAM Diundangkan di Kendari Pada tanggal 19 November 2013 Pit. SE DAERAH LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR : S 8 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 68 TAHUN 2013 TANGGAL : _ // _ 2013 DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UP AH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NO. JENIS UPAH SEKTORAL SEKTOR (KLUT) LAMA THN. 2013 SEBULAN (Rp.) BARU THN.2014 SEBULAN (Rp) KET.

1.Upab Minimum Kabupateo - - 1.650.000
2.Upah Minimum Sektoral (2) Pertambangan 1.700.000 Kabupaten Kolaka

(5)Bangunan - 1.800.000 (5.1) Bangunan Sipil Yam HuImx-w NUR ALAM

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…