DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2022

Nomor: 89
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 67), diubah pada Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Paragraf, Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yak:ni Pasal 18A, Pasal l8B, Pasal 18C, Pasal 180, Pasal 18E, Pasal 18F, dan Pasal 18G

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan perlu mcmbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubemur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pernbentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka\i terakhir dengan Undang- GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA I SALIN AN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNURSULAWESITENTANGNOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNTS DTNAS PADA DINAS KESEHATANPROVINS!SULAWESI TENGGARA. MEMUTUSKAN: Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Oaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 67); Menetapkan

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18A, UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan satu pintu (one gate policy);
b.penyusunan standar operasional instalasi Iarmasi provinsi;
c.perumusan program, pengaturan, pernbinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
d.pelaksanaan fasilitasi dan penelitian serta pengembangan bahan baku obat tradisonal;

Pasal 18A

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kcgiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan ke Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten dan sarana pelayanan kesehatan lain sesuai prosedur.

3.Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yak:ni Pasal 18A, Pasal l8B, Pasal 18C, Pasal 180, Pasal 18E, Pasal 18F, dan Pasal 18G sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Paragraf yak.ni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(]) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas sebagai berikut:

a.UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
b.UPTDBalai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
c.UPTDInstalasi Farmasi Kelas A.

(2)dihapus.

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor67), diubah sebagai berikut:

Pasal 18E

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18C ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan, pclaksanaan adrninistrasi umum, adrninistrasi kepegawaian, administrasi keuangan, pengelolaan pertengkapan, sarana dan prasarana, pengelotaan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 180

Kepala UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengoordinir, merencanakan, dan melaksanakan pelayanan permintaan obat dan perbekalan kesehatan bagi Instalasi Farmasi kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 18C

(1)Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kelas A, terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
4. d.Scksi Pendistribusian dan Pengamanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPTD lnstalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. e.pelaksanaan standarisasi obat, obat tradisonal, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kesehatan;
2. f.penyelenggaraan penguatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, obat tradisonal, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kcsehatan;
3. g.pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan obat, obat tradisonal, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kcsehatan dengan program terkait;
4. h.pelaksanaan pencatatan dan pelaporan obat, obat tradisonal, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kesehatan;
  1. 1.pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional baik ketenagakerjaan, keuangan maupun logistik; dan J· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD. seksi. J· Narkotika Perbekalan Farmasi, Narkotika, Perbekalan Obat,penyediaan Prekursor Pasal 18F
(1)Seksi Penyirnpanan dan Pemeliharaan Fannasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan penyusunan rcncana teknis operasional pengelolaan Obat, Obat Tradisional, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Fannasi, Perbekalan Kesehatan;
2. b.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO), Perbekalan Kesehatan sesuai pedoman (Forrnularium Nasional dan Daftar Obat Esensial Nasional);
3. c.melakukan Psikotropika, Kesehatan;
4. d.melakukan fasilitasi sarana pelayanan keschatan pemerintah sebagai user dengan penyedia obat dan alat kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
5. e.melakukan penyimpanan Obat, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Kesehatan sesuai standar operasional;
6. f.melakukan pengembangan bahan baku dan pengelolaan obat tradisional;
7. g.melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Perbekalan Kcsehatan;
8. h.melakukan pemantauan ketersediaan dan penggunaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prckursor Farmasi scsuai indikator program pelayanan kefannasian dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna dan Fasilit.as Kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai pedoman;
  1. 1.melakukan pemantauan penerapan Fornas pada Saryankes Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; melakukan penyusunan laporan ketersediaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi melalui sistem aplikasi E-Iogistik;
9. k.rnelakukan pengelolaan obat khusus Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome melalui sistirn aplikasi E- logistik dan Barcode; dan I. mclakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTDInstalasi Fannasi. Pasal 18G
(1)Seksi Pendistribusian dan Pengarnanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.mcnyusun Standar Operasional Prosedur Teknis Pendistribusian obat, Vaksin, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Perbekalan Kesehatan pada UPTDInstalasi Farmasi;
2. b.menyiapkan bahan dan rnenyusun rencana pendistribusian dan pengamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
3. c.menyiapkan bahan, menganalisa, menyajikan data pendistribusian obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
4. d.melakukan pengepakan ulang obat, vaksin dan perbckalan kesehatan;
5. e.melakukan pendistribusian Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke sarana Instalasi Farmasi kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
6. f.melakukan kegiatan rencana dan relokasi obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
7. g.menyusun instrument Pemantauan dan Pengamanan Obat, Vaksin, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada UPTDInstalasi Farmasi;
8. h.menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, serta fasilitasi pendistribusian, pengamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
9. i.melakukan evaluasi dan analisis pendistribusian Obat, Vaksin, Narkotika, Psikotropika, Prek:ursor Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang terdistribusi dari UPTDInstalasi Farmasi;
10. j.melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan distribusi Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan oleh UPTD Instalasi Farmasi;
11. k.menyiapkan bahan dan melakukan pemusnahan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan; dan I. melakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan seksi.
(2)Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTDInstalasi Farmasi. BERTTA DAERAHPROVINS! SULAWESI TENGGARATAHUN2022 NOMOR 91 ASRUN LIO ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVTNSI SULAWESI TENGGARA, Diundangkan di Kendari pada tanggal 30-12-2022 ALI MAZI ttd GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Ditetapkan di Kendari pada tanggaJ 30-12-2022 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur mi dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Agar setiap pengundangan penempatannya Tenggara. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)Seksi Pendistribusian dan Pengamanan Farmasi dan Perbekalan Keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD lnstalasi Farmasi. ALI MAZl ttd GUBERNUR SULA WES! TENGGARA, KEPALA UPTO I KELOMFOK JABATAN SUB llAGIAN FUNGSJONAL TATA USAHA l I I I SEKSI SEKSJPENYlAPAN DAN PENDJSTRIBUSIAN, PEMEUHAAAAN FARMAS! PBNOAMANAN l'ARMASI DAN DAN PERBEKALAN PERBEKALAN KESEHAT1\N KESEIIATAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UN1T PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PROVINS! SULA WEST TENGGARA LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWBSJ TENGGARA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINA$ PADA DINAS KESEHKfAN PROV!NSJ SULAWESI TENGGARA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…