DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Maksud, Tujuan dan Fungsi BAB III Ruang Lingkup BAB IV TANGGUNGJAWAB PERPUSTAKAAN BAB V TANGGUNGJAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN BAB VI KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX PEHUTUP

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Sinergitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara. bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan; c.

b.bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan perpustakaan tingkat provinsi;
a.bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, TENTANG SINERGITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHON 2017NOMOR PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA GUBERNURSULAWESITENGGARA •
1. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. 3.Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4774);
7. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); Mengingat • • If
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara
9. 1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten / Kota di Sulawesi Tenggara Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM BABI PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI PERPUSTAKAANPROVINS! SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN : 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Tahun 2016 Nomor 13); 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 11); 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7);

9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
8.Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Menetapkan • • JI
13.Transformasi layanan perpustakaan adalah proses perubahan dan atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan. 12.Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas yang berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggungjawab yang tidak sama. 11.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
9.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
8.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
7.Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perpustakaan.
6.Pemangku kepentingan perpustakaan adalah pihak- pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan •
5.Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.

b.sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan; Tujuannya adalah:
a.untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasal 3

b.menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud:

a.mengatur tanggungjawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi . pelaksanaan program/kegiatan berbasis Desa/Kelurahan dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; • Maksud, Tujuan dan Fungsi •
1. 16.Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/ aturan yang berlaku masing-masing pihak;
2. 15.Kolaborasi adalah kerja sama secara intensif antar pemangku kepentingan secara sederajat dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama;
3. 14.Sinergisitas Transformasi Perpustakaan adalah proses memadukan aktivitas institusi terkait dalam rangka mendukung transformasi layanan perpustakaan secara berkelanjutan;
c.memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan informasi
b.memfasilitasi ketersediaan sinergitas transformasi layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing dan sebagai pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi

BAB II

1 7. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komputasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

Pasal 6

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka Perpustakaan Daerah memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

a.memfasilitasi penyelenggaraan sinergitas transformasi layanan perpustakaan di daerah TANGGUNGJAWABPERPUSTAKAAN
e.Pendanaan
d.Tim Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan
c.Kemitraan dan peran serta masyarakat
b.Tanggung jawab pemangku kepentingan
a.Tanggung jawab Perpustakaan Ruang lingkup dari Peraturan Gubemur ini meliputi:

BAB IV

•

Pasal 5

Ruang Lingkup •

BAB III

Fungsinya adalah menjadikan perpustakaan bersinergi dengan pemangku kepentingan, dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat

Pasal 4

c.untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka dalam melaksanakan kemitraan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.perpustakaan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat;

Pasal 8

Kemitraan

d.melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan transformasi layanan perpustakaan bagi masyarakat
c.menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung transformasi layanan perpustakaan secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga perpustakaan;
b.melakukan sinergi danintegrasi program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;
a.melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan; Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka pemangku kepentingan mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

Pasal 7

TANGGUNGJAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN BABV

d.menindaklanjuti laporan dari masyarakat, berdasarkan pertimbangan Kepala Perpustakaan Daerah dan atau melalui koordinasi dengan Kepala pemangku kepentingan terkait. • •

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh LembagaPerpustakaan Provinsi.

Pasal 10

(1)untuk meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait maka perlu dibentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan. SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
1. d.dapat melaporkan kegiatan sinergitas layanan perpustakaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.
2. c.pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan; •
3. b.pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat; Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka peran serta masyarakat perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
4. a.kegiatan pelibatan masyarakat diprioritaskan pada pemuda, perempuan dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi;

Pasal 9

• Peran Serta Masyarakat

c.kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. terkait yang daerah wajib pengelola ketentuan
b.lembaga pemangku · kepentingan melaksanakan program/kegiatan di mempunyai keorganisasian program/kegiatan yang jelas sesuai peraturan perundangan; Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…