DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l 945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGARA NOMOR9 TAHUN2022 TENTANG TEKNIS PEMBERIANTUNJ/\NGAN HARi RAYA DANGAJI KETIGABELAS YANGBERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAH TAHUN2022 GUSERNUR SULAWESI TENGGARA SALINAN Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

11.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes selcksi penerirnaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belurn mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
12.Pegawai Pcmerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri. .4.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(4)Perhitungan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk komponen :
1. a.tunjangan profesi atau tunjungan khusus guru;
2. b.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
3. c.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
4. d.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia; I. fungsional mahir; J· fungsional terarnpil;
9. k.fungsional pemula; dan I. pelaksana. .5.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) diberikan kepada PNS dan PPPK.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat ( 1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; ct. tunjangan umum; dan
4. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah terse but yang peringkat jabatannya atau gradenya setara. ·6·

Pasal 4

( I J Caji Ketiga Belas sebagaimana dalam Pasal 2 ayat ( 1) diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubemur meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan jabatan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2)Gaji Ketiga Belas sebagairnana dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPKmeliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(3)Gaji Ketiga Belas sebagairnana dalam Pasal 2 ayat ( 1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh perscn) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.t.ambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

(I) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 [sepuluh] hari kerja sebelurn tanggal Hari raya yakni pada bulan April Tahun 2022.

(2)DaJam ha! Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari raya.
(3)Dalam ha! penghasilan l (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelurn bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena bcrubahnya perighasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan .Juli 2022.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Betas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022. BABIII PEMBAYARAN
(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkatjabatannya atau gradenya setara.
(6)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk I (satu) bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga betas. ·8·

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pernberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Serita Daerah Provinsi Tahun 2021 Nornor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV

Pasal 8

Pendanaan pernberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersurnber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Mekanisme pernbayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang rnengatur rnengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. dengan ketentuan peraturan dan ditanggung pemerintah penghasilan sesuai perundang-undangan daerah.

Pasal 6

(I) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak ·9· tama Muda, Gol. IV/c Nip. 196212111988031001 SH Salinan sesuai dengan aslinya a Biro Hukurn ~~{~,-W-rov. Sultra Diundangkan di Kendari pada tanggal 19 April 2022 Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, ttd ASRUN LIO BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 9 Ditetapkan di Kendari pada tanggal 19 April 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd ALI MAZI penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. mernerintahkan irn dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan

Pasal 10

Peraturan Gubernur mi rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. -10·

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…