DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARl RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir, dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 6778);
4.Peraturan Peroerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukuro Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana GUBERNURSULAWESITENGGARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGARA NOMOR 9 TAHUN2023 TENTANG TEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARi RAYA DAN GAJI KETlGA BELAS YANGBERSUMBERDARIANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. SALIN AN Pasal 2

(1)Gubernur, Wakil Guberrrur, PNS, Calon PNS, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Umum BAB Tl PEMBERIANTUNJANGANHARl RAYA DAN GAJI KETIGABELAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga ncgara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kcwajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8.Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANGUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGANHARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBERDARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH. telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan tunjangan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Gubernur, Wa.kil Gubemur, PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan a tau tunjangan urnum; dan
5. e.khusus PNS, tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
(2)PNS sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pcngawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional ahli utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir;
9. j.fungsional terampil;
10. k.fungsional perrrula;
  1. 1.pelaksana; dan rn. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tan-ggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)DaJam hal tunjangan Hari Raya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Harl Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat
(1)dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga bclas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 4

Penerima, komponen dan besaran gaji ketiga belas sebagairnana dimaksud daJam Pasal 2 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan Hari Raya. Bagian. Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

d.tunjanganjabatan dan tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak 50% [lirna puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal dacrah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)DaJam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3)huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan hari raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang rcpresentasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pcngelolaan keuangan badan layanan umum daerah paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum/badan layanan urnurn daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara, Diundangkan di Kendari pada tanggal 4-4-2023 SEKRETARISDAERAHPROVINS! SULAWESITENGGARA, ttd ASRUN LIO SERITADAERAHPROVINS!SULAWESI']'ENGGARATAHUN2023 NOMOR 9 Ditctapkan di Kendari pada tanggal 4-4-2023 GUBERNUR SULAWESITENGGARA, ttd ALT MAZI orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur fill dcogan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Agar setiap pengundangan penempatannya Tenggara. tanggalpad aPeraturan Gubemur diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pcraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor g Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Serita Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

ini mulai berlaku

(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…