DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mendukung stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan angka 6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Maret 2024 Nomor 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai Program Prioritas Nasional melalui pengendalian inflasi, Gubernur segera

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur mengenai pemberian insentif fiskal berkaitan dengan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhie dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
2. 3.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778;
3. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778;
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881), Menimbang - 2
5. 6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. 7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENOGARA TENTANG PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: I Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2 Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
7. 3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. 4.Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. 5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. 6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. 7.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
12. 8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. 9.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan Dakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
14. 10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PENGURANOAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
(2)Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
(3)Besaran pokok PBBKB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen).
(4)Besaran pengurangan Pokok PBBKB yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
(5)Besaran pajak setelah diberikan pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
(6)Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 3

Pemberian Pengurangan Pokok PBBKB bertujuan untuk mendukung stabilisasi harga dan mengendalikan inflasi di daerah yang merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

BAB ILL

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pemberian Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) berlaku pada Tahun pajak 2024 dan Tahun pajak 2025.
(2)Pelaksanaan pemberian Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. BABIV KOORDINASI DAN EVALUASL

Pasal 5

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, . 4 KETENTUAN PENUTUP Peraturan Gubernur diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Tenggara.

Pasal 6

ini mulai berlaku pada tanggal orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Ditetapkan di Kendari pada tanggal 16 - 4 - 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI TENOGARA, ttd KOMJEN POL (P] Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.LK., M.H. Diundangkan di Kendari pada tanggal 16 - 4 - 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, ttd ASRUN LIO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 9 � . Salinan sesuaidengan aslinya pala Biro lukum * . f;£S:-� Hum 199603 1 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…