DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa di Provinsi Sulawesi Utara, perlu didukung pembiayaan yang memadai sebagai investasi strategis pada pencapaian mutu pendidikan berstandar nasional;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam pendanaan pendidikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN2021 TENTANG PERANSERTAMASYARAKATDALAMPEMBIAYAANPENDIDIKANPADA SEKOLAHMENENGAHATAS, SEKOLAHMENENGAHKEJURUAN, DAN SEKOLAHLUARBIASADI PROVINS!SULAWESIUTARA GUBERNUR SULAWESI UTARA
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar /Madrasah lbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2016 N omor 2117);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689); \

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
4.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Gubemur adalah Gubemur SulawesiUtara.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
7.Sumbangan Sukarela adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/ wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
8.Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan Satuan Pendidikan.
9.Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/ atau diperlukan untuk biaya Satuan Pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
10.Tidak mampu secara ekonomis adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepesertaan sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH(Program Keluarga Harapan) dari pejabat yang berwenang dan/atau dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKATDALAM PEMBIAYAANPENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINS! SULAWESIUTARA. Menetapkan

Pasal 4

( 1) Sumber Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pasal 3

(1)Biaya pendidikan meliputi:
1. a.biaya Satuan Pendidikan;
2. b.biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan; dan
3. c.biaya pribadi peserta didik.
(2)Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.biaya investasi terdiri atas:
  1. 1.biaya investasi lahan pendidikan; dan
  2. 2.biaya investasi selain lahan pendidikan;
2. b.biaya operasi terdiri atas:
  1. 1.biaya personalia; dan
  2. 2.biaya nonpersonalia;
3. c.bantuan biaya pendidikan; dan
4. d.beasiswa.
(3)Biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.biaya investasi terdiri atas:
  1. 1.biaya investasi lahan pendidikan; dan
  2. 2.biaya investasi selain lahan pendidikan;
2. b.biaya operasi terdiri atas:
  1. 1.biaya personalia; dan
  2. 2.biaya nonpersonalia.

Pasal 2

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

13.Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya yang disingkat SMKadalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama/ setara SMP.
14.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formalyang menyelenggarakan pendidikan khusus.
15.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. 1 7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Sumbangan Sukarela dari orang tua, dan/ atau walinya kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yangjelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
b.perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
c.dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
d.dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan;
e.tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
f.digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Pasal 5

( 1) Pendanaan pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Sumber Pendanaan pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
1. a.bantuan Pemerintah;
2. b.bantuan Pemerintah Daerah;
3. c.Sumbangan Sukarela dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua walinya;
5. e.bantuan pihak asing yang tidak mengikat: dan/atau
6. f.sumber lain yang sah.
(2)Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya Pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-rnasing.
(3)Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa Pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(4)Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berarti bahwa Pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

Penyediaan aset Satuan Pendidikan yang dibiayai dengan anggaran biaya penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, selanjutnya dicatat, dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan sebagai aset Satuan Pendidikan yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1) Biaya investasi selain lahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a.biaya penyediaan sarana dan prasarana;
b.pengembangan sumberdaya manusia; dan/ atau
c.modal kerja tatap.

(2)Biaya personalia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah, serta tunjangan jabatan bagi Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah dan/ a tau ketua program studi, pengelola perpustakaan/pengelola laboratorium, Pengelola Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan wali kelas.
(3)Biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.alat tulis sekolah;
2. b.biaya bahan dan alat habis pakai;
3. c.biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan;
4. d.biaya daya danjasa;
5. e.biaya transportasi/perjalanan dinas;
6. f.biaya konsumsi;
7. g.biaya asuransi;
8. h.biaya pembinaan peserta didik/ ekstra kurikuler;
  1. 1.biaya uji kompetensi;
9. j.biaya praktek kerja industri; dan/atau
10. k.biaya pelaporan biaya honorarium kegiatan.
(4)Seluruh komponen pembiayaan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibiayai apabila dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber pendanaan lainnya tidak mencukupi.
1. g.tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/ atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan;
2. h.tidak dialokasikan secara langsung atau tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
3. i.pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Gubernur; J. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
4. k.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

( 1) Biaya alat tulis sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a yakni biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.

(2)Biaya bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi biaya:
1. a.pengadaan alat dan bahan praktikum IPA;
2. b.pengadaan alat dan bahan praktikum IPS;
3. c.pengadaan alat dan bahan praktikum bahasa;
4. d.pengadaan alat dan bahan praktikum komputer;
5. e.pengadaan alat dan bahan praktikum olahraga;
6. f.pengadaan alat dan bahan kebersihan;
7. g.pengadaan alat dan bahan kesehatan dan keselamatan; dan/ a tau
8. h.pengadaan alat dan bahan tinta stempel, toner/tinta printer dan alat habis dipakai dalam waktu kurang 1 (satu) tahun atau sampai dengan 1 (satu) tahun.
(3)Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c yakni biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah.
(4)Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah berupa listrik, telepon, air, dan biaya daya danjasa lainnyayang sejenis.
(5)Biaya transpor/perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e yakni biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
(6)Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f yakni biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi berupa rapat sekolah, perlombaan di sekolah dan biaya konsumsi lainnya yang sejenis.
(7)Biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g yakni biaya membayar premi asuransi asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja diindustri untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
(8)Biaya pembinaan peserta didik/ ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g yakni biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan peserta didik melalui kegiatan ekstra kurikuler berupa Pramuka, Palang Merah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, KelompokIlmiah Remaja, Olahraga, Kesenian, Lomba Bidang Akademik, Perpisahan Kelas Terakhir, Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan Pembinaan Peserta Didik/Ekstra Kurikuler lainnya yang sejenis.
(9)Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h yakni biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang akan lulus.

Pasal 13

(1)Satuan Pendidikan dilarang menerapkan ketentuan pungutan selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008