DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2021

Nomor: 39
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi perlu menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, lembaga pelatihan bagi ASNdan pegawai Badan Usaha Milik Daerah serta masyarakat;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3i tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap satuan pendidikan, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah harus memahami dan mengerti bentuk tindak pidana korupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah GUBERNUR SULAWESI UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TENTANG NOMOR39 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA GUBERNURSULAWESIUTARA Mengingat Menimbang Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4250);
3. 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6409);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. 10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 ten tang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); 2

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutya disingkat ASN adalah ASNdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMDadalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Perangkat Daerah adalah Inspektorat, Dinas, Badan, Biro dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7.Masyarakat adalah badan, Lembaga organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8.Inspektorat adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. IMPLEMENTASIPERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKANANTIKORUPSI. MEMUTUSKAN:
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782); 3 Menetapkan

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKANANTIKORUPSI

Pasal 5

(1)Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:
1. a.peserta didik di sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK);
2. b.Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi u tara;
3. c.pegawai BUMD;
4. d.masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubemur Sulawesi Utara mi meliputi:

a.Implementasi pendidikan anti korupsi;
b.Kerj asama;
c.Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d.Peran pemerintah kabupaten/kota;
e.Pembiayaan;
f.Sanksi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara rm bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Anti Korupsi yang meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, dan Masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara rm dimaksudkan sebagai pedoman dalarn rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sulawesi Utara.

9.Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
10.Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
11.Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12.Insersi adalah penyisipan/integrasi nilai-nilai dalarn proses pembelajaran.
13.Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalarn diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat. 4

Pasal 9

Komponen Implementasi pendidikan anti korupsi pada ASN dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluhanti korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Pasal 8

( 1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.

(2)Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
1. a.pelatihan teknis;
2. b.pelatihan fungsional;
3. c.pelatihan manajerial;
4. d.pelatihan dasar;
5. e.pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
6. f.pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Komponen implementasi pendidikan anti korupsi meliputi:

a.materi pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan menengah atas dan khusus;
b.melakukan Insersi dan/atau pendidikan materi pendidikan anti korupsi;
c.pendidik pada jenjang pendidikan menengah atas dan khusus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;dan
d.melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan anti korupsi. Bagi.anKedua Peserta Didik

Pasal 6

(1)lmplementasi pendidikan anti korupsi pada pendidikan formal di satuan pendidikan menengah atas dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(2)Implementasi pendidikan anti korupsi pada peserta pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
(2)Dalam pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan memfasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

( 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Gubemur.

(2)Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh inspektorat Daerah bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

IMPLEMENTASI PENDIDIKANANTIKORUPSI

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

IMPLEMENTASI PENDIDIKANANTIKORUPSI

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999