DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Nomor: 3
Tahun: 1999
Ditetapkan: 1 Februari 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
c.bahwa Pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.bahwa untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya penataan Undang-undang di bidang politik, perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara langsung, umum, bebas, dan rahasia;
e.bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan politik, karena itu perlu dicabut;
f.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
3.ndang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
4.ndang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2)Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
(3)Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali untuk anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
(5)Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (4) juga untuk mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya disebut MPR.
(6)Pemberian suara dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.
(7)Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.

Pasal 2

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Pemilihan Umum didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 3

(1)Untuk pemilihan anggota DPRD, DPRD I, dan DPRD II masing-masing ditetapkan Daerah Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
(2)a. Untuk pemilihan anggoata DPR, Daerah Pemilihannya adalah Daerah Tingkat I.
1. b.Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I merupakan satu Daerah Pemilihan;
2. c.Untuk pemilihan anggota DPRD II, Daerah Tingkat II merupakan satu Daerah Pemilihan.

Pasal 4

(1)Jumlah kursi Anggota DPR untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat I, dengan ketentuan setiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi.
(2)Jumlah kursi Anggota di masing-masing Daerah Pemilihan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

(1)Jumlah kursi Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus).
(2)Jumlah kursi Anggota DPRD I sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
2. b.Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 3.000.001 (tiga juta satu) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
3. c.Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 5.000.001 (lima juta satu) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
4. d.Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 7.000.001 (tujuh juta satu) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
5. e.Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 9.000.0001 (sembilan juta satu) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
6. f.Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya di atas 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
(3)Setiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi untuk Anggota DPRD I.
(4)Penetapan jumlah kursi Anggota DPRD I untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

(1)Jumlah kursi Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima).
(2)Jumlah kursi Anggota DPRD II sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;
2. b.Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 100.001 (seratus ribu satu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi;
3. c.Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 200.001 (dua ratus satu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi;
4. d.Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 300.001 (tiga ratus ribu satu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
5. e.Daerah Tingakt II yang jumlah penduduknya 400.001 (empat ratus ribu satu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi;
6. f.Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya diatas 500.000 (lima ratus ribu ) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
(3)Setiap wilayah kecamatan mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi untuk Anggota DPRD II.
(4)Penetapan jumlah kursi untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD II ditentukan oleh KPU.

Pasal 7

Jumlah Anggota DPR, DPRD I,dan DPRD II ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Penanggung jawab Pemilihan Umum adalah Presiden.
(2)Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) yang selanjutnya disebut KPU, berkedudukan di Ibukota Negara.
(4)Pembentukan KPU diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

(1)Keanggotaan KPU terdiri dari 1 (satu) orang Wakil dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan 5 (lima) orang wakil Pemerintah.
(2)Hak suara dari unsur Pemerintah dan Wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditentukan berimbang.
(3)Wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditentukan oleh masing-masing Pimpinan Pusat Partai dan Wakil Pemerintah ditetapkan oleh Presiden.
(4)KPU terdiri dari seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan Anggota-anggota.
(5)Ketua dan Wakil-wakil Ketua dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota KPU dalam rapat pleno KPU.
(6)Masa keanggotaan KPU adalah 5 (lima) tahun.
(7)Tata Kerja KPU disusun dan ditetapkan oleh KPU.
(8)Dalam melaksanakan tugasnya KPU dibantu oleh sebuah Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum, dibantu seorang Wakil Sekretaris Umum.
(9)Organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU ditetapkan oleh Presiden.
(10)Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud ayat (8) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(11)Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud ayat (8) secara teknis opersional bertanggung jawab kepada KPU dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Pemerintah.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1975

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Peraturan turunan (34)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 2002

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1975

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Peraturan turunan (34)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001