DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2020

Nomor: 66
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan;
b.bahwa untuk peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahyang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara; 1 . Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ---------
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 IO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); l 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 te n t a n gPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 6); . 3 . 13. 15. 16. 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 ten tang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipilmelalui e-kinerja di Lmgkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 'Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 19); Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3 1 ) ; Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah JSerita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 20 9 Nomor 9);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANF'AATAN !NSENTIF' PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PROVINS! SULAWESI UTARA. Menetapkan Pasal I Seberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sebagai berikut: 1 . 2. Ketentuan Pasal 7 ayat ( I ) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Besarnya lnsentif ditetapkan 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan pajak Gan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan dari total pajak dan retribusi

(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan
(3)Besaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruT d, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total insentif dari jenis pajak yang melibatkannya.
(4)Dalam hal realisasi pemberian lnsentif terdapat sisa Jebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4/ diubah dan ditambahkan l(satu)ayat, yakni ayat 5)), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

( I ) Pemberian insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja terten tu.

(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah pencapaian realisasi penerimaan total pajak dan retribusi paling kuran� sebesar :
1. a.15 Vo (lima belas perseratus) untuk triwulan I;
2. b.35% {tiga puluh lima perseratus) sampai dengan triwulan 11; I
(3)
(4)
(5)
1. c.70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan triwulan III; dan
2. d.100% {seratus perseratus) sampai dengan triwulan IV. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam ha! target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai secara total, insentif triwulan IV tidak dibayarkan, maka Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah hanya diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado padatanggal 21 Oktober 2020 WES! UTA�'lf ' AGUS FATONI Diundangkan di Manado pada tanggal 21 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA EDWIN SERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 66

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019