Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;
Dengan… Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1964 No.7) menjadi Undang- undang. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
(1), sehingga wilayahnya meliputi:
Pasal 2.
Pasal 3… Pasal 3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 Pasal 7 ayat (1), juncto Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat I:
Pasal 4. Bagi masing-masing Daerah Tingkat I dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang- undang ini. BAB II. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 5. Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Sulawesi Selatan-Tenggara, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. Pasal 6… Pasal 6.
(1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
Pasal 8. Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, masing-masing oleh Presiden ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75, ayat (3), Undang-undang No. I tahun 1957. Pasal 9… Pasal 9.
(1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
Pasal 10.
BAB III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 12. Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 13… Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd Dr. SUBANDRIO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 94 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA- TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 7) MENJADI UNDANG-UNDANG. UMUM.
Dengan pembentukan ini organisasi koordinasi yang ada itu dihapuskan.
Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat-pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya revolusi, seperti bekas anggota partai, organisasi terlarang, bekas pemberontak kontra-revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktip melaksanakan Manipol- Us-dek harus diberhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner, serta mewakili golongan atau aliran yang hidup dalam daerah.
Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Presiden menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan,tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.
Penyeragaman isi rumahtangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat dicukupi.
PASAL… PASAL DEMI PASAL.
dan 2. Lihat penjelasan umum. Pasal 3. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Daerah Tingkat I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.
dan 5. Cukup jelas. Pasal 6. Pada ayat (2) ditambahkan lagi kemungkinan pengangkatan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. tahun 1960, bilamana pengangkatan itu dipandang perlu. Pasal 7. Pensyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada padal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menetapi ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan. Pasal 8. Cukup jelas, Pasal 9… Pasal 9. Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan BPH berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), junto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No- 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlakukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Pasal 10,11,12 dan 13. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2687
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)