Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2023
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026
menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat Provinsi;
MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026.
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
Rencana Aksi Pangan dan Gizi; Pelaksanaan Rencana Aksi; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan Penutup.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal I AGuST0S 2023 GUBERNUR SULAWESI UTARAA OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal I AGu5Tu5 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, ST} 'VE H. A. PEL RITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAU 2023 TANGGAL: I AG0TU$ 2023 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026 Kata Pengantar Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Sulawesi Utara 2023-2026 merupakan kelanjutan dokumen RAD-PG sebelumnya yang berisi aksi penajaman kegiatan existing dan operasionalisasi Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk percepatan pencapaian RPJMN 2020-2024, RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan tujuan kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). RAD-PG Sulawesi Utara 2023-2026 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disamping itu pelaksanaan RAD-PG menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rancangan RAD-PG ini disusun dengan mempertimbangkan respons pangan dan gizi dalam situasi kegawatdaruratan (termasuk pandemi COVID-19) serta penguatan dimensi gender. Selama pandemi COVID-19 ketahanan pangan dan gizi negara diuji. Jatuhnya perdagangan barang dan jasa, hilangnya pekerjaan dan penghasilan, serta turunnya produk dalam negen mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian negara kita. Pandemi ini telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya masyarakat di daerah khususnya perempuan dan anak-anak. Hanya dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Meskipun saat ini akses memperoleh vaksin semakin mudah, virus ini masih berpotensi berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi, dan tentunya juga berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan dan gizi di daerah kita. Oleh karena itu untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun, diperlukan strategi dan aksi multisektor yang tersusun dalam suatu rencana aksi daerah. RAD-PG ini merefleksikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian target pembangunan ketahanan pangan dan gizi di tengah I ii masa pemulihan akibat Covid-19, dimana komitmen tersebut dijabarkan dalam empat tujuan strategi pangan dan gizi (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan), dan masing-masing tujuan strategi ini memiliki strategi dan aksi yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dan tentunya didukung dengan pengalokasian anggaran. RAD-PG ini selain berfungsi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan, juga sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tataran provinsi maupun kabupaten dan kota. Diharapkan RAD-PG ini segera ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata di seluruh instansi provinsi maupun kabupaten dan kota. Diharapkan semua pihak berperan meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang kuat untuk menciptakan masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas. Akhir kata disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan, membahas, memberikan pemikiran, dan kerja kerasnya dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 ini. Sulut maju dan sejahtera, Indonesia maju. iii Daftar Isi Kata Pengantar ii Daftar Tabel v Daftar Gambar vi Daftar Singkatan vii BAB I PENDAHULUAN ....•.•......•.......•......••....•...•.......•..•.•..•.•..•.•..••.•..•. 1 A. Latar Belakang 1 B. Kedudukan RAD PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 4 C. Arab dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Pusat dan Daerah 5 D. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 9 BAB II AN ALI SIS SITUASI 11 A. Capaian 11 B. Tantangan 23 BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI 25 A. Tujuan dan Sasaran 25 B. Ruang Lingkup 26 C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi 2 7 BAB IV PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI 33 A. Strategi dan Aksi 33 B. Pengorganisasian 3 7 C. Peran Sektor Non-Pemerintah 44 D. Pembiayaan 45 BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 47 A. Pemantauan RAD-PG 4 7 B. Evaluasi RAD-PG 51 C. Pelaporan RAD-PG 51 BAB VI PENUTUP....................······...........···..·..........·...·.·.·.....···.··... 53 BAB VII MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026 55 BAB VIII MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH .•.•.........•..•.....•...•............................ 137 LAMPIRAN: EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN STUNTING SULAWESI UTARA ••••.•..•.••.••••..•........•.••..••.•..•.•.....•...•..•..•....•...•.•••.•.....• 148 iv Daftar Tabel Tab el 1. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis 11 Tabel 2. Sasaran Kebutuhan Benih Padi 12 Tab el 3. Produksi Perikanan 12 Tabel 4. Ketersediaan Daging 13 Tabel 5. Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan 14 Tabel 6. Ketersediaan dan Konsumsi Energi Pangan 15 Tabel 7. Jumlah Kecamatan Menurut Prioritas Berdasarkan Indikator Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting) 16 Tabel 8. Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin 1 7 Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara 18 Tabel 10. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020 -2024 26 Tabel 11. Perbedaan Konsep Penyusunan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 28 Tabel 12. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG .49 Tabel 13. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan RAD-PG 50 V Daftar Gambar Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Perencanaan Pembangunan 3 Gambar 2. Posisi RAD-PG dalam mendukung tercapainya tujuan RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 .4 Gambar 3. Kerangka Pikir RAD PG 2023-2026 36 Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi 52 J vi AGB AKE AKP ASI Bappenas BPNT BPOM BPS BULOG B2SA B/RUV CB-MPA COVID-19 CSR E-PPGBM FAO FIES GAKI HPK IFPRI IQ KEK Kkal KPBU KVA MP-ASI MT MUIC PDRB Perpres PMT PoU pp PPH PPL PPRG PSBB PUG RAD-PG RAN-PG RKPD Riskesdas RPJMD RPJMN RTRW RUTF RZWP3K SDG(s) SDM SEANUTS SEB SKPG TJSL TPB UN Daftar Singkatan Anemia Gizi Besi Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein Air Susu lbu Badan Perencanaan Pem bangunan Nasional Bantuan Pangan Non Tunai Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pusat Statistik Badan Urusan Logistik Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Baited Remote Underwater Vehicle Capacity Building for Marine Protected Area Coronavirus Disease 2019 Corporate Social Responsibility Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat Food and Agriculture Organization Food Insecurity Experience Scale Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Hari Pertama Kehidupan International Food Policy Research Institute Intelligence Quotient Kurang Energi Kronik Kilo Kalori Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kekurangan Vitamin A Makanan Pendamping Air Susu lbu Musim Tanam Median Urinary Iodine Concentration Produk Domestik Regional Bruto Peraturan Presiden Pemberian Makanan Tambahan Prevalence of Undernourishment Peraturan Pemerintah Pola Pangan Harapan Penyuluh Pertanian Lapangan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pembatasan Sosial Berskala Besar Pengarusutamaan Gender Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Riset Kesehatan Dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Ready to Use Therapeutic Food Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sustainable Development Goal(s) Sumber Daya Manusia South-East Asian Nutrition Survey Surat Edaran Bersama Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan United Nations vii BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suatu indikasi berhasilnya pembangunan suatu bangsa adalah tersedianya sumberdaya manusia berkualitas, yaitu sumberdaya manusia yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Keberhasilan dalam mencapai hal tersebut sangat ditentukan dengan status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi serta ketersediaan asupan pangan tersebut. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan sebuah investasi dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan tentang pangan di Indonesia diatur dalam Undang- undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan perbaikan gizi, begitu pula sebaliknya (Nafsiah Mboy, 2012). 1 Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.2 Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial guna tercapainya status gizi masyarakat yang optimal melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan 1 http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20121121/316359/ketahanan- pangan-dan-perbaikan-gizi-merupakan-suatu-kesatuan/ 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 1 sampai anak berusia dua tahun. Berikut adalah dampak status gizi terhadap kualitas SDM.3
Gerakan pembangunan daerah di Sulawesi Utara pada tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam lima tahun ke depan. Visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah implementasi dari visi Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi Utara periode 2021-2016 yaitu "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik". Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dirumuskan pada Misi dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis, baik ekstemal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. "Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara" dan 3 Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024 2 "Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa" merupakan dua misi yang menempatkan pembangunan ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pada misi "Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara" yang mengandung pengertian bahwa kualitas dan daya saing masyarakat Sulawesi Utara diharapkan akan semakin meningkat, upaya pada sektor kesehatan adalah percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang akan terus digalakkan, termasuk penanganan penyakit menular serta mendorong terus pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting di Sulawesi Utara. Misi selanjutnya yaitu "Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa" memiliki tujuan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini terlihat pada kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Utara. Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 1. lntegrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Program Pangan dan Gizi EE3 1; i + KUA! A5 ] ; Proses Perencanaan • Proses Penganggaran Sumber: RAN-PG 2021-2024 3 B. Kedudukan RAD PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Kedudukan RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs yang pelaksanaannya sejalan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi yang dilaksanakan di Sulawesi Utara. Gambar 2. Posisi RAD-PG dalam mendukung tercapainya tujuan RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan I I RPJMN - - - - - - RPJMD Sulawesi Utara Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi RAN -PANGAN DAN GIZI RAD-PANGAN DAN GIZI - - - - RAN TPB/SDGs I RAD TPB/SDGs Gerakan I Rencana Aksi Daerah lainnya yang mendukung pembangunan pangan dan gizi Keterangan: ------ Acuan Sinkronisasi Arah dan kebijakan pembangunan pangan dan gizi Sulawesi Utara mengacu pada RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026, diuraikan pada Misi kedua Pembangunan Sulawesi Utara, yaitu "Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa" dengan tujuan "Mempertahankan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas". Strategi untuk mencapai misi tersebut adalah: Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan pembangunan pangan dan gizi, dalam RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut: 4
o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Cadangan Pangan
o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Skar Pola Pangan Harapan
o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.
o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pangan segar asal tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan. C. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Pusat dan Daerah RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Olly Dondokambey, SE sebagai Gubernur dan Drs. Steven O.E. Kandouw sebagai Wakil Gubernur Periode 2021-2026 dengan visi "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik". Visi 5 tersebut memiliki tiga kata dan/ atau kalimat kunci yaitu; Maju, Sejahtera, dan Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Pembangunan pangan dan gizi berada dalam aktualisasi pokok visi "Maju" khususnya kemampuan untuk menjamin pemberdayaan pembangunan pertanian, petemakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah; dan pokok visi "Sejahtera" khususnya kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara; 2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa; 3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas; 4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan; 5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah. Visi dan Misi Sulawesi Utara 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong''. Visi terse but diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perbaikan ekonomi yang membaik saat ini akan berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia, begitu juga sebaliknya. Di tengah upaya mengatasi persoalan-persoalan lama terkait ketahanan pangan dan gizi, Indonesia kini menghadapi krisis baru yang dipicu oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang lebih baik agar Indonesia mampu mencapai Agenda 2030, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan memberantas kelaparan dan mengatasi malnutrisi, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan berkelanjutan paling lambat pada 2030. Prioritas nasional terkait peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan dengan strategi: 6
c.Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar;
Prioritas nasional terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:
Sedangkan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara periode 2021- 2026 sesuai dengan RPJMD terkait secara langsung dan tidak langsung dengan pembangunan pangan dan gizi adalah:
7
Sementara itu, telah ditetapkan empat aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan utama RPJMD Sulawesi Utara 2021- 2026 dan RAN PG 2021-2024, serta panduan dalam penyusunan RAD-PG Sulawesi Utara 2023-2026 yaitu:
8
9
10 BAB II ANALISIS SITUASI A. Capaian Bidang Pangan
Tabel 1. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis Tahun Jenis Pangan 2016 2017 2018 2019 2020 Beras (Ton) 329.871 402.722 345.051 339.930 298.376 Jagung (Ton) 135.471 105.929 307.961 323.838 351.228 Kedelai (Ton) 15.697 11.543 13.687 2.969 3.000 Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Sementara itu, persentase kebutuhan benih padi per tahun mengalami peningkatan. Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2017 persentase kebutuhan padi sekitar 53 persen naik menjadi 80 persen pada tahun 2021. Meskipun 11 demikian, terjadi penurunan sasaran tanam, kebutuhan benih dan penyediaan benih bermutu sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Pada tahun 2021, sasaran tanam menjadi 128.862 Ha, kebutuhan benih 3.221.550 kg, dan penyediaan benih bermutu hanya sebesar 2.577.240 kg. Tabel 2. Sasaran Kebutuhan Benih Padi Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran Tanam (Ha) 169.094 216.193 212.852 140.130 128.862 Kebutuhan Benih (Kg) 4.227.350 5.404.825 5.321.300 3.503.250 3.221.550 Penyediaan Benih 2.240.496 3.080.750 3.405.632 2.452.275 2.577.240 Bermutu (Kg) Persentase 53 57 64 70 80 Kebutuhan per Tahun Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Produksi perikanan budidaya mengalami lebih besar dampak pandemi COVID-19 dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Tabel 3 menunjukkan produksi perikanan budidaya turun tajam dari 569.502 ton pada tahun 2019, menjadi 371.043 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi perikaan tangkap turun dari 384.300 ton pada tahun 2019, menjadi 342.142 ton pada tahun 2020. Meskipun demikian, produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan tajam pada tahun 2021 yaitu sebesar 575.000 ton. Lebih lanjut lagi, konsumsi ikan menurun pada tahun 2021 menjadi 61.5 kg/kap/tahun, meskipun terdapat kenaikan selama 2017-2020. Tabel3.ProduksiPerikanan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Produksi perikanan 358.678 382.005 384.300 342.142 405.422 tangkap (ton) Produksi perikanan 459.514 488.247 569.502 371.043 575.000 budidava (ton) Konsumsi ikan 58.88 60.08 60,13 62,67 61,5 (kg/kap/thn) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021 Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. III.13 Seperti halnya dengan pangan pertanian, pangan dagingjuga mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Tabel 4 menunjukkan kenaikan jumlah 12 ketersediaan daging sapi potong, ayam buras dan babi selama periode 2017- 2019. Na.mun demikian, pada tahun 2020 jumlah ketersediaan daging ini mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Daging sapi potong turun dari 3.693.673 kg di tahun 2019 menjadi 3.484.195 kg di tahun 2020; daging ayam buras turun dari 2.791.351 kg di tahun 2019 menjadi 2.771.768 kg di tahun 2020; daging babi turun sebesar 1.657.935 kg dari tahun 2019 sampai 2020. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2021 mulai terjadi kenaikan ketersediaan daging ayam buras sebesar 2.946.089 kg dan daging babi sebesar 26.742.064 kg, meskipun daging sapi potong masih mengalami penurunan menjadi 3.103.440 kg. Tabel 4. Ketersediaan Daging Tahun Jenis Ternak 2017 2018 2019 2020 2021 Sapi Paton g 3.496.608 3.518.331 3.693.673 3.484.195 3.103.440 Ayam Buras 2.612.217 2.636.413 2.791.351 2.771.768 2.946.089 Babi 23.534.900 24.827.503 25.112.902 23.454.967 26.742.064 Telur Ayam * 21.422,70 14.267,04 26.587,86 32.996,22 28.608,67 Sumber: Distanak Provinsi Sulut 2022 dan *BPS Ketersediaan pangan di Sulawesi Utara juga didukung dengan adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Luas lahan pertanian pangan di Sulawesi Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Sulawesi Utara 2014 - 2034 adalah sebesar 107.361 Ha. Lahan pertanian pangan ini terbagi dua jenis yaitu lahan sawah existing sebesar 52.236 Ha, dan lahan sawah cadangan sebesar 55.125 Ha (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 81). Tabel 5 menunjukkan lahan pertanian pangan di Sulawesi Utara ini sebagian besar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 40.912,3 Ha atau sekitar 38,11 persen, sedangkan di daerah kabupaten kepulauan Sangihe Talaud hanya sebesar 0,21 persen bahkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak memiliki lahan pertanian pangan. Lebih lanjut lagi, lahan pertanian pangan kedua terbesar di Sulawesi Utara berada di Minahasa yaitu sekitar 9,45 persen atau sebesar 10.146,5 Ha. Meskipun demikian persentase lahan pertanian pangan berkelanjutan ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan total luas lahan yang ada di Sulawesi Utara. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya 7.75 persen dari total 13 luas lahan di Sulawesi Utara sebesar 1.385.164 Ha (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 9-10). Tabel 5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan KABUPATEN/KOTA SAWAH LAHAN SAWAH EKSISTING CADANGAN (HA (HA) Bolaang Mongondow 22.099,0 18.818,3 Minahasa 7.576,9 2.569,6 Kepulauan Sangihe 9,1 - Kepulauan Talaud 212,1 - Minahasa Selatan 5.390,9 8.409,3 Minahasa Utara 3.146,1 4.358,0 Bolaang Mongondow Utara 5.730,6 5.090,3 Siau Tagulandang Biaro - - Minahasa Tenggara 2.977,8 6.884,4 Bolaang Mongondow 1.331,6 8.594,2 Selatan Bolaang Mongondow Timur 1.655,8 400,7 Kota Manado 80,0 - Kota Bitung 79,4 - Kota Tomohon 675,7 - Kata Kotamobagu 1.271, 1 - Sulawesi Utara 52.236 55.125 Total luas LP2B Sulut 107.361 Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 11.81
Untuk itu telah ditetapkan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Selama kurun waktu 201 7 sampai tahun 2021 ketersediaan energi pangan di Sulawesi Utara telah mampu memenuhi ketersediaan ideal sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Demikian juga dengan konsumsi energi minimal telah melampaui angka kecukupan konsumsi energi minimal ideal sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. 14 Meskipun demikian, konsumsi energi minimal Sulawesi Utara mengalami penurunan secara bertahap selama 2017-2021. Skor AKE (Angka Kecukupan Energi) ketersediaan berada di atas skor AKE konsumsi selama 2017-2021 di Sulawesi Utara sebagaimana dilihat di Tabel 6. Pada tahun 2017-2018 terjadi kenaikan angka ketersediaan energi yaitu dari 3.259 kkal/kapita/hari pada tahun 2017 menjadi 3.284 kkal/kapita/hari pada tahun 2018, tetapi konsumsi energi mengalami penurunan dari 2.466,28 kkal/kapita/hari pada tahun 2017 menjadi 2.400,11 kkal/kapita/hari. Pada saat pandemi COVID-19, terjadi penurunan tajam angka ketersediaan energi yaitu sebesar 2.748 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 dan sedikit naik sebesar 2.812 kkal/kapita/hari pada tahun 2020 dan 2021. Ketersediaan energi ini, walaupun terjadi penurunan selama pandemi COVID-19, masih bisa mencukupi bahkan melebih dari angka konsumsi energi sebesar 2.334,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 dan 2.335 kkal/kapita/hari pada tahun 2020 dan 2021. Tabel 6. Ketersediaan dan Konsumsi Energi Pangan Tahun Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Ketersediaan Energi Minimal 3.259 3.284 2.748 2.812 2.812 Konsumsi Energi Minimal 2.466,28 2.400, 11 2.334,6 2.335 2.335 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021 Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. lampiran III. 8 Sebagai daerah dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan dukungan kondisi geografis yang beragam, iklim dan cuaca yang mendukung serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan untuk dibudidayakan anekajenis tanaman dan ternak, dan potensi keanekaragaman hayati kelautan, serta potensi sumber daya manusia yang telah mencapai 2.621.923 jiwa penduduk Sulawesi Utara (Sensus Penduduk, 2020) maka semangat pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk Sulawesi Utara sepantasnya dapat diwujudkan dengan keterlibatan multi-sektor dan multi-pemangku kepen tingan. Dampak pandemi COVID-19 telah memberi kondisi yang kurang stabil terkait keterjangkauan pangan, seperti skor AKE tahun 2020 walaupun di atas anjuran, namun untuk komoditas umbi-umbian (40 kkal/kapita/hari atau 1,9 15 persen), buah/biji berminyak (22 kkal/kapita/hari atau 1, 1 persen), kacang- kacangan (31 kkal/kapita/hari atau 1,5 persen), dan kelompok pangan lainnya (29 kkal/kapita/hari atau 1,4 persen) masih belum mencapai AKE yang ideal (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2021, hal. 47). Sedangkan untuk padi-padian (1303 kkal/kapita/hari atau 62 persen), minyak dan lemak (275 kkal/kapita/hari atau 13,1 persen), pangan hewani (257 kkal/kapita/hari atau 12,2 persen), sayur dan buah (107 kkal/kapita/hari atau 6,9 persen), dan gula (87 kkal/kapita/hari atau 5, 1 persen) telah melampaui skor AKE ideal (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2021, hal. 4 7). Dikaitkan dengan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) Sementara itu tingkat asupan gizi yang baik khususnya balita dapat mengurangi jumlah balita stunting di suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis aspek pemanfaatan pangan dengan indikator persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) pada suatu kecamatan, terlihat pada Tabel 7 bahwa dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah kecamatan yang tergolong Prioritas 4 (Tahan Pangan Rendah), Prioritas 3 (Rentan Ringan), dan Prioritas 2 (Rentan Sedang), bahkan tidak ada lagi kecamatan yang tergolong Prioritas 1 (Ren tan Tinggi). Sedangkan jumlah kecamatan yang tergolong Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang) dan Prioritas 6 (Tahan Pangan Tinggi) bertambah. Tabel 7. Jumlah Kecamatan Menurut Prioritas Berdasarkan lndikator Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting) Tahun Kategori 2020 2021 Prioritas 1 {Rentan Tinggi) 1 0 Prioritas 2 (Rentan Sedang) 7 3 Prioritas 3 (Rentan Ringan) 9 6 Prioritas 4 (Tahan Pangan Rendah) 19 15 Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang) 40 47 Prioritas 6 (Tahan Pangan Tinggi) 95 100 Total Kecamatan 171 171 Sumber: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) Provinsi Sulawesi Utara 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Daerah, Desember 2021, hal. 47-48. Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara. Tabel 8 menunjukkan terjadi 16 kenaikanjumlah penduduk miskin sebesar 192,37 ribujiwa di tahun 2020 dan 196,35 ribu jiwa di tahun 2021. Persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari 7,66 persen di tahun 2019 menjadi 7,77 persen di tahun 2021, Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di tahun 2021 masih di bawah persentase penduduk miskin di tahun 2017 yaitu sebesar 8,1 persen. Tabel 8. Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERSENTASE PENDUDUK NO KABUPATEN/KOT (ribu jiwa) MISKIN A 201 201 201 2020 2021 201 201 201 202 202 7 8 9 7 8 9 0 1 1 Bolaang 19,05 18,49 18,30 18,07 19,08 8,02 7,67 7,47 7,27 7,58 Mongondow 2 Minahasa 26,34 24,49 24,32 24,95 26,30 7,9 7,3 7,18 7,30 7,67 3 Kepulauan Sangihe 15,38 15,46 14,62 14,64 14,55 11,8 11,8 11, 1 11,1 11,0 2 5 4 2 4 Kepulauan Talaud 8,84 8,68 9,10 8,84 8,37 9,77 9,5 9,86 9,49 9,00 5 Minahasa Selatan 20,26 19,54 19,49 19,38 19,77 9,78 9,34 9,26 9,14 9,37 6 Minahasa Utara 14,93 14,13 14,09 14,33 14,49 7,46 6,99 6,93 7,00 7,11 7 Bolaang 6,95 6,84 6,77 6,82 6,53 8.89 8,64 8,45 8,41 8,03 Mongondow Utara 8 Kepulauan Sitaro 6,81 6,53 6,35 5,95 6,00 10,3 9,87 9,56 8,94 8,94 3 9 Minahasa Tenggara 15,57 14,73 14,22 13,73 13,31 14,0 13,2 12,7 12,3 12,4 8 9 8 0 7 10 Bolaang 9,05 9,05 8,82 8,74 8,63 14,1 13,6 13,2 12,7 12,8 Mongondow 6 7 7 5 Selatan 11 Bolaang 4,37 4,29 4,41 4,30 4,47 6,2 6,03 6,10 5,88 6,10 Mongondow Timur 12 Kata Manado 23,39 23,21 23,89 25,55 26,78 5,46 5,38 5,51 5,86 6,19 13 Kata Bitung 14 14,34 14,10 14,18 14,33 6,62 6,67 6,49 6,41 6,43 14 Kota Tomohon 6,69 6,25 5,99 6,06 6,18 6,47 5,95 5,62 5,60 5,69 15 Kata Kotarnobagu 7,28 7,49 7,31 7,06 7,56 5,9 5,96 5,71 5,42 5,74 SULAWESI UTARA 198,8 193,3 191,7 192,3 196,3 8,1 7,8 7,66 7,62 7,77 8 1 0 7 5 Sumber: BPS Prov. Sulut 2022 dikutip dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 (hal II-34 dan II-35) Akan ada lebih banyak penduduk miskin dan berisiko masuk ke dalam kelompok rawan pangan jika pandemi ini berlangsung lebih lama dan memengaruhi perekonomian secara lebih parah. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO), International Food Policy Research Institute (IFPRIJ dan United Nation (UN), pan demi COVID-19 dapat memunculkan krisis pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama 17 t negara miskin dan berkembang4. Oleh karena itu, upaya- upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, khususnya selama pandemi dan beberapa waktu sesudahnya, perlu mempertimbangkan tidak hanya keterjangkauan harga pangan, melainkan juga daya beli penduduk miskin dan rentan.
Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skar Pola Pangan 83,6 94,1 94,1 93,1 86 83,1 Harapan (PPH) Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 84 dan RKP Sulut 2023, hal. I1-77 Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6, selanjutnya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga mencapai 94,1 (Table 9). Meskipun terjadi kenaikan selama tahun 2016-2018, skor PPH Sulawesi Utara belum mencapai skor PPH ideal yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Penurunan 4 https://wartaekonomi.co.id/read296773/ketahanan-pangan-selama-pandemi-bagaimana- solusinya, Senin, 27 Juli 2020 J 18 ini terus terjadi di tahun 2020 sebesar 86 dan terus mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 83,1. Penurunan skor PPH sejak 2019 selain disebabkan oleh pandemi COVID-19, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga lebih khusus akibat pandemi COVID-19, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dan lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal. Oleh sebab itu, perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan. Bidang Gizi Pencapaian bidang gizi di Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat dilihat pada beberapa indikator pembangunan kesehatan sebagai outcome utamanya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, pada indikator kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD 2021 - 2026 Provinsi Sulawesi Utara. Angka kematian ibu pada tahun 2021 berada pada angka 1 72 per 100.000 kelahiran hidup di atas target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian halnya dengan angka kematian bayi pada tahun 2021 yang mencapai angka 5 per 1.000 kelahiran hidup melebihi target tahun 2024 sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Meningkatnya status gizi masyarakat dapat dilihat dari pencapaian tahun 2021 berupa prevalensi stunting balita sebesar 3,10 persen lebih dari target tahun 2024 sebesar 14 persen. Demikian juga angka wasting balita pada tahun 2021 yang mencapai angka 2,3 persen yang melebihi target tahun 2024 sebesar 7 persen (angka pencapaian lebih rendah menunjukkan bahwa pencapaian lebih baik). Namun demikian, pencapaian-pencapaian ini masih menyisakan kasus yang masih saja terjadi. Masih terdapat 3.134 balita stunting dari 101.178 balita yang diukur panjang badan/tinggi badannya, di samping juga terdapat \ J 19 sebanyak 2.058 balita masih termasuk kategori wasting (2,03 persen) (Data E- PPGBM, 2021). Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi peningkatan kasus bila tidak dilakukan tindakan pencegahan secara terus menerus, di samping usaha-usaha penanganan yang telah dilaksanakan selama ini, karena masalah gizi adalah hal yang berlangsung terus menerus sepanjang siklus kehidupan manusia. Perlu diperhatikan bahwa stunting banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin, melainkan juga di kalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa 25 persen anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami stunting, dibanding 43 persen anak dari desil termiskin. Hal ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya disebabkan kurangnya akses pangan (kasus rumah tangga miskin), melainkan juga oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, kesehatan, perilaku, pola asuh, dan kognitif lain, seperti pemberian air susu ibu (ASI) non-eksklusif dan pendidikan orang tua". Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang didapat dari Laporan Rutin Kabupaten/Kota tahun 2021 ditemukan 4,7 persen ibu hamil menderita anemia, 11,62 persen ibu hamil menderita KEK, di mana 89,6 persen ibu hamil tercakup dalam pelayanan pemberian tablet tambah darah dan sebesar 95,98 persen ibu hamil KEK tercakup dalam program PMT. Dari 68,4 persen balita ditimbang berat badannya, 85.5 persen balita naik berat badan saat ditimbang (Lap. Rutin Kab/Kota, 2021). Dari laporan ini pula ditemukan hanya 35,3 persen saja bayi berumur 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif dan 93, 7 persen balita gizi kurang (6-59 bulan) mendapatkan PMT. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangsadaran ibu-ibu di Provinsi Sulawesi Utara tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi berusia sampai 6 bulan. Pencapaian yang hanya sebesar 35,3 persen memiliki potensi besar kekurangan zat gizi bagi bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Di samping itu, wanita memiliki peran besar dalam menjaga kualitas status gizi dalam keluarga baik sebagai ibu yang memiliki anak balita maupun sebagai calon ibu serta sebagai ibu rumah tangga dalam mengatur kebutuhan gizi semua anggota keluarga. Pola asuh gizi ibu dalam keluarga akan menentukan status gizi seluruh anggota keluarga. Dalam masalah ini terlihat pentingnya 5 Beal, Ty, Alison Tumilowicz, Aang Sutrisna, Daddy Izwardy, dan Lynnette M. Neufeld. 2018. A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. Maternal & Child Nutrition 14 20 menumbuhkan kesadaran bagi wanita untuk berperan sebagai ibu, calon ibu dan ibu rumah tangga melalui berbagai program promosi kesehatan. Intervensi gizi terhadap wanita juga tetap perlu diberikan perhatian khusus dalam setiap siklus kehidupan wanita. Berkebalikan dengan perbaikan dalam penanganan kekurangan gizi, secara nasional, masalah kelebihan gizi justru meningkat. Pada 2018, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan dewasa mencapai 35,4 persen, dengan obesitas sendiri menyumbang 21,8 persen. Provinsi Sulawesi Utara sendiri, menurut hasil Riskesdas 2018 ini, memiliki prevalensi obesitas tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 30,2 % di atas rata-rata nasional yang sebesar 21,8 %. Kecuali untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun yang prevalensi kelebihan berat badannya turun dari 11,9 persen menjadi 8 persen antara 2013 dan 2018, kelebihan gizi terus mengalami kenaikan di semua kelompok umur. Tingkat obesitas pada perempuan yang jauh lebih tinggi daripada pada laki-laki. Riskesdas 2018 menunjukkan 29,3 persen perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5 persen laki-laki dewasa. Secara hormonal, perempuan lebih gampang gemuk dibandingkan laki- laki. Penurunan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur metabolisme tubuh pada periode pasca pernikahan dapat menjadi salah satu pemicunya, terlebih saat seorang wanita menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Faktor kontekstual yang berbeda mendorong perbedaan dalam konsumsi makanan, meski perempuan terlaporkan lebih banyak mengonsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan laki-laki, namun saat yang sama perempuan juga lebih banyak mengonsumsi makanan manis, dibandingkan laki-laki. Perempuan yang berstatus kawin, berpendapatan tinggi, tinggal di perkotaan, beraktivitas fisik ringan, mengonsumsi makanan dan minuman manis >10 persen AKE, mengonsumsik arbohidrat >55 persen AKE, serta berpendidikan tinggi berisiko mengalami kegemukan berturut-turut 2.712, 1.566, 1.358, 1.213, 1.100, 1.119, 0.817 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok pembandingnya6. Masalah gizi lain yang dihadapi Indonesia adalah gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB), kekurangan vitamin A (KVA), dan lain-lain. Masalah kekurangan zat gizi mikro ini sering sekali menimbulkan masalah gizi yang tidak tampak sehingga disebut sebagai kelaparan tersembunyi (hidden hunger). Dari berbagai survey konsumsi, 6 Diana, Rian, et al. (2013). Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia. Jumal Gizi Pangan 8(1),1-8. 21 diketahui bahwa pola konsumsi masyarakat hanya mampu memenuhi sekitar 40-60 persen kebutuhan zat gizi mikro sehari khususnya vitamin A, yodium dan zat besi. Data terakhir masalah gizi mikro menunjukkan bahwa sebanyak 37,1 persen ibu hamil dan 28,1 persen balita menderita anemia (Riskesdas 2013). Di sisi lain, meskipun secara klinis kekurangan vitamin A sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, namun masih ada sekitar 0,8 persen anak usia 5-12 tahun mengalami kurang vitamin A subklinis (SEANUTS 2011). Demikian pula dengan masalah kurang yodium yang ditunjukkan oleh Riskesdas 2013 bahwa berdasarkan metode rapid test kadar yodium dalam garam, sebanyak 91,9 persen didapatkan garam yang beredar di masyarakat telah mengandung yodium. Namun persentasinya akan lebih rendah lagi jika ditilik dengan menggunakan metode titrasi. Hanya sekitar setengah atau 4 7 ,2 persen dari masyarakat yang mengonsumsi garam beryodium secara memadai (18 ppm). Hal ini jauh di bawah target nasional dan global yang direkomendasikan konsumsi garam beryodium masyarakat di atas 90 persen. Kondisi konsumsi garam beryodium masyarakat ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 sebanyak 56,5 persen. Metode lain untuk melihat kadar yodium dalam tubuh dapat dilihat melalui MUIC (Median Urinary Iodine Concentration) dengan cut off yang direkomendasikan adalah 100-299 μg/L. Diketahui bahwa kadar yodium pada kelompok umur anak usia sekolah (6-12 tahun) cenderung tinggi 215 μg/L dibandingkan perempuan usia subur (15-49 tahun) 215 μg/L, dan ibu hamil 169 μg/L. Dalam upaya penanggulangan masalah gizi mikro pemerintah telah melaksanakan program suplementasi gizi sejak tahun 1970-an hingga saat ini, seiring dengan upaya perbaikan konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang. Selanjutnya program dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi yaitu melalui program fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan telah didokumentasikan sebagai bagian dari program nasional perbaikan gizi masyarakat. Fortifikasi pangan juga diakui sebagai intervensi yang dinilai "cost effective untuk menanggulangi defisiensi zat gizi mikro karena mampu menjangkau semua kelompok masyarakat dari berbagai kalangan. 22 B. Tantangan Analisis situasi menunjukkan bahwa Sulawesi Utara berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.
Hambatan transportasi dapat mengakibatkan "extra cost (biaya lebih) terhadap logistik pangan dan tidak sampai pada waktunya sehingga mempengaruhi aspek keterjangkauan pangan masyarakat khususnya di daerah pedalaman. Ini kemudian dapat menyebabkan ketidakcukupan pangan, malnutrisi, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kesulitan mendapatkan pangan yang layak. Sekitar 21 juta orang di Indonesia masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan minimum pada 2018, meski prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) terus menurun. Kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia khususnya Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan akses pangan.
Adapun tujuan dari penyusunan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023- 2026 adalah:
Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi Sulawesi Utara adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026 dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB. 25 Tabel 10. Indik.ator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2021-2026 No. lndikator 2022 (tahun dasar 2023 2024 2025 2026 Intermediate Outcome 2 Persentase cadangan pangan 9 Konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 8 Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun) 3 Skor Pola Pangan Harapan 13 3 5 16 72 63 95 400 2400 100% (275 ton) 12 15 70 5 95 63 3.5 96 100 350 100% (275 ton) 2.400 80,95 81,60 11 92 68 4 5 63 14.6 94,7 316,3 2.400 80,31 100% (275 ton) 10 12 89 300 67,5 5 5,5 63 94,5 100% (275 ton) 2.400 79,67 10 94,5 12 85 300 67 5 6 63 79,04 100% (275 ton) 2.400 Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan % 7 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES) 6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undemourishment/PoU) 5 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari) 4 Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) 1 Indeks Ketahanan Pangan 11 Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari) 12 10 Konsumsi protein asal temak (gram/ kapita/hari) 13 Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT) 90% Peneri ma BPNT 90% Peneri ma BPNT 100% Penerima BPNT 100% 100% Pener Pener ima ima BPNT BPNT 14 Persentase makanan memenuhi syarat 80 80 86 90 100 % 15 Persentase- Daerah Rentan Rawan 12,03 10,03 8,03 6,03 4,03 Pangan (%) Outcome 1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat 15 15 14 13 12 pendek) pada balita [%) 2 Prevalensi wasting (kurus dan sangat 7,1 7 7 6,8 6,8 kurus) pada balita (%) 3 Prevalensi obesitas pada penduduk 23 23 21,8 21 20 umur > 18 tahun (%) Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Perda Prov Sulut 4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 B. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020-2024 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. 26 Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:
Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip no one left behind dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi pasca pandemic COVID-197. C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh Dinas/Badan dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat kabupaten, dan kota. Beberapa penguatan dalam rancangan rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD. 7 Arif, S, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020, Smeru Research Institute, Jakarta. 27 Selain itu rancangan rencana aksi telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi COVID-19. Menimbang tujuan penyusunan dan posisi strategis RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara, maka RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 disusun dengan konsep yang berbeda dengan periode sebelumnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 11. Tabel 11. Perbedaan Konsep Penyusunan Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 Perbedaan Pendekatan Aksi Matriks Aksi Fungsi Aspek Gender Aspek Ketahanan Pangan dan Gizi Konsep Lama Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi Berisi se bagian besar kompilasi kegiatan dalam dokumen perencanaan yang sedang berjalan Rencana aksi pangan clan gizi se bagai dokumen perencanaan clan instrumen koordinasi lintas sektor Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas Konsep Baru Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis Berisi penajaman kegiatan clan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN clan RPJMD (untuk daerah) Rencana aksi pangan dan gizi se bagai acuan clan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan dan melaksanakan aksi yang berdaya ungkit. Aksi diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi makin ditingkatkan demikian pula dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat termasuk pandemi €OVID-19 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19 Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak 28 dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 1 7 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (working for home) dan menjagajarak secara fisik (social/physical distancing) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan. Untuk mengantisipasinya Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 03/SE/KN.230/M/05/2020 tentang Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan dengan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II (MT II) tahun 2020, memastikan kesiapan cadangan beras dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di level desa, serta sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal. Dari perspektif produksi, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di 29 tengah pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan pangan olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengeluarkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan sebagai upaya mendukung pelaku usaha dalam memastikan rantai produksi dan distribusi pangan olahan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia. Mobilisasi bahan pangan juga telah mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar- pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social/physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online. Dari perspektif distribusi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah menghimbau seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Indonesia melalui Surat Nomor AJ.303/I/I/DJPD/2020 agar selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Logistik setempat untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan logistik bagi masyarakat. Dari perspektif konsumsi, kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok rentan, bahkan masalah gizi kronik (stunting) pun mungkin akan meningkat jika penetapan tanggap darurat COVID-19 berlangsung dalam waktu yang cukup lama (prolonged emergency situation). Pelayanan gizi diharapkan dapat tetap berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kebijakan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 guna meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui pada situasi pandemi COVID-19. Kondisi kedaruratan di berbagai daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah telah melakukan PSBB atau pembatasan karena terdapat transmisi lokal. Sementara itu, beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal virus COVID-19 serta mobilisasi penduduk antar wilayah yang sangat minimal, mereka tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan physical distancing. 30 Untuk daerah yang memiliki kebijakan PSBB atau terdapat transmisi lokal, walau terjadi pembatasan pelayanan, perlu dipastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, akan tetap mendapatkan pelayanan gizi selama masa tanggap darurat. Sementara itu, bila untuk daerah tidak menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal serta mobilisasi penduduk yang minimal, pelayanan gizi tetap dilakukan dan disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Tanggap Darurat Pandemi COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Tidak ketinggalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merilis materi edukasi untuk tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi selama masa tanggap darurat COVID-19. Kehadiran RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan Pengarusutamaan Gender dalam Rancangan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku SEB yang sudah selesai, serta kebutuhan kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini. Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam Global Nutrition Report 31 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan Outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi. Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Kegiatan yang berkaitan dengan gender tertentu telah dimasukkan dalam matriks (Lampiran II Kepmen PPN/Kepala Bappenas) dan beberapa indikator akan diukur dan dipilah berdasarkan jenis kelamin jika relevan. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis. 32 BAB IV PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI A. Strategi dan Aksi Tujuan utama pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan ini disusun kerangka pikir RAD-PG Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan kerangka pikir RAN-PG 2021-2024 sebagaimana tersaji pada Gambar 3. Strategi ketahanan pangan dan gizi tersebut telah dirincikan sebagaimana tertera pada matriks aksi penajaman pada BAB IV yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan undernutritions (stunting, wasting, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular.
35 t Peningkatan Ketersediaan Pan an 82SA Gambar 3. Kerangka Pikir Rancangan RAD PG 2022-2026 SDM Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing Meningkatkan Asupan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Memanfaatkan Pelayanan Gizi t Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA I Menurunkan Undernutritions (Stunting, Wasting, Kekurangan Micronutrient); Mengendalikan Kegemukan & Faktor Risiko P TM Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi $ 36 B. Pengorganisasian Pemerintah Provinsi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024 dan ditetapkan oleh Gubernur serta disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Rancangan RAD-PG ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Forum Koordinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 169 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Forum Koordinasi ini terdiri dari Forum Pengarah, Forum Teknis, Kelompok-Kelompok Kerja dan Forum Tenaga Ahli. Forum Koordinasi ini menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi teknis sehingga setiap perangkat daerah dan instansi terkait lainnya melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara tersebut, sebagai berikut: Forum Pengarah Penanggung jawab : 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
42 l
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kabupaten/kota. Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. 43 Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan clan gizi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Lebih rinci mengenai pengorganisasian forum koordinasi rencana aksi pangan dan gizi di kabupaten/kota serta operasionalisasinya dapat dilihat pada Pedoman Penyusunan RAD-PG yang telah ditetapkan bersama RAN-PG. Penyusunan RAD- PG kabupaten/kota dapat mengacu pada RAN-PG 2021-2024 dan RAD-PG 2023-2026 Sulawesi Utara ini sehingga semua kegiatan di bidang pangan dan gizi dapat sinkron di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten / kota. C. Peran Sektor Non-Pemerintah Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti; lembaga swadaya masyarakat (RARE, Swara Parangpuang, YAPEKA Sulawesi Utara, YBT/Yayasan Bumi Tangguh), perbankan (Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bank Sulutgo, Bank BRI Wilayah Manado), dunia usaha (Cargill Indonesia, PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Manado, PT Telkom Witel Sulut Malut, PT Pertamina (Persero) Sulutgo, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo), perguruan tinggi (Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Universitas Katolik De La Salle Manado), organisasi profesi (IDI/Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Utara, PPNI/Persatuan Perawat Nasional Sulawesi Utara, PERSAGI/Persatuan Ahli Gizi Indonesia Sulawesi Utara, HKTI/Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Utara, Kelompok Tani dan Nelayan Provinsi Sulawesi Utara), mitra pembangunan, media massa (JIPS / Jurnalis Independen Pemprov Sulut) dan berbagai kelompok masyarakat madani (PKK Provinsi Sulawesi Utara) dan kelompok masyarakat lainnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi pangan clan gizi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 44 Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:
Peran dari lembaga-lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 dapat dilihat lebih rinci dalam Bab VIII mengenai matriks dukungan program dan kegiatan Non Pemerintah. D. Pembiayaan Untuk menjalankan rancangan rencana aksi ini, memerlukan dukungan dan pengelolaan anggaran. Namun demikian seperti dapat dilihat di dalam RPJMD 2021-2026, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan RAD-PG 2023-2026 tidak tersedia secara khusus. Walaupun demikian, Rencana Aksi Pangan dan Gizi perlu mendapatkan kepastian pembiayaan karena akan diacu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan melalui penajaman 45 program/kegiatan yang sudah ada. Pembiayaan dimaksud dapat berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR ( Corporate Social Responsibility), donor/ mitra pembangunan, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan sumber pembiayaan dari pemerintah (pusat dan daerah) dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan penganggaran dalam program dan kegiatan yang relevan, atau dengan kata lain program dan kegiatan yang terkait dengan rincian Strategi, Aksi, dan Keluaran penajaman program pangan dan gizi tahun 2023-2026. Mekanisme pen gin tegrasian dapat dilakukan dengan cara menambahkan, merevisi, komponen, sub-komponen, ataupun output, pada program dan kegiatan perangkat daerah dan lembaga vertikal yang terkait sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 pada saat penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategi SKPD. Sementara itu untuk melakukan mobilisasi sumber daya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan RAD-PG 2023-2026, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara akan melibatkan penuh perangkat daerah teknis dalam menyusun aksi penajaman beserta indikatornya, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasinya. Mobilisasi sumber daya difokuskan pada perangkat daerah teknis beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aksi penajaman dalam RAD-PG beserta pendanaannya. Di sisi lain, urusan pembinaan dan pengawasan perihal penetapan RAD-PG oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi. 46 BABV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi penajaman dalam RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pelaporan, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset dengan ketentuan sebagai berikut:
Matriks aksi untuk implementasi RAD-PG sebagaimana tercantum dalam BAB VI akan merincikan aksi, indikator dan target yang akan dipantau dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan terkait selama periode RAD-PG. A. Pemantauan RAD-PG Secara teknis ruang lingkup kegiatan pemantauan RAD-PG dapat dibagi menjadi empat yaitu: substansi, pelaksana, waktu, dan umpan balik hasil.
a) Strategi, aksi, dan indikator (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 12; b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut dapat menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 13. Apabila diperlukan, kegiatan pemantauan juga dapat diperluas pada 47 kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra percepatan perbaikan gizi (non- pemerintah).
48 t Tabel 12. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG D/B Capaian Strategi Aksi Indikator Kinerja/ Keluaran Penanggung Target Realisasi Keterangan/ Jawab Rekomendasi
Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid- term dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap intermediate outcome (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan outcome (3 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 10. C. Pelaporan RAD-PG Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada awal tahun untuk pelaporan kegiatan periode tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada sub bagian mekanisme pelaporan.
Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Menteri Dalam Negeri Gubernur ·f;L:,, I Presiden RI Menteri PPN/ Kepala Bappenas gem z/ A Bupati/Walikota f do l Pemangku Kepentingan Lainnya -11 ... 11·· •..•..•... . . . . . . ' .. Pemangku Kepentingan Lainnya Alur Pelaporan RAN-PG
A. Pendahuluan
53 Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:
Pemantauan RAD-PG dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/mid- term dan akhir periode. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapijuga penting bagi mitra non-pemerintah. Rancangan RAD-PG ini akan digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RAD- PG dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman. Daftar Pustaka Arif, S, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019 2020, Smeru Research Institute, Jakarta. Beal, Ty; Tumilowicz, Alison; Sutrisna, Aang; Izwardy, Daddy; dan Neufeld, Lynnette M. 2018. A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. Maternal & Child Nutrition 14. Diana, Rian, dkk. 2013. Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia. Jumal Gizi Pangan 8(1),1-8. Mboy, Nafsiah 2012. Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Merupakan Suatu Kesatuan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, http:/ /sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis- media/20121121 / 316359 /ketahanan-pangan-dan-perbaikan- gizi-merupakan-suatu-kesatuan/ Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. 54 BAB VII MATRIKS RANCANGAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2022-2026 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
(2026); Penyediaan Pangan Pangan Berbasis Laporan Ketersediaan Dinas Pangan Dinas Pertanian, Dinas Berbasis Sumber Sumber Daya Lokal protein hewani Pekerjaan Umum, Dinas Daya Lokal (2 09 yang Tersedia Perhubungan, Dinas 03 1.01 02) 2,9 juta ton Perumahan, Permukiman, (2024: RPJMN); dan Pertanahan, Bappeda Pemberitahuan, Jumlah Dokumen Dokumen Produksi jagung Dinas Dinas Pertanian, Dinas Pendataan Awal Pemberitahuan, 1.543.683 ton Perumahan, Kelautan Perikanan, Dinas Lokasi, Konsultasi Pendataan Awal (2026); Permukiman, Pekerjaan Umum, Dinas Publik Rencana Lokasi, Konsultasi dan Perhubungan, Dinas Pembangunan dan Publik Rencana Produksi daging Pertanahan Pangan,Bappeda Penetapan Lokasi Pembangunan dan 4,9 juta ton Pengadaan Tanah Penetapan Lokasi (2024: RPJMN); untuk Kepentingan Pengadaan Tanah Umum (2 10 03 Untuk Kepentingan Produksi umbi- 1.01 01 Umum umbian 25,5 + 55 Target Bidang Pangan dan Gizidalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
Penyusunan Rencana Kebutuhan Dokumen Dinas Pangan Dinas Pertanian & Rencana Pangan Lokal Peningkatan Peternakan, Dinas Kebutuhan Pangan produksi buah- Kelautan Perikanan, Lokal (2 09 03 1.02 buahan 5,7% Bappeda, Dinas Kesehatan 02) (2024: RPJMN); Peningkatan produksi sayuran 3,1% (2024: RPJMN) Penggunaan benih Penyediaan Jumlah Infrastruktur Unit bersertifikat Dinas Pangan Dinas Pertanian & Infrastruktur Pendukung 80% (2024: Peternakan, Dinas Pendukung Kemandirian RPJMN) Kelautan Perikanan, Dinas Kemandirian Pangan Yang Tersedia Pekerjaan Umum Pangan Lainnya (2 09 02 1.01 03) 56 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
(2024), 96% Menguatkan Pengembangan Jumlah Petugas Orang (2025, 100% Dinas BPOM, Dinas Pangan, kapasitas Otoritas Kompetensi Penilai Penerapan
pengawasan bagi Petugas Penilai Persyaratan Teknis Petemakan Balai Veteriner Pen er apan yang Mengikuti dalam rangka Persyaratan Teknis Pengembangan keamanan (3 27 04 1.04 02) Kompetensi pangan asal hewan 1.3 Pengelolaan Meningkatkan Penyediaan Jumlah Lumbung Unit Ketersediaan Dinas Pangan Dinas Pertanian dan cadangan ketersediaan Infrastruktur Pangan yang Tersedia Cadangan Petemakan, Dinas pangan cadangan pangan Lumbung Pangan Pangan 275 ton Pekerjaan Umum, Dinas pemerintah di provinsi / (2 09 02 1.01 01) per tahun; Pemberdayaan Masyarakat pusat, kab/kota dan Desa, Badan pemerintah Ketersediaan Penanggulangan Bencana daerah, dan protein hewani Daerah masyarakat 2,9 juta ton f 60 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
f J 61 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukrung
(DPI) Tanaman Tanaman Pangan, Produksi jagung Pangan, Hortikultura, dan Hortikultura, dan Perkebunan yang 1.543.683 ton Perkebunan (3 27 Ditangani (2026); 05 1.01 02) Produksi daging 4,9 juta ton (2024: RPJMN); Menyediakan Penyediaan Informasi Harga Laporan Dinas Pangan Dinas Pertanian & akses/bantuan Informasi Harga Pangan dan Produksi um bi- Petemakan, DKP, Dinas informasi, Pangan dan N era ca Neraca Bahan umbian 25,5 Kominfo & Statistik, Dinas komunikasi, dan Bahan Makanan (2 Makanan juta ton (2024: Disperindag, Dinas Sosial, teknologi kepada 09 03 1.01 01) RPJMN); Dinas PMD, Bappeda, petani, nelayan, Dinas Kesehatan, Dinas dan peternak Produksi PPPA, BPOM, Badan terkait hortikultura Penanggulangan Bencana unggulan Daerah ( J 62 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan Jawab yang terkait RPJMN 2020- 2024 yang Didukrung
Produksi ikan 988.400 ton Pelaksanaan Jumlah Kelompok Kelompok (2023); Dinas Dinas Pangan,DKP, Dinas Penyuluhan dan Petani yang Mendapat 1.007.792 ton Pertanian & Kominfo & Statistik, Dinas Pemberdayaan Penyuluhan dan (2024); Petemakan Disperindag, Dinas Sosial, Petani (3 27 07 Pemberdayaan 1.040.129 ton Dinas PMD, Bappeda, 1.02 02) (2025); Dinas Kesehatan, Dinas 1.073.460 ton PPPA, BPOM, Badan
RPJMN); Mengembangkan Pengembangan dan Jumlah Pelaksanaan Laporan Dinas Dinas Pangan, Dinas biofortifikasi di Pelaksanaan Sistem Manajemen Luas lahan Pertanian & Kesehatan, Dinas Kominfo berbagai komoditi Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan produksi beras Peternakan & Statistik, Bappeda pangan Mutu SDG dan Mikroorganisme biofortifikasi - Tumbuhan dan 60.000 ha padi Mikroorganisme (3 (2024: RPJMN); 27 02 1.03 04) Ketersediaan cadangan pangan 275 ton Pengembangan dan Jumlah Pelaksanaan Laporan per tahun; Dinas Dinas Pangan, Dinas Pelaksanaan Sistem Manaj emen Penggunaan Pertanian & Kesehatan, Dinas Kominfo Sistem Manajemen Mutu benih Peternakan & Statistik, Bappeda Mutu SDG Hewan SDG Hewan bersertifikat - (3 27 02 1.03 03) 80% (2024: RPJMN); Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan A 65 f 1 66 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan Jawab yang terkait RPJMN 2020- 2024 yang Didukung
Penyusunan 1.02 01) 8,03% (2024); program untuk 6,03 (2025); Ketahanan Pelaksanaan Jumlah Pengadaan, Dokumen 4,03% (2026) Dinas Pangan Disperindag, Dinas pangan dan gizi Pengadaan, Pengelolaan, dan Pertanian, Dinas Koperasi Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan & UKM, BULOG, Dinas Penyaluran Pangan Pada Sosial, BPBD, Dinas PMD, Cadangan Pangan Kerawanan Pangan Bappeda, DKP pada Kerawanan yang Mencakup Lebih Pangan yang Dari 1 (Satu) Daerah Mencakup lebih Kabupaten/Kota dari 1 (satu) dalam 1 (Satu) Daerah Daerah Provinsi t f J 71 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
f 72 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
03) Tingkat Risiko PMD, Dinas PPPA Penyediaan Data Jumlah Data dan Dokumen DKP Disperindag, Dinas dan Informasi Informasi U saha Pangan, Dinas Kesehatan, U saha Pemasaran Pengolahan dan Dinas Kominfo & Statistik, dan Pengolahan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian & Hasil Perikanan Perikanan Lintas Peternakan, Dinas Lintas Daerah Daerah Koperasi & UKM, Dlnas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota PMD, Dinas PPPA, BPOM, dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu) Daerah BULOG, Provinsi Berdasarkan f } 73 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
Kesehatan Pangan, Dinas Kominfo & Kesehatan (1 02 Data dan - Prevalensi Statistik, Dinas Sosial, 02 1.03 01) Informasi Kesehatan Wasting 7% Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda 75 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan lndikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
Penyusunan, Peta dan Analisis Dokumen 8,03% (2024); Dinas Pangan Dinas Kesehatan, Dinas Pemutak:hiran dan Ketahanan dan 6,03 (2025); Pertanian, Bappeda, Dinas Analisis Peta Kerentanan Pangan 4,03% (2026) Sosial, Dinas Perindag, Ketahanan dan Provinsi yang BPOM, Kerentanan Pangan Dimutak:hirkan Dinas PMD, DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota (2 09 04 1.01 01) Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Dokumen Dinas Pangan Dinas Kesehatan, Dinas Sinkronisasi Sinkronisasi Pertanian, Bappeda, Dinas Penanganan Penanganan Sosial, Dinas Perindag, Kerawanan Kerawanan Pangan BPOM, Pangan Provinsi Provinsi Dinas PMD, DKP (2 09 04 1.02 01) ( 77 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan Jawab yang terkait RPJMN 2020- 2024 yang Didukung
masyarakat Kemitraan, Peran Kemitraan, Peran serta yang Beragam, serta Masyarakat Masyarakat dan Lintas Prevalensi POU Bergizi dan Lintas Sektor Sektor Tingkat 5% (2024: Seimbang, dan Tingkat Daerah Daerah Provinsi RPJMN) Aman (B2SA) Provinsi (102 05 sejak usia dini; 1.01 01) Prevalensi FIES 4% (2024: Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Dokumen RPJMN) Dinas Dinas PMD, Dinas PPPA, Promosi Hasil Promosi Kesehatan Dinas Pangan, DKP, Dinas Kesehatan dan Kesehatan dan Konsumsi ikan Pertanian, Bappeda Perilaku Hidup Perilaku Hidup Bersih 67,5 Bersih dan Sehat dan Sehat kg/kapita/tahu (1 02 05 1.02 01) n (2023); 68 kg/kapita/tahu Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Laporan n (2024); 70 Dinas Pangan Dinas PMD, Dinas PPPA, Sinkronisasi Sinkronisasi kg/kapita/tahu Dinas Kesehatan, Dinas Pelaksanaan Pelaksanaan Advokasi, n (2025); 72 Kominfo & Statistik, DKP, Advokasi, Edukasi, Edukasi, dan kg/kapita/tahu Dinas Pertanian, Bappeda dan Sosialisasi Sosialisasi Konsumsi n (2026) Konsumsi Pangan Pangan Beragam, Konsumsi Beragam, Bergizi, Bergizi, Seimbang dan daging 14,6 Seimbang dan Aman kg/kapita/tahu Aman (B2SA) (2 09 (B2SA) 03 1.04 02) n (2024:RPJMN) 78 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
(2025), 95 & Statistik Dinas Kesehatan, Dinas Media Komunikasi Konten dan (2026); Pertanian, Dinas Pangan, Publik Perencanaan Media Dinas Pendidikan, Dinas (2.16.02.1.01.04) Komunikasi Publik - AKE 2.400 Sosial, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO I J 80 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
pedoman gizi Penyelenggaraan Jumlah Satuan Satuan Dinas Dinas Pangan, Dinas seimbang (PGS) Proses Belajar dan Pendidikan yang Pendidik AKE 2.400 Pendidikan Kesehatan, Dinas ke dalam Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan an kkal/kapita/ha Pertanian dan Peternakan, kurikulum Didik (1 01 02 1.01 Proses Belajar dan ri 2023-2026); Bappeda pendidikan dasar, 47) Ujian menengah dan AKP 63 atas Penyusunan Jumlah Kompetensi Dokumen gram/kapita/h Dinas Dinas Pangan, Dinas Kompetensi Dasar Dasar Muatan Lokal ari (2023-2026) Pendidikan Kesehatan, Dinas Muatan Lokal Pendidikan Menengah Prevalensi Pertanian dan Peternakan, Pendidikan yang Tersusun Stunting 15% Bappeda Menengah ( 1 01 03 (2023), 14% 1.01 01) J 82 Target Bidang Pangan dan Gizi dalam OPD No Strategi Aksi Sub Kegiatan Indikator Target RPJMD 2021- Penanggung Pemangku Kepentingan 2026 dan yang terkait RPJMN 2020- Jawab 2024 yang Didukung
Pendidikan Kesehatan, Dinas Kurikulum Muatan Lokal Pertanian dan Peternakan, Lokal Pendidikan Pendidikan Menengah Bappeda Menengah (1 01 03 yang Meningkat 1.01 04) Kompetensinya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Dokumen Dinas Dinas Pangan, Dinas Sinkronisasi Hasil Koordinasi dan Kesehatan Kesehatan, Dinas Penerapan SPM Sinkronisasi Pertanian dan Peternakan, Bidang Kesehatan Penerapan SPM Bidang Bappeda Lintas Kesehatan Kabupaten/Kota (1 Lintas Kabupaten/Kot¢ 02 02 1.02 18) t 83
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)