DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2017

Nomor: 83
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi, dilaksanakan koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.188 Indonesia Nomor 5360);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2.Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi. www.peraturan.go.id 2017, No.188

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

a.kebijakan strategis;
b.rencana aksi pangan dan gizi;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d.pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 4

KSPG terdiri atas kebijakan strategis di bidang:

a.ketersediaan pangan;
b.keterjangkauan pangan;
c.pemanfaatan pangan;
d.perbaikan gizi masyarakat; dan
e.penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Pasal 5

Kebijakan di bidang ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.peningkatan produksi pangan dalam negeri;
b.penguatan cadangan pangan nasional;
c.penguatan perdagangan pangan; dan
d.penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pasal 6

Kebijakan di bidang keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.188

a.efisiensi pemasaran pangan;
b.penguatan sistem logistik pangan;
c.stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya;
d.pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
e.penanganan kerawanan pangan dan gizi; dan
f.penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Pasal 7

Kebijakan di bidang pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a.pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b.pengembangan jejaring dan informasi pangan dan gizi; dan
c.peningkatan pengawasan keamananan pangan.

Pasal 8

Kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

a.perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b.perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu;
c.penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi;
d.penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
e.perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya;
f.penguatan sistem surveilan pangan dan gizi; dan
g.penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi. www.peraturan.go.id 2017, No.188

Pasal 9

Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

a.penguatan kelembagaan pangan dan gizi tingkat nasional yang telah ada;
b.penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ada;
c.penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan, dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ada; dan
d.pengembangan kemitraan antar berbagai Pemangku Kepentingan dalam pembangunan pangan dan gizi berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 bertujuan untuk mewujudkan:

a.peningkatan ketersediaan energi, protein, vitamin, dan mineral;
b.peningkatan konsumsi energi, protein, vitamin, dan mineral sampai batas ideal;
c.peningkatan skor pola pangan harapan;
d.perbaikan status gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
e.pencegahan peningkatan prevalensi obesitas terutama pada penduduk usia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi, dilaksanakan koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.188 Indonesia Nomor 5360);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2.Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi. www.peraturan.go.id 2017, No.188

Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

a.kebijakan strategis;
b.rencana aksi pangan dan gizi;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d.pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 4

KSPG terdiri atas kebijakan strategis di bidang:

a.ketersediaan pangan;
b.keterjangkauan pangan;
c.pemanfaatan pangan;
d.perbaikan gizi masyarakat; dan
e.penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Pasal 5

Kebijakan di bidang ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.peningkatan produksi pangan dalam negeri;
b.penguatan cadangan pangan nasional;
c.penguatan perdagangan pangan; dan
d.penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pasal 6

Kebijakan di bidang keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.188

a.efisiensi pemasaran pangan;
b.penguatan sistem logistik pangan;
c.stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya;
d.pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
e.penanganan kerawanan pangan dan gizi; dan
f.penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Pasal 7

Kebijakan di bidang pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a.pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b.pengembangan jejaring dan informasi pangan dan gizi; dan
c.peningkatan pengawasan keamananan pangan.

Pasal 8

Kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

a.perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b.perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu;
c.penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi;
d.penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
e.perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya;
f.penguatan sistem surveilan pangan dan gizi; dan
g.penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi. www.peraturan.go.id 2017, No.188

Pasal 9

Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

a.penguatan kelembagaan pangan dan gizi tingkat nasional yang telah ada;
b.penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ada;
c.penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan, dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ada; dan
d.pengembangan kemitraan antar berbagai Pemangku Kepentingan dalam pembangunan pangan dan gizi berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 bertujuan untuk mewujudkan:

a.peningkatan ketersediaan energi, protein, vitamin, dan mineral;
b.peningkatan konsumsi energi, protein, vitamin, dan mineral sampai batas ideal;
c.peningkatan skor pola pangan harapan;
d.perbaikan status gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
e.pencegahan peningkatan prevalensi obesitas terutama pada penduduk usia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2023