DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipilil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

Isi peraturan

Pasal 9

1.Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:

a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
1. 2.PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari: a.PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Sumatera Barat;dan b.PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
2. 3.Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. 2.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

1.Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Pasal 9:

a.Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
b.Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih,celana/rok hitam atau gelap;
c.Hari Kamis menggunakan PDH Batik atau Tenun produksi Sumatera Barat;
d.Hari Jumat menggunakan PDH Batik atau Tenun/Bordir/ Sulaman produksi Sumatera Barat (laki-laki model koko, perempuan baju kurung);
1. 2.PDH Batik dapat digunakan:
a.pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
b.kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor;dan
c.sesuai dengan ketentuan acara.
1. 3.Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
2. 4.Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
3. 5.PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara. 3
4. 3.Ketentuan Pasal 18 dihapus. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 19 Februari 2016 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 19 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH, Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR. 19

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021