DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Hari dan Jam Kerja; 3. Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan; 4. Wirid dan Senam; 5. Upacara dan Apel; 6. Absensi Online; 7. Disiplin PNS; 8. Pendanaan; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib kedinasan, disiplin kerja dan wibawa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di 2 Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan serta kondisi saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TERTIB KEDINASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Gubernur Sumatera Barat.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. 4
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11.Hari kerja adalah hari yang telah ditetapkan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12.Jam kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13.Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14.Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
15.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dapat membedakan identitas setiap PNS.
17.Upacara adalah upacara yang dilakukan dalam rangka peringatan hari besar kenegaraan, hari besar nasional dan upacara lainnya yang ditetapkan daerah.
18.Majelis Pertimbangan Pegawai yang selanjutnya disebut MPP adalah majelis pengawas dan penegak disiplin PNS yang bersifat adhoc bertanggung jawab kepada Gubernur selaku PPK.
19.Wirid adalah wirid pengajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diadakan di Mesjid Raya Sumatera Barat atau masing- masing OPD yang ada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.
20.Senam adalah senam yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau masing-masing OPD yang ada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. 5
21.Absensi Online adalah sistem pencatatan kehadiran melalui aplikasi yang bisa diakses secara online.
22.Tugas khusus adalah tugas tertentu pada waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan disiplin jam kerja PNS;
2. b.meningkatkan kinerja dan wibawa PNS;
3. c.menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas;dan
4. d.menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Hari dan Jam Kerja;
b.Pakaian Dinas dan Atribut;
c.Wirid dan Senam;
d.Upacara dan Apel;
e.Absensi Online;dan
f.Disiplin PNS.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

(1)Hari kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berjumlah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at.
(2)Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pukul 07.30 – 16.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis;
2. b.Pukul 07.30 – 16.30 WIB untuk hari Jum’at;
3. c.Pukul 12.00 – 13.00 WIB jam istirahat untuk hari Senin sampai dengan Kamis;dan
4. d.Pukul 12.00 – 13.30 WIB jam istirahat untuk hari Jum’at.
(3)Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan oleh Gubernur. 6

Pasal 5

(1)OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 4.
(2)Hari dan jam kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan diatur lebih lanjut oleh pimpinan OPD yang bersangkutan.

BAB III

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Pasal 6

(1)PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas PNS.

Pasal 7

Pakaian dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a.PDH;
b.PDL pada OPD tertentu;
c.PSL; dan
d.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 8

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.PDH warna khaki;
2. b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
3. c.PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 7
2. b.PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;dan
3. c.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
(3)PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah digunakan lengan panjang/pendek untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah digunakan lengan pendek untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

Pasal 9

(1)PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(2)PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.
(3)PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.bahan dasar batik yang diproduksi di Sumatera Barat, digunakan pada Hari Kamis;dan
2. b.bahan bordir sulaman Sumatera Barat, khusus untuk wanita model baju kurung kedaerahan digunakan pada Hari Jumat.
(4)PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Kamis dan digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 10

PDL pada OPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor. 8

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2016