DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tambahan Penghasilan 3. Pengukuran Kinerja 4. Lembur 5. Prosedur Pembayaran 6. Keberatan Atas Hasil Pengukuran Kinerja 7. Pengawasan 8. Ketentuan Lain-Lain 9. Sanksi Administratif 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang- undangan mengenai kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2018 perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
11.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
13.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14.Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15.Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
16.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
17.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS berupa tambahan penghasilan dasar dan dapat ditambah dengan tambahan penghasilan kinerja, tambahan penghasilan pertimbangan tertentu dan/atau uang lembur;
18.Tambahan Penghasilan Dasar yang selanjutnya disingkat TPD adalah komponen TPP yang menjadi tambahan penghasilan minimal yang diperoleh setiap PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
19.Tambahan Penghasilan Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah komponen TPP yang besarannya ditentukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
20.Uang Lembur adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang besarannya ditentukan berdasarkan j u m l a h j a m b e k e r j a d i l u a r j a m / h a r i k e r j a .
21.Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu yang selanjutnya disingkat TPPT adalah komponen TPP yang besarannya ditentukan berdasarkan pertimbangan tempat bertugas.
22.Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
23.Pengukuran Kinerja adalah pengukuran terhadap prestasi kerja dan perilaku kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap PNS oleh atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
24.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS dari melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya pada suatu satuan organisasi.
25.Perilaku Kerja adalah perbuatan atau tindakan yang ditampilkan oleh PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya.
26.Lembur adalah bekerja di luar jam/hari kerja yang diperintahkan oleh Kepala OPD/Kepala Biro/Kepala UPTD melalui surat tugas.
27.Laporan Harian adalah catatan kegiatan harian yang meliputi kegiatan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang dilaksanakan PNS selama 1 (satu) bulan dalam bentuk jurnal.
28.Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi sebagaimana dinyatakan dalam rincian tugas jabatan PNS yang bersangkutan.
29.Tugas Tambahan adalah tugas lain yang diberikan oleh atasan selain tugas pokok, tetapi berhubungan dan memberi nilai manfaat bagi kinerja unit kerja atau OPD tempat PNS yang bersangkutan ditugaskan, atau melaksanakan tugas yang diperintah atasan di luar jam kerja.
30.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
31.Hari Kerja adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
32.Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
33.Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
34.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
35.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
36.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
37.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
38.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
39.Pejabat Administrator adalah PNS yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
40.Pejabat pengawas adalah PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
41.Pejabat Pelaksana adalah PNS yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
42.Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja OPD adalah PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja PNS di Lingkungan OPD/Biro yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
43.Realisasi Anggaran adalah sejumlah anggaran yang telah digunakan sampai dengan bulan berjalan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tercantum dalam DPA kegiatan APBD yang dikelola oleh bagian/ bidang/ sekretariat/ UPTD/ OPD khusus Rumah Sakit dan Inspektorat.
44.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan APBD dalam setiap periode.
45.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
46.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
48.Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat IPKPTP adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja dan tambahan penghasilan yang diterima PNS.
49.Pramu Administrasi Pimpinan adalah pejabat fungsional umum yang bertugas melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
50.Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
51.Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD.
52.Sopir Pimpinan adalah sopir yang bertugas melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

TPP dapat diberikan kepada:

a.PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
b.PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditugaskan pada Kementerian/ lembaga di luar OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c.PNS Kementerian/Lembaga yang di tugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
d.Anggota TNI dan Anggota POLRI yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada:

a.Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
b.Guru yang telah disertifikasi dan telah menerima tunjangan Profesi guru;
c.PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
d.PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik.

Pasal 6

(1)TPD diberikan kepada setiap PNS sebagai tambahan penghasilan minimal.
(2)TPK diberikan kepada PNS berdasarkan capaian kinerja.
(3)TPPT diberikan kepada PNS yang ditugaskan pada Badan Penghubung dan PNS yang ditugaskan pada UPTD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
(4)Lembur diberikan kepada PNS yang bekerja di luar jam kerja/hari kerja.

Pasal 7

Kriteria PNS yang hanya diberikan TPD yaitu:

a.PNS yang melaksanakan tugas belajar;
b.PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditugaskan pada Kementerian/ lembaga di luar OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan syarat tidak menerima tunjangan kinerja pada Kementerian/Lembaga ditempatkan.

Pasal 8

(1)Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.PNS yang tidak masuk kerja tanpa izin lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya;
2. b.PNS golongan III dan IV yang wajib zakat namun tidak membayar zakat, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya;
3. c.PNS yang menjalani masa persiapan pensiun, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusan masa persiapan pensiun berlaku dan sesuai dengan standar biaya jabatan tambahan penghasilan bagi jabatan Pelaksana;
4. d.PNS beragama Islam pada OPD/UPTD di wilayah Kota Padang yang tidak mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya;
5. e.PNS yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah:
  1. 1.PNS yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pendapatan provinsi;
  2. 2.PNS yang bertugas pada UPTD Balai Benih Ikan Pantai.
(2)Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS beragama Islam yang tidak mengikuti wirid gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.PNS yang mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPD sebesar 100 % (seratus persen) dan T P K s e b e s a r 50% (lima puluh persen) dari total TPK yang diterima bulan berikutnya.
2. b.Dalam hal wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, maka:
  1. 1.PNS yang mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam bulan tersebut, dihitung telah mengikuti wirid agama Islam gabungan di mesjid raya secara penuh;
  2. 2.PNS yang tidak mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat dalam bulan tersebut, diberikan TPD sebesar 100 % (seratus persen) dan T P K s e b e s a r 50% (lima puluh persen) dari total TPK diterima bulan berikutnya.

Pasal 9

(1)Standar biaya tambahan penghasilan bagi PNS terdiri atas:
1. a.Standar Biaya Tambahan Penghasilan Dasar dan Tambahan Penghasilan Kinerja bagi PNS yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. b.Standar Biaya Tambahan Penghasilan Dasar dan Tambahan Penghasilan Kinerja bagi PNS yang bertugas pada Badan Keuangan Daerah dan Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. c.Standar Biaya Tambahan Penghasilan Dasar dan Tambahan Penghasilan Kinerja bagi PNS yang bertugas pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. d.Standar Biaya Tambahan Penghasilan bagi PNS yang bertugas pada Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. e.Standar Biaya Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Standar biaya Uang Lembur bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp.30.000,- /jam (tiga puluh ribu rupiah per jam).

Pasal 10

Penghitungan besaran TPK, TPPT dan uang lembur yang akan diterima PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2018