DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2018

Nomor: 65
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 5 (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada: a. Calon PNSD; b. PNSD Dpb. ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah;atau c. Guru yang telah disertifikasi dan telah menerima tunjangan Profesi guru. (2) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan apabila: a. dihapus; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik; atau d. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD. (3) Setiap Pejabat Fungsional Umum yang telah mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu wajib ditetapkan nama jabatan dan uraian tugasnya dengan Keputusan Gubernur. (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat atas nama Gubernur dan ditandatangani oleh Kepala SKPD (perubahan lainnya terlampir)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian dalam penerapan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu melakukan perubahan Ketiga terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 16), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, dan ayat (2) huruf a dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
1. a.Calon PNSD;
2. b.PNSD Dpb. ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah;atau
3. c.Guru yang telah disertifikasi dan telah menerima tunjangan Profesi guru.
(2)Kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan apabila:
1. a.dihapus;
2. b.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
3. c.diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik; atau
4. d.tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD.
(3)Setiap Pejabat Fungsional Umum yang telah mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu wajib ditetapkan nama jabatan dan uraian tugasnya dengan Keputusan Gubernur.
(4)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat atas nama Gubernur dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila tidak masuk kerja tanpa izin lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya;
2. b.pegawai golongan III dan IV yang wajib zakat namun tidak membayar zakat, hanya diberikan TPD pada bulan yang bersangkutan;
3. c.menjalani masa persiapan pensiun, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusannya berlaku dan sesuai dengan standar biaya jabatan tambahan penghasilan bagi jabatan fungsional umum lainnya;
4. d.Pejabat Fungsional Tertentu yang diberhentikan sementara dari jabatan karena belum mencapai angka kredit dalam batas waktu yang ditentukan, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusan pemberhentian sementara berlaku;
5. e.dihapus
6. f.tidak mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat bagi pegawai beragama Islam yang bertugas di SKPD/UPTD yang terletak dalam wilayah Kota Padang, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya.
7. g.pegawai yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah:
  1. 1.pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pendapatan provinsi;
  2. 2.pegawai yang bertugas pada UPTD Balai Benih Ikan Pantai.
(2)Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai beragama Islam yang tidak mengikuti wirid gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.pegawai yang mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPD sebesar 100 % (seratus persen) dan T P K s e b e s a r 50% (lima puluh persen) dari total TPK yang diterima bulan berikutnya;
2. b.Dalam hal wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, maka:
  1. 1.pegawai yang mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam bulan tersebut, dihitung telah mengikuti wirid agama Islam gabungan di mesjid raya secara penuh;
  2. 2.pegawai yang tidak mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat dalam bulan tersebut, diberikan TPD sebesar 100 % (seratus persen) dan T P K s e b e s a r 50% (lima puluh persen) dari total TPK diterima bulan berikutnya.
  3. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tambahan Penghasilan bagi pegawai dalam bentuk TPPT diberikan kepada:

a.pegawai yang ditugaskan pada Badan Penghubung;
b.pegawai yang ditugaskan pada Organisasi Perangkat Daerah atau UPTD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Standar biaya tambahan penghasilan bagi pegawai terdiri atas:
1. a.Standar Biaya Tambahan Penghasilan Dasar dan Tambahan Penghasilan Kinerja bagi Pegawai yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah selain Badan Keuangan Daerah, Rumah Sakit Daerah, dan Sekolah;
2. b.Standar Biaya Tambahan Penghasilan Dasar dan Tambahan Penghasilan Kinerja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah dan Rumah Sakit Daerah;
3. c.Standar Biaya Tambahan Penghasilan bagi Pegawai yang bertugas pada Sekolah;
4. d.Standar Biaya Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu.
(2)Standar biaya bagi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Standar biaya bagi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Standar biaya bagi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Standar biaya bagi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Standar biaya Uang Lembur bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp.30.000,- /jam.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)PNS Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Daerah lain yang dimutasikan menjadi PNSD, dapat diberikan tambahan penghasilan pada bulan ketujuh terhitung mulai aktif bekerja.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu maka tambahan penghasilan dapat diberikan pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bulan pertama hanya diberikan TPD;
2. b.bulan kedua dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT.
  1. 6.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pembayaran tambahan penghasilan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dihentikan mulai pada bulan berikutnya terhitung sejak surat yang menerangkan mengenai statusnya tersebut diterbitkan/ditetapkan.
(2)Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, atau telah diaktifkan kembali sebagai PNS setelah dinon-aktifkan atau pemberhentian sementara, dapat diberikan tambahan penghasilan pada awal bulan berikutnya setelah mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada SKPD.
(3)Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
1. a.untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
2. b.untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT berdasarkan kinerja.
  1. 7.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum/ Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK, Pejabat Eselon IV, Eselon III selain kepala SKPD wajib menyampaikan laporan hariannya setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.
(1a)Pegawai pada Sekolah tidak wajib membuat laporan Harian.
(2)Staf Ahli Gubernur wajib menyampaikan rekomendasi kebijakan tertulis yang telah diketahui oleh Gubernur setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Biro Organisasi.
(3)Pejabat Fungsional Tertentu wajib menyampaikan laporan kegiatan hariannya dan menunjukkan bukti-bukti kerja untuk menghitung bahan angka kredit kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit atau Korodinator Jabatan Fungsional setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD/Sekretaris/Kepala UPTD pada setiap tanggal 3 (tiga) berserta pertimbangan nilai angka kredit setiap Pejabat Fungsional Tertentu.
(4)Pertimbangan nilai angka kredit setiap Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Angka Kredit atau Koordinator Jabatan Fungsional dilakukan dengan memverifikasi pelaksanaan tugas pokok pada laporan harian dengan bukti fisik yang disertakan.
(5)Pegawai yang ditugaskan melaksanakan suatu kegiatan di luar kantor yang jadwalnya melewati tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, harus menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan pengukuran kinerja pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.
(6)Pegawai yang mengambil hak cuti yang jadwal mulai masuk kerjanya setelah tanggal 1 (satu), wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan pengukuran kinerja pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti dilakukan.
(7)Setiap atasan atau pejabat yang ditunjuk wajib mengisi IPKPTP pegawai yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada pejabat struktural yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau ketatausahaan pada SKPD/Biro setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(8)Pejabat Struktural yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau ketatausahaan pada SKPD/Biro wajib mengumpulkan dan mengarsipkan IPKPTP sekaligus merekapitulasi hasil pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan seluruh pegawai di lingkungan SKPD/Biro.

8.Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 21 Desember 2018 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 21 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALWIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6620

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 37

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 37

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020