DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah dalam upaya Penerapan SPM di Daerah. Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM. Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah dalam upaya Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.agar Penerapan SPM dapat dilaksanakan dengan terencana; dan
b.untuk membangun koordinasi Penerapan SPM yang efektif antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
2. b.penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
(3)Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.

Pasal 5

(1)Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.Penanggungjawab : Gubernur;
2. b.Ketua : Sekretaris Daerah;
3. c.wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. d.sekretaris : kepala unit kerja secretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah; dan
5. e.anggota : 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  1. 2.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  2. 3.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;
  3. 4.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
  4. 5.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  5. 6.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah;
  6. 7.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  7. 8.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
  8. 9.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
  9. 10.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. 11.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  11. 12.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi dan statistik.
(2)Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh biro pemerintahan dan otonomi Daerah;
2. b.melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
3. c.melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. e.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. f.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. g.mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah dan daerah kabupaten/kota;
8. h.mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota;
9. i.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota;
10. j.melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. k.menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
12. l.mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. m.melakukan rapat secara berkala; dan
14. n.melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi e-SPM secara triwulan.
(3)Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(4)Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.
(5)Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat tim.
(6)Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan pada unit kerja sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Pasal 6

(1)Dokumen Renaksi Penerapan SPM terdiri atas:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat gambaran umum daerah;
3. c.bab III memuat kebijakan nasional dan tim Penerapan SPM;
4. d.bab IV program prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM dan permasalahan;
5. e.bab V memuat rencana aksi Penerapan SPM; dan
6. f.bab VI memuat mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPM.
(2)Dokumen Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
(3)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
(2)Ketentuan mengenai pelaporan Penerapan SPM kabupaten/kota kepada Gubernur serta pelaporan Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pendanaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 24 Desember 2025 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 24 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ARRY YUSWANDI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 30

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…