DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Maret 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan standar pelayanan minimal di Provinsi Sumatera Barat, perlu disusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Palayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
7.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8.Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam pencapaian Penerapan SPM.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah dalam upaya Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.untuk perencanaan pelaksanaan tahapan penerapan SPM, serta sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Daerah; dan
b.membangun koordinasi implementasi penerapan SPM yang efektif antar perangkat Daerah yang melaksanakan SPM.

Pasal 4

(1)Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan SPM di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
2. b.Penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
(3)Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.

Pasal 5

(1)Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.penanggungjawab : Gubernur;
2. b.ketua : sekretaris daerah;
3. c.wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan Daerah;
4. d.sekretaris : kepala biro pemerintahan dan otonomi Daerah;
5. e.anggota : 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
  1. 2.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
  2. 3.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;
  3. 4.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
  4. 5.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  5. 6.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana Daerah;
  6. 7.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
  7. 8.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  8. 9.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan;
  9. 10.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informasi dan statistik;
  10. 11.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  11. 12.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.
(2)Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh biro pemerintahan dan otonomi Daerah;
2. b.melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
3. c.melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. e.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. f.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. g.mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah dan daerah kabupaten/kota;
8. h.mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota;
9. i.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota;
10. j.melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. k.menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
12. l.mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. m.melakukan rapat secara berkala; dan
14. n.melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
(4)Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(5)Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.
(6)Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat tim.
(7)Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah.

Pasal 6

(1)Dokumen RAD-SPM terdiri atas:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat kondisi umum wilayah;
3. c.bab III memuat kebijakan nasional dan tim Penerapan SPM;
4. d.bab IV memuat program prioritas pemenuhan SPM, perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan permasalahan;
5. e.bab V memuat strategi dan kebijakan pencapaian SPM; dan
6. f.bab VI memuat mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPM.
(2)Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
(3)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), laporan Penerapan SPM dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
(2)Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di Daerah dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui direktur jenderal bina pembangunan daerah.

Pasal 9

Pendanaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang padatanggal 7 Maret 2024 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 7 Maret 2024 ober 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…