DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018

Nomor: 69
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Uraian Tugas dan Fungsi;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2018;
b.bahwa dengan terjadinya perubahan Struktur Organisasi pada Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1 .

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
6.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : :PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Sekretariat Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan, perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tugas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
3. c.penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Uraian tugas Sekretaris Daerah :
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Sekretariat Daerah;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tugas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait; dan
6. f.menyelengggarakan tugas kedinasan lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Sekretaris Daerah, membawahi :
1. a.Asisten Pemerintahan;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; dan
3. c.Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
(5)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan umum koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, kehumasan serta bidang tugas perangkat daerah yang terkait.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, humas serta bidang tugas perangkat daerah terkait;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, humas serta bidang tugas perangkat daerah terkait; dan
3. c.penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Uraian tugas Asisten Pemerintahan :
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Asisten Pemerintahan;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan umum pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, humas serta bidang tugas perangkat daerah terkait;
3. c.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemerintahan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD dan RKA dan DPA pada perangkat daerah terkait;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi hukum dan hak asasi manusia;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi humas;
7. g.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi tugas pokok perangkat daerah terkait;
8. h.menyelenggarakan telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. j.menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan:
1. a.Biro Pemerintahan;
2. b.Biro Hukum; dan
3. c.Biro Humas.
(5)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan daerah di bidang Otonomi Daerah, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Koordinasi Pemerintahan;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Koordinasi Pemerintahan; dan
3. c.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Koordinasi Pemerintahan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
2. b.menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
4. d.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
5. e.menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Biro;
6. f.menyelenggarakan penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. h.menyelenggarakan dan memfasilitasi penataan daerah otonom;
9. i.menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kecamatan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. k.menyelenggarakan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. l.menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. m.memfasilitasi penegasan batas provinsi, kabupaten/kota dan nagari/desa;
14. n.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
15. o.memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan umum Kepala Daerah;
16. p.memfasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. q.melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan Biro Pemerintahan;
18. r.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan;
19. s.menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
20. t.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
21. u.menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Biro Pemerintahan, membawahi:
1. a.Bagian Otonomi Daerah;
2. b.Bagian Pemerintahan Umum;
3. c.Bagian Administrasi Pemerintahan, dan:
4. d.Kelompok jabatan fungsional.
(5)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
(6)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Pasal 6

(1)Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi tata praja, pembinaan urusan pemerintahan dan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Otonomi Daerah memiliki fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Tata Praja, Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Tata Praja, Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah; dan
3. c.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Praja, Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum di bidang Tata Praja, Pembinaan Urusan Pemerintahan, dan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah;
2. b.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Tata Praja, Pembinaan Urusan Pemerintahan, dan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah;
3. c.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang Tata Praja, Pembinaan Urusan Pemerintahan, dan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota;
5. e.melaksanakan perumusan kebijakan Penataan Daerah Otonom;
6. f.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketataprajaan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
8. h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
9. i.melaksanakan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
10. j.melaksanakan pengelolaan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota;
11. k.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan LPPD Kabupaten/Kota;
12. l.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
13. m.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Tata Praja, Pembinaan Urusan Pemerintahan, dan Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah;
14. n.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
(4)Bagian Otonomi Daerah, membawahi:
1. a.Sub Bagian Tata Praja;
2. b.Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan; dan
3. c.Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
(5)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Tata Praja.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Praja memiliki fungsi :
1. a.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Tata Praja;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Tata Praja; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Praja.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan daerah otonom;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketataprajaan;
3. c.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penataan daerah otonom dan ketataprajaan;
4. d.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hari jadi daerah otonom;
5. e.menyiapkan bahan peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. f.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata praja;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan urusan pemerintahan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan memiliki fungsi :
1. a.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pembinaan urusan pemerintahan;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan urusan pemerintahan; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan urusan pemerintahan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan urusan pemerintahan;
2. b.menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
5. e.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah memiliki fungsi :
1. a.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
2. b.menyiapkan bahan pengelolaan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan fasilitasi EKPPD Kabupaten/Kota;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Provinsi;
4. d.menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan LPPD Kabupaten/Kota;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
6. f.menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
7. g.menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
8. h.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan evaluasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

(1)Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pembinaan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan Umum memiliki fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Pembinaan Kecamatan, Pemerintahan Nagari/Desa dan Administrasi Kewilayahan;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan Kecamatan, Pemerintahan Nagari/Desa dan Administrasi Kewilayahan;dan
3. c.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan Kecamatan, Pemerintahan Nagari/Desa dan Administrasi Kewilayahan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan;
2. b.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;
3. c.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
4. d.melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penataan nagari/desa;
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kecamatan, pemerintahan nagari/desa;
6. f.melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penegasan batas antar provinsi dan antar kabupaten/kota;
7. g.melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap penetapan dan penegasan batas nagari/desa;
8. h.melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi toponimi;
9. i.menyelenggarakan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang kerja sama daerah;
10. j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pembinaan Kecamatan, Pemerintahan Nagari/Desa dan Administrasi Kewilayahan;
11. k.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(4)Bagian Pemerintahan Umum, membawahi:
1. a.Sub Bagian Pembinaan Kecamatan;
2. b.Sub Bagian Pemerintahan Nagari/Desa; dan
3. c.Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.
(5)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 68 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 68 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2018