DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 68 Tahun 2016

Nomor: 68
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI BADANPENGELOLAKEUANGANDANASET DAERAH PROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 61; TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNI,)R SUMATERA SElATAN Mengingat Menimbang .' Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANGUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIANTUGASDAN FUNGSIBADANPENGELOLAKEUANGAN DANASET DAERAHPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor114, Tambah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); .,

(1)Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset Provinsi Sumatera Selatan.
(2)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Badan Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Seiatan.
5.Kepaia Badan adalah Kepala Badan Pengeioia Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah Provinsi Sumatcra Selatan selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan KeIja Pengeloia Keuangan Daerah yang mcmpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengclola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

(1)Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dan :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Anggaran, membawahi :
  1. 1.Subbidang Sarana dan Prasarana;
  2. 2.Subbidang Sosial dan Ekonomi; dan
  3. 3.Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
4. d.Bidang Perbendaharaan, membawahi :
  1. 1.Subbidang Sarana dan Prasarana;
  2. 2.Subbidang Sosial dan Ekonomi; dan
  3. 3.Subbidang Pengelola Kas Daerah.
5. e.Bidang Akuntansi, membawahi :
  1. 1.Subbidang Sarana dan Prasarana;
  2. 2.Subbidang Sosial dan Ekonomi; dan
  3. 3.Subbidang Pelaporan dan Pembinaan BLUD;
6. f.Bidang Pengelolaan Barang MilikDaerah, membawahi :
  1. 1.Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang MilikDaerah;
  2. 2.Subbidang Pemanfaatan Barang MilikDaerah; dan
  3. 3.Subbidang Penatausahaan Barang MilikDaerah.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. h.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABIII SUSUNANORGANISASI Pasal 3 . .. ·, memerintahkan pembayaran;
1. d.pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
2. e.pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
3. f.pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;
4. g.penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
5. h.pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;
  1. 1.pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah; J. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD;
6. k.penggunaan barang milik daerah SKPKD;
  1. 1.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPKD; dantagihanataspengujianc. pelaksanaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KepaJa Badan mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut :
  2. 1.KepaJa Badan selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah, mempunyai fungsi :
7. a.penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAl;
8. b.pelaksanaan anggaran SKPKD; PasaJ 5 KepaJa Badan mempunyai tugas membantu Gubemur dalam menye1enggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI
  1. 3.Kepala Badan selaku BUD rnempunyai fungsi :
9. a.pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
10. b.pengendalian pelaksanaan APBD;
11. c.pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sis tern penerimaan dan pengeJuaran kas daerah; oleh pimpinan. yang APBD;
12. d.penyusunan Japoran keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan dan
13. e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
  1. 2.Kepala Badan selaku PPKD, mempunyai fungsi :
14. a.penyusunan dan peJaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
15. b.penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
16. c.pelaksanaan fungsi BUD;
17. m.penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan;
18. n.pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dad beban APBDdan perolehan lainnya yang sah kepada Gu.bernur rnelalui pengelola;
19. o.penggunaan barang rnilik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyeJenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPKD;
20. p.pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak rnemerlukan persetujuan DPRD dan barang rnilik daerah selain tanah darr/atau bangunan kepada Gubemur rnelalui pengelola;
21. q.penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dirnanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKDkepada Gubernur rnelalui pengelola;
22. r.penyusunan dan penyarnpaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)SKPKD;dan
23. s.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dan aset daerah;
24. q.penyusunan laporan keungan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
25. r.penyiapan kebijakan, pedornan dan pernbinaan pengelolaan aset daerah;
26. s.pelaksanaan evaluasi Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBDkabupaten/kota;
27. t.pelaksanaan pernbinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
28. u.penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
29. v.pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
30. w.pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah; x, pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);dan
31. y.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kelebihanrestitusi/ pengernbaliann. pelaksanaan pendapatan;
32. o.penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
33. p.pelaksanaan sistern alruntansi pelaporan keuangan
34. d.pernantauan pelaksanaan penerirnaan dan pengeluaran APBDoleh Bank yang telah ditunjuk;
35. e.pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 1'. penyirnpanan uang daerah;
36. g.penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
37. h.penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  1. 1.pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelola keuangan daerah; J. pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
38. k.pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; J. penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pernbayaran (SKPP); rn. pelaksanaan pemungutarr/ pernotongan dan pe- nyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK); Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
39. a.pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA);
40. b.pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pe1aksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
41. c.pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

g.pelaksanaan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. danpengelolakepadabantuanf. pemberian
1. 4.Kepala Badan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai fungsi :
a.penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b.penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah;
c.penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang miJikd.aerah;
d.pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur;
e.pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
c.pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;
d.pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
e.penelitian konsep ikatarr/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
f.pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPKD;
g.pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD;
h.penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
i.pengelolaan barang milik daerah; J. penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sab;
k.pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD; I. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang rnilik daerah pada SKPKD;
m.pengajuan rencana kebutuhan barang miJik daerah bagi SKPKD;
n.penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan Zatau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah darr/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
o.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah SKPKD;
p.penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan(LBPT)SKPKD;
q.pengelolaan administrasi kepegawaian;
r.pengelolaan urusan rumah tangga;
s.pelaksanaan koordinasi penyusunan program,anggaran dan pelaporan;
t.peJaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
u.pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
v.pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
w.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penerirnaan, pendistribusian surat menyurat, penggandaan naskah dan kearsipan;
2. b.menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
(2)Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/ disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. b.meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (UP}/Ganti Uang Persediaan (GUP}/Tambah Uang Persediaan (TUP)/Langsung (LS),LS gaji dan Tunjangan PNS seta penghasilan lainnya;
3. c.melakukan verifikasi SPP;
4. d.menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. e.melakukan verifikasi harian penerimaan SKPKD;
6. f.melaksanakan akuntansi SKPKD dan menyiapkan laporan keuangan SKPKD;dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. mempunyai tugas:
8. a.menyusun RKA/RKAPSKPKD;
9. b.menyusun DPA/DPPASKPKD;
10. c.menyiapkan laporan kinerja;
11. d.menyusun kebutuhan anggaran kas;
12. e.menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, rencana kerja tahunan;
13. f.mengkoordinir penyusunan program;
14. g.mengkoordinasikan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan barang; dan
15. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pelaporan,danPerencanaanSubbagian(I) Kepala Pasal 8
16. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Barang Barang
17. c.melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
18. d.mempersiapkan perencanaan dan pembinaan kepegawaian:
19. e.mengelola adrninistrasi kepegawaian;
20. f.mengelola urusan rumah tangga;
21. g.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
22. h.mengelola kearsipan dan perpustakaan;
  1. 1.melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; J. melakukan penyusunan kebutuhan perlcngkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengarnanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang- barang inventaris;
23. k.menyiapkan adrninistrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  1. 1.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD;
24. m.melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPKD;
25. n.menyusun dan rnenyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan;
26. o.mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;
27. p.menyiapkan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah danj'atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola;
28. q.menyusun dan menyampaikan Laporan Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan PenggunaTahunan(LBPT)SKPKD;dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Anggaran, mempunyai fungsi :
29. a.penyusunan dan peJaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
30. b.pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
31. c.penyusunan Rancangan APBDdan Rancangan Perubahan APBD;
32. d.pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBDdan Rancangan Perubahan APBD;
33. e.pelaksananaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA,RKAP,DPAdan DPPASKPD;
34. f.pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan Rancangan APBDdan Rancangan Perubahan APBD;
35. g.peJaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan APBDdan Rancangan Perubahan APBD;
36. h.pelaksanaan penyempurnaan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  1. 1.pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD; J. pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPASKPDdan SKPKD;
37. k.pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD; PasallO Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD,mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas, serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBDdan perubahan APBDkabupaterr/kota.
38. d.menyiapkan nota keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; pembiayaan dalam rangka APBD serta Rancangan pendapatan, belanja dan penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
39. c.melaksananakan verifikasi RKA dan RKAP sebagai
(1)Subbidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
2. b.menghimpun dan meneliti bahan serta data-data

Pasal 11

s.pelaksanaan monitoring pelaksanaan APBD dan Perubahan APBDKabupaterr/Kota; dan
t.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpman. perbaikan pengelolaan keuangan daerah;
q.penyiapan laporan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBDdan Penjabaran Perubahan APBD; Rancangan Rancangan Kabupaten/
r.penelitian tindak lanjut hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota; sinkronisaei kebijakan perencanaan APBD norma,struktur anggaran dan nasional, provinsi dalam kabupaterr/ kota;
o.pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota;
p.pemberian rekomendasi kebijakan dan langkah-Iangkah I. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka penyusunan program; rn. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD;
n.pelaksanaan evaluasi terhadap ketaatan asas,

(3)Seksi Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan baban perumusan petunjuk teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
2. b.menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan daJam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
3. d.menyiapkan nota keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
4. e.menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
5. f.menyiapkan bahan penyempumaan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
6. g.menyiapkan penerbitan SPD; dan
7. b.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pembiayaan dalam rangka APBD serta Rancangan pendapatan, belanja dan penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
8. c.melaksanakan verifikasi RKAdan RKAPsebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
(2)Subbidang Sosial dan Ekonomi, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
2. b.menghimpun dan meneliti bahan serta data-data
3. e.menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
4. f.menyiapkan bahan penyempurnaan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
5. g.menyiapkan penerbitan SPD;dan
6. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. c.melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD;
8. d.menyiapkan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. e.menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
10. f.menyiapkan bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
11. g.menyiapkan penerbitan SPD;
12. h.menyiapkan bahan identifikasi kelengkapan data dan dokumen sebagai dasar dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
13. i.menyiapkan bahan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupateri/ Kota ten tang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD; J. menyiapkan bah an laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ten tang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang PenjabaranPerubahan APBD;
14. k.menyiapkan bahan bimbingan teknis,supervisi dan konsultasi serta fasilitasi terkait penyusunan APBD dan Perubahan APBD; I. menyiapkan bahan pengelolaan data APBD dan Perubahan APBD; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
15. a.pemerosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dari SKPD;
16. b.penerbitan Keputusan Gubernur tentang pembukaan rekening bendahara SKPD;
17. c.pemantauan peJaksanaan penerirnaan dan pcngeJuaran APBDoleh Bank yang telah ditunjuk;
18. d.pelaksanaan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban FungsionaJ dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengcluaran kas serta pcmungutan dan pemostingan atas SP2D dengan rekening Koran;

Pasal 13

Bidang Pcrbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta mernfasilitasi transfer dana Pemerintah Provinsi kcpada Pemerintah Kabupaterr/ Kota.

m.menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan secara berkaJa hasil evaluasi APBD dan Perubahan APBD serta dana-dana lain yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaterr/ Kota;
n.menyampaikan bahan laporan hasil evaluasi APBDdan Perubahan APBDKabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat melaJui Menteri DaJam Negeri dan Menteri Keuangan;
o.melakukan pernbinaan, fasilitasi dan klasifikasi laporan hasil evaluasi APBDdan Perubahan APBD;
p.mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Subbidang Sosial dan Ekonomi, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D belanja SKPD;
2. b.melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM; oleh pimpinan. pembinaang. melaksanakan koordinasi dan perbendaharaan terhadap SKPD;dan
3. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
(1)Subbidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a, melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D belanja SKPD;
1. b.melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
2. c.melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
3. d.melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PPK;
4. e.melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD;
5. f.menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;

Pasal 14

pimpinan. danpenerimaanJ. penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas daerah; dan

k.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
e.pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/ atau investasi jangka pendek;
f.pelaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
g.pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
h.pelaksanaan penerbitan SP2D; L pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP; ·' ."

(3)Subbidang Pengelola Kas Daerah, mempunyai tugas :
1. a.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDoleh Bank yang telah ditunjuk;
2. b.menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
3. c.menyelenggarakan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah dan Buku Pembantu yang diperlukan;
4. d.melaksanakan verifikasi atas Laporan Pertanggung- jawaban Fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemostingan atas SP2D dengan Rekening Koran;
5. e.melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum dalam bentuk setara kas dan/ atau investasi jangka pendek;
6. f.melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD;
7. g.malaksanakan pengelolaan kas non anggaran:
8. h.menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
  1. 1.menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pembukaan Rekening Bendahara SKPDjdan J. melakukan pembinaan,fasilitasi pengelolaan dana transfer kepada Pemerintah Kabupaten /Kota;
9. k.mengolah dan melakukan konversi data keuangan daerah Kabupateri/Kota:
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. oleh pimpinan, pembinaang. melaksanakan koordinasi dan perbendaharaan terhadap SKPD;dan
10. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
11. c.melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
12. d.melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PPKj
13. e.melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD;
14. f.menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2Dj Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa115, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
15. a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan akuntansi daerah maupun akuntansi SKPD;
16. b.pelaksanaan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku;
17. c.pelaksanaan restitusi/pengernbalian pendapatan daerah;
18. d.pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD;
19. e.penyusunan laporan keuangan daerah triwulan,semester dan tahunan;
20. f.penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
21. g.pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
22. h.penelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rekening Koran;
  1. 1.penyiapan administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR); J. penyajian informasi keuangan daerah;

Pasal 16

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi rea.lisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kcta.

f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danpenerimaanjurnalkoreksid. melakukan pengeluaran;
e.menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan SKPDterkait;
c.menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran secara periodik; danpenerimaanb. melaksanakan rekonsiliasi

(2)Subbidang Sosial dan Ekonomi, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran; pengel.uaran;
2. e.menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBDsemesteran dan tahunan;
3. f.menyiapkan administrasi TP-TGR;
4. g.melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; dan
5. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danpenerimaanjurnal pengeluaran dengan SKPDterkait;
6. c.menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran secara periodik;
7. d.melakukan koreksi danpenerimaanb. melaksanakan rekonsiliasi
(1)Subbidang Sarana dan Prasarana, mempunyai Rigas:
1. a.melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran;

Pasal 17

k.pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLVD;dan I. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dan Penjabaran Perubahan APBD;
h.menyiapkan bahan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
1. 1.menyiapkan bahan laporan basil evaluasi terhadap Rancangan Peratura.n Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksa.naan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD; J. menyiapkan bahan bimbinga.n teknis.supervlsi dan konsultasi serta fasilitasi terkait penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota; danpenerimaana. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran belanja BLUD;
b.menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran neraca BLUD secara periodik;
c.melakukan koreksi jurnal penerimaan dan pengeluaran belanja BLUD;
d.menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran belanja BLUD;
e.menyiapkan bahan laporan penerimaan dan keuangan BLUD;
f.menyiapkan bahan pembinaan keuangan BLUD;
g.menyiapkan bahan identifikasi kelengkapan data dan dokumen sebagai dasar dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentangPerubahan APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaba.n Pelaksanaan APBD

(3)Subbidang Pelaporan dan Pembinaan BLUD, rnempunyai tugas: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
1. a.perencanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
2. b.penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
3. c.penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan.merencanakan dan melaksanakan penyusunan pcrurnusan kebijakan. di bidang pengelolaan barang milik daerah.

k.menyiapkan bahan pengelolaan data Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD Kabupaterr/ Kota;
l.menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan secara berkala hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksa- Naan APBD dan Penjabaran Perubahan APSD Kabupaten /Kota serta dana-dana lain yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pernerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
m.menyampaikan bahan laporan hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APSD dan Penja- baran Perubahan APBD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeridan Menteri Keuangan;
n.melakukan pembinaan, fasiJitasi dan klarifikasi laporan hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksa- naan APBDdan Penjabaran Perubahan APBD;dan
o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. evaluasi,pengawasan, pemantauan dan investigasi terhadap pengelolaan barang SKPD;
f.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pengawas internal untuk melakukan audit atas pengelolaan barang milik daerah SKPD;
g.melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi perencanaan dan pengawasan barang milik daerah; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penertiban dand. menyiapkan bahan kegiatan pengendalian barang milik daerah;
e.menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
c.menyiapkan rencana kegiatan pengawasan barang milik daerah; perencanaanb. menyiapkan bahan penyusunan

(1)Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pengawasan barang milik daerah: Pasa120
2. d.penyusunan dan melaksanakan kegiatan pemindah tanganan barang milik daerah;
3. e.penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
4. f.penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
5. g.penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penggunaan barang rnilikdaerah;
6. h.pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan
  1. 1.pe1aksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Penatausahaan Barang Milik Daerah, mernpunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang milik daerah;
2. b.menyiapkan bahan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD;
3. c.menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah;
4. d.menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang MilikDaerah setiap tahun;
5. e.menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester;
6. f.menyiapan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
7. g.menyiapkan bahan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah melalui aplikasi;
(2)Subbidang Pemanfaatan Barang MilikDaerah, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan barang milik daerah;
2. b.menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
3. c.menyiapkan bahan dan merencanakan penetapan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang rnilik daerah;
4. d.merencanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
5. e.melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
6. f.membuat laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
7. g.melakukan penilaian barang milik daerah; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya,
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. BABVI TATAKERJA Pasa122
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan sesuai dengan keahlian yang dimiliki,
(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 21

h.menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi inventarisasi dan sensus barang pada SKPD; L menyiapkan bahan penetapan status rumah dinas daerah; J. merencanakan kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
k.melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; dan L melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 52) sebagian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 8) dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

(1)KepaIaBadan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, KepaIa Subbagian dan KepaIa Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Badan melaIui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pernberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon Il.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekret.aris Badan, KepaIa Bidang merupakan Jabatan Eselon IIl.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan KepaIa Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BABVII KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing seeara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, '. BERITA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 68.. - Diundangkan di Palembang pada tanggal 15) Desember 2016 PIt. SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMATERA Or.,Lft - Ditetapkan di PaJembang pada tanggal 13 Desember 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. denganiniGubernurPeraturanpengundangan memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Peraturan Gubernur irn mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 68 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 23

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 23

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2018