DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tata Cara Pemberian Persetujuan 3. Perpanjangan PPHHBK 4. Berakhirnya PPHHBK 5. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan 6. Pendanaan 7. Kewajiban PPHHBK 8. Sanksi 9. ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan ditetapkan gubernur;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan berbasis ekologis dan sosiologis, sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya perlu diatur tata cara pemberian persetujuannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Luar Kawasan Hutan; GUBERNUR SUMATERA BARAT 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI LUAR KAWASAN HUTAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
4.Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari Hutan Negara.
5.Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu.
6.Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat PPHHBK adalah pemberian persetujuan untuk kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di luar kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu oleh Pejabat yang berwenang.
7.Perpanjangan PPHHBK adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang PPHHBK yang jangka waktunya akan berakhir.
8.Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
9.Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
10.Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerja sama mengembangkan usaha untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya menjadi mitra PBPH.
11.Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat dengan PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. 4
12.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
14.Kesatuan Pengelola Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kehutanan di kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Jenis HHBK di luar Kawasan Hutan yang dapat dimohonkan PPHHBK, meliputi:
1. a.rotan;
2. b.madu;
3. c.getah;
4. d.buah atau biji;
5. e.daun;
6. f.gaharu;
7. g.kulit kayu;
8. h.tanaman obat;
9. i.umbi-umbian;
10. j.sarang burung walet; dan/atau
11. k.hasil hutan bukan kayu lainnya.
(2)Pemungutan HHBK sebagaimana maksud pada ayat (1), terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

Pasal 3

(1)Yang dapat mengajukan permohonan PPHHBK yaitu :
1. a.Perorangan; atau
2. b.KTH. 5
(2)Permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan oleh masyarakat atau KTH yang berada di sekitar lokasi HHBK.

Pasal 4

(1)Areal yang dapat dimohon untuk PPHHBK adalah:
1. a.areal di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani persetujuan berusaha; dan
2. b.areal hutan tanaman dari kegiatan rehabilitasi di luar Kawasan Hutan yang dibiayai oleh negara.
(2)Dalam hal lokasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibebani persetujuan berusaha, permohonan PPHHBK harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang persetujuan berusaha yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Permohonan PPHHBK diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala DPM dan PTSP dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan.
(2)Permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perorangan harus dilengkapi dengan persyaratan :
1. a.Foto copi KTP/surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari;
2. b.Foto copi NPWP;
3. c.Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari untuk lokasi yang dimohon;
4. d.Sketsa/Peta lokasi yang dimohon; dan
5. e.Surat pernyataan bebas konflik, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari setempat.
(3)Permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk KTH harus dilengkapi dengan persyaratan :
1. a.Foto copi Keputusan Pembentukan KTH;
2. b.Foto copi NPWP;
3. c.Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari untuk lokasi yang dimohon; 6
4. d.Sketsa/Peta lokasi yang dimohon; dan
5. e.Surat pernyataan bebas konflik, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari setempat.
(4)Format permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Atas dasar permohonan PPHHBK yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala DPM dan PTSP meminta pertimbangan teknis PPHHBK kepada Kepala Dinas Kehutanan.
(2)Kepala Dinas Kehutanan meminta Kepala KPH untuk menerbitkan rekomendasi terhadap lokasi yang dimohon PPHHBK paling lama jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan teknis dari Kepala DPM dan PTSP.

Pasal 7

(1)Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala KPH menerbitkan rekomendasi untuk lokasi yang dimohon PPHHBK.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan pemungutan hasil hutan, yang menyatakan:
1. a.status dan luas areal yang dimohon;
2. b.teknis pemungutan;
3. c.estimasi target yang diperkenankan;
4. d.jangka waktu persetujuan pemungutan; dan
5. e.tidak adanya konflik sosial pada lokasi yang akan dimohonkan persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan peta hard copy beserta soft copy dalam format file.shp.

Pasal 8

(1)Berdasarkan rekomendasi Kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan pertimbangan teknis persetujuan atau penolakan permohonan PPHBK kepada Kepala DPM dan PTSP dalam jangka paling lama 3 (hari) hari kerja. 7
(2)Pertimbangan teknis PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Peta lokasi PPHHBK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan teknis PPHHBK.

Pasal 9

(1)Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala DPM dan PTSP dalam jangka 3 (tiga) hari kerja menerbitkan PPHHBK dengan lampiran berupa peta lokasi PPHHBK.
(2)Format pemberian PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)PPHHBK diberikan target berdasarkan rekomendasi KPH setempat
(2)Jangka waktu berlaku PPHHBK, diberikan paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021