DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi PNS dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan sasaran tugas belajar, persyaratan dan penetapan peserta, kewajiban, hak dan sanksi, biaya peserta, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diberJakukannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI MEGERl SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAB YANG MARA ESA GUBERlfUR SUMATERA SELATAN, PERATURAN GUBERlfUR SUlIrIATERA SELATAN NOMOR 14 TABUN 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN \. Mengingat Menirnbang 1--, BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI MEGERI SIPIL.
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor2278);
5.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
6.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor4 Seri E); ·2· Menetapkan l';-r-:--'----I
7.Perguruan Tinggiadalah Perguruan TinggiNegeridi dalam negeri maupun Perguruan Tinggidi luar negeri tempat PegawaiNegeri Sipilditugaskan mengikuti tugas belajar.
8.Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di Linglcungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti pendidikan pada suatu Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri rnaupun Perguruan Tinggidi luar negeri.
9.Tunjangan TUgas Belajar adalah biaya yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti tugas belajar.
10.Pegawai Negeri SipilTUgasBelajar adalah Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sedang menjalani tugas belajar.
11.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
12.Sasaran Ketja Pegawaiyang selanjutnya disingkat SKPadalah Rencana Ketja dan Target yang akan dicapai oleh PNS.
13.Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Bidang Pembinaan Kepegawaian adalah Bidang Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tugas belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki masa pengabdian pada Pemerintah Provinsi paling sedikit selama 4 (empat)tahun;
a.membantu organisasi dalam pencapaian program ;
b.menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan tugas-tugasnya, serta menganalisa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasikegiatan;
c.menjabarkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan organisasi;
d.menyusun rencana kegiatan unit kerja rnasing-masing.

Pasal 3

BABU TUJUAN DAN SASARAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

"',!".~ ... ---1-+' ~ I ,-.-;-- Pemerintah Provinsi melaJui BKD dapat memberikan tugas belajar kepada PN8 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud daJam pasaJ 4 untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan kebutuhan instansi yang bersangkutan. PasaJ 5

b.berumur paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk tingkat akademi, 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tingkat strata 1

(81)dan Diploma IV (D.IV),40 (empat puJuh) tahun untuk 8trata 2 (82) atau yang setara, dan 45 (empat puJuh lima) tahun untuk Strata 3 (S3) atau yang setara, kecuali untuk golongan IVberumur paling tinggi 50 (limapuJuh) tahun;
1. c.pangkat/golongen minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tingkat Akademi, Pengatur (II/c), untuk Tingkat D.IV/SI, Penata Muda (lll/a) untuk Program S.2 dan Penata Muda Tingkat I (III/b)untuk Program 8.3;
2. d.diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Gubemur melalui BKD;
3. e.telah menunjukan kepatuhannya dalam jabatan dengan melampirkan SKPdalam 2 tahun terakhir;
4. f.telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi;
5. g.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.. berdasarkan oeraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. h.perguruan tinggi tempat tugas belajar adaJah perguruan tinggi negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggidi luar negeri;
7. i.bagi PN8 yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari tugas dan jabatannya; J. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya.
(1)PNSyang tugas belajar diwajibkan :
1. a.mengikuti kegiatan belajar sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. b.mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi PNStugas belajar;
3. c.menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu :
  1. 1.program diploma 1 (01) paling lama 1 (satu) tahun;
  2. 2.program diploma 2 (02) paling lama 2 (dua) tahun;
  3. 3.program diploma 3 (03) paling lama 3 (tiga)tahun;
  4. 4.program strata I (S-I) DiplomaIV (O-IV)paling lama 5 (lima)tahun;
  5. 5.program strata 2 ( S-2) atau setara, paling lama 3 (tiga) tahun kecuali untuk program dokter spesialis paling lama 4 (empat) tahun; HABIV KEWAJIBAN, BAR DAN SAN.lU:il Pasal 9 Apabila untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi, Gubemur dapat menunjuk langsung Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 8

Setiap PNS mempunyai hak untuk mengikuti Tugas Belajar, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tersedianya dana untuk pendidikan tersebut. PNSyang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 7

(3)PNSyang tugas belajardapat dikenakan sanks;:
1. a.menanggung sendiri biaya pendidikan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditentukan pada ayat (1)huruf c;
2. b.apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagairnana dimaxsun oada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka PNS Tugas Belajar dihentikan dari tugas belajar dan mengembalikan seluruh biaya selama tugas belajar ;
3. c.pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dengan cara pembayaran ttinai atau melalui pemotongan gaji sebesar sepertiga dari ~aji bersih dan disetorkan ke kas daerah Pemerintah Provinsi; 121 PNSyang tugas belajar mempunyai hak :
4. a.mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
5. b.menerima tunjangan tugas belajar dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
6. c.mendapatkan kenaikan gaji berkala. melampirkan:
  1. 1.asli surat pengembalian dari perguruan tinggi;
  2. 2.fotokopisah Ijazah dan transkrip nilai;
  3. 3.fotokopisah hasil tugas akhir pendidikan.
7. e.memberikan laporan kemajuan belajarnya kepada Gubernur melalui Kepala BKDtiap akhir semester;
8. f.membuat laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah selesai pendidikan dengan
  1. 6.program strata 3 (S-3) atau setara, paling lama 5 (lima)tahun.
9. d.jangka waktu pada huruf c dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya untuk satu jenis program pendidikan. biaya
(1)Pemerintah Provinsi tidak memberikan bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi peserta tugas belajar yang dibiayai oJehpihak Jain.
(2)Pemerintah Provinsi memberikan bantuan biaya untuk komponenyang tidak dibiayai bagi peserta tugas belajar yang dibiayai secara cost sharing sesuai kesepakatan.
(3)Pemerintah Provinsi memberikan bantuan Pasal 11
(1)Biaya tugas belajar dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsimelalui BKD.
(2)Komponen biaya tugas be1ajarAkademi,D.N, 81, 82, dan 83 yang dibantu terdiri dari :
1. a.biaya pendaftaran ulang dan matrilrulasi;
2. b.biaya SPP; r _.hi.A-X51..huku:_,
3. d.biaya KKN,Penelitian dan PKL;
4. e.biaya pembuatan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi;
5. f.biaya ujian dan wisuda;
6. g.biaya tunjangan belajar;
7. h.biaya hidup;
8. i.biaya perjalanan dinas penugasan dan pengembalian bagi PNStugas belajar di luar Provinsi. PasallO BABV BIAYA PESERTA TUGAS BELAJAR
9. d.ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak berlaku apabila bukan karena kelalaian yang bersangkutan dan dibuktikan dengan data pendukung sah yang dapat dipertan.ggungjawabkan seperti sakit, dan karena force majeure;
10. e.pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS tugas belajar melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ~- -,_..,..._
(1)Evaluasi dilakukan da1am rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tueas ueiajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 14

(1)BKD melalui Bidang Pembinaan Kepegawaian wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
(2)Monitoring dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas belajar, perilaku pegawai tugas belajar, keberadaan dan tempat tinggaJpegawai LUll.. ::! ociajar.
(3)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Gubemur.

Pasal 13

BABVl MONITORING DAN EVALUASI

(1)Besarnya biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Biaya KKN, Penelitian, PKL, pembuatan laporan skripsi, thesis, disertasi dan biaya uiiRn serta wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan setelah ada permintaan secara tertulis dari PNS tug-as belajar yang besarannya sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku.
(3)Untuk pennintaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 vanz melebihi kptpnnl"ln vane berlaku. daoat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, melalui oertimbanean Keoala BKD.
(4)Penetapan dan pemberian bantuan tugas beJajar bagi PNS di Linzkunean Pemerintah Provinsi hanva daoat diberikan melalui SKD.

Pasal 12

BERlTADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2014 NOMOR 14 H. MUKTISULAlMAN SEKRETARISDAERAH PROVINSIS MATERASELATAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 16 Jun! 2014 I Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 Juni 2014 ;UBERNURSUfl::_LATAN. »-: Peraturan Oubemur ini mulai berlaku pada tanggal ctiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Oubemur ini, maka Peraturan Oubemur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sioil rii r.;n"kun~an Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri 0) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 15 BABVD

(2)Evaluasi ctilakukan oleh BKD melalui Bidang Pembinaan Kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali daJam 1 (satu) tahun.
(3)Hasil evaluasi dilaporkan kepada Oubemur. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…