DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis pendidikan dan penyelenggaraan program studi, persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar, jangka waktu, perpanjangandan tugas belajar berkelanjutan, kedudukan PNS tugas belajar, hak dan kewajiban PNS tugas belajar, pembiayaan, re-entry program, pembatalan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi, ketentuan lain-lain, penutup. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri maupun luar negeri pada program studi yang telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang atas persetujuan Menteri dengan biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya mandiri, pelaksanaannya yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan dan atau dapat tetap melaksanakan tugas serta tidak diberhentikan dari jabatan apabila memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam. rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir serta menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang professional maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi dalam. bentuk pendidikan formal yang dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar;
b.bahwa agar dalam. pemberian tugas belajar dilakukan secara seleksi objektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan mempertimbangkan kemam.puan keuangan daerah maka diperlukan suatu pedoman;
c.bahwa peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan_ kebutuhan organisasi, sehingga' perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri SipH Melalui Jalur Pendidikan Formal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran ·Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repμblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Togas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TU GAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pernerintah adalah Pernerintah Pusat dan Pernerintah Provinsi.
2.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan rnenetapkan pengangkatan, pernindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajernen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. i 1 i' I l
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri tempat Pegawai Negeri Sipil ditugaskan mengikuti tugas belajar.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
11.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi di dalam maupun luar negeri sesuai dengan rencana kebutuhan yang biayanya sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, atau biaya sendiri, atau pihak lain, dengan meninggalkan /tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
12.Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuru dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan prndidikan secara mandiri.
13.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
14.Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/ pembenaran ten tang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
15.Surat Tugas Belajar adalah naskah dinas yang berisi penugasan kepada PNS untuk melaksanakan tugas belajar.
16.Biaya Pendidikan adalah seluruh komponen biaya yang wajib dibayarkan pemerintah Provinsi kepada lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar.
17.Perjanjian Tugas Belajar adalah naskah PSDM yang berisi perjanjian antara Mahasiswa Tugas Belajar dengan Kepala BKD atas nama Pemerintah Provinsi yang memuat syarat- syarat, hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan.
18.Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian PNS dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar dengan sama sekali tidak melaksanakan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus.
19.Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
20.Penyelenggara tugas belajar adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar.
21.PNS Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
22.Re-entry Program adalah program pemanfaatan lulusan Pendidikan.
23.Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen ·dan/ atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
(2)Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pemberian Tugas Belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karir; dan
2. b.memenuhi kebutuhan tenaga PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organiasai.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis pendidikan dan penyelenggaraan program studi;
b.persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
c.jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
d.kedudukan PNS tu.gas belajar;
e.hak dan kewajiban pns tugas belajar;
f.pembiayaan tugas belajar;
g.re-entry program;
h.pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
1. 1.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUD!

Pasal 4

(1)Jenis pendidikan untuk Tugas Belajar meliputi:
1. a.pendidikan akademik;
2. b.pendidikan profesi; dan
3. c.pendidikan vokasi. I l!.11 I : I . 'I , I
(2)Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sarjana;
2. b.pascasarjana; dan
3. c.doktor.
(3)Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pendidikan profesi; dan
2. b.pendidikan profesi lanjutan.
(4)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pendidikan diploma I;
2. b.pendidikan diploma II;
3. c.pendidikan diploma III;dan
4. d.pendidikan diploma IV.

Pasal 5

( 1) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/ atau Perguruan Tinggi luar negeri.

(2)Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Perguruan Tinggi Negeri;
2. b.Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
3. c.Perguruan Tinggi Swasta.
(3)Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu- minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan.
(4)Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(5)Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Provinsi;
2. b.memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan · tinggi dalam negeri; atau
3. c.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi ' Perguruan Tinggi luar negeri.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Bagi.an Kesatu Persyaratan

Pasal 6

( 1) Tugas Belajar dapat diberikan atas:

a.penawaran Pemerintah; atau
b.permohonan dari PNS.

(2)Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diberikan melalui BKD.

Pasal 7

Persyaratan dalam pemberian Tugas Belajar sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b.batas usia mengajukan permohonan Tugas Belajar paling rendah:
1. 1.40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pascasarjana; dan
2. 2.45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang doktor.
c.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.tidak sedang dalam kondisi berikut:
1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. 3.menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
f.tidak pemah dalam kondisi berikut:
1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; a tau
3. 3.dibatalkan atau diberhentikan tugas belajamya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
g.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau Perguruan Tinggi;
h.menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar; I ii
i.pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau Provinsi; dan
j.jabatan sebagaimana dimaksud huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Gubemur.

Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan Persetujuan/Rekomendasi mengikuti seleksi dari Gubernur.

Pasal 9

Persetujuan/Rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
b.kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan:
1. 1.surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
2. 2.surat permohonan dari yang bersangkutan;
3. 3.fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
4. 4.fotokopi SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
5. 5.fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
6. 6.fotokopi SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
7. 7.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
8. 8.surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
9. 9.surat pemyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri.
c.Kepala BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
d.apabila permohonan yang diajukan:
1. 1.memenuhi persyaratan, Kepala BKD meneruskan permohonan kepada Gubernur; atau
2. 2.tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKD mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disert.ai dengan penjelasan/keterangan.
e.apabila Gubemur: I '.
1. 1.menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin/Rekomendasi Mengikuti Seleksi Togas Belajar; atau
2. 2.tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKD untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Format surat permohonan, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 dan angka 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…