DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, perwalian, kewajiban dan tanggung jawab, partisipasi anak, kabupaten/kota layak anak, pembiayaan, organisasi penyelenggara, larangan, penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan meJindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, baik fisik, seksual maupun berbagai bentuk diskriminasi;
c.bahwa perlindungan anak mengupayakan agar terjaminnya hak-hak setiap anak, bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kesejahteraannya dan semua pihak berkewajiban terlibat untuk mengenali, mewujudkan dan mengawasi upaya tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 24 TAHUN2014 TENTANG PERLINDUNGANDANPEMENUHANHAK-HAKANAK GUBERNUR SUMATERA SElATAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. Pasall Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG PERLINDUNGANDAN PEMENUHANHAK-HAKANAK. MEMUTUSKAN:
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
6.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan beIas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11.Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
12.Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun.
13.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar. dariperlindunganmendapatsertakemanusiaan
4.Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
6.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial darr/atau organisasi kemasyaraka~.
7.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalarn upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
8.Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik bcrbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marta bat
14.Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
15.Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebib unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
16.Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alarn dan anak dalarn konflik bersenjata.
17.Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
18.Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
19.Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar,
20.Anak Yang Tereksploitasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain an tara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
21.Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZAadalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZAyang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA,baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang Jain.
22.Anak Yang Menyandang Cacat/Penyandang Disabilitas adalah anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik dan /atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23.Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial. -r ...,...1 kesehatanj'keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
25.Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/ walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam Jingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
26.Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan /atau fasiJitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
27.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
28.Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus diJaksanakan oJeh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
29.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
30.Rumah Perlindungan Anak yang seJanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan soeial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar. merugikan/membahayakanmasyarakat,norma-norma
24.Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dan
31.Rumah Perlindungan Sosial Anak yang seJanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dad penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
32.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
33.KeJompokBermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
34.Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah peJayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
35.Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar turnbuh kembang secara wajar pembinaan mental dan sosial.
36.Rumah Rehabilitasi Sosial Anak adalah tempat anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan peJayanan, perlindungan, dan rehabilitasi.
37.Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
38.Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
39.Orang Tua adalah ayah danj atau ibu kandung, atau ayah danj'atau ibu tiri, atau ayah danj'atau ibu angkat.
40.WaH adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. -r Setiap anak berhak :

a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan usia dan perkembangan psikologinya;
b.atas harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keteriantaran;
c.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

BAB II

ASASDANTUJUAN Pasal 2

Pasal 9

(2)Pemenuhan hak-hak anak bagi anak usia dini meliputi :
1. a.bagi setiap Ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan;
2. b.Pemerintah, Swasta dan Masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASIdi tempat-tempat umum;
3. c.pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
4. d.stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program PAUD;
5. e.penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
6. f.program anak asuh;
7. g.perlindungan anak usia dini yang orangtuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh; dan
8. h.pemberian akte kelahiran anak secara gratis.
(3)Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model TPA dan Kelompok Bermain, dan Bina Anaprasa.
(4)TPA dan/ atau Kelompok Bermain atau Bina Anaprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.telah mendapat rekomendasi dari SKPDKabupaten/ Kota atau terdaftar;
2. b.memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola TPA dan/ atau Kelompok Bermain dan atau Bina Anaprasa;
3. c.memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPAdanratau Kelompok Bermain dan/atau Bina Anaprasa.
(1)Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan hak anak bagi anak terlantar yan~ orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan mernelihara anak dilaksanakan melaJui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
(2)Pemenuhan hak anak bagi anak usia sekoJah meliputi :
1. a.mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
2. b.mendapat bimbingan agama;
3. c.mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
4. d.mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
5. e.program beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
6. f.program anak asuh dan bimbingan konseling;
7. g.penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai;
8. h.hak mendapatkan peringatan, mengeluarkan anak karena melanggar disiplin sekolah, didahului oleh pihak sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada pihak orang tua melalui 3 (tiga) kali peringatan dan penyampaian tertulis dengan cara bertahap, hingga upaya pelaksanaan pemberian sanksi bertujuan mendidik; J. hak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pada sekolah yang lain yang sederajat atas jaminan sekolah yang mengeluarkan;
9. j.hak mendapatkan pernahaman tentang kesehatan reproduksi dari orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan pernuka agama untuk terhindar dari kejahatan dan kekerasan seksual.
(3)Setiap orang dan/ atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan keJuarga, sekolah dan masyarakat.
(1)Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi olch Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2)Perlindungan khusus sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonorni danl atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
(1)Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
(3)Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh RPA dan PSAA baik milik Pernerintah Provinsi maupun masyarakat.
(4)Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam Jingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
(5)RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan terdaftar di Dinas Provinsi;
2. b.memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPAdan PSAA;dan
3. c.memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pcdoman Pelayanan RPAdan PSAA.
(1)Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
(2)Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/ atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
(3)Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterarnpilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

(2)Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan teIjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait dengan Masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambillangkah langkah berupa:
1. a.dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalarn upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan Zatau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktik- praktik perdagangan. anak; dan
3. c.melaksanakan kerjasarna antar Provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerja sarna penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perdagangan -anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). · .
(1)Pemerintah Provinsi, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
(2)PeJayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif, Pasal 17
(1)Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasl baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dlmaksud Pasal 15 ayat (4).
(2)Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psiko!og, bantuan hukum dan kegiatan rekreatif edukatif.
(3)Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Pasal 16

(1)Pemerintab Provinsi, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan fisik, mental dan seksual.
(2)Pemberian infonnasi dan pemahaman dltujukan untuk meningkatkan kemampuan anak terhadap ancaman kekerasan Iisik, mental dan kekerasan seksual.
(4)Informasi dan pemahaman sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang tua, guru, pemuka agama dan lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu.
(5)Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintab Provinsi, instansi terkait, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(1)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
(2)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak;
2. b.penyediaan petugas pendamping khUSUS anak sejak dini;
3. e.penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. d.penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. e.pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
(1)Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik seeara fisik, mental dan sosial.
(2)Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak barus dapat menjamin kearnanan, kenyamanan, menjaga fisik, mental, sosial dan memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak.
(3)Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bennain anak harus mempekerjakan tenaga terlatih, dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan tenaga/Iembaga profesional tentang hiburan dan pennainan anak yang aman dan nyaman.
(1)Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
(2)Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyebarluasan danj atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perLindungan anak;
2. b.pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan 8agian Kesebelas Perlindungan Khusus Anak Yang Tereksploitasi Pasal 20 mengutamakan pola restorative justice;
  1. 1.restorative justice dapat berbentuk pengembalian ABH kepada orang tua atau wali atau bentuk lain dengan tetap diberikan sanksi, namun edukatif dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
(3)Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.penyediaan Rehabilitasi pada Rumah pengganti Lembaga Pernasyarakatan;
2. b.upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
3. c.upaya perlindungan dari pemberitaan identitas rnelalui media massa dan untuk menghindari labeLisasi;
4. d.pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
5. e.pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. dengan
6. f.pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
7. g.perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
8. h.mengupayakan penanganan ABH Bagian Keempat Belas Perlindungan Khusus Bagi Anak Penderita HIVdan AIDS Pasal 23
(1)Setiap anak yang menderita HIV/ AIDS berhak rnendapat- ken perlindungan khusus.
(1)Perlindungan khusus bagi anak dan kelompok minoritas dan terisolir dan anak yang ditinggalkan orang tua sebagai TKl dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
(2)Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.
(1)Perlindungan khusus bagi anak yang menjacli korban penyalahgunaan NAPZAdan terlibat produksi dan/atau distribusinya, dilakukan meJalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, mernbiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.
1. c.pelibatan berbagai instansi pernerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
(3)Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dao /atau seksual terhadap anak.
(1)Perlindungan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf P dilakukan rnelalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Setiap orang tua, wali, keluarga dilarang melakukan pembiaran, penelantaran terhadap anak sehingga anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.
(1)Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf 0 dilakukan melalui upaya :
1. a.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
2. b.pemenuhan kebutuhan khusus; dan
3. c.memperoleh perlakuan yang sarna dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
(2)Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.
(2)Perlindungan khusus bagi anak yang menderita HlV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan, perawatan, pengobatan, bebas dari d iskriminasi dan rehabilitasi dan penguburan seeara layak bagi yang meninggal.
(3)Pemerintah Provinsi menyediakan tempat rehabilitasi khusus bagi anak pengidap HlV/ AIDS yang mengalami keterlantaran, Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan anak.

Pasal 28

BABV PERWALIAN

(1)Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
(2)Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rnelalui penetapan Pengadilan.
(3)Wali yang ditunjuk wajib seagama dengan agama yang dianut anak.
(4)Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
(5)Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundan~-undangan yan~ berlaku.

Pasal 26

(1)Anak yang memiliki kecerdasan tinggi adalah:
1. a.anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata;
2. b.anak yang memiliki prestasi luar biasa; dan
3. c.anak yang memiliki prestasi khusus.
(2)Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlakuan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.
(3)Ketentuan mengenai prestasi tinggi dan perlakukan khusus yang diberikan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Dalam hal waH meninggal duma, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.
(1)Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
(3)Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4)Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
(6)Pengangkatan anak harus dilakukan penelitian secara seksama.
(1)Dalarn hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai WaH, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
(2)Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakilikepentingan anak,
(3)Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 29

a.menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agarna, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental;
b.menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
c.mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
d.menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
e.memberikan pembiayaan yang cukup untuk upaya-upaya penjaminan perlindungan anak;
f.mendirikan Rumah Bina Anak (pengganti) Iepaa/rutan anak, khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum;
g.kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. Pemerintah Provinsi, masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pernenuhan hak- hak anak.

Pasal 33

BABVI KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB

(1)Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
(2)Pemberitahuan nama asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Pasal 32

-, - I 1

Pasal 35

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
(2)Kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.melaporkan/rnemberikan informasi setiap terjadi kekerasan yang ia ketahui;
2. b.memberikan pertolongan bagi korban;
3. c.rnemberikan perlindungan bagi korban; dan
4. d.melakukan upaya program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pasal 36

(1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk:
1. a.melindungi, mengasuh, memeLiharadan mendidik anak;
2. b.menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. c.rnernberikan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai perkembangan fisik dan mental anak untuk kepentingan generasi yang berkualitas;
4. d.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
5. e.rnenyekolahkan anak pada masa usia sekolah.
(2)Dalarn hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga. BABVl1 PARTISIPASI ANAK Pasal 37
(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi partisipasi anak sebagai wahana untuk didengar pendapatnya, idenya, gagasannya, inovasinya demi kepentingan terbaik bagi anak. ..,. Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pcmerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Provinsi, Kabupaten/Kota, swasta, dan atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak perlu dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan maka perJu ditempuh melalui kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
(2)Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh kabupatenj'kota, kecamatan, desa/kelurahan di seluruh Sumatera Selatan.
(3)Untuk memberikan arab yang jelas dalarn pelaksanaan pengernbangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilakukan pemetaan awal oleh lembaga independent yang memiliki kapasitas untuk itu.
(4)Setiap SKPD wajib rnenganggarkan program dalam mendukung program Kabupaten/Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut- sertakan dalam Musyawarab Rencana Pembangun.an sesuai dengan tingkatannya. berkembangnya partisipasi anak(2) Untuk menjamin
(1)Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi yang dapat menganggu pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial sehingga anak tereksploitasi.
(2)Setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan dan penculikan anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, melakukan perJakuan salah pada anak, pembiaran terhadap anak sehingga anak kehilangan haknya.
(3)Setiap orang dilarang untuk memberikan uang di jalan atau tempat umum bagi anak yang dieksploitasi untuk merninta- minta.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 24 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

ASASDANTUJUAN Pasal 2

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 28

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 33

Pasal 32

Pasal 35

Pasal 36

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

ASASDANTUJUAN Pasal 2

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 28

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 33

Pasal 32

Pasal 35

Pasal 36

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2015