DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 57 Tahun 2014

Nomor: 57
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tata cara laporan penyelenggaraan, mekanisme pemberian bantuan profesional, jenis dan tata cara pemberian penghargaan, tata cara pengenaan sanksi administratif, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); Mengingat Menimbang GUBERNUR SUMATERA SElATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 51 TAHUN2014 TENTANG PELAKSANAANPERATURANDAERAHNOMOR4 TAHUN2013 TENTANG PENYELENGGARAANPENDIDlKANINKLUSIFRAMAHANAK • 1 I~ PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAANPENDIDlKANINKLUSIFRAMAHANAK.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. PELAKSANAANTENTANGGUBERNURMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.KabupatenjKota adalah KabupatenjKota di Sumatera Selatan.
5.Pemerintah KabupatenjKota adalah Pemerintah Kabupatenj Kota di Sumatera Selatan.
6.Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Pendidikan KabupatenjKota adalah Dinas Pendidikan KabupatenjKota di Sumatera Selatan.
8.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Pendidikan Inklusif Ramah Anak adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa kecuali termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10.Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif Ramah Anak adalah satuan pendidikan sekolah/madrasah, PAUD baik jalur formal maupun nonformal, Paket A, Paket B, maupun Paket C yang memberikan kesempatan kepada semua anak menjadi peserta didik.
11.Pusat Stunber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif ramah anak dan masyarakat yang memerlukan bantuan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

(1)Setiap satuan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak di bawah lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, wajib memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melalui Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.
(2)Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.laporan bulanan;
2. b.laporan semester;
3. c.laporan tahunan; dan
4. d.laporan penerimaan siswa baru.
(3)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. J 1""'" ,
(2)Mekanisme pemberian bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bantuan profesional selain pendidikan individual, pembelajaran dan penilaian, diIaksanakan darr/atau difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Zatau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Mekanisme pemberian bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bantuan profesional yang berupa pendidikan individual, pembelajaran dan penilaian, adalah sebagai berikut:
1. a.bantuan profesional yang berupa pendidikan individual, pembelajaran dan penilaian dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus; BABlJI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PROFESIONAL

BAB II

TATACARALAPORANPENYELENGGARAANPENDIDlKAN INKLUSIFRAMAHANAK Pasal 2

Pasal 4

(1)Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak berhak mendapatkan bantuan profesional berupa:
1. a.perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
2. b.penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
3. c.modifikasi kurikulum dan program pernbelajaran; dan
4. d.pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang mudah diakses.

Pasal 3

Ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak di bawah lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak di bawah lingkungan Kementerian Agama yang beroperasi dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota.

(4)Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya semester berikutnya.
(5)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya tahun berikutnya.
(6)Laporan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya penerimaan siswa baru. I,r' 1: I r- - BABrY JENlS DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PasaiS
(1)Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan bcrprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak.
(2)Jenis atau bentuk pengnargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud piagam penghargaan dan/atau bentuk penghargaan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.
(3)Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. b.penugasan guru pembimbing khusus bagi guru sekolah luar biasa, dapat diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atas dasar rekomendasi oleh Ketua Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Kabupateri/Kota berdasarkan permohonan resmi dari sekolah;
2. c.penugasan guru pembimbing khusus bagi guru sekolah piloting oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas rekomendasi dari Ketua Pusat Sumber Pendldikan Inklusif Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan sekolah;
3. d.waktu penugasan guru sebagai guru pembimbing khusus di sekolah lain tidak boleh lebih besar dari jumlah jam mengajar di sekolahnya;
4. e.masa penugasan guru pembimbing khusus adalah per tahun pelajaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan bimbingan;
5. f.pelaksanaan tugas sebagai guru pembimbing khusus pada sekolah lain yang memerlukan dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan jam wajib pembelajaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. g.guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan tugasnya di sekolah lain dapat diberikan insentif dan/atau bantuan transport, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemberian bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan/atau Pernerintah Kabupaten/Kota serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , BABY TATA CARA PENGENAANSANKS! ADMINISTRATIF Pasal 6
(1)Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
(2)Tata cara pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi danj atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). adalah sebagai berikut:
1. a.pengenaan sanksi administratif didasarkan pada laporan masyarakat dan/ atau laporan hasil monitoring dan evaluasi;
2. b.sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat dikenakan oJeh Pemerintah Provinsi meJalui Dinas Pendidikan Provinsi darr/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Ka.bupaten/Kota sesuai kewenangannya;
3. a.Pemerintah Kabupateri/Kota mengajukan calon penerirna penghargaan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu;
4. b.Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi rnembentuk Tim Khusus untuk rnelakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon penerima penghargaan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
5. c.Tim Khusus sebagaimana dirnaksud pada huruf b. menyusun syarat dan kriteria calon penerima penghargaan, instrumen penilaian, kuesioner dan pedoman wawancara dalam melakukan seleksi terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
6. d.Pemenang pada tingkat Provinsi berhak untuk mendapatkan penghargaan dan dapat diajukan ke tingkat nasional untuk mewakili Provinsi.
(4)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). ayat (2). dan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhati- kan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 51 ':) NOMOR .....BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN Diundangkan di PaJembang pada tanggaJ 31 Desember 2014 S1KRETARIS DAERAH PROVINSI II SUM7J; SELATAN, H. MUKTI SULAIMAN ... Ditetapkan di PaJembang pada tanggaJ 31 Deaembar 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, l- I 1iJ;!!J_!..~O~ERDI~N BABVI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c.apabila sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, maka Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan; dan/atau
d.apabila setelah dijatuhkannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan setelah lewat jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan seteJah dikenakannya sanksi administratif berupa penghentian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c belum juga diindahkan, maka Pemerintah Provinsi danl atau Pernerintah Kabupaterr/Kcta sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional danl a tau pencabutan izin operasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. · . GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 57 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

TATACARALAPORANPENYELENGGARAANPENDIDlKAN INKLUSIFRAMAHANAK Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

TATACARALAPORANPENYELENGGARAANPENDIDlKAN INKLUSIFRAMAHANAK Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016