Ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak di bawah lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak di bawah lingkungan Kementerian Agama yang beroperasi dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota.
(4)Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya semester berikutnya.
(5)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya tahun berikutnya.
(6)Laporan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya penerimaan siswa baru.
I,r' 1: I r- - BABrY JENlS DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PasaiS
(1)Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan bcrprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak.
(2)Jenis atau bentuk pengnargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud piagam penghargaan dan/atau bentuk penghargaan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.
(3)Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
b.penugasan guru pembimbing khusus bagi guru sekolah luar biasa, dapat diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atas dasar rekomendasi oleh Ketua Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Kabupateri/Kota berdasarkan permohonan resmi dari sekolah;
c.penugasan guru pembimbing khusus bagi guru sekolah piloting oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas rekomendasi dari Ketua Pusat Sumber Pendldikan Inklusif Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan sekolah;
d.waktu penugasan guru sebagai guru pembimbing khusus di sekolah lain tidak boleh lebih besar dari jumlah jam mengajar di sekolahnya;
e.masa penugasan guru pembimbing khusus adalah per tahun pelajaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan bimbingan;
f.pelaksanaan tugas sebagai guru pembimbing khusus pada sekolah lain yang memerlukan dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan jam wajib pembelajaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan tugasnya di sekolah lain dapat diberikan insentif dan/atau bantuan transport, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemberian bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan/atau Pernerintah Kabupaten/Kota serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
, BABY TATA CARA PENGENAANSANKS! ADMINISTRATIF Pasal 6
(1)Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
(2)Tata cara pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi danj atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). adalah sebagai berikut:
a.pengenaan sanksi administratif didasarkan pada laporan masyarakat dan/ atau laporan hasil monitoring dan evaluasi;
b.sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat dikenakan oJeh Pemerintah Provinsi meJalui Dinas Pendidikan Provinsi darr/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Ka.bupaten/Kota sesuai kewenangannya;
a.Pemerintah Kabupateri/Kota mengajukan calon penerirna penghargaan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu;
b.Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi rnembentuk Tim Khusus untuk rnelakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon penerima penghargaan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.Tim Khusus sebagaimana dirnaksud pada huruf b.
menyusun syarat dan kriteria calon penerima penghargaan, instrumen penilaian, kuesioner dan pedoman wawancara dalam melakukan seleksi terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
d.Pemenang pada tingkat Provinsi berhak untuk mendapatkan penghargaan dan dapat diajukan ke tingkat nasional untuk mewakili Provinsi.
(4)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). ayat (2). dan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhati- kan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 51 ':) NOMOR .....BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN Diundangkan di PaJembang pada tanggaJ 31 Desember 2014 S1KRETARIS DAERAH PROVINSI II SUM7J; SELATAN, H. MUKTI SULAIMAN ... Ditetapkan di PaJembang pada tanggaJ 31 Deaembar 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, l- I 1iJ;!!J_!..~O~ERDI~N BABVI PENUTUP