DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016

Nomor: 35
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditinjau dan diganti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara DiLingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); SALINAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata KerjaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor12 Tahun 2009(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PegawaiAparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya dalam melaksanakan tugas.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
8.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9.LogoDaerah Provinsi adalah logodaerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10.Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
13.Unit Kerja adalah Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
14.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
15.Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
16.Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
17.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
18.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
19.Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
20.Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnyaadalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
21.Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1)Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi,terdiri atas:
1. a.PDHmeliputi:
  1. 1.PDH Warna Khaki;
  2. 2.PDH Kemeja Putih, celana/rok hitamatau gelap polos; dan
  3. 3.PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
2. b.PSH;
3. c.PSR;
4. d.PSL;
5. e.PDL;
6. f.Pakaian LINMAS;
7. g.Pakaian Seragam KORPRI dan/atau sebutan lainnya; dan
8. h.Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. b.PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
3. c.PDH lengan panjang digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional wanita berjilbab di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
(3)Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
(2)PDH Warna Khaki terdiri atas:
1. a.PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
  2. 2.celana panjang sesuai warna baju;
  3. 3.krah baju berdiri;
  4. 4.saku atas dua;
  5. 5.tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  6. 6.tanda jabatan strukturaldipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. 7.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
  8. 8.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. 9.papan nama dengan dasar warnahitam, huruf nama dan lis warna putihdipasang diatas saku kanan;
  10. 10.nama PemerintahDaerah Provinsi dipasang dilengan kiri diatas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
  11. 11.ikatpinggang nilon warna hitam dengan logoKORPRI atau sebutan lainnya; dan
  12. 12.sepatu tutup warna hitam.
2. b.PDHwarna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.kemeja lengan pendek dimasukkan;
  2. 2.rok 15 (lima belas) cm dibawah lututsesuai warna baju;
  3. 3.krah baju berdiri;
  4. 4.saku atas dua;
  5. 5.tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warnabajudipasang di lidah bahu;
  6. 6.tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. 7.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
  8. 8.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. 9.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama danlis warna putih dipasang diatas saku kanan;
  10. 10.nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
  11. 11.ikat pinggang nilon warna hitam dengan logoKORPRIatau sebutan lainnya; dan
  12. 12.sepatu tutup berhaktinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
3. c.PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.kemeja lengan panjang di luar rok;
  2. 2.rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
  3. 3.krah baju rebah;
  4. 4.saku atas dua;
  5. 5.tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  6. 6.tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. 7.lencana KORPRIatau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. 8.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. 9.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. 11.nama Pemerintah DaerahProvinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
  11. 12.ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya;
  12. 13.kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  13. 14.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
4. d.PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
(3)PDH Kemeja Putih terdiri atas:
1. a.PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam celana;
  2. 2.celana panjang warna hitam atau gelap;
  3. 3.krah baju berdiri;
  4. 4.saku atas dua;
  5. 5.tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
  6. 6.tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
  7. 7.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. 8.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. 9.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. 10.nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
  11. 11.ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  12. 12.sepatu tutup warna hitam.
2. b.PDH Kemeja PutihWanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam rok;
  2. 2.rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
  3. 3.krah baju berdiri;
  4. 4.saku atas dua;
  5. 5.tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
  6. 6.tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
  7. 7.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. 8.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. 9.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. 10.nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
  11. 11.ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  12. 12.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cmwarna hitam.
3. c.PDH Kemeja PutihWanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.kemeja putih lengan panjang di luar rok;
  2. 2.rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap;
  3. 3.krah baju rebah;
  4. 4.saku atas dua;
  5. 5.tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
  6. 6.tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
  7. 7.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. 8.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. 9.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. 10.nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
  11. 11.kerudung warna hitam atau gelap polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  12. 12.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cmwarna hitam.
4. d.PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
(4)PDH Batik terdiri atas:
1. a.PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Sulawesi Selatan dan motif nasional;
  2. 2.krah baju berdiri;
  3. 3.celana panjang warna gelap;
  4. 4.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  5. 5.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  6. 6.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  7. 7.tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  8. 8.sepatu tutup warna hitam.
2. b.PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Sulawesi Selatan dan motif nasional;
  2. 2.krah baju rebah;
  3. 3.rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
  4. 4.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  5. 5.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  6. 6.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  7. 7.tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  8. 8.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cmwarna hitam.
3. c.PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.baju batik lengan panjang dengan motif Sulawesi Selatan dan motif nasional;
  2. 2.krah baju rebah;
  3. 3.rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
  4. 4.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  5. 5.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  6. 6.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  7. 7.tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  8. 8.kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  9. 9.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cmwarna hitam.
4. d.PDHBatik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5

(1)PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
(2)PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan pendek warna gelap;
2. b.celana panjang warna sama dengan jas;
3. c.krahbaju berdiri dan terbuka;
4. d.3 (tiga) saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
5. e.kancing 5 (lima) buah;
6. f.lencana KORPRI atau sebutan lainnyadipasang di atas saku sebelah kiri;
7. g.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. h.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih di dada sebelah kanan;
9. i.tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
10. j.sepatu tutup warna hitam.
(3)PSHWanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan pendek/panjang warna gelap;
2. b.rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
3. c.krahbaju berdiri dan terbuka;
4. d.3 (tiga) saku, satu didada sebelah kiridan dua dibawah kanan dan kiri;
5. e.kancing 5 (lima) buah;
6. f.lencana KORPRI atau sebutan lainnyadipasang diatas saku dada sebelah kiri;
7. g.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. h.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. i.tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
10. j.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cmwarna hitam.
(4)PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
3. c.krah baju berdiri dan terbuka;
4. d.3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing 5 (lima) buah;
6. f.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
7. g.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. h.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. i.tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
10. j.kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
11. k.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cmwarna hitam.
(5)PSHbagi wanita hamil menyesuaikan.

BAB III

PAKAIAN SIPIL YANG DIPAKAI PADA UPACARA RESMI KENEGARAAN, UPACARA BUKAN KENEGARAAN, DAN MENERIMA TAMU LUAR NEGERI

Pasal 6

(1)PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
(2)PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.celana panjang warna sama dengan jas;
3. c.krahberdiri dan terbuka;
4. d.3 (tiga) saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
5. e.kancing 5 (lima) buah;
6. f.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
7. g.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. h.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang didada sebelah kanan;
9. i.tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan; dan
10. j.sepatu tutupwarna hitam.
(3)PSRWanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
3. c.krahberdiri dan terbuka;
4. d.3 (tiga) saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
5. e.kancing 5 (lima) buah;
6. f.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
7. g.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. h.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
9. i.tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan; dan
10. j.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(4)PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
3. c.krahberdiri dan terbuka;
4. d.3 (tiga) saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing 5 (lima) buah;
6. f.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
7. g.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. h.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
9. i.tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan;
10. j.kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
11. k.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(5)PSRbagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
(2)PSLPria dengan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna bebas;
2. b.3 (tiga)saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
3. c.celana panjang sesuai warna jas;
4. d.tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
5. e.kemeja, berdasi; dan
6. f.sepatu tutup warna hitam.
(3)PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna bebas;
2. b.3 (tiga)saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
3. c.rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai warna jas;
4. d.tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
5. e.blues/kemeja dan syal; dan
6. f.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(4)PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna bebas;
2. b.3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
3. c.rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
4. d.tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
5. e.blues/kemeja dan syal;
6. f.kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
7. g.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(5)PSLbagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(2)PDL diperuntukkan bagi SKPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Pasal 9

(1)Pakaian LINMASPria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.kemeja lengan pendekLINMAS dimasukkan;
2. b.krah baju berdiridan dikedua ujung krahbaju memakai logoLINMAS;
3. c.saku atas 2 (dua) kiri dan kanan;
4. d.lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. e.celana panjang sesuai warna baju;
6. f.tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. g.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
8. h.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. i.badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
10. j.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. k.ikat pinggang nilon warna hitam dengan logoLINMAS; dan
12. l.sepatu tutup warna hitam.
(2)PakaianLINMASWanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.kemeja lengan pendekLINMASdimasukkan;
2. b.krah baju berdiri dan dikedua ujung krahbaju memakai logoLINMAS;
3. c.saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
4. d.lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. e.rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
6. f.tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. g.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
8. h.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. i.badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
10. j.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. k.ikat pinggang nilon warna hitam dengan logoLINMAS; dan
12. l.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(3)Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.kemeja lengan panjang LINMASdi luar rok;
2. b.krah baju berdiridan di kedua ujung krahbaju memakai logoLINMAS;
3. c.saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
4. d.lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. e.rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
6. f.tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. g.lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. h.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. i.badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
10. j.kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
11. k.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
12. l.ikat pinggang nilon warna hitam dengan logoLINMAS; dan
13. m.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(4)Pakaian LINMASbagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 10

(1)Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
2. b.krah baju berdiri;
3. c.saku 1 (satu) di dada kiri;
4. d.memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. e.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. f.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. g.tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
8. h.celana panjang warna biru donker; dan
9. i.sepatu tutup berwarna hitam.
(2)Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
2. b.krah baju rebah;
3. c.saku 2 (dua) di bawah;
4. d.memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. e.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. f.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. g.tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
8. h.rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna biru donker; dan
9. i.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(3)Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
2. b.krah baju rebah;
3. c.saku 2 (dua) di bawah;
4. d.memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. e.tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. f.papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. g.tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
8. h.kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
9. i.rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
10. j.sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
(4)Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya bagi wanita hamil menyesuaikan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 57 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 57 Tahun 2014