DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 62 Tahun 2016

Nomor: 62
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Daerah, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan. Inspektorat Daerah Pembantu adalah Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah dan Inspektorat Daerah Pembantu Khusus di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 7.

(1)
(2)
(4)
(2)Inspektur Daerah Pembantu adalah Inspektur Daerah Pembantu Wilayah dan Inspektur Daerah Pembantu Khusus. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat ' Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan Auditor Kepegawaian (AUDIWAN).

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/ kota. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

usunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : Inspektur. Ss a

b.Sekretariat, membawahi :
1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan,
2. 2.Subbagian Keuangan, dan
3. 3.Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
c.Inspektorat Daerah Pembantu terdiri dari : 1, Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah I,
1. 2.Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah II:
2. 3.Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah III: dan
3. 4.Inspektorat Daerah Pembantu Khusus.
d.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 111,

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

InspekturmempunyaitugasmembantuGubernurdalam bidangpembinaandanpengawasanpelaksanaan urusan pemerintahanyangmenjadikewenanganPemerintahProvinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan:
b.penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya:
c.penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur:
d.pelaporan hasil pengawasan:
e.penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah: pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah: dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah,

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a.

(1)pelaksanaan pemberian petunjuk koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan, pengaturan dan penyeliaan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pembinaan dan pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah, pelaksanaan pemberian petunjuk penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional: pelaksanaan pemberian petunjuk urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga: pengaturan dan penyeliaan penyusunan, penginven- tarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan, pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pelaporan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID/Pembantu: pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

a.merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan dokumen perencanaan dan dokumen pengawasan,
b.merencanakan penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan,
c.merencanakan dan mengkoordinasikan penugasan pengawasan Inspektorat Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH):

(2)
(3)
1. d.mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah:
2. e.merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan berbasis teknologi informasi. I. “merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan.
3. g.melaporkan dan mengevaluasi hasil pengawasan dan laporan kinerja Inspektorat Daerah: dan
4. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
5. a.menyusun dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA):
6. b.melakukan penatausahaan keuangan, menyusun laporan keuangan: dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
7. a.membagi tugas dan membimbing bawahan dalam penatausahaan surat menyurat:
8. b.mengontrol kearsipan aktif dan in aktif. merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan pengelolaan rumah tangga kantor.
9. d.mengontrol pengelolaan barang milik daerah kantor dan barang pakai habis, ce. mengoreksi penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang pembagian wilayah kerja kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi,
10. f./' melakukan urusan kepegawaian,
11. g.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah:
12. h.melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU), dan
13. i.(melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)
(2)

Pasal 9

InspektoratDaerahPembantuWilayahmempunyaitugas melaksanakanpembinaandanpengawasanterhadap pelaksanaanurusan PemerintahProvinsi. InspektoratDaerahPembantuKhususmempunyaitugas melaksanakan pembinaandanpengawasanterhadap pelaksanaanurusanPemerintahanProvinsiyangbersifat khusus,pengaduanmasyarakatdanpenyelesaiantindak lanjut kerugian negara/daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

a.penatausahaan surat menyurat dan hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing: pengelolaan arsip pengawasan yang masih aktif dan in aktif: pengusulan anggaran dan operasional perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing yang diatur dengan Keputusan Gubernur: perencanaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing: perencanaan, pembagian tugas, pemberian petunjuk, penyeliaan, pengevaluasian, pengujian dan penilaian tugas pengawasan: dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Inspektorat Daerah Pembantu Khusus mempunyai fungsi : a.

(1)
(2)penatausahaan surat menyurat pengaduan masyarakat dan hasil penanganan surat pengaduan masyarakat serta yang bersifat khusus, pengusulan anggaran dan operasional pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus, pengkoordinasian pelaksanaan dan hasil pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH): pelaporan penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus: pengevaluasian dan penetapan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D): perencanaan, pembagian tugas, pemberian petunjuk, penyeliaan, pengevaluasian, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…