DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur diatur tentang Susunan Organisasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan Inspektorat Daerah, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Inspektorat, tata dalam Organisasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A susunan or�sasi terdiri atas 1 (satu\ Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu;
b.bahwa guna meningkatkan peran lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera tentang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralkhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones�a Nomor 4890);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan. Daerah (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupat:en/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi dan lnspektorat Daerah Kabupaten/Kota. 7.. 1.,;,,�..k.t:J.i.,; �lab. 1.,;,.�r,11�.ln:iic Oa.ecah Pcov i n!li Sum,it�n=i Selatan.
8.Inspektur Pembantu adalah lnspektur Pembantu di lingkungan lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan Auditor Kepegawaian (AUDIWAN).

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)lnspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh lnspektur, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

BAB ILL

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi lnspektorat Dacrah Provinsi terdiri dari: a . lnspektur
1. b.Sekretaris, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. c.Inspektur Pembantu terdiri dari;
  1. 1.Inspektur Pembantu I;
  2. 2.Inspektur Pembantu II;
  3. 3.Inspektur Pembantu III;
  4. 4.Inspektur Pembantu IV;
  5. 5.Inspektur Pembantu lnvestigasi; dan
  6. 6.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB TV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)lnspektur mempunyai tugas rnembantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
(2)Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wak:il Pemerintah Pusat dalam rangJ,ca pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)lnspektorat Daerah Provinsi dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
(5)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lnspektoral Daerah Provinsi mempunyai fungsi
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui auclit, reviu, evaluasi, pemanlauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri;
4. d.penyusunan laporan basil pengawasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. g.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
8. h.pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
(6)Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubemur dan/atau Menteri.
(7)Da!am hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri.
(8)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur mernpunyai tugas sebagai berikut:
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah;
2. b.penyelenggaraan arahan, instruksi dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas;
3. c.penyelenggaraan penyusunan program;
4. d.penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan pemerintah provinsi;
5. e.penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pengawasan;
6. f.penyelenggaraan kerjasama jaringan pengawasan peroerintah provinsi;
7. g.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengawasan pemerintah provinsi;
8. h.penyusunan telaahan staf dan memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  1. 1.pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Gubernur sesuai standar; dan J. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sekretaris dalam melaksanakan tu€,as sebag.aimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi
1. a.pelaksanaaan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan, akuntabilitas dan informasi publik serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern;
2. b.pelaksanaaan pengelolaan ver:ifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. c.pelaksanaaan pelaksanaan perlengkapan pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengelolaan ketatausahaan, keamanan dalam barang milik negara/daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
4. d.pelaksanaaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebaga.iinana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris mempunyai uraian tugas
1. a.menyusun rencana kegiatan pengawasan;
2. b.menyusun bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
3. c.melaksanakan pengelolaan, dan dok:umentasi laporan hasil pengawasan;
4. d.menyusun kebijakan pengawasan di lingk:ungan Provinsi;
5. e.melaksanakan pengkajian, koordinasi dan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran; f . melaksanakan koordinasi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring program/kegiatan;
6. g.menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria pengawasan;
7. h.menyusun sistem dan prosedur kerja;
  1. 1.menyusun dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan; J. mengendalikan administrasi anggaran belanja;
8. k.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
9. l.melaksanakan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan;
10. m.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
11. n.melaksanakan pengadaan, pen1eliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor serta pengaturan keamanan kantor;
12. o.menyusun, mendokumentasikan dan perpustakaan, keprotokolan masyarakat; dan mengelola hubungan
13. p.melakukan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional;
14. q.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. r.menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan sesuai standar; dan
16. s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 7

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas
1. a.melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan program kerja pengawasan;
2. b.menyusun perencanaan dan koordinasi penugasan pengawasan;
3. c.mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (AP[P) dan ekstern pemerintah;
4. d.melaksanakan koordinasi penyusunan program/ kegiatan dan anggaran;
5. e.menyusun dokumen perencanaan strategis dan laporan kinerja;
6. f.melaksanakan pengumpulan, pcngolahan, penyajian data, dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja;
7. g.menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
8. h.melaksanakan pengawasan pengawasan; koordinasi dan kerjasama program/kegiatan kegiatan bidang ,.. ,;,;,rvl.alr.�.a1<&.,;,. '_ill"J.>,'l,'"JR.113..,a.,;:,. Si,-.t.ero. l?P..CIP'c:f..tvil=J.li:u-1. lutf:ro. Pemerintah lingkup lnspektorat Daerah Provinsi ; J. menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan Aparat Pengawas Ekstern;
9. k.melakukan koordinasi pembangunan Zona lntegritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi linglrup lnspektorat Daerah; I. memfasilitasi/sinkronisasi pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota;
10. m.melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
11. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh lnspektur.
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.Menyusun dokumen KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lnspektorat Daerah;
2. b.melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan lingkup Inspektorat Daerah;
3. c.melaksanakan perbendaharaan;
4. d.melaksanakan pencatatan, verilikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pcmbayaran gaji, tunjangan daerah, penghasilan tambahan Jainnya, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Iingkup Inspektoral Daerah;
6. f.melaksanakan sistem akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelztporan administrasi keuangan;
7. g.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
8. h.memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai standar; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh lnspektur.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria dibidang ketatausahaan, perlengkapan, organisasi dan umum;
2. b.melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan pembinaan kearsipan Inspektorat serta melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, penggan daan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas lainnya, dokumentasi dan arsip;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi urusan keamanan dalam dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
4. d.melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, keterbukaan infonnasi publik, pelayanan umum dan penyiapan rapat-rapat;
5. e.menyusun bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
6. f.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
7. g.menyusun dan mengelola data kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi h. kepegawaian; menyiapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaJI berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsi()nal dan teknis serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
  1. 1.menyiapkan bahan pengembangan karier, mutasi pegawai, pemberhentian pegawai dan pembinaan disiplin pegawai; J. menyiapkan bahan penyusunan :sistem, prosedur dan evaluasi kinerja pegawai dan pernbinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
8. k.melaksanakan koordinasi peningkatan kapabilitas APIP;
  1. 1.melaksanakan dan memfasilitasi Program Pengendalian gratifikasi dan pc:laporan LHKPN dan LHKASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
9. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur. Bagi.an Ketiga lnspektur Pembant:u

Pasal 8

(1)Inspekt:ur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, melaksanakan t:ugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.
(2)Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kajian bahan kebijakan pengawasan;
3. c.pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. d.penyusunan dan menyempurnal<an standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar;
5. e.pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
6. f.pelaksanaan koordinasi pengawasan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan urusan pemerintahan pada perangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan pada Pen1erintah Kabupaten/ Kota;
2. b.menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan;
3. c.melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
4. d.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
5. e.melaksanakan pengawasan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga/ Instansi lainnya sesuai ketentuan;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerja masing-masing;
7. g.menyiapkan penyusunan Prograrn Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di wilayah kerja masing-masing;
8. h.melaksanakan pelaksanaan, pengawasan pengendalian, atas perencanaan, pertanggungjawaban atas evaluasi pelaksanaan dan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
  1. 1.melaksanakan pengawasan khusus yang bersifat non investigatif pada ·wilayah kerja koordinasi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Pembantu sepanjang yang terkait dengan penyelenggaraan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; J. melaksanakan koordinasi kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
9. k.melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; I. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari lnspektur;
10. m.melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah . . masmg-masmg;
11. n.menyusun laporan hasil pengawasan; dan
12. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu lnvestigasi selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyelenggarakan fungsi
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan investigatif dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat;
2. b.perencanaan program pemeriksaan investigatif dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
3. c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian kebenaran pelaporan/pengaduan dan penilaian masyarakat berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
4. d.pemeriksaan untuk penjatuhan sanksi administratif kepada Kepala Daeral1 dan DPRD sesuai kewenangannya;
5. e.perencanaan, pengendalian dan pe\aporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan inlegritas;
6. f.perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi; g . pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
7. h.penyusunan laporan basil pengawasan; dan
  1. 1.penugasan lainnya oleh lnspektur.
(2)lnspektur Pembantu Investigasi selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas
1. a.melaksanakan pengusutan dan pengaduan yang pembinaan dan pengawasan, pengujian terhadap kasus atau bersifat 1musus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.melaksanakan administrasi penanganan pengaduan masyarakat;
3. c.melaksanakan pemeriksaan ata.s pengaduan masyarakat setelah mendapat persetujuan Gubemur dan Inspektur;
4. d.melaksanakan pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga/ InstanE>i sesuai ketentuan yang berlaku;
5. e.melaksanakan tugas-tugas pengawasan khusus yang diberikan oleh Inspektur sesua.i dengan ketentuan yang berlaku;
6. f.melaksanakan pengawasan lnvestigatif;
7. g.melaksanakan koordinasi di lingkup koordinasi tugas pembinaan dan lnspektur Pembantu pela.ksanaan dan hasiJ pengawasan pengaduan masyarakat yang bersifat khusus dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH);
8. h.melaksanakan pelaporan penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat yang bersifat khusus; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 6 terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok jabatan fungsional Tr,crnpunyai tugas melakukan kegiatan bidang fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan oleh lnstansi Pembina.
(4)Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan Sekretaris, Jnspektur Pembantu dan fungsi Kepala lnspektur, Subbagian dalam lingkungan lnspektorat Daerah Provinsi W ajib :
1. a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sirnplifikasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
2. b.bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
3. c.bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang;dan
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan lnspektorat Daerah rovinsi berpedoman pada :
1. a.standar audit dan ketentuan yang berlaku;
2. b.wilayah kerja koordinasi pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
3. c.pedoman teknis pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
4. d.Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang berbasis resiko, prioritas sasaran strategis daerah, arah kebijakan pengawasan, faktor resiko, isu-isu strategis, masukan/saran pimpinan, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspeklur;
5. e.kendali mutu audit yang disusun dengan Keputusan lnspektur; dan
6. f.kode etik yang berlaku dan kode etik yang ditetapkan oleh lnspektur. BABVI ½ffil "' Cd'rlVlllAN,

BAB V

TATA KERJA PasaJ 11

Pasal 12

(1)lnspektur dan/atau lnspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur berdasarkan hasil supervisi dan/atau konsullasi secara tertulis kepada Menteri;
(2)Sekretaris, dan Kepala Subbagian diangkat dan/atau diberhentikan oleh Gubemur atas usul lnspektur;
(3)Proses pengisian jabatan Inspektur dan lnspektur Pembantu disupervisi oleh Menteri;
(4)Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur ditetapkan oleh Gubemur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
(5)Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri melibatkan Menteri PAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN);
(6)Gubemur sebelum melaksanakan pemberhentian dan/ atau mutasi Inspektur dan lnspekt.1r Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis �epada Menteri; dan
(7)Pengangkatan, pemberhentian dan/atau mutasi dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…