DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan pasal 3, Bagian Ketiga Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, Ketentuan keempat Pasal 9,Pasal 10, dan Pasal 11.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkiatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Inforrnatika, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap nomenkiatur, tugas dan fungsi pada Bidang dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURNOMOR82 TAHUN2016 TENTANGSUSUNANORGANISASI,URAlANTUGAS DANFUNGSI DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATlKAPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 7, TAHUN2017 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATE'RA SELATAN Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman. Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); tentang RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengingat

(1)Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
  2. 2.Seksi Pengolahan Informasi Publik; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan Media lnformasi Publik.

Pasal 3

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN. MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8.Peraturan Gubemur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan lnforrnatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 82); Menetapkan Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi,
2.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : membawahi:
1.Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
2.Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik; dan
3.Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

e.Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, membawahi :
1. 1.Seksi Infrastruktur TeknologiInformasi;
2. 2.Seksi Integrasi Data dan Keamanan Informasi; dan
3. 3.Seksi Persandian.
f.Bidang Layanan e-Governrnent, mernbawahi :
1. 1.Seksi Pengembangan Aplikasi;
2. 2.Seksi Pengembangan Ekosistem e-Oovernment; dan
3. 3.Seksi Tata Kelolae-Government.
g.Bidang Statistik, membawahi :
1. 1.Seksi Pengolahan Data dan Informasi; d.an
2. 2.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
h.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
1. 1.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Publik,KomunikasiPengelolaand. Bidang
(1)Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di Jingkup Pemerintah Provinsi;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
3. c.menyelenggarakan Jayanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan

Pasal 11

Pernerintah Provinsi;

f.pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bidang lingkup pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
d.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan opini dan aspirasi publik di standar, di bidang Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengeJolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria penyelenggaraan PasaJI0
1. 3.Ketentuan Bagian Keempat Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3)Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mcmpunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan media informasi publik;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
3. c.melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
4. d.menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang- undangan di bidang keterbukaan informasi pubJik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi;dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan infonnasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi;
3. c.menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral Iingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisie data inforrnasi untuk rnendukung komunikasi publik lintas sektoral Iingkup na.sional dan daerah di Provinsi;dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
5. d.melaksanakan tugas keclinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
6. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
7. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media kornunikasi pubJik;
8. c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
9. d.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoraI dan pengelolaan media komunikasi publik;
10. e.penyiapan layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi pubJik dan penyediaan akses infonnasi di Provinsi;
11. f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; dan
12. g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oIeh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten Iintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Pasal 12

(2)Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. c.menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release dan backqrounders] di Provinsi;dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
3. c.menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan me1alui media Pemerintah Provinsi dan non pemerintah di Provinsi; d.. melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial; dan
4. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7 Diundangkan di Palembang pada tanggal 27 Februari 2017 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMA'fEF:A SELATAN, H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Februari 2017 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan- nya dalam Berita Daerah ProvinsiSumatera Selatan. Pasaill

(3)Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
3. c.menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya kornunikasi publik di Provinsi;dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan. lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN .1. .J (I> G>l'9 -5 (I> oi:j ~~ '" ~~ ~- rr- _'" 11 z~ ill ~ill i:i <3"0 ~~ - ~~ ~il! .,,8~5 !a~ r-r- c:;:: ",% @5 ~~ --,~~ -8 ~~ "''''~~ ~~ t- t- 0'- £:~ 1:;0 ~~ "'JI r;:; "'0 ~ t- t- ~ 5: !2 z » {/J ;>; 0 .1 ..I. ... tD s: '" II c :.; .. ~ Sl'l a", ",gj 0- l- x" ~ ;::i:j 2~ ~IIi @o - - _ 0 £:~s ~ 5~~ - !3 "'~~ ~ ~ [;i ~o ~~~ ~ ~ s ~ ..., ~~ J 0 -z ~~ :> CIl .J.~~ .r J. o~~ > ~ ~o~ ~~~ U' illiao r- ~'" ~p ~:.. t;j ~~ "0~~ l'9 '" h~ ~ ~3§ i:j~ Zg! ~ 0 !~ ~- 90 ~ Zs: > ~z I .J...[ .J. l I ",I (I> 81 ~ CIl (I> ~ I ~ '"gfii 8gjil! ~~ ~ ~ ~~ :<:l ~ ;! ~o"" ~ r+ ctD ~~ii ;:: ~ >00 ~ ;! 1I!(jj ~ '" Z z> ~ ~ ~ 08 ~i:i ~ ~~ ~ 0 ~~ :j 0 ~ c:: ~to I - ..., 0(1).1. .., ..L ~~ ",00 E:: ~~ I ~l(l lcii5 ~ ~~ i:l~ ~ )!~ r ~c Z 0- ~~ -l ~~(I> ~ill ~;:: 0 "". l"J ~o c. l"J ,~~ c~ 2z '" zE:: El ~~-68 ~ ~~ - l"J z tl z E :> z

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016