DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR, DAN PENGGABUNGAN URUSAN

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk:
1. a.Dinas;
2. b.Bidang; dan
3. c.Seksi.
(2)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbentuk:
1. a.Dinas;
2. b.Bidang; dan
3. c.Seksi.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2)Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan atau intensitas fungsi utama penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika.
(4)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan atau intensitas fungsi penyelenggaraan urusan dan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi.

Pasal 5

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah Bidang Komunikasi dan Informatika yang diwadahi dalam Dinassesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah Seksi Komunikasi dan Informatika yang diwadahi dalam Dinassesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah Bidang Komunikasi dan Informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah Seksi Komunikasi dan Informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi dan dinas kabupaten/kota sendiri, maka harus digabung dengan urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat)bidang.
(2)Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga)bidang.
(3)Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua)bidang.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR, DAN PENGGABUNGAN URUSAN

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk:
1. a.Dinas;
2. b.Bidang; dan
3. c.Seksi.
(2)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbentuk:
1. a.Dinas;
2. b.Bidang; dan
3. c.Seksi.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2)Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan atau intensitas fungsi utama penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika.
(4)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan atau intensitas fungsi penyelenggaraan urusan dan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat)bidang.
(2)Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga)bidang.
(3)Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua)bidang.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017